Reportase Webinar Topik 3 Pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) Provinsi bersama Perguruan Tinggi di Indonesia

18 Oktober 2022

Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo menjelaskan universitas berperan mendorong berbagai rekomendasi berbasis data sekunder di level nasional dan provinsi. Hal ini berpotensi digunakan universitas lain sehingga utilitasnya dapat digunakan secara luas. Untuk kebijakan nasional dan daerah sehingga dapat melakukan monitoring aktif di daerah yang dilakukan pihak akademisi,peneliti dan student. Dalam melakukan monitoring aktif, dan di daerah yang dilakukan pihak akademik, peneliti, dan student. Utilisasinya masih belum maksimal pada data di Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu munculnya dashboard DaSK.

VIDEO

 

Sensa Gudya Sauma Syahra menjelaskan Digital Data Corner (DDC) dilatarbelakangi biological/ medical information  menjadi big data terbesar, sumber data penelitian dan data sekunder semakin banyak di lingkup penelitian kesehatan serta perlu pengelolaan yang optimal untuk big data kesehatan. Produk dari DDC adalah website DaSK. DDC ini memiliki layanan data warehouse, pelatihan dan tutorial, serta konsultasi dan pendampingan. Data Visualization ini https://dashboard.digitaldatacorner.net/

VIDEO   MATERI

 

dr Lutfan Lazuardi, PhD menjelaskan banyak data kesehatan tersedia dan salah satu strateginya visualisasinya. Mengembangkan visualisasi dengan dashboard untuk memudahkan pemangku kebijakan dan peneliti untuk memvisualisasikan datanya. DaSK tersedia banyak data dan berkontribusi mendapatkan informasi dari universitas. Kita dapat berkolaborasi meningkatkan cakupan dan mutu bagi universitas. DaSK dimanfaatkan oleh peneliti, students dan akademisi.

VIDEO   MATERI

 

Tri Murhatini, MPA menjelaskan analisis kebijakan provinsi diharapkan berkolaborasi di universitas masing-masing provinsi sehingga dapat mengelola dashboard provinsi masing-masing. Tujuan mitra DaSK yaitu menyediakan data sistem kesehatan provinsi yang terintegrasi dan terbaru, meningkatkan kemampuan akademisi untuk melakukan riset kebijakan dalam konteks kebijakan kesehatan nasional dan daerah, serta meningkatkan kemampuan akademisi dalam menulis artikel.

VIDEO   MATERI

 

Reporter:
Ardhina Nugrahaeni, MPH (Divisi Public Health, PKMK UGM)

 

 

Reportase Webinar Topik 2

Bukti Baru dari Data Sampel BPJS Kesehatan: Pelayanan Penyakit Katastropik dan Transformasi Kesehatan

Topik 2 pada forum nasional JKKI kali ini mengangkat tema bukti baru dari data sampel BPJS Kesehatan, khususnya pada pelayanan penyakit katastropik dan transformasi kesehatan. Diharapkan dengan memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan dapat menganalisis kondisi beban dalam pelayanan kesehatan, salah satunya menunjang dalam enam transformasi kesehatan yakni pembiayaan kesehatan dalam JKN. Forum Nasional JKKI hari Kedua dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro selaku Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang menyampaikan seluruh lapisan masyarakat sudah dijamin kesehatannya oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, namun masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan dari pelayanan katastropik.

Bila melihat data sampel tahun 2015 – 2019 mengalami kenaikan besaran klaim, namun pada 2020 biaya klaim mengalami penurunan akibat terdapat pandemi COVID-19. Jika melihat lebih jauh, kenaikan klaim ini banyak terjadi di regional 1 bahkan meningkat tajam besaran klaimnya hingga 2019, dan berbanding terbalik di regional 4 dan 5 cenderung klaim paling rendah bahkan terlihat stagnan. Pada 2020, di seluruh regional biaya klaim menurun karena dampak pandemi COVID-19. Hal ini akan berdampak pada kebijakan untuk equity di daerah dimana salah satu faktor yang mempengaruhi yakni akses layanan. Akses layanan di Jawa dan luar Jawa sudah terlihat perbedaan demografinya. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan peninjauan kembali kebijakan kesehatan yang berlaku saat ini (transformasi kesehatan, khususnya pilar rujukan dan pembiayaan) termasuk meninjau akar penyebab variasi beban penyakit antar provinsi serta memperkuat program dan kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan di seluruh Indonesia.

VIDEO   MATERI

 

Keynote Speech

Pada sesi ini menghadirkan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., PhD, AAK selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan banyak tantangan dari keadilan, ketersediaan, aksesibilitas, demikian juga mutu proteksi penyakit katastropik sehingga BPJS Kesehatan berfokus dalam preventif-promotif, termasuk screening karena hampir seluruh penyakit katastropik mengalami tren rebound kecuali gagal ginjal.

Hal ini juga ditambah dari perubahan pandemi ke endemi, BPJS Kesehatan ikut terlibat dalam upaya mengendalikan fenomena “rebound” berupa kolaborasi dengan pemangku kepentingan dengan collaborative research, join innovation, publication, policy formulation, dan capacity building termasuk BPJS Kesehatan memiliki program goes to campus, bukan hanya kampus dalam negeri melainkan kampus luar negeri. BPJS Kesehatan berharap melalui upaya ini dapat meningkatkan efektivitas penyusunan dan rekomendasi kebijakan JKN, mendukung perbaikan program JKN (Evidence-Based Policymaking) melalui inovasi berkelanjutan, serta BPJS Kesehatan terbuka melakukan kerja sama dan berkolaborasi dalam pengembangan dan pengolahan analisis data untuk menunjang program JKN.

VIDEO

 

Sesi Pemaparan

Narasumber pertama, M. Faozi Kurniawan, MPH selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM menyatakan bahwa pada 2019-2021 berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan mengalami peningkatan peserta, khususnya pada regional 1 yang lebih tinggi dan peningkatan ini juga sejalan dengan memadainya fasilitas dan SDM Kesehatan (dokter speasialis) yang cukup sehingga mempengaruhi penyerapan klaim. Bila melihat kondisi klaim FKL seluruh penyakit tahun 2015-2020 terjadi peningkatan kecuali 2020 karena mengalami penurunan klaim akibat pandemi COVID-19 dan turunnya kunjungan ke RS. Provinsi dengan besaran klaim tertinggi tahun 2015-2020 yaitu provinsi Jawa Barat dan paling sedikit adalah Papua Barat. Sedangkan segmen peserta PBPU dan PPU mendominasi pemanfaatan BPJS selama 6 tahun di Jawa Barat.

Bila melihat rata-rata biaya klaim per segmen peserta per jumlah peserta per tahun dan jumlah peserta yang mengakses fasilitas kesehatan didominasi oleh segmen PBPU dan PPU. Berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan 2015-2020, besaran klaim untuk penyakit jantung, kanker dan stroke masih didominasi oleh Regional 1 dibanding Regional 4 dan 5 sehingga belum ada pemerataan pelayanan kesehatan yang dipengaruhi oleh kesenjangan kunjungan rujukan antar segmen dan masih didominasi oleh PPU dan PBPU. Selain itu, provinsi yang menerima rujukan pasien dari berbagai provinsi terbanyak yakni DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Maka diperlukan penguatan pilar pembiayaan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kebijakan kompensasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan, khususnya dana promotif-preventif, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

VIDEO   MATERI

 

Narasumber kedua, dr. Yasjudan Rastrama Putra, SpPD selaku Staf Divisi Hematologi-Onkologi Medik, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK-KMK UGM mengungkapkan bahwa penyakit kanker terbesar kedua dalam klaim BPJS, dimana jumlah kunjungan juga terbilang tinggi meski terjadi penurunan di 2020 akibat pandemi COVID-19 dan segmen PBPU/mandiri menjadi urutan pertama besar klaim untuk pelayanan kanker. Bila melihat tren segmen tahun 2015-2020 per provinsi, Pulau Jawa dan provinsi Sumatera Utara paling banyak mengajukan klaim kanker dengan dominasi segmen yakni PBPU dan PPU. Selain itu, kenaikan besaeran klaim kanker per regional tahun 2015-2019 masih didominasi regional 1 dengan biaya klaim tertinggi, namun pada 2020, regional 1 dan 4 mengalami kenaikan tahun 2020 sedangkan paling sedikit adalah regional 5 di sepanjang tahun 2015-2020.

Sehingga dapat disimpulkan penggunaan layanan kanker belum merata dan hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan dan kurang meratanya SDM layanan kanker dalam penggunaan layanan, maka diperlukan usaha berkelanjutan untuk pemerataan penggunaan layanan kanker berupa pengampuan dan bantuan biaya studi untuksebaran ahli kanker agar sebanding dengan pemanfaatan utilisasi.

VIDEO   MATERI

 

Narasumber ketiga, dr. Real Kusumanjaya Marsam, M.Kes, SpJP(K) selaku Dokter Spesialis Penyakit Jantung RSUP Dr Sardjito, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FK-KMK UGM menyatakan bahwa hasil Riskedas 2018 beberapa provinsi lebih tinggi dari angka nasional (setidaknya 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2.784.064 individu di Indonesia menderita penyakit jantung).

Bila melihat RS rujukan layanan jantung, bnayak tersebar di sebagian Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Ketersediaan ini belum banyak, namun diharapkan 24 provinsi di 34 provinsi mampu melakukan layanan jantung secara mandiri. Selain itu, lebih 1.500 dokter di 13 institusi pendidikan di 3 tempat tadi dan masih banyak menumpuk di regional 1. Masalah utama dalam pelayanan jantung di Indonesia adalah masih tingginya biaya pelayanan jantung, sebaran dokter spesialis jantung yang belum memadai dan pemerataan layanan yang masih menumpuk di regional 1. Sehingga upaya yang dapat dilakukan dengan optimalisasi jeajring RS, memudahkan regulasi diaspora kesehatan bagi WNI lulusan luar negeri, menambah jumlah program studi dan beasiswa, serta meningkatkan kemampuan dokter jantung yang sudah ada.

VIDEO   MATERI

 

Narasumber keempat, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt. M.Kes selaku Ketua Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KP-MAK) FK-KMK UGM menyatakan bahwa adanya transformasi kesehatan diharapkan kesehatan bisa menyesuaikan dengan dinamika-dinamika yang ada saat ini, sehingga kualitas layanan kesehatan menjadi lebih baik. Selain itu, inovatif funding perlu dibangun namun tidak dapat berjalan sendiri karena perlu keterlibatan stakeholder dari hulu hingga hilir sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak ada sumber pendanaannya.

VIDEO   MATERI

 

Sesi Pembahasan

Terdapat pembahas yang telah hadir pada forum nasional JKKI kali ini yakni pembahas pertama, dr. Yuli Farianti, M.Epid selaku Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK), Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan akan melakukan pengapuan kepada RS di daerah sehingga kualitas layanan bisa tersedia, menghindari angka kematian dan keselamatan pasien mutunya terjaga. Selain itu, data BPJS Kesehatan bisa diakses oleh seluruh daerah,  misal kisaran buyer dan penyakit terbanyak sehingga sesi hulu bisa memperkuat promorif-preventif. Untuk mengetahui ekuitas yang belum tersedia di layanan faskes diakibatkan oleh pemertaan faskes dan pemerataan dokter spealias di daerah serta besaran tarif layanan yang kurang, sehingga perlu dilihat lagi oleh BPJS Kesehatan dan tidak ada pasien dirujuk karena tarif layanan yang rendah.

Pembahas kedua, dr. Lily Kresnowati, M.Kes selaku Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa kesenjangan dari sisi pembiayaan, pemanfataan layanan, dan pertumbuhan klaim masih terjadi dikarenakan isu terbesarnya yakni layanan JKN pada aspek ekuiti sehingga engagement bersama stakeholder lain (Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah perku ditingkatkan). Hal ini bisa terlihat masih ada daerah sudah mencapai UHC namun layanan dan faskesnya belum tersedia atau sebaliknya. Selain itu, perluasan akses layanan ini juga dapat memperluas akses BPJS Kesehatan terutama pada layanan jantung yang menjadi prioritas sehingga kita semua perlu mengawal JKN agar ketersediaan akses dari peserta JKN dapat terlayani.

VIDEO

Diakhir sesi, terdapat pertanyaan dari peserta, “Apakah ada arah kebijakan mengenai rujukan di “provinsi kepulauan” mengingat besaran klaim dari Indonesia bagian timur lebih kecil yang kemungkinan disebabkan akses yang sulit antar pulau?”. Lily menjawab, “Natuna dan Morotai bisa menjadi contoh penggunaan ambulans laut sebagai angkutan lokal dan peraturan daerahnya juga untuk ambulans ini. Ambulans laut ini digunakan untuk akses antar kepulauan”. Selain itu, M. Faozi Kurniawan, MPH selaku Peneliti PKMK FK-KMK UGM juga menambahkan, “Kebijakan kompensasi bisa menjadi solusi untuk RS pengampuan yang kesulitan dana. Kebijakan kompensasi bisa menjadi mengatasi equity karena peserta akan dirujuk ke beberapa daerah dan ketika pasien dirujuk, pengantar juga ikut sehingga pendanaan ini perlu diperhatikan. Kebijakan kompensasi bisa menjembatani wilayah kepulauan dan kesenjangan itu sambil menunggu dokter spesialis di provinsi lebih banyak termasuk peralatan”.

Reporter:
Agus Salim, MPH (Divisi Public Health, PKMK UGM)

 

Reportase Pembukaan Forum Nasional XII dan Topik 1 Peran dan Posisi Analis Kebijakan dalam Transformasi Sistem Kesehatan

17 Oktober 2022

Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII tahun 2022 yang diselenggarakan oleh JKKI bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM serta 10 universitas co-host mengambil tema besar yaitu: Potensi dan Tantangan Masa Depan dalam Transformasi Sistem Kesehatan Untuk Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini berlangsung pada 17-27 Oktober 2022 secara online.

Pembukaan Fornas pada Senin (17/10/2022) dimulai dengan pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro, sebagai Ketua JKKI. Laksono menyampaikan terima kasih kepada co-host dan mitra yang mendukung pelaksanaan fornas ini. Adapun co-host berasal dari 10 universitas yang tersebar di Indonesia dan juga INAHEA.

Laksono menyampaikan bahwa topik Fornas ke-12 ini dipenuhi oleh topik lama seperti keadilan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan topik baru seperti kebijakan industri farmasi dan alat kesehatan, juga layanan primer. Pada topik akhir Fornas tahun ini akan membahas apakah transformasi kesehatan ini tujuan atau merupakan alat? Oleh karena itu, Laksono mengajak para peserta untuk berdiskusi terkait keberhasilan dari kebijakan transformasi kesehatan Hal ini yang harus dijaga karena setiap kebijakan ada risiko serta menjadi tantangan besar saat ini, termasuk bagaimana peran analis kebijakan untuk mencapai tujuan transformasi kesehatan Indonesia.

VIDEO   MATERI

 

Selanjutnya sambutan dari Dekan FK-KMK UGM, dr. Yodi Mahendradata, M.Sc, PhD, FRSPH mengungkapkan walaupun pandemi COVID-19 ini telah mendekati akhir, namun kemungkinan pandemi berikutnya bisa terjadi, Sehingga kesiapan atau preparedness itu yang paling utama dalam menghadapi era pandemi saat ini.

Oleh karena itu, Fornas JKKI ini adalah upaya dari FK-KMK UGM untuk mengawal proses transformasi enam pilar sistem kesehatan. Yodi mengharapkan Fornas ini  dapat berjalan dnegan lancar dan membawa kebermanfaatan yang luas untuk transformasi kesehatan Indonesia.

 

VIDEO

 

Selanjutnya keynote speech disampaikan oleh dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. selaku Wakil Menteri Kementerian Kesehatan. Dante menyampaikan terkait tantangan sistem kesehatan yaitu tidak meratanya fasilitas kesehatan, kurangnya SDM kesehatan, dan tantangan geografis yang mengakibatkan akses ke layanan yang tidak merata.

Adapun kebutuhan transformasi kesehatan didasari oleh beberapa hal yaitu terjadinya pandemi COVID-19, belum meratanya cakupan JKN, kebutuhan penggunaan teknologi digital dan juga tuntutan masyarakat. Sehingga pelaksanaan Fornas JKKI ini dirasa sangat relevan dengan kebutuhan saat ini.

VIDEO

 

Peran dan Posisi Analis Kebijakan dalam Transformasi Sistem Kesehatan

Topik pertama Fornas JKKI XII ini adalah Peran dan Posisi Analis Kebijakan dalam Transformasi Sistem Kesehatan. Seminar diselenggarakan pada Senin (17/10/2022) secara daring dan diikuti kurang lebih 300 peserta. Sesi ini dimoderatori oleh  Dr. dr Andreasta Meliala, DPH, M.Kes, MAS selaku Direktur PKMK FK-KMK UGM. Materi pertama oleh Drs. Nana Mulyawan, MKes, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang menyampaikan bahwa peran Analis Kebijakan dalam Transformasi Sistem Kesehatan mengacu pada visi misi Presiden Indonesia tahun 2020-2024.

Dari 10 sasaran RPJMN bidang kesehatan, saat ini ada tiga yang belum tercapai, yaitu persentasi puskesmas memiliki dokter, stunting, dan juga masalah penyakit menular. Oleh karena itu, Kemenkes mendukung transformasi kesehatan yang meliputi enam pilar, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Ada empat peran penting dari analis kebijakan dimulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Nana mengharapkan analis kebijakan dapat ikut dalam penguatan dan implementasi transformasi sistem kesehatan.

VIDEO   MATERI

 

Materi selanjutnya oleh Dr. Sri Wahyu Wijayanti dari LAN, yang menyampaikan terkait Optimalisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Sri memulai paparannya dengan menyampaikan permasalahan kebijakan saat ini yang kebanyakan belum berbasis bukti. Hal ini karena ada empat hal, yaitu konflik pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan peraturan lainnya. Kedua, inkonsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya. Ketiga  multitafsir pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan.

Terakhir, kebijakan yang tidak operasional artinya  regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Adapun Jabatan Fungsional Analis Kebijakan diatur dalam PermenPAN RB 45/2013. Tugas utama Analis Kebijakan adalah menjembatani kesenjangan dari hasil riset untuk kebijakan dengan melakukan kajian dan analisis kebijakan. Peran analisis kebijakan muncul di setiap tahap siklus kebijakan. JFAK juga berperan untuk meningkatkan public awareness terkait isu kebijakan yang tengah diusung.

VIDEO   MATERI

 

Setelah itu,  DR. Ing. Totok Hari Wibowo, M.Sc selaku Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia yang memberikan pesan utama dalam materinya yaitu penting sekali dalam mengenali knowledge gap dengan meningkatkan komunikasi bersama pihak lain untuk mengisi kekosongan kebijakan kesehatan yang masih ada. Totok menekankan bahwa manusia adalah modalitas yang bisa diajak untuk melakukan sesuatu. Penting sekali untuk membentuk community of practice dengan melibatkan tidak hanya komunitas Kesehatan namun juga pihak lain yang berkaitan. Hal ini untuk mendorong adanya identifikasi masalah dengan kreativitas atau inobasi. Dalam Framework thingking of innovation system, Totok berargumen bahwa yang paling lemah dalam kebijakan saat ini berdasarkan kerangka tersebut adalah kebijakan dan rencana aksi pengembangan inovasi, intermediasi dan pengembangan yang lebih maju. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk pertukaran ide dalam upaya menemukan celah pengetahuan tadi.

VIDEO   MATERI

 

Materi terakhir disampaikan oleh Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM yang menyampaikan materi terkait tantangan profesi analis kebijakan di era disrupsi. Erwan memulai materinya dengan menyampaikan konteks dunia saat ini yang tengah berubah, seperti mobilitas yang makin mudah, perubahan lingkungan, gaya hiodup, dan pola konsumsi. Hal ini kemudian membawa implikasi pada masalah kesehatan. Dengan kompleksitas ini, maka peran analis kebijakan menjadi krusial.

Tantangan saat ini adalah pendekatan pilihan rasional seperti yang dipakai selama tidak selalu berhasil membantu policy maker dalam menyelesaikan masalah kebijakan. Selain itu, para pembuat kebijakan di dunia kesehatan belum terlalu memahami masalah utama dan bagaimana cara mengatasinya. Eksistensi masalah yang dihadapi juga terus berubah dari waktu ke waktu. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang bersigat agilite. Hal yang perlu diperhatikan dalam agility ini adalah dukungan data, legitimasi pembuat kebijakan, kapasitas analis kebijakan dan kepercayaan masyarakat.

VIDEO   MATERI

 

Sesi berikutnya ialah diskusi dimana banyak peserta yang antusias untuk menyumbangkan ide dan memberi pertanyaan tentang topik yang dibahas di Fornas XII hari pertama ini. Selanjutnya Andreasta menyimpulkan diskusi topik pertama ini bahwa sudah ada keterlibatan yang baik dari analis kebijakan di Kementerian Kesehatan, namun perlu diperhatikan terkait kebijakan yang dihasilkan untuk tidak menimbulkan tantangan yang baru. Ada banyak hal yang bisa dikembangkan untuk menyederhanakan masalah dan membuat langkah-langkah intervensi masalah menjadi lebih sistematis, dengan juga merefleksikan apa yang perlu disiapkan serta memprediksikan terkait impact kebijakan.  Materi dan detail kegiatan Fornas XII dapat diakses di https://fornas.kebijakankesehatanindonesia.net . Salam Transformasi Kesehatan!.

VIDEO

 

Reporter: Sandra Frans (Divisi Public Health, PKMK UGM)

 

Kebijakan Transformasi Kesehatan: Sebagai Tujuan ataukah Sebagai Alat? Bagaimana Agar Dapat Dipergunakan oleh Daerah?

Pada 17 – 26 Oktober 2022, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), dan co-host dari Universitas Mataram, Universitas Jember, Universitas Sam Ratulangi, FKM Universitas Cenderawasih, Universitas Fort de Kock Bukittinggi, Poltekkes Kemenkes Malang, Universitas Dehasen, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Mulawarman menyelenggarakan diskusi berbagai topik yang berkaitan dengan Transformasi Sistem Kesehatan dalam Forum Nasional XII. Topik Fornas 2022 telah berupaya membahas tentang peranan dari analis kebijakan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan yang berkaitan dengan: transformasi dalam pilar pembiayaan kesehatan dengan prioritas pembahas terkait JKN dan BPJS Kesehatan untuk portabilitas serta utilisasi penyakit kardiovaskular; transformasi pembiayaan kesehatan juga membahas tentang pengutannya untuk pelayanan primer; transformasi sistem ketahanan kesehatan dalam Fornas 2022 membahas untuk peningkatan ketahan sektor farmasi dan alat kesehatan beserta tahanan tanggap darurat; dan topik Fornas juga membahas tentang transformasi sistem layanan rujukan terkait pengembangan RS dan layanannya.

Topik Fornas 2022 tidak hanya membahas topik-topik yang berkaitan transformasi pilar kesehatan secara langsung. Terdapat pula beberapa topik yang diselenggarakan dan secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan transformasi seperti: topik terkait pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) Provinsi yang diselenggarakan untuk mengajak perguruan tinggi untuk mengelola data rutin kesehatan dan pengetahuan terkait kebijakan kesehatan di masing-masing provinsi; topik penggunaan data sekunder kesehatan dan teknik advokasi yang membahas praktik untuk peningkatan keterampilan analis kebijakan; dan topik kebijakan diabete melitus yang membahas tentang situasi di lapangan, dan merumuskan usulan kebijakan.

Seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mendukung Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Indonesia mewujudkan transformasi sistem kesehatan. Dukungan yang disediakan dalam Fornas ini adalah penyediaan evidence based dan analisis kebijakan dalam melakukan transformasi agar dapat memperkuat enam pilar tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan yang akan datang. Harapannya, hasil dari Fornas 2022 dapat menjadi pembelajaran dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan transformasi sistem kesehatan di Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan pada masa depan.

  1. Membahas tantangan dan strategi kebijakan untuk memperkuat enam pilar transformasi kesehatan
  2. Menginformasikan kegiatan pasca Fornas XII tahun 2022
  3. Mensosialisasikan kegiatan Fornas XIII tahun 2023

  1. Akademisi (dosen dan mahasiswa), peneliti dan analis kebijakan kesehatan di perguruan tinggi masing-masing provinsi
  2. Peneliti dan analis kebijakan kesehatan di think tank, organisasi profesi, dan organisasi non pemerintah
  3. Peneliti dan analis kebijakan kesehatan di lembaga pemerintah pusat dan daerah
  4. Pengambil keputusan bidang kesehatan dan terkait di pemerintah pusat dan daerah
  5. Pemerhati  dan pemangku kepentingan terkait lainnya di bidang kesehatan

Hari, tanggal               : Kamis, 27 Oktober 2022
Waktu                         : 10.00 – 12.00 WIB

Rangkaian kegiatan Forum Nasional (Fornas) XII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) 2022 berakhir pada Kamis (27/10/2022). Penutupan Fornas yang mengusung tema “Kebijakan Transformasi Kesehatan: Sebagai Tujuan ataukah Sebagai Alat? Bagaimana agar dapat dipergunakan oleh daerah?” tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan kanal Youtube Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM. Kegiatan Fornas diselenggarakan oleh JKKI bekerja sama dengan mitra dan 11 perguruan tinggi di Indonesia.

Talkshow I: Kebijakan Transformasi Kesehatan: Sebagai Tujuan ataukah Sebagai Alat?

Kegiatan talkshow dibuka oleh Shita Listya Dewi, MM., MPP., Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat PKMK FK-KMK UGM, selaku fasilitator yang memaparkan definisi transformasi sebagai perubahan menyeluruh yang mengarah pada pilar-pilar tertentu untuk mencapai tujuan perbaikan. Seperti telah dibahas pada topik-topik Fornas sebelumnya, transformasi sistem kesehatan di Indonesia menjadi hal yang dibutuhkan berdasarkan berbagai alasan. Namun terdapat pertanyaan besar yang perlu dijawab, yakni bagaimana strategi penerapan transformasi sistem kesehatan di tingkat pusat, provinsi, dan khususnya daerah.

Dra. Pretty Multihartina, Ph.D selaku Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menjelaskan bahwa penerapan transformasi sistem kesehatan berprinsip pada pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas, serta pengawalan melalui monitoring untuk melihat perubahan yang terjadi. Pretty juga menuturkan bahwa penerapan transformasi memerlukan kerangka kerja tertentu yang dapat diadaptasi pemerintah daerah.

Penerapan transformasi di tingkat daerah akan menghadapi banyak tantangan. Seperti dituturkan oleh panelis kedua, Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., MS., Ph.D selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, kondisi dan kesiapan daerah yang bervariasi membutuhkan strategi pendekatan yang berbeda. Saat ini, konteks kewilayahan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum muncul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) disamping perlunya memasukkan aspek equity secara eksplisit. Pungkas menuturkan meskipun transformasi merujuk pada hal yang praktis, transformasi merupakan hal yang fundamental dalam suatu perubahan besar.

Panelis ketiga, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku ketua JKKI memaparkan bahwa kebutuhan transformasi kesehatan sebagai alat atau tujuan dapat berbeda untuk masing-masing daerah. Sebagai contoh apabila posyandu prima menjadi salah satu pillar transformasi, daerah dengan status kesehatan masyarakat yang baik akan menjadikannya sebagai alat. Sebaliknya, di daerah dengan status kesehatan masyarakat yang kurang, posyandu prima dapat menjadi tujuan transformasi. Oleh karena itu, daerah perlu memahami betul kondisi dan kapasitasnya.

Talkshow II: Bagaimana Penggunaan Transformasi Kebijakan di Daerah?

Pada talkshow II, dibahas mengenai “Studi Kasus: Usaha Penggunaan Kebijakan Transformasi Kesehatan di Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah di Kota Balikpapan”.

Pada sesi pertama, Faisal Mansur, MPH selaku konsultan pendamping Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memaparkan penguatan sistem kesehatan daerah dari subsistem dan turunannya dalam pelayanan kesehatan. Penguatan sistem memerlukan sinergi dari berbagai stakeholder, berbagai tool, dan tahapan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, praktik penguatan SKD tersebut telah dilaksanakan di Kota Balikpapan.

Erica Handritha selaku Kepala Sub Program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memaparkan praktik penyusunan sistem kesehatan daerah (SKD) Kota Balikpapan yang bekerja sama dengan PKMK UGM. Saat ini, proses penyusunan SKD sudah berjalan hingga tahap pelaksanaan dan dijadwalkan akan memasuki tahap laporan antara pada akhir Oktober mendatang. Erica juga menuturkan bahwa transformasi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah.

Selanjutnya, dilakukan sesi pembahasan oleh para co-host yang merupakan perwakilan mitra perguruan tinggi di Indonesia. Dr. dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes selaku Kepala Prodi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran UNISSULA berpendapat bahwa langkah penyusunan SKD oleh pemerintah Kota Balikpapan yang melalui proses analisis masalah, focus group discussion, dan wawancara mendalam sudah tepat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pembiayaan. Sebagai referensi, Suryani memaparkan mengenai praktik Pemberian Bantuan Iuran (PBI) di Kota Semarang yang diberikan kepada semua masyarakat yang bersedia menjadi pasien kelas III.

Dr. Abu Khoiri, S.KM., M.Kes selaku Dosen FKM Universitas Jember menuturkan bahwa akademisi dapat berperan memberikan awareness kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya SKD dalam penyelesaian masalah kesehatan. Abu juga berpendapat akademisi dapat membantu menutup kesenjangan kognitif melalui edukasi kepada pemerintah daerah maupun stakeholder.

apt. Candra E. Puspitasari, S.Farm., M.Sc  selaku Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menurunkan ego sektoral untuk mewujudkan integrasi yang baik. Sebagai contoh di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pembiayaan sistem kesehatan telah tersedia, namun adanya prioritas program lain menyebabkan implementasi SKD berjalan kurang optimal. Selain itu, diperlukan juga upaya capacity building untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya SKD di masing-masing daerah.

Dr. Jon Hendri Nurdan, M.Kes, Dosen Prodi S2 Ilmu Kesehatan, Universitas Dehasen menuturkan bahwa persoalan kesehatan tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan dibutuhkan peran sektor lainnya. Jon menambahkan bahwa keterlibatan stakeholder penting dalam perumusan SKD. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai regulator, sementara akademisi berperan sebagai evaluator.

Transformasi dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan dan diperlukan peran berbagai pihak untuk memastikan penerapannya berjalan dengan baik di masing-masing daerah.

Penutupan Fornas 2022

Tri Muhartini, MPA selaku Ketua Fornas JKKI 2022 memaparkan mengenai rencana kegiatan pasca fornas 2022, yakni: pendaftaran mitra Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK), pelatihan mitra DaSK, webinar bulanan kesehatan masyarakat, dialog kebijakan Diabetes Mellitus (DM), dan uji coba penanganan DM di Yogyakarta. Selain itu sebagai tindak lanjut Fornas, akan diselenggarakan ujian sesuai topik bahasan Fornas pada 21-25 November 2022.

Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D. selaku Ketua JKKI juga menjelaskan rencana Fornas pada 2023 mendatang. Fornas XIII direncanakan akan dilaksanakan secara hybrid dengan mengoptimalkan peran co-host dan co-organizer, serta berbagai perbaikan lainnya. Laksono menutup kegiatan dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta semua pihak dalam mengupayakan kelancaran kegiatan Fornas XII tahun 2022 ini.

Reporter:
Mashita Inayah R (PKMK UGM)

 

 

 

 

Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Upaya Pembenahan Sistem Kesehatan Indonesia

Bekerjasama dengan Indonesian Health Economics Association (InaHEA) dan Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia (IEKI)

 

Efisiensi pembiayaan kesehatan menjadi elemen penting dalam upaya membuka akses kesehatan bagi semua (universal health coverage/UHC) serta fokus penguatan ketahanan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya setelah pandemi melanda. Disrupsi sistem kesehatan rawan terjadi akibat belanja kesehatan yang bersifat darurat dan memiliki kecenderungan sulit dikontrol sehingga diperlukan adanya transformasi dalam pembiayaan kesehatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia dalam upayanya melakukan transformasi pembiayaan kesehatan bertujuan untuk memastikan pembiayaan yang cukup adil, efektif, dan efisien. Dalam hal ini Kemenkes menekankan lima bentuk transformasi, salah satunya ialah peningkatan layanan promotif preventif yang diimplementasikan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gate keeper dalam pelayanan kesehatan esensial menjadi subjek penting dalam realisasi peningkatan layanan promotif preventif. Hal ini didukung dengan adanya konsolidasi pembiayaan kesehatan melalui insentif berbasis kinerja dimana kinerja puskesmas dalam kegiatan skrining akan linier terhadap pemberian insentif. Tidak hanya puskesmas, klinik swasta juga didorong untuk melakukan upaya promotif preventif untuk memperluas cakupan pencegahan terhadap penyakit menular maupun tidak menular yang bersifat katastropik. Selain itu, dari  fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta yang selama ini sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan juga telah diterapkan pembiayaan berupa kapitasi berbasis kinerja. Berkaitan dengan program kesehatan esensial , saat ini pun pemerintah sedang melakukan skema uji coba belanja kesehatan strategis pada program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di daerah terpilih sebagai upaya efisiensi pembiayaan untuk meningkatkan mutu layanan KIA.

Rangkaian upaya dan kegiatan yang menjadi bagian transformasi pembiayaan kesehatan di FKTP tentunya perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami sustainabilitas serta peluang perbaikan di masa mendatang. Oleh karenanya, Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia (IEKI) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) menyelenggarakan diskusi publik  “Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Upaya Pembenahan Sistem Kesehatan Indonesia”  dengan menghadirkan para pakar di bidang ekonomi kesehatan dan pemangku kepentingan terkait.  Melalui forum ini diharapkan agar upaya transformasi pembiayaan layanan khususnya di FKTP dapat berkembang, berkelanjutan, tepat guna, dan menjadi motor utama dalam penguatan ketahanan sistem kesehatan di Indonesia.

Diskusi topik Fornas 2022 dengan topik Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Upaya Pembenahan Sistem Kesehatan Indonesia ini bertujuan untuk  melakukan diskusi terkait:

  1. Transformasi pembiayaan layanan primer pada program promotif & preventif melalui potret belanja kesehatan daerah
  2. Implementasi Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Perluasan paket manfaat JKN melalui program skrining
  3. Transformasi Pembiayaan KIA melalui Sistem Pembayaran Belanja Kesehatan Strategis (BKS) pada layanan primer

Hari, tanggal               : Jumat, 21 Oktober 2022
Waktu                         : 08.00 – 11.30 WIB

08.00–08.30 WIB Sesi Policy Brief

  1. Penguatan layanan  Kesehatan Jiwa Komunitas dan Advokasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) – Dewi Wulandari, S.Kep.,Ns.,M.Kes; Prof. Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp., M.App.Sc; Prof. Achir Yani S. Hamid, M.N, DNSc.

VIDEO

  1. Pergeseran Paradigma Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dalam Penyelenggaraan Posyandu – Desi Fitrianeti, SKM, Msi.

VIDEO

  1. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Sebagai Upaya Transformasi Layanan Primer – Luci Fransisca Situmorang; Tyas Natasya Citrawati.

VIDEO
08.30 – 09.00 WIB Pembahasan policy brief

  1. Dra. Herawati, MA (Ketua Tim kerja perilaku ibu hamil, anak dan remaja. Direktorat promkes dan pemberdayaan masyarakat, Kementerian Kesehatan)
  2. Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, M.A (Dosen Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial)

VIDEO

21 Oktober 2022

Sesi Presentasi Policy Brief

Forum Nasional (Fornas) XII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) pada hari kelima (21/10/2022) mengangkat topik “Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Upaya Pembenahan Sistem Kesehatan Indonesia”. Acara diawali dengan presentasi policy brief yang dipandu oleh Tri Muhartini, MPA. Presentasi pertama dibawakan oleh Dewi Wulandari, S. Kep. Ns. M.Kes mewakili tim (Prof. Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp., M.App.Sc; Prof. Achir Yani S. Hamid, M.N, DNSc.).

Dewi membawakan topik “Penguatan layanan Kesehatan Jiwa Komunitas dan Advokasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”. Presentasi kedua disampaikan oleh Luci Fransisca Situmorang dan Tyas Natasya Citrawati dengan topik “Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Sebagai Upaya Transformasi Layanan Primer”. Presentasi policy brief ditutup oleh Desi Fitrianeti, SKM, Msi yang membawakan topik “Pergeseran Paradigma Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dalam Penyelenggaraan Posyandu”.

Acara diikuti dengan pembahasan dan tanggapan terhadap policy brief yang sudah dipresentasikan. Dra. Herawati, MA selaku Ketua Tim kerja perilaku ibu hamil, anak dan remaja, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, menanggapi baik policy brief yang sudah disampaikan. Herawati menyebutkan bahwa terdapat kendala dalam layanan kesehatan primer, seperti SDM dan sarana-prasarana. Oleh karena itu, transformasi layanan kesehatan primer menjadi isu penting dan sedang dijalankan oleh Kemenkes. Saat ini, langkah manajemen sudah ada dan regulasi sedang disusun bersama Kemendagri. Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, M.A selaku Dosen Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial, FK-KMK UGM. Retna menanggapi struktur penyampaian policy brief yang sudah cukup baik dari setiap pemateri. Retna menekankan pada penggunaan data. Data yang digunakan untuk membangun policy brief sudah cukup relevan, melihat memang beberapa data sulit untuk didapatkan. Retna memberikan masukkan-masukkan kepada setiap presentator untuk dapat menambahkan evidence dalam pembangunan policy brief.

 

Pembukaan dan Keynote Speech

Sesi ini dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku Ketua JKKI. Laksono menekankan kembali topik Fornas kali ini mengenai transformasi layanan kesehatan primer yang berfokus pada manajemen pembiayaan. Indonesian Health Economics Association (InaHEA) dan Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia (IEKI) turut andil dalam topik kali ini.

VIDEO

 

 

Melanjutkan pembukaan dari Laksono, dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, selaku Ketua IEKI, memberikan keynote speech untuk mengawali sesi pemaparan dan diskusi. Hasbullah menyebutkan bahwa konsep ekonomi kesehatan yang dimaksud mempunyai visi bahwa semua orang harus mendapatkan layanan kesehatan masyarakat tanpa harus mempertimbangkan status ekonominya (ekuitas kesehatan). Hal ini didukung dengan evidence untuk penentuan kebijakan yang menunjukkan efisiensi dan ekuitas. Layanan kesehatan primer sudah seharusnya menjadi prioritas dan perlu diperkuat sebagai salah satu sokoguru sistem kesehatan.

VIDEO

 

Sesi Pemaparan

Sesi pemaparan dan diskusi dimoderasi oleh Prastuti Soewondo, S.E., M.PH., Ph.D, selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Paparan dimulai oleh dr. Ahmad Hasanudin, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, dengan topik “Transformasi Pembiayaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) melalui Sistem Pembayaran Belanja Kesehatan Strategis (BKS) pada Layanan Primer”. Ahmad menampilkan detail program fasilitas kesehatan yang berjalan di Serang dengan berfokus pada KIA. Kick-off meeting BKS KIA berlangsung pada 19 September 2022 dan periode pelaksanaan dimulai sejak Oktober ini. BKS KIA ini diberikan ke 17 klinik dan 8 puskesmas pengampu di 3 kecamatan, dari 6 kecamatan. Hasil akhir pembiayaan KIA melalui sistem pembayaran BKS pada layanan primer berupa terwujudnya pelayanan primer yang bermutu.

VIDEO

Paparan dilanjutkan oleh Prof. dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH, selaku Dewan Pengawas Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia/IEKI & Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dengan topik “Transformasi Pembiayaan Layanan Primer pada Program Promotif & Preventif melalui Potret Belanja Kesehatan Daerah”. Ascobat menjelaskan pencapaian kinerja kesehatan periode 2008, 2013, dan 2018. Ascobat juga menyampaikan bagaimana alokasi pembiayaan kegiatan puskesmas di lapangan. Fakta di lapangan mengarahkan pada diperlukannya transformasi pembiayaan. Ascobat menampilkan bagaimana postur APBD berdasarkan pengamatan beberapa kabupaten. Hal yang ditemukan adalah rata-rata belanja pegawai sangat besar, sehingga ruang fiskal menjadi sempit. Menutup pembahasan, Ascobat menyampaikan bahwa apapun jenis pembiayaannya, semua harus berdasarkan kinerja dan tujuan yang ingin dicapai.

VIDEO

Paparan terakhir disampaikan oleh dr. Yuli Farianti, M.Epid, selaku Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, dengan topik “Implementasi Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Perluasan Paket Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program Skrining”. Yuli memulai dengan menyampaikan report manfaat JKN melihat dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Pembiayaan katastropik meningkat periode 2014-2020. Pembiayaan ini menyerap 20% pembiayaan JKN setiap tahun. Potret penyakit dapat digunakan untuk menentukan fokus pemilihan skrining dalam pembiayaan JKN. Yuli menekankan bahwa perlu mencegah double budgeting dengan menentukan pembiayaan dari sumber yang ada. Yuli menambahkan bahwa diperlukan sinkronisasi visi misi pusat sampai daerah untuk mencapai harmonisasi anggaran pusat dan daerah. Sebagai penutup, kemitraan berupa kerja sama dengan swasta dan badan usaha dapat menguatkan layanan primer.

VIDEO

 

Sesi Pembahasan

Ketiga paparan tersebut ditanggapi oleh dr. Rahmad Asri Ritonga, selaku Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer, BPJS Kesehatan, dan Anastasia Susanto, selaku Health System Strenghtening Lead, USAID Indonesia. Rahmad menyampaikan bahwa terdapat 3 hal penting, yaitu pemenuhan kebutuhan SDM, sarana-prasarana (equity), dan FKTP bermutu dan berkualitas. Anastasia menambahkan bahwa banyak alur pembiayaan layanan kesehatan sehingga dibutuhkan untuk public financial management untuk mengurangi barriers dan mengoptimalkan dana yang ada.

VIDEO

Sebagai penutup, Dr. Adiatma Yudistira Manogar Siregar, S.E., MEconSt., selaku Wakil Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia/IEKI, menyampaikan rangkuman sesi pemaparan dan diskusi. Sesi diskusi diakhiri oleh Prastuti yang menambahkan bahwa saat ini adalah momen untuk memerhatikan preventif promotif sebagai upaya penguatan layanan kesehatan primer, khususnya untuk KIA melalui BKS, berupa program pengurangan kematian ibu dan bayi yang menjadi tugas besar.

VIDEO

Reporter: Sensa Gudya Sauma Syahra
Data Manager Digital Data Corner, PKMK UGM

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Policy Brief Terpilih Forum Nasional XII

*Seluruh peserta/penulis call policy brief yang terpilih wajib untuk menghadiri sesi penayangan video untuk dibahas bersama pemangku kepentingan.
*Video presentasi harus dapat menjelaskan isi policy brief: masalah dan rekomendasi. Durasi maksimal video 10 menit dan dikirimkan paling lambat 4 Oktober 2022.

Dari proses submit yang telah dilakukan pada Juli – September 2022, maka panitia Fornas 2022 bersama beberapa peneliti PKMK FK-KMK UGM menetapkan beberapa policy brief yang terpilih untuk video presentasinya di tayangkan dan dibahas bersama pemangku kepentingan, yaitu:

Judul Policy Brief Nama Penulis Waktu Penayangan Video*
Defisit Pembiayaan JKN-KIS: Ancaman dan Peluang untuk Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dara Puspita, Rahayu Titis, Mefi Raviqa, Dewa Ngakan Gde Wahyu Mahatma Putra Selasa, 18 Oktober 2022
Pukul 10.45 – 12.00 WIB
Inovasi Pembiayaan Kesehatan untuk Keberlanjutan Layanan Pengobatan Kanker – Adiatma Y. M. Siregar, Chriswardani Suryawati, Mutia A. Sayekti, Donda R.V. Hutagalung, Eka Pujiyanti, Indah P. Suwandi, Sri R. Novita, Irvan J. Prasetyo
Keamanan Data Kesehatan: Tantangan dan Rekomendasi Arah Pengambangan Lutfan Lazuardi, Bagas Suryo Bintoro, Zakiya Ammalia Farahdilla Rabu, 19 Oktober 2022
Pukul 11.20 – 12.45 WIB
Integrasi Pelayanan Kesehatan Mental Berbasis Telehealth Mandira Ajeng, Rachmayanthy
Data Pelaporan dan Data Survei: Perlukah Dipertentangkan? Luna Amalia, Meilinda, Melyana Lumbantoruan, Nirmala A. Ma’ruf, Novi Budianti, Nurul Puspasari, Syachroni
Strategi Pengembangan Bahan Baku Obat (BBO) Dalam Negeri Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kamis, 20 Oktober 2022
Pukul 12.00 – 13.20 WIB
Meningkatkan Ketahanan Sektor Farmasi dan Alat Kesehatan melalui Kolaborasi Riset dan Inovasi antara Industri, Peneliti dan Pemerintah Rolando Gultom
Optimalisasi Metode Riset Dalam Pengukuran Kualitas Obat Yusi Anggriani, Yunita Nugrahani, Ayu Rahmawati, Jenny Pontoan, Stanley Saputra
Penguatan layanan  Kesehatan Jiwa Komunitas dan Advokasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dewi Wulandari, S.Kep.,Ns.,M.Kes; Prof. Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp., M.App.Sc; Prof. Achir Yani S. Hamid, M.N, DNSc. Jumat, 21 Oktober, 2022

Pukul 08.00 – 09.00 WIB
Pergeseran Paradigma Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dalam Penyelenggaraan Posyandu Desi Fitrianeti, SKM, Msi.
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Sebagai Upaya Transformasi Layanan Primer Luci Fransisca
Rokok Elektronik: Baju Baru Bisnis Adiktif Indonesian Youth Council For Tobacco Control (IYCTC)
Strategi Penanganan Krisis Kesehatan di Kabupaten Badung Made Agus Sugianto Senin, 24 Oktober 2022

Pukul 08.00 – 09.00 WIB

 
Efektifkah Mengatasi Penyakit TBC Seperti Penanggulangan COVID-19 Sri Siswati
Kebijakan E-Rujukan Balik dari Rumah Sakit ke Puskesmas untuk Kesinambungan Layanan Kesehatan Asriadi Selasa, 25 Oktober 2022
Pukul 08.30 – 09.30 WIB

 

 

 

Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah

diselenggarakan oleh:
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan POKJA Bencana FK-KMK UGM

  PENGANTAR

Dewasa ini bencana yang terjadi bukan hanya bencana alam, melainkan juga non-alam seperti wabah COVID-19. Kesiapan pusat layanan kesehatan masyarakat dituntut berpacu dengan kebutuhan yang belum pernah ada sebelumnya, kondisi ini diperparah dengan cukup tingginya angka kematian tenaga kesehatan karena terpapar virus COVID-19. Salah satu faktor yang dapat mencegah hal ini adalah tingginya pemahaman tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas akan standard pelayanan minimum bencana kesehatan. Kerena dengan jelas disebutkan bahwa setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dan pemda wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak dan penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana. Fakta yang kita temui adalah meningkatnya frekuensi kejadian bencana, dan banyak Puskesmas tidak mampu bertahan ketika bencana terjadi karena standar pelayanan minimum yang belum optimal dijalankan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu penguatan sistem ketahanan dan standard pelayanan minimum pelayanan puskesmas oleh dinas kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan puskesmas yang tanggap dan tangguh bencana serta sebagai indikasi bahwa sistem kesehatan di daerah terdampak bencana memiliki ketahanan.

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor  Tahun 2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra-bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan logistik medis dalam menopang ketahanan kesehatan. Rangkaian seminar mengenai SPM kesehatan sebagai indikator ketahanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan di daerah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan upaya ketahanan kesehatan di saat yang di luar kewajaran yaitu situasi krisis kesehatan. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana pengalaman terkait pemenuhan SPM kesehatan saat krisis, baik lesson learnt dan best practice termasuk kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan bencana seperti alam maupun Covid-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya serta menggunakan SPM kesehatan kabupaten untuk mencapai SPM kesehatan propinsi.

  TUJUAN

  1. Mendokumentasikan lesson learnt dan best practice penggunaan SPM kesehatan kabupaten/kota dan propinsi  saat penanggulangan bencana
  2. Meningkatkan pemahaman peserta dalam menyiapkan program indikator SPM Kesehatan di daerah
  3. Mengidentifikasi perlunya pemahaman terhadap pengorganisasian pendekatan incident command system (ICS) dalam alur manajemen pemenuhan SPM Kesehatan

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam dua hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik kebijakan SPM kesehatan kabupaten/kota dan tools untuk menyiapkan SPM Kesehatan di daerah. Selanjutnya daerah akan mencoba melakukan perhitungan SPM kesehatan sesuai dengan risiko bencana dan krisis kesehatan yang mungkin dihadapi daerah. 

  PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum. Diharapkan dari dinas kesehatan, puskesmas, pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami bagaimana pengalaman dinas kesehatan terkait penyusunan program, pemenuhan SPM kesehatan kabupaten/kota dan propinsi, lesson learnt dan best practice termasuk kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan di garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Senin & Kamis / 17 & 20 Oktober 2022
Waktu                         : 09.00 – 11.30 WIB

  AGENDA

WAKTU AGENDA NARASUMBER
SENIN, 17 OKTOBER 2022
09.00-09.05 WIB Pembukaan

Moderator:
Happy R Pangaribuan, MPH
09.05-09.20 WIB Pengantar Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Alumni, dan Pengabdian Masyarakat FK-KMK UGM

09.20-09.50 WIB

09.50–10.05 WIB

Penggunaan Indikator Program SPM Kesehatan saat Penanganan Bencana Erupsi Merapi di Dinas Kesehatan Lumajang.

Diskusi

 Bidang Penyusunan Program Dinkes Lumajang

10.0–10.35 WIB
10.35–10.50 WIB

Penyusunan Program SPM Kesehatan di Puskesmas

Diskusi

 Madelina Ariani, MPH
10.50–11.20 WIB Penugasan Perhitungan Indikator SPM di Puskesmas
11.20-11.30 WIB Arahan pertemuan 2 dan penutupan Moderator

 

WAKTU AGENDA NARASUMBER
KAMIS, 20 OKTOBER 2022
09.00 – 09.10 Pembukaan

Moderator:
Happy R Pangaribuan, MPH

09.10–09.40 WIB
09.40–09.55 WIB

Sinkronisasi Program SPM Kesehatan di Puskesmas dengan Program SPM Kesehatan saat Penanganan Krisis Kesehatan dan Bencana di Dinas Kesehatan

Diskusi

 Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid
09.55 10.25 WIB Penugasan Perhitungan SPM kesehatan di Dinas Kesehatan

10.25–10.55 WIB
10.55–11.10 WIB

Pengorganisasian : alur manajemen pemenugan SPM Kesehatan di daerah

Diskusi

 dr Bella Donna MKes
11.10 Penutupan Moderator

 

BIAYA KEPESERTAAN : GRATIS

REGISTRASI DARING

Kunjungi laman https://bencana-kesehatan.net

NARAHUBUNG

Hagung Putrasusila
(Kepersertaan)
Telp. 081326116064
E-mail : [email protected]

Gde Yulian Yogadhita
(informasi Konten)
Telp. 08175450684
E-mail [email protected]

 

 

 

Kebijakan Diabetes Melitus di Indonesia

Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak gangguan terhadap pelayanan kesehatan dan dampak sosial ekonomi lainnya melahirkan suatu agenda kebijakan Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi sistem kesehatan. Tujuan dari transformasi sistem kesehatan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dampak atau outcome yang diharapkan dari transformasi terdiri dari: meningkatkan kesehatan  ibu, anak, keluarga  berencana dan  kesehatan reproduksi; mempercepat perbaikan  gizi masyarakat; memperbaiki  pengendalian penyakit; terciptanya Gerakan Masyarakat  Hidup Sehat (GERMAS); dan memperkuat sistem  kesehatan &  pengendalian obat dan  makanan. Untuk mencapai outcome tersebut, Kementerian Kesehatan merancang enam pilar transformasi yaitu: 1) pelayanan primer; 2) pelayanan rujukan; 3) sistem ketahanan kesehatan; 4) sistem pembiayaan kesehatan; 5) SDM kesehatan; dan 6) teknologi kesehatan (lihat gambar 1).

Mewujudkan transformasi sistem kesehatan, Kementerian Kesehatan membutuhkan berbagai dukungan dari pemangku kepentingan. Dukungan yang dibutuhkan khususnya terkait penyediaan evidence-based dan analisis kebijakan dalam melakukan transformasi agar dapat memperkuat enam pilar tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan yang akan datang. Salah satu tujuan penting yang ingin dicapai dari transformasi kesehatan adalah pengendalian penyakit. Di Indonesia, terdapat peningkatan beban biaya penyakit katastropik terhadap JKN. Dari tahun 2017 ke tahun 2018, terjadi peningkatan berturut – turut 26% (2017), 12% (2018), 15% (2019) dan turun -12% tahun 2020 karena situasi pandemi. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggambarkan bahwa penyakit katastropik tahun 2020 menempati 25% – 31% dari total beban jaminan kesehatan. Pada tahun 2020, BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya sebesar Rp20,0 triliun atau 25% dari biaya klaim layanan kesehatan JKN-KIS. Beban jaminan kesehatan untuk penyakit katastropik secara nasional dapat dilihat pada Gambar 2.

Sebagian besar penyakit katastropik adalah penyakit tidak menular (PTM) yang memiliki faktor risiko metabolik, lingkungan, dan perilaku. PTM membutuhkan perawatan medis lama dan biaya tinggi, padahal kejadiannya dapat dicegah sejak dini melalui kegiatan promotif dan preventif di masyarakat. Diabetes melitus (DM) adalah penyakit katastropik yang komplikasinya dapat menyebabkan penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke yang berkontribusi tinggi terhadap klaim biaya kesehatan. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (RISKESDAS) 2018, prevalensi DM di Indonesia adalah 10,9% atau sekitar 20,4 juta orang. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan terjadi kenaikan jumlah pasien DM tipe 2 di Indonesia dari 8,4 juta pada 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada 2030. Prediksi ini ternyata terbukti dari laporan RISKESDAS yang menunjukkan adanya peningkatan prevalensi DM.

Diabetes melitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang disertai kondisi penurunan produksi insulin dan/atau resistensi insulin dalam tubuh. Penyakit ini bersifat kronis dan akumulatif, sehingga banyak muncul pada usia lanjut. Penyakit ini juga menghasilkan berbagai tantangan baik dari tingkat prevensi, layanan primer, rujukan, hingga rehabilitatif akibat komplikasi-komplikasi yang mungkin ditimbulkan.  Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemangku kebijakan, ahli dan klinisi, serta peneliti, dibutuhkan agar manajemen DM di Indonesia dapat ditangani dengan baik dan menurunkan beban kesehatan negara ini.

Tim Analisis Kebijakan FK-KMK UGM untuk Diabetes Melitus akan menyusun sebuah monograf untuk menilik kebijakan yang telah ada di Indonesia, membandingkan dengan situasi di lapangan, dan merumuskan usulan kebijakan untuk memperbaiki manajemen diabetes di Indonesia. Webinar ini hadir sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana mekanisme kajian dari kebijakan (analysis of policy) dan kajian untuk kebijakan (analysis for policy) dapat bergerak berdasarkan bukti ilmiah dan keilmuan klinisi ahli, supaya kebijakan yang hadir dapat selaras dengan kebutuhan dan pedoman tatalaksana yang ada.

  1. Akademisi (dosen dan mahasiswa), peneliti, dan analis kebijakan kesehatan di perguruan tinggi masing-masing provinsi
  2. Peneliti dan analis kebijakan kesehatan, organisasi profesi, dan organisasi non pemerintah
  3. Peneliti dan analis kebijakan kesehatan di lembaga pemerintah pusat dan daerah
  4. Pengambil keputusan bidang kesehatan dan terkait di pemerintah pusat dan daerah
  5. Pemerhati  dan pemangku kepentingan terkait lainnya di bidang kesehatan

Hari, tanggal               : Rabu, 26 Oktober 2022
Waktu                         : 08.45 – 12.45 WIB

PKMK-Yogya. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII topik kesembilan dengan judul “Kebijakan Diabetes Melitus di Indonesia” pada Rabu (26/10/2022). Forum nasional ini terselenggara atas kerja sama JKKI, PKMK UGM, mitra, Pokja Endokrin Metabolik FK-KMK UGM serta 11 universitas co-host.

Pengantar

Acara diawali dengan pengantar oleh dr. Vina Yanti Susanti, Sp.PD-KEMD, M.Sc., Ph.D selaku Ketua Pokja Endokrin Metabolik, yang menyampaikan rangkuman Webinar Dialog Kebijakan Diabetes Melitus (DM) seri 1-9 yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada webinar-webinar sebelumnya, telah dibahas secara komprehensif berbagai analisis kebijakan DM mulai dari level pencegahan, layanan primer, hingga layanan rujukan, serta telah didiskusikan berbagai usulan untuk perbaikan kebijakan DM di masa mendatang. Vina menyimpulkan bahwa diperlukan suatu transformasi kebijakan yang mengedepankan pendekatan inovatif, integratif, dan memiliki kontinuitas yang komprehensif, serta memiliki impact yang dapat diukur dengan indikator-indikator tertentu.

 

Sesi I Analisis Kebijakan DM Tahun 2022 dan Usulan Kebijakan DM untuk Tahun 2023

Memasuki sesi pertama, Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes menyampaikan usulan kebijakan untuk pencegahan DM di Indonesia. Kebijakan dan program pencegahan DM sebaiknya berfokus pada perbaikan gaya hidup, misalnya dengan membangun kesadaran tentang potensi risiko DM; menanamkan gaya hidup sehat sejak dini; meningkatkan akses makanan sehat; dan menciptakan iklim yang mendorong aktivitas fisik di masyarakat. Supriyati mengusulkan tagline khusus sebagai bentuk promosi kesehatan untuk pencegahan DM, yaitu “Cegah DM dengan SAMPerin”.

Melanjutkan materi, dr. Vina Yanti Susanti, Sp.PD-KEMD, M.Sc., PhD menyampaikan usulan kebijakan DM dari segi klinis. Pasien yang terdiagnosis DM telah mengalami kerusakan sel beta pankreas sebesar 50%. Oleh sebab itu, Vina mengusulkan agar pencegahan DM sebaiknya dilakukan saat pasien masih dalam kondisi sehat melalui skrining DM. Selain itu, diperlukan juga kebijakan riset mengenai DM bagi individu dengan komorbiditas, agar dapat diberikan intervensi DM yang tepat sasaran.

Sebagai penutup materi sesi pertama, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD selaku Ketua JKKI mengajak audiens berdiskusi, apakah mungkin menerapkan prinsip-prinsip transformasi kesehatan untuk menahan laju pertumbuhan DM? Laksono mengusulkan penggunaan data lokal untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan masyarakat luas agar dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan DM yang baru. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dibentuk suatu kelompok jaringan sosial yang memiliki visi mengurangi angka DM di kabupaten/kota.

Kegiatan dilanjutkan dengan tanggapan oleh pembahas dari lembaga penentu kebijakan, yaitu Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI.

 

Sesi II Konsep Jaringan Sosial dalam Pengendalian Penyakit

Pada sesi kedua, Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA membuka sesi dengan memaparkan tentang aksi-aksi masyarakat sipil dalam diabetes-related upstream policies. Terkait kebijakan pencegahan DM di level hulu, masyarakat dapat terlibat dalam membangun solidaritas ketika berhadapan dengan krisis penyakit, membangun kesadaran untuk menerapkan gaya hidup sehat, serta menjadi bagian dari komunitas kebijakan untuk pencegahan DM. Agar masyarakat sipil terpacu untuk mendorong terbentuknya kebijakan pencegahan DM, diperlukan sistem peringkat “kota layak kesehatan” di level nasional, sehingga masyarakat di setiap daerah akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik.

Selanjutnya, Amelia Maika, S.Sos., MA. MSc., PhD memaparkan tentang konsep jaringan sosial dalam pencegahan penyakit. Menurut Amelia, jaringan sosial memiliki potensi besar dalam upaya pencegahan penyakit DM, namun dibutuhkan kerja sama banyak pihak dan upaya yang sistematis dan komprehensif dalam membangun jaringan sosial, termasuk meningkatkan kualitas agen dalam jejaring tersebut.

Sebagai tanggapan untuk kedua materi narasumber, Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., PhD mengemukakan bahwa terdapat gap antara pengetahuan klinisi dan akademisi dengan pengetahuan masyarakat tentang DM, sehingga dengan adanya jaringan sosial maka dapat menjembatani gap tersebut.

 

Sesi III Diskusi: Bagaimana Melakukan Pengembangan Kebijakan DM di Indonesia?

Diskusi panel sesi ketiga dipandu oleh Tri Muhartini, MPA. Panelis pertama, Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes selaku Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan menyampaikan mengenai program pengelolaan DM yang sudah digagas oleh BPJS Kesehatan, yaitu Prolanis. Agar Prolanis dapat diakses seluruh masyarakat, BPJS telah melakukan inovasi dengan membentuk grup WhatsApp di level FKTP sehingga memudahkan pasien terhubung langsung dengan tenaga kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sedang mengembangkan telemedisin untuk memudahkan pemantauan pasien.

Selanjutnya, panelis kedua yakni dr. Raden Bowo Pramono, Sp.PD-KEMD sebagai perwakilan dari Pokja Endokrin Metabolik FK-KMK UGM turut menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pokja Endokrin Metabolik untuk menekan prevalensi DM. Pokja tersebut telah memberikan pelatihan kepada puskesmas di wilayah DIY untuk melatih kader Posbindu guna mendeteksi dini penderita DM, sehingga apabila ditemukan kasus DM di Posbindu, maka pasien tersebut dapat langsung dirujuk ke puskesmas. Panelis terakhir, dr. Haryo Bismantara, MPH selaku perwakilan dari Academic Health System (AHS) UGM menyampaikan bahwa untuk ke depannya, kolaborasi AHS akan bersifat kewilayahan, dimana Fakultas Kedokteran/Rumah Sakit Pendidikan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan penelitian kesehatan dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah, termasuk untuk DM.

 

Reporter:
Salwa Kamilia Cahyaning Hidayat, S.Gz (PKMK UGM)

 

 

 

Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi

Pembangunan kesehatan tidak dapat terlepas dari penggunaan data dan informasi kesehatan. Data kesehatan merupakan angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda – tanda, yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Sedangkan informasi kesehatan merupakan data kesehatan yang sudah diolah dan diproses menjadi bentuk yang bermakna serta bernilai bagi pengetahuan dan pembangunan kesehatan.

Banyak data kesehatan diperoleh baik melalui survey, program surveilans, monitoring, maupun evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh otoritas – otoritas kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Analisis data kesehatan tersebut memegang peranan krusial dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun perbaikan sistem kesehatan dengan didasarkan pada bukti.

Data juga merupakan bagian dari evidence untuk menjadi suatu dasar bukti dalam menyusun dan menetapkan suatu kebijakan melalui analisis. Hasil analisis dapat berupa Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik yang ditujukan kepada pengambil keputusan dan pemangku kepentingan. Untuk dapat menyampaikan hasil tersebut dibutuhkan strategi advokasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh analis kebijakan. Teknik advokasi ini menjadi penting, karena menjadi jembatan bagi produk penerjemahan pengetahuan yang berisikan usulan rekomendasi untuk masuk ke dalam proses kebijakan pemerintah.

Diskusi topik Fornas 2022 ini bertujuan untuk:

  1. Memahami bentuk dan manfaat dari data sekunder bagi analis kebijakan.
  2. Memahami teknik advokasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh analis kebijakan.

Hari, tanggal               : Rabu, 19 Oktober 2022
Waktu                         : 10.00 – 12.30 WIB

11.30 – 11.40 WIB Penayangan Video Policy Brief I

Integrasi Pelayanan Kesehatan Mental Berbasis Telehealth - Mandira Ajeng Rachmayanthy

VIDEO
11.40 - 11.50 WIB Penayangan Video Policy Brief II

Data Pelaporan dan Data Survei: Perlukah Dipertentangkan? - Luna Amalia, Meilinda, Melyana Lumbantoruan, Nirmala A. Ma’ruf, Novi Budianti, Nurul Puspasari, Syachroni

VIDEO
11.50 - 12.10 WIB Pembahasan Policy Brief

  1. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan
  2. Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

VIDEO

Pembukaan

Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII pada hari ketiga (19/10/2022) mengangkat topik “Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi”. Acara yang dipandu oleh Mashita Inayah, S.Gz selaku master of ceremony (MC) ini dimulai dengan pembukaan dari Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., sebagai Ketua JKKI. Laksono membuka acara dengan menekankan pentingnya basis bukti atau evidence dan keterampilan advokasi untuk mendukung proses penyusunan kebijakan. Sesi pembukaan diakhiri dengan pertanyaan,”Apakah diperlukan pemisahan profesi/peran sebagai advokator kebijakan dan analis kebijakan?”

VIDEO

Sesi Pemaparan

Acara dilanjutkan dengan paparan dari tiga narasumber. Sesi ini dimoderasi oleh Shita Listyadewi, MM, MPA selaku Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat PKMK. Narasumber pertama untuk sesi ini adalah Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Dumilah membawakan materi yang bertajuk “Interpretasi Data Kualitatif dan Kuantitatif untuk Analis Kebijakan”. Dumilah berargumen sebuah kebijakan membutuhkan basis bukti berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Lebih jauh lagi, evidence-based policy membutuhkan kompetensi teknis untuk mengintegrasikan pengalaman, pertimbangan, dan ekspertis dengan data yang tersedia untuk memastikan penyusunan kebijakan dilakukan secara objektif dan bukan sekadar berbasis opini.

Mengambil contoh kejadian di Stadion Kanjuruhan, Dumilah menunjukkan bahwa evidence diperlukan secara cepat dari berbagai sumber untuk memungkinkan respon kebijakan yang lebih cepat. Dumilah juga menggunakan contoh dinamika data vaksinasi, mobilitas, dan pertambahan jumlah kasus yang mempengaruhi rekomendasi-rekomendasi terkait kebijakan pencegahan dan respon COVID-19, seperti screening, testing, dan pembatasan perjalanan. Menutup pemaparannya, Dumilah menekankan bahwa profesi advokator sebaiknya tidak dipisahkan dari profesi analis kebijakan. Analisis menghasilkan luaran berupa rekomendasi. Supaya rekomendasi dapat termanfaatkan, diperlukan upaya persuasi atau dorongan atas perubahan. Oleh karena itu, seorang analis kebijakan memerlukan keterampilan untuk juga menjadi advokator kebijakan.

VIDEO   MATERI

Narasumber kedua adalah dr. Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D (cand), Dosen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK), Universitas Gadjah Mada (UGM). Likke memberikan pemaparan yang berjudul “Metode Realist Evaluation untuk Analis Kebijakan”. Likke menyampaikan bahwa realist evaluation (RE) merupakan pendekatan yang berbasis pada realisme, yakni penerimaan akan kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dan merespon temuan-temuan tersebut.

RE memperhatikan aspek-aspek sosial yang berinteraksi dengan program atau kebijakan. Likke menutup paparannya dengan menekankan bahwa RE tidak berhenti pada kesimpulan “Ya” atau “Tidak”, melainkan juga menjelaskan konteks-konteks pada mana program atau kebijakan dianggap efektif atau tidak efektif.

VIDEO   MATERI

Narasumber ketiga yaitu Gabriel Lele, M.Si, Dr.Phil, Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), UGM. Gabriel memberikan pemaparan “Teknik Advokasi Kebijakan untuk Analis Kebijakan”. Senada dengan paparan Dumilah, Gabriel menyampaikan bahwa peran advokator kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan peran analis kebijakan. Gabriel mengatakan bahwa analis kebijakan perlu memposisikan dirinya sebagai “policy entrepreneur” supaya hasil-hasil kajian dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan. Titik-titik advokasi dapat bervariasi, misalnya di fase agenda-setting, formulasi alternatif solusi, implementasi, dan evaluasi.

Gabriel menutup paparannya dengan menjelaskan langkah-langkah kunci advokasi yang terdiri atas penentuan masalah kebijakan, memahami lingkungan kebijakan, menentukan target audiens, menentukan target substantif, dan memilih strategi untuk mengatasi masalah. Selain itu, Gabriel juga menekankan bahwa strategi advokasi perlu mempertimbangkan pendekatan akademik-saintifik dan sosial-politik.

VIDEO   MATERI

Setelah pemaparan dari ketiga narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sesi ini memunculkan wacana-wacana tentang pentingnya keberpihakan pada publik dalam penyusunan dan analisis kebijakan publik, sensitifitas atas ekologi kebijakan dalam pelaksanaan advokasi atau translasi hasil penelitian untuk penyusunan kebijakan, objektivitas dan independensi analis kebijakan, menginterpretasi hasil secara berimbang, serta penggunaan data yang akurat dan reliabel supaya rekomendasi dapat termanfaatkan, alih-alih terjadi garbage-in-garbage-out.

Presentasi Policy Brief

Setelah sesi pemaparan dan diskusi, acara dilanjutkan dengan presentasi policy brief yang dipandu oleh Tri Muhartini, MPA. Presentasi pertama dibawakan oleh Mandira Ajeng Rachmayanthy dengan topik “Integrasi Pelayanan Kesehatan Mental Berbasis Telehealth”. Penggunaan fasilitas Telehealth diharapkan dapat menjembatani masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan mental. Telehealth yang berkembang pesat dapat menjangkau wilayah secara luas sehingga menjadi rekomendasi layanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek tata kelola, keuangan, pelayanan dan potensi bahayanya. Oleh karena itu diperlukan regulasi terkait sistem pelayanan kesehatan mental melalui Telehealth yang terintegrasi dengan sistem pemerintah pusat.

Presentasi kedua berjudul “Data Pelaporan dan Data Survei: Perlukah Dipertentangkan?”. Presentasi ini dibawakan oleh Luna Amalia, Meilinda, Melyana Lumbantoruan, Nirmala A. Ma’ruf, Novi Budianti, Nurul Puspasari, dan Syachroni. Data berperan penting sebagai penyusun informasi, baik di skala mikro hingga makro seperti dokumen evaluasi capaian pembangunan kesehatan. Data dari berbagai sumber seringkali dipertentangkan sebagai dualisme data dan informasi seperti pada data rutin dan data survei. Pada dasarnya, data pelaporan rutin dan data survei memiliki karakteristik yang berbeda dan memang tidak untuk dipertentangkan. Oleh karena itu, data pelaporan rutin sebaiknya dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan penentuan prioritas program intervensi kesehatan. Sedangkan data survei sebagai bahan evaluasi dampak kinerja pembangunan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari persepsi adanya dualisme data.

VIDEO

Setelah pemaparan policy brief, acara selanjutnya adalah pembahasan oleh Farida Sibuea, SKM, M.Sc.PH. selaku Ketua Tim Kerja Analisis Data, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dan dr. Monika Saraswati Sitepu, M.Sc selaku Ketua Tim Kerja Integrasi Pelayanan Primer Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Farida menyatakan bahwa ada hal penting dalam Telehealth yaitu perlindungan data. Data kesehatan harus disimpan di dalam negeri dan bukan luar negeri karena hal ini telah diatur dalam undang-undang PP Nomor 71 Tahun 2019. Sedangkan terkait pelaporan data rutin, diperlukan penguatan data rutin karena akan mewakili apa yang ada di lapangan sehingga data rutin dapat mewakili data survei. Namun, beberapa indikator kesehatan tetap perlu dilakukan survei sebagai kontrol. Monika menambahkan bahwa layanan kesehatan mental masuk ke dalam pelayanan kesehatan minimal. Namun, dalam policy brief tersebut perlu ditambahkan pendeteksian masalah jiwa di layanan primer dan untuk mengoptimalkan Telehealth perlu didukung infrastruktur yang memadai. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas data rutin perlu dukungan pemerintah daerah yang dapat mendorong pemanfaatan data rutin dengan lebih baik.

VIDEO

Selanjutnya, Tri Muhartini, MPA menyimpulkan hasil diskusi pada kegiatan ini bahwa data rutin yang selalu diperbaharui dan data survei yang tersedia akan mendukung transformasi sistem kesehatan dan membantu dalam penyusunan analisis kebijakan. Materi dan detail kegiatan Fornas XII dapat diakses di https://fornas.kebijakankesehatanindonesia.net. Salam Sehat!

Reporter:
Monita Destiwi, MPA dan Mentari Widiastuti, MPH (Divisi Public Health, PKMK)

 

 

 

 

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM), Pokja FK-KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) mengawal transformasi system Kesehatan di mana salah satunya adalah memperkuat ketahanan tanggap darurat Kesehatan. Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4/2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra-bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan surge capacity, yaitu kapasitas tenaga kesehatan dalam menopang ketahanan tanggap darurat kesehatan yang dalam pengelolaannya dibutuhkan penyusunan peta respon.

Seminar mengenai digitalisasi peta respon saat tanggap darurat krisis Kesehatan untuk meningkatkan akses layanan Kesehatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak ketidaksiapan terhadap pemenuhan dan pengelolaan SDM Kesehatan saat penanggulangan bencana, tidak hanya pada ketidak efektivan dan ketidak efisien distribusi SDM Kesehatan yang berakibat kelangkaan di satu sisi dan overloaded di sisi yang lain, namun juga hilangnya nyawa masyarakat bahkan tenaga kesehatan karena kondisi tanggap darurat Kesehatan yang belum dapat dikatakan aman dan belum terpetakan. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana pengalaman pengalaman terkait penyusunan peta respon, lesson learnt, best practice termasuk inovasi kebijakan-kebijakan dalam transformasi digitalisasi penyusunan peta respon sehingga dapat menjaga ketahanan tanggap darurat kesehatan.

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam penyusunan peta respon yang dapat meningkatkan meningkatkan akses layanan Kesehatan sebagai penopang ketahanan tanggap darura kesehatan sebagai salah satu sendi penanggulangan bencana secara umum.

Seminar ini terbuka untuk umum.
Diharapkan pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

Hari, tanggal               : Senin, 24 Oktober 2022
Waktu                         : 08.00 – 12.00 WIB

Sesi Penayangan Policy Brief
08.00 – 08.05 Moderator: apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
08.05 – 08.25 Penayangan video policy brief

Strategi penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Badung oleh Made Agus Sugianto

VIDEO

Efektifkah menangani penyakit TBC seperti penanggulangan Covid-19, oleh Sri Siswati

VIDEO
08.25 – 08.45 Pembahasan policy brief

VIDEO

Sesi Presentasi Policy Brief

Kegiatan ini diselenggarakan oleh PKMK UGM, Pokja Bencana FK-KMK UGM, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia beserta mitra dan 11 universitas co-host melalui Zoom Seminar dan Live Streaming. Rangkaian kegiatan dimoderatori oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Sesi pertama diawali dengan pemutaran dua video policy brief berjudul “Strategi Penanganan Krisis Kesehatan di Kabupaten Badung” dan “Efektifkah Mengatasi Penyakit TBC seperti Penanggulangan COVID-19”.  Pada sesi diskusi policy brief, disampaikan bahwa kesiapsiagaan mitigasi bencana dan krisis kesehatan sangat penting disiapkan sejak dini artinya saat pra krisis kesehatan. dr Eko Medistianto, M.Epid selaku pembahas dari Pusat Krisis Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI menambahkan pada policy brief ada baiknya diidentifikasi juga jenis potensi lainnya yang dapat menyebabkan krisis kesehatan. Eko setuju dengan rekomendasi policy brief yang menyatakan sangat perlu dikembangkan sistem informasi surveilans berbentuk peta dan sangat disarankan sekali menyusun rencana kontigensi. Unsur pentahelix juga harus saling berkolaborasi dalam penangguangan krisis kesehatan.

Sesi Pemaparan

Sesi selanjutnya adalah seminar topik Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon yang dibuka oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep selaku ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM. Pada sesi ini dipaparkan materi terkait : (1) Kebijakan Peta Respon Krisis Kesehatan oleh dr Eko Medistianto, M.EpidI; (2) Penyusunan Peta Respon saat bencana Gempa Mamuju oleh drg. Asran Masdy, SKG, MAP sebagai Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat; (3) Penyusunan Peta Respon saat bencana Erupsi Semeru oleh dr. Bayu Wibowo IGN sebagai Kepala Dinas Kabupaten Lumajang; dan (4) Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penyusunan Peta Respon Krisis Kesehatan oleh Setiaji, ST, M.Si sebagai Staf Ahli Menkes Bidang Teknologi Kesehatan Digital Transformation Office (DTO).

Pengalaman penyusunan peta respon di Sulawesi Barat, peta respon disusun satu hari setelah terjadi Gempa Sulawesi Barat. Dinas kesehatan langsung melakukan kajian cepat untuk menilai daerah mana saja yang terdampak gempa, bagaimana kejadian bencana berdampak pada fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang masih bisa digunkanan dan kapasitas SDM yang siap bertugas menangani korban bencana.

Dari peta respon Dinas Kesehatan dapat mengetahui potensi, kapasitas, kesenjangan yang terjadi, tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan kebutuhan logistik. Hal tersebut juga dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang saat penanganan Erupsi Gunung Semeru. Pada saat tanggap darurat, dinas kesehatan melakukan rapid health assessment untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan kemudian mengaktifkan klaster kesehatan / HEOC. Tim HEOC setiap hari rapat untuk upadate data bencana dan kebutuhan penanganan bencana. Saat itu tim HEOC didampingi dan dibantu oleh relawan FK-KMK UGM, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Lumajang serta MDMC. Salah satu kegiatan HEOC ini adalah penyusunan peta respon, sehingga semua pusat informasi tentang penyebaran relawan dapat dilihat pada pesta respon di HEOC.

Peta risiko dibuat pada saat pra krisis kesehatan yang memuat risiko bahaya, kerentanan dan kapasitas sehingga ada visualisasi yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaku manajemen darurat kesehatan menyusun peta respon di HEOC saat tanggap darurat bencana. Dalam rangka respon cepat dibutuhkan suatu peta yaitu peta respon. Artinya peta risiko dan peta respon berbeda, peta risiko disusun saat pra krisis kesehatan sementara peta respon saat krisis kesehatan (tanggap darurat bencana).

Teknologi akan menjadi kekuatan penunjang transformasi kesehatan. Tantanagan data kesehatan dan kebencanaan adalah data yang tidak terintegrasi dan terstandarisasi. Bisnis proses tata Kelola data kesehtaan dan kebencanaan masih belum sepenuhnya terdigitalisasi dengan baik. Harapannya command center di daerah dapat digabungkan dengan kirisis kesehatan sehingga data dan informasi yang dikeluarkan dapat sama dan terintergrasi. Dashboard satu data kesehatan menjadi harapan bersama, seluruh data yang terintegrasi dengan satu sehat ditampilkan dalam dashboard data kesehatan. Seluruh sistem terkait dashboard dan analisis data di Kemenkes menjadi satu di dalam Dashboard Satu Data Kesehatan.

 

Reportase : Happy R Pangaribuan, MPH
(Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM)