Sistem kesehatan yang kuat (Resilience) adalah yang mampu melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, beradaptasi, melakukan respons, serta mampu kembali bangkit/pulih dalam menghadapi berbagai macam ancaman baik bencana alam, non alam seperti pandemi, krisis dan kedaruratan kesehatan masyarakat serta ancaman global lainnya (WHO, 2021). Namun, sistem kesehatan Indonesia yang dalam situasi normal saja cukup kewalahan dalam menghadapi tantangan layanan kesehatan masyarakat yang merata, harus menerima kenyataan digoncang hebat oleh bencana pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 hingga saat ini. Dibeberapa daerah Indonesia lainnya bahkan harus berjuang untuk merespons bencana alam ditengah bencana non alam, Covid-19. Ketahanan sistem kesehatan nasional dan daerah (SKN dan SKD) benar-benar diuji oleh penanganan Covid-19. 

Banyak capaian indikator kesehatan masyarakat yang menurun dan terhambat pelaksanaannya di tengah pandemi ini padahal capaian layanan-layanan kesehatan masyarakat ini tetap harus dipenuhi bagaimanapun situasinya. Sebagaimana pelayanan kesehatan ibu dan anak yang mengalami distrupsi dengan tercatatnya 89 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat penurunan jumlah balita yang dipantau tumbuh kembang, 66 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengalami penurunan jumlah layanan imunisasi dasar lengkap, dan 37 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyatakan adanya peningkatan angka kematian ibu di daerahnya dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut dapat terjadi di tengah pandemi Covid-19 karena tutupnya Posyandu, fasilitas kesehatan yang terbatas, adanya kekosongan vaksin di beberapa daerah, dan ketakutan ibu untuk melakukan rapid test maupun swab test menjelang persalinan serta proses rujukan yang rumit.

Selain itu, pandemi telah membuat 28,4 juta pekerja (peserta PPU) mengalami PHK sehingga membuat adanya potensi penambahan peserta PBI APBN baru dalam JKN yang membutuhkan kurang lebih anggaran sebesar Rp 12 triliun subsidi. Kondisi kepesertaan JKN melalui BPJS Kesehatan tersebut akan membuat APBN semakin berat. Dalam situasi normalnya JKN membutuhkan anggaran yang besar dari APBN untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan dan terdapat beban pembiayaan penyakit kardiovaskular yang meningkat setiap tahun. Pembiayaan besar dibutuhkan menangani masalah tersebut juga telah berdampak secara tidak langsung terhadap kebijakan kompensasi JKN yang belum diselenggarakan untuk membantu peserta miskin dan kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan di daerah geografis sulit. Pengambil keputusan perlu mengambil keputusan strategis untuk menangani permasalahan tersebut ketika pasca pandemi maupun dalam masa pandemi.

Saat ini, Indonesia masih ada di tahap respons pandemi, dan belum diketahui waktu untuk masuk pada fase pemulihan. Meski demikian, ketahanan kesehatan perlu dipersiapkan kembali disiapkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai keamanan kesehatan (health security) yang mampu melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, mendeteksi,  bertahan, memberikan respon yang efektif, serta mampu pulih dengan cepat dalam menghadapi segala ancaman kedepannya. Cita-cita ini tidak bisa dicapai oleh satu atau beberapa pihak yang peduli pada bencana dan ketahanan kesehatan saja, tetapi seluruh pemegang program kesehatan maupun lintas sektor harus terintegrasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan kesehatan kedepannya.

Tujuan Kegiatan Fornas Secara Keseluruhan

Rangkaian kegiatan akan membahas berbagai perkembangan dalam analisis kebijakan dan metode advokasi kebijakan.  Secara detil tujuannya adalah:

A. Kegiatan Pra-Fornas

  1. Memahami metode analisis kebijakan dengan menggunakan modul dari LAN.
  2. Memahami teknik menulis policy brief
  3. Memahami teknik advokasi kebijakan
  4. Memahami pemanfaatan data rutin kesehatan dan DaSK
  5. Memahami pemanfaatan knowledge management 

B. Kegiatan Fornas

  1. Membahas reformasi sistem kesehatan nasional
  2. Menjelaskan konsep keamanan dan ketahanan sistem kesehatan
  3. Membahas kondisi pelayanan kesehatan dan JKN pada saat pandemi
  4. Menjelaskan peranan DaSk

C. Kegiatan Pasca-Fornas

Mengembangkan dan memperdalam diskusi kebijakan kesehatan untuk mendukung reformasi sistem kesehatan

Peserta

Peserta kegiatan ini adalah : 

  1. Pengambil kebijakan kesehatan Indonesia : Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR, DJSN, BPJS, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan lembaga pemerintah lainnya.
  2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
  3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
  4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
  5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu