Bekerjasama dengan Indonesian Health Economics Association (InaHEA) dan Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia (IEKI)
LATAR BELAKANG
Efisiensi pembiayaan kesehatan menjadi elemen penting dalam upaya membuka akses kesehatan bagi semua (universal health coverage/UHC) serta fokus penguatan ketahanan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya setelah pandemi melanda. Disrupsi sistem kesehatan rawan terjadi akibat belanja kesehatan yang bersifat darurat dan memiliki kecenderungan sulit dikontrol sehingga diperlukan adanya transformasi dalam pembiayaan kesehatan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia dalam upayanya melakukan transformasi pembiayaan kesehatan bertujuan untuk memastikan pembiayaan yang cukup adil, efektif, dan efisien. Dalam hal ini Kemenkes menekankan lima bentuk transformasi, salah satunya ialah peningkatan layanan promotif preventif yang diimplementasikan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gate keeper dalam pelayanan kesehatan esensial menjadi subjek penting dalam realisasi peningkatan layanan promotif preventif. Hal ini didukung dengan adanya konsolidasi pembiayaan kesehatan melalui insentif berbasis kinerja dimana kinerja puskesmas dalam kegiatan skrining akan linier terhadap pemberian insentif. Tidak hanya puskesmas, klinik swasta juga didorong untuk melakukan upaya promotif preventif untuk memperluas cakupan pencegahan terhadap penyakit menular maupun tidak menular yang bersifat katastropik. Selain itu, dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta yang selama ini sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan juga telah diterapkan pembiayaan berupa kapitasi berbasis kinerja. Berkaitan dengan program kesehatan esensial , saat ini pun pemerintah sedang melakukan skema uji coba belanja kesehatan strategis pada program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di daerah terpilih sebagai upaya efisiensi pembiayaan untuk meningkatkan mutu layanan KIA.
Rangkaian upaya dan kegiatan yang menjadi bagian transformasi pembiayaan kesehatan di FKTP tentunya perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami sustainabilitas serta peluang perbaikan di masa mendatang. Oleh karenanya, Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia (IEKI) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) menyelenggarakan diskusi publik “Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Upaya Pembenahan Sistem Kesehatan Indonesia” dengan menghadirkan para pakar di bidang ekonomi kesehatan dan pemangku kepentingan terkait. Melalui forum ini diharapkan agar upaya transformasi pembiayaan layanan khususnya di FKTP dapat berkembang, berkelanjutan, tepat guna, dan menjadi motor utama dalam penguatan ketahanan sistem kesehatan di Indonesia.
TUJUAN
Diskusi topik Fornas 2022 dengan topik Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Upaya Pembenahan Sistem Kesehatan Indonesia ini bertujuan untuk melakukan diskusi terkait:
- Transformasi pembiayaan layanan primer pada program promotif & preventif melalui potret belanja kesehatan daerah
- Implementasi Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Perluasan paket manfaat JKN melalui program skrining
- Transformasi Pembiayaan KIA melalui Sistem Pembayaran Belanja Kesehatan Strategis (BKS) pada layanan primer
WAKTU PELAKSANAAN
Hari, tanggal : Jumat, 21 Oktober 2022
Waktu : 08.00 – 11.30 WIB
LAMPIRAN POLICY BRIEF
| 08.00–08.30 WIB | Sesi Policy Brief
|
| 08.30 – 09.00 WIB | Pembahasan policy brief
|
REPORTASE
21 Oktober 2022
Sesi Presentasi Policy Brief
Forum Nasional (Fornas) XII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) pada hari kelima (21/10/2022) mengangkat topik “Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Upaya Pembenahan Sistem Kesehatan Indonesia”. Acara diawali dengan presentasi policy brief yang dipandu oleh Tri Muhartini, MPA. Presentasi pertama dibawakan oleh Dewi Wulandari, S. Kep. Ns. M.Kes mewakili tim (Prof. Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp., M.App.Sc; Prof. Achir Yani S. Hamid, M.N, DNSc.).
Dewi membawakan topik “Penguatan layanan Kesehatan Jiwa Komunitas dan Advokasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”. Presentasi kedua disampaikan oleh Luci Fransisca Situmorang dan Tyas Natasya Citrawati dengan topik “Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Sebagai Upaya Transformasi Layanan Primer”. Presentasi policy brief ditutup oleh Desi Fitrianeti, SKM, Msi yang membawakan topik “Pergeseran Paradigma Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dalam Penyelenggaraan Posyandu”.
Acara diikuti dengan pembahasan dan tanggapan terhadap policy brief yang sudah dipresentasikan. Dra. Herawati, MA selaku Ketua Tim kerja perilaku ibu hamil, anak dan remaja, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, menanggapi baik policy brief yang sudah disampaikan. Herawati menyebutkan bahwa terdapat kendala dalam layanan kesehatan primer, seperti SDM dan sarana-prasarana. Oleh karena itu, transformasi layanan kesehatan primer menjadi isu penting dan sedang dijalankan oleh Kemenkes. Saat ini, langkah manajemen sudah ada dan regulasi sedang disusun bersama Kemendagri. Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, M.A selaku Dosen Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial, FK-KMK UGM. Retna menanggapi struktur penyampaian policy brief yang sudah cukup baik dari setiap pemateri. Retna menekankan pada penggunaan data. Data yang digunakan untuk membangun policy brief sudah cukup relevan, melihat memang beberapa data sulit untuk didapatkan. Retna memberikan masukkan-masukkan kepada setiap presentator untuk dapat menambahkan evidence dalam pembangunan policy brief.
Pembukaan dan Keynote Speech
Sesi ini dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku Ketua JKKI. Laksono menekankan kembali topik Fornas kali ini mengenai transformasi layanan kesehatan primer yang berfokus pada manajemen pembiayaan. Indonesian Health Economics Association (InaHEA) dan Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia (IEKI) turut andil dalam topik kali ini.
Melanjutkan pembukaan dari Laksono, dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, selaku Ketua IEKI, memberikan keynote speech untuk mengawali sesi pemaparan dan diskusi. Hasbullah menyebutkan bahwa konsep ekonomi kesehatan yang dimaksud mempunyai visi bahwa semua orang harus mendapatkan layanan kesehatan masyarakat tanpa harus mempertimbangkan status ekonominya (ekuitas kesehatan). Hal ini didukung dengan evidence untuk penentuan kebijakan yang menunjukkan efisiensi dan ekuitas. Layanan kesehatan primer sudah seharusnya menjadi prioritas dan perlu diperkuat sebagai salah satu sokoguru sistem kesehatan.
Sesi Pemaparan
Sesi pemaparan dan diskusi dimoderasi oleh Prastuti Soewondo, S.E., M.PH., Ph.D, selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Paparan dimulai oleh dr. Ahmad Hasanudin, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, dengan topik “Transformasi Pembiayaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) melalui Sistem Pembayaran Belanja Kesehatan Strategis (BKS) pada Layanan Primer”. Ahmad menampilkan detail program fasilitas kesehatan yang berjalan di Serang dengan berfokus pada KIA. Kick-off meeting BKS KIA berlangsung pada 19 September 2022 dan periode pelaksanaan dimulai sejak Oktober ini. BKS KIA ini diberikan ke 17 klinik dan 8 puskesmas pengampu di 3 kecamatan, dari 6 kecamatan. Hasil akhir pembiayaan KIA melalui sistem pembayaran BKS pada layanan primer berupa terwujudnya pelayanan primer yang bermutu.
Paparan dilanjutkan oleh Prof. dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH, selaku Dewan Pengawas Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia/IEKI & Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dengan topik “Transformasi Pembiayaan Layanan Primer pada Program Promotif & Preventif melalui Potret Belanja Kesehatan Daerah”. Ascobat menjelaskan pencapaian kinerja kesehatan periode 2008, 2013, dan 2018. Ascobat juga menyampaikan bagaimana alokasi pembiayaan kegiatan puskesmas di lapangan. Fakta di lapangan mengarahkan pada diperlukannya transformasi pembiayaan. Ascobat menampilkan bagaimana postur APBD berdasarkan pengamatan beberapa kabupaten. Hal yang ditemukan adalah rata-rata belanja pegawai sangat besar, sehingga ruang fiskal menjadi sempit. Menutup pembahasan, Ascobat menyampaikan bahwa apapun jenis pembiayaannya, semua harus berdasarkan kinerja dan tujuan yang ingin dicapai.
Paparan terakhir disampaikan oleh dr. Yuli Farianti, M.Epid, selaku Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, dengan topik “Implementasi Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Perluasan Paket Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program Skrining”. Yuli memulai dengan menyampaikan report manfaat JKN melihat dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Pembiayaan katastropik meningkat periode 2014-2020. Pembiayaan ini menyerap 20% pembiayaan JKN setiap tahun. Potret penyakit dapat digunakan untuk menentukan fokus pemilihan skrining dalam pembiayaan JKN. Yuli menekankan bahwa perlu mencegah double budgeting dengan menentukan pembiayaan dari sumber yang ada. Yuli menambahkan bahwa diperlukan sinkronisasi visi misi pusat sampai daerah untuk mencapai harmonisasi anggaran pusat dan daerah. Sebagai penutup, kemitraan berupa kerja sama dengan swasta dan badan usaha dapat menguatkan layanan primer.
Sesi Pembahasan
Ketiga paparan tersebut ditanggapi oleh dr. Rahmad Asri Ritonga, selaku Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer, BPJS Kesehatan, dan Anastasia Susanto, selaku Health System Strenghtening Lead, USAID Indonesia. Rahmad menyampaikan bahwa terdapat 3 hal penting, yaitu pemenuhan kebutuhan SDM, sarana-prasarana (equity), dan FKTP bermutu dan berkualitas. Anastasia menambahkan bahwa banyak alur pembiayaan layanan kesehatan sehingga dibutuhkan untuk public financial management untuk mengurangi barriers dan mengoptimalkan dana yang ada.
Sebagai penutup, Dr. Adiatma Yudistira Manogar Siregar, S.E., MEconSt., selaku Wakil Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia/IEKI, menyampaikan rangkuman sesi pemaparan dan diskusi. Sesi diskusi diakhiri oleh Prastuti yang menambahkan bahwa saat ini adalah momen untuk memerhatikan preventif promotif sebagai upaya penguatan layanan kesehatan primer, khususnya untuk KIA melalui BKS, berupa program pengurangan kematian ibu dan bayi yang menjadi tugas besar.
Reporter: Sensa Gudya Sauma Syahra
Data Manager Digital Data Corner, PKMK UGM