Pada 17 – 26 Oktober 2022, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), dan co-host dari Universitas Mataram, Universitas Jember, Universitas Sam Ratulangi, FKM Universitas Cenderawasih, Universitas Fort de Kock Bukittinggi, Poltekkes Kemenkes Malang, Universitas Dehasen, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Mulawarman menyelenggarakan diskusi berbagai topik yang berkaitan dengan Transformasi Sistem Kesehatan dalam Forum Nasional XII. Topik Fornas 2022 telah berupaya membahas tentang peranan dari analis kebijakan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan yang berkaitan dengan: transformasi dalam pilar pembiayaan kesehatan dengan prioritas pembahas terkait JKN dan BPJS Kesehatan untuk portabilitas serta utilisasi penyakit kardiovaskular; transformasi pembiayaan kesehatan juga membahas tentang pengutannya untuk pelayanan primer; transformasi sistem ketahanan kesehatan dalam Fornas 2022 membahas untuk peningkatan ketahan sektor farmasi dan alat kesehatan beserta tahanan tanggap darurat; dan topik Fornas juga membahas tentang transformasi sistem layanan rujukan terkait pengembangan RS dan layanannya.

Topik Fornas 2022 tidak hanya membahas topik-topik yang berkaitan transformasi pilar kesehatan secara langsung. Terdapat pula beberapa topik yang diselenggarakan dan secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan transformasi seperti: topik terkait pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) Provinsi yang diselenggarakan untuk mengajak perguruan tinggi untuk mengelola data rutin kesehatan dan pengetahuan terkait kebijakan kesehatan di masing-masing provinsi; topik penggunaan data sekunder kesehatan dan teknik advokasi yang membahas praktik untuk peningkatan keterampilan analis kebijakan; dan topik kebijakan diabete melitus yang membahas tentang situasi di lapangan, dan merumuskan usulan kebijakan.

Seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mendukung Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Indonesia mewujudkan transformasi sistem kesehatan. Dukungan yang disediakan dalam Fornas ini adalah penyediaan evidence based dan analisis kebijakan dalam melakukan transformasi agar dapat memperkuat enam pilar tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan yang akan datang. Harapannya, hasil dari Fornas 2022 dapat menjadi pembelajaran dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan transformasi sistem kesehatan di Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan pada masa depan.

  1. Membahas tantangan dan strategi kebijakan untuk memperkuat enam pilar transformasi kesehatan
  2. Menginformasikan kegiatan pasca Fornas XII tahun 2022
  3. Mensosialisasikan kegiatan Fornas XIII tahun 2023

  1. Akademisi (dosen dan mahasiswa), peneliti dan analis kebijakan kesehatan di perguruan tinggi masing-masing provinsi
  2. Peneliti dan analis kebijakan kesehatan di think tank, organisasi profesi, dan organisasi non pemerintah
  3. Peneliti dan analis kebijakan kesehatan di lembaga pemerintah pusat dan daerah
  4. Pengambil keputusan bidang kesehatan dan terkait di pemerintah pusat dan daerah
  5. Pemerhati  dan pemangku kepentingan terkait lainnya di bidang kesehatan

Hari, tanggal               : Kamis, 27 Oktober 2022
Waktu                         : 10.00 – 12.00 WIB

Rangkaian kegiatan Forum Nasional (Fornas) XII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) 2022 berakhir pada Kamis (27/10/2022). Penutupan Fornas yang mengusung tema “Kebijakan Transformasi Kesehatan: Sebagai Tujuan ataukah Sebagai Alat? Bagaimana agar dapat dipergunakan oleh daerah?” tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan kanal Youtube Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM. Kegiatan Fornas diselenggarakan oleh JKKI bekerja sama dengan mitra dan 11 perguruan tinggi di Indonesia.

Talkshow I: Kebijakan Transformasi Kesehatan: Sebagai Tujuan ataukah Sebagai Alat?

Kegiatan talkshow dibuka oleh Shita Listya Dewi, MM., MPP., Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat PKMK FK-KMK UGM, selaku fasilitator yang memaparkan definisi transformasi sebagai perubahan menyeluruh yang mengarah pada pilar-pilar tertentu untuk mencapai tujuan perbaikan. Seperti telah dibahas pada topik-topik Fornas sebelumnya, transformasi sistem kesehatan di Indonesia menjadi hal yang dibutuhkan berdasarkan berbagai alasan. Namun terdapat pertanyaan besar yang perlu dijawab, yakni bagaimana strategi penerapan transformasi sistem kesehatan di tingkat pusat, provinsi, dan khususnya daerah.

Dra. Pretty Multihartina, Ph.D selaku Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menjelaskan bahwa penerapan transformasi sistem kesehatan berprinsip pada pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas, serta pengawalan melalui monitoring untuk melihat perubahan yang terjadi. Pretty juga menuturkan bahwa penerapan transformasi memerlukan kerangka kerja tertentu yang dapat diadaptasi pemerintah daerah.

Penerapan transformasi di tingkat daerah akan menghadapi banyak tantangan. Seperti dituturkan oleh panelis kedua, Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., MS., Ph.D selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, kondisi dan kesiapan daerah yang bervariasi membutuhkan strategi pendekatan yang berbeda. Saat ini, konteks kewilayahan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum muncul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) disamping perlunya memasukkan aspek equity secara eksplisit. Pungkas menuturkan meskipun transformasi merujuk pada hal yang praktis, transformasi merupakan hal yang fundamental dalam suatu perubahan besar.

Panelis ketiga, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku ketua JKKI memaparkan bahwa kebutuhan transformasi kesehatan sebagai alat atau tujuan dapat berbeda untuk masing-masing daerah. Sebagai contoh apabila posyandu prima menjadi salah satu pillar transformasi, daerah dengan status kesehatan masyarakat yang baik akan menjadikannya sebagai alat. Sebaliknya, di daerah dengan status kesehatan masyarakat yang kurang, posyandu prima dapat menjadi tujuan transformasi. Oleh karena itu, daerah perlu memahami betul kondisi dan kapasitasnya.

Talkshow II: Bagaimana Penggunaan Transformasi Kebijakan di Daerah?

Pada talkshow II, dibahas mengenai “Studi Kasus: Usaha Penggunaan Kebijakan Transformasi Kesehatan di Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah di Kota Balikpapan”.

Pada sesi pertama, Faisal Mansur, MPH selaku konsultan pendamping Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memaparkan penguatan sistem kesehatan daerah dari subsistem dan turunannya dalam pelayanan kesehatan. Penguatan sistem memerlukan sinergi dari berbagai stakeholder, berbagai tool, dan tahapan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, praktik penguatan SKD tersebut telah dilaksanakan di Kota Balikpapan.

Erica Handritha selaku Kepala Sub Program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memaparkan praktik penyusunan sistem kesehatan daerah (SKD) Kota Balikpapan yang bekerja sama dengan PKMK UGM. Saat ini, proses penyusunan SKD sudah berjalan hingga tahap pelaksanaan dan dijadwalkan akan memasuki tahap laporan antara pada akhir Oktober mendatang. Erica juga menuturkan bahwa transformasi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah.

Selanjutnya, dilakukan sesi pembahasan oleh para co-host yang merupakan perwakilan mitra perguruan tinggi di Indonesia. Dr. dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes selaku Kepala Prodi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran UNISSULA berpendapat bahwa langkah penyusunan SKD oleh pemerintah Kota Balikpapan yang melalui proses analisis masalah, focus group discussion, dan wawancara mendalam sudah tepat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pembiayaan. Sebagai referensi, Suryani memaparkan mengenai praktik Pemberian Bantuan Iuran (PBI) di Kota Semarang yang diberikan kepada semua masyarakat yang bersedia menjadi pasien kelas III.

Dr. Abu Khoiri, S.KM., M.Kes selaku Dosen FKM Universitas Jember menuturkan bahwa akademisi dapat berperan memberikan awareness kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya SKD dalam penyelesaian masalah kesehatan. Abu juga berpendapat akademisi dapat membantu menutup kesenjangan kognitif melalui edukasi kepada pemerintah daerah maupun stakeholder.

apt. Candra E. Puspitasari, S.Farm., M.Sc  selaku Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menurunkan ego sektoral untuk mewujudkan integrasi yang baik. Sebagai contoh di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pembiayaan sistem kesehatan telah tersedia, namun adanya prioritas program lain menyebabkan implementasi SKD berjalan kurang optimal. Selain itu, diperlukan juga upaya capacity building untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya SKD di masing-masing daerah.

Dr. Jon Hendri Nurdan, M.Kes, Dosen Prodi S2 Ilmu Kesehatan, Universitas Dehasen menuturkan bahwa persoalan kesehatan tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan dibutuhkan peran sektor lainnya. Jon menambahkan bahwa keterlibatan stakeholder penting dalam perumusan SKD. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai regulator, sementara akademisi berperan sebagai evaluator.

Transformasi dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan dan diperlukan peran berbagai pihak untuk memastikan penerapannya berjalan dengan baik di masing-masing daerah.

Penutupan Fornas 2022

Tri Muhartini, MPA selaku Ketua Fornas JKKI 2022 memaparkan mengenai rencana kegiatan pasca fornas 2022, yakni: pendaftaran mitra Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK), pelatihan mitra DaSK, webinar bulanan kesehatan masyarakat, dialog kebijakan Diabetes Mellitus (DM), dan uji coba penanganan DM di Yogyakarta. Selain itu sebagai tindak lanjut Fornas, akan diselenggarakan ujian sesuai topik bahasan Fornas pada 21-25 November 2022.

Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D. selaku Ketua JKKI juga menjelaskan rencana Fornas pada 2023 mendatang. Fornas XIII direncanakan akan dilaksanakan secara hybrid dengan mengoptimalkan peran co-host dan co-organizer, serta berbagai perbaikan lainnya. Laksono menutup kegiatan dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta semua pihak dalam mengupayakan kelancaran kegiatan Fornas XII tahun 2022 ini.

Reporter:
Mashita Inayah R (PKMK UGM)