Author: admin

Pendahuluan

Berdasarkan laporan Global Burden Disease di Indonesia, penyakit tidak menular (PTM) menjadi faktor risiko terbesar yang dapat menyebabkan kematian. Dalam laporan keuangan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, pelayanan PTM memiliki pengeluaran biaya kesehatan paling besar. Adapun kasus dari PTM yang berbiaya katastropik yakni jantung, kanker, stroke, dan uronefrologi/gagal ginjal (BPJS Kesehatan, 2022).
Gambar 1. Biaya Pelayanan Kesehatan JKN  untuk Kasus Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KJSU)  Tahun 2022  (miliar Rp)

Sumber: BPJS Kesehatan, 2022.

Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan melalui  JKN-BPJS Kesehatan pada 2022 telah semakin besar, khususnya KJSU.  Pelayanan jantung menjadi kasus yang paling tinggi memanfaatkan biaya kesehatan dari JKN-BPJS Kesehatan, mencapai Rp 12.144 miliar. Pembiayaan terbanyak kedua dari kasus kanker yang mencapai Rp 4.501 miliar, diikuti pula dengan stroke mencapai Rp 3.235 miliar dan uronefrologi mencapai Rp 2.156 miliar. Tingginya pembiayaan layanan KJSU melalui JKN-BPJS Kesehatan juga sejalan dengan jumlah kasus pada 2022 yang tinggi. Berdasarkan dari BPJS Kesehatan 2022, jumlah kasus penyakit jantung yang dibiayai dengan JKN sebanyak 15  juta kasus, penyakit kanker sebanyak 3 juta kasus, penyakit stroke sebanyak 2 juta kasus dan uronefrologi sebanyak 1 juta kasus. Disamping itu penggunaan klaim masih merata, seperti yang ditunjukkan oleh grafik klaim kanker di bawah ini:

Di Regional 1 di Jawa, klaim meningkat tinggi sementara itu di Regional 5, mendatar. Hal ini mencerminkan bahwa akses pelayanan kanker di Regional 5 tidak bertambah. Hal ini disebabkan kurangnya RS dan tenaga medis yang kompeten menangani penyakit kanker. Tingginya beban pembiayaan dan jumlah kasus dari KJSU ini menunjukan bahwa dibutuhkan strategi kebijakan penanggulangan yang lebih merata sehingga akses ke pelayanan berkualitas semakin baik. Strategi kebijakan KSJU dapat menggunakan prinsip-prinsip transformasi kesehatan sebagai berikut:

Penggunaan prinsip transformasi ini menyadarkan bahwa penanggulangan KJSU tidaklah mudah, karena melibatkan banyak pihak termasuk swasta, dan juga BPJS. Di level propinsi organisasi organisasi yang terlibat dalam KJSU sangatlah banyak. Dalam hal ini diperlukan Leadership dan Governance yang baik agar terjadi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan.

Di pusat, UU Kesehatan 2023 telah mengatur Koordinasi dan SInkronisasi kegiatan melalui pasal ini:

Dengan demikian Kemenkes dapat mengkoordinasi kegiatan kesehatan yang ada di BPJS, BKKBN, Badan POM dan berbagai kegiatan di Kementerian lainnya. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana Respon di daerah. Apakah untuk kebijakan KJSU diperlukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan. Siapa yang akan memimpin? Apa dasar hukumnya?

Tujuan Diskusi

1. Membahas strategi menangani kanker, jantung, stroke dan uronefrologi (KSJU) di tingkat daerah dalam proses transformasi kesehatan
2. Membahas strategi peningkatan layanan kanker, jantung, stroke dan uronefrologi (KSJU) di tingkat daerah dengan memperhatikan Governance dan Kepemimpinan.
3. Menginformasikan kegiatan pasca Fornas 2024

Target peserta

1. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa)
2. Peneliti dan konsultan bidang kesehatan
3. Organisasi profesi
4. Pengambil keputusan (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan organisasi pemerintah terkait lainnya)
5. Fasilitas pelayanan kesehatan
6. Pemangku kepentingan terkait lainnya

Reportase

Waktu (WIB)	Kegiatan
10.00 – 10.05	Pembukaan Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS – Kepala Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK, UGM Video
Moderator: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD – Guru Besar FK-KMK UGM
10.05 – 11.00	Talkshow Sesi 1 dr. Ari Kurniawati, MPH – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta drg. Ani Ruspitawati, M.M – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dr. H. JayaMualimin,Sp.KJ,M.Kes,MARS – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur  Video Talkshow Sesi 2 drg. Oscar Primadi, MPH – Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dr. Aries Hamzah, MKM – Ketua Tim Kerja Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi, Penyakit Tidak Menular, Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan RI dr. Mokhamad Cucu Zakaria – Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan dr Adi Iswadi Thomas, MARS – Ketua Timkerja Pengampuan Jejaring KJSU-KIA Video
11.00 – 11.30 WIB	Sesi Diskusi dan Tanya-jawab Video
11.30 – 11.45 WIB	Penutupan Rangkuman kegiatan Fornas 2024 Kegiatan pasca Fornas 2024: e-sertifikat dan rangkaian webinar series. Tri Muhartini, MPA – Ketua Fornas 2024 dan Peneliti PKMK FK-KMK UGM Video

 

Reportase Kegiatan

PKMK. Forum Nasional XIV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) yang didukung oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Auditorium  Lantai 1 Gedung Pascasarjana Tahir Foundation FK-KMK UGM dan Zoom meeting, sekaligus ditayangkan live melalui kanal Youtube PKMK FK-KMK UGM, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada mencapai puncaknya acara pada Kamis (17/10/2024).

Acara yang bertajuk Talkshow: Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Penanganan dan Peningkatan Layanan Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi ini dipandu oleh MC Mentari Widyastuti, MPH yang menyampaikan selamat datang kepada para peserta serta memperkenalkan narasumber, dan dilanjutkan dengan sesi pembukaan yang disampaikan oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS selaku Kepala Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK, UGM. Andreas menjelaskan bahwa Forum Nasional JKKI XIV tahun ini dihadiri oleh 754 peserta yang terdiri atas akademisi, tenaga medis, eksekutif rumah sakit dan  para pengambil kebijakan, 19 narasumber dan 26 pembahas yang membuat Fornas tahun ini kaya akan informasi dan diskusi-diskusi menarik untuk kemudian dapat memberikan masukan akan terbentuknya kebijakan-kebijakan baru.

Acara dilanjutkan dengan Sesi talkshow yang dipandu oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD, selaku ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Laksono mengantarkan talkshow dengan menjelaskan bagaimana daerah merespon Kebijakan KJSU dari nasional ke daerah.

Pada sesi pertama, talkshow ini dihadiri oleh Ari Kurniawati, MPH, Kepala selaku perwakilan Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta. Ari menjelaskan bahwa Kasus KJSU semakin meningkat dan menjadi beban di Provinsi DIY. Daerah merespon kebijakan nasional KJSU dengan membentuk beberapa regulasi untuk menekan angka kasus. Namun upaya pencegahan masih memerlukan penguatan.

Talkshow ini dilanjutkan dengan tanggapan oleh dr. Jaya Mualimin selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Jaya menjelaskan bahwa Kalimantan Timur telah berupaya melakukan sinkronisasi data BPJS Kesehatan dan pembiayaan untuk kasus jantung paling tinggi, diikuti kanker dan stroke.

Savitri Handayana, MM selaku Kepala Bidang Layanan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menjelaskan dalam upaya kontrol penyakit KJSU terdapat beberapa peraturan di tingkat daerah sembari terus meningkatkan integrasi pelayanan bersama Kementerian Kesehatan RI.

Selanjutnya pada sesi kedua, talkshow dihadiri oleh drg. Oscar Primadi, MPH selaku pengamat kebijakan senior pada Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Aries Hamzah MKM selaku Tim Kerja Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi, PTM, Kementerian Kesehatan; dr. Muhammad Cucu Zakaria, AAK selaku Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS, dan dr. Adi Iswadi Thomas, MARS, selaku ketua Tim Kerja Pengampuan Jejaring. KJSU-KIA

Oscar menjelaskan pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama (lintas sektor), pencegahan juga dilakukan melalui penguatan platform digital. Selanjutnya, Cucu, menanggapi bahwa saat ini pelayanan KJSU sedang dalam proses perluasan sehingga harapannya akan meningkatkan akses masyarakat. BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan KJSU. Tanggapan lain oleh Aries menjelaskan upaya kontrol KJSU terus diupayakan oleh Kementerian Kesehatan dengan membuat pedoman/ guideline di pelayanan primer, namun perlu dukungan pemerintah daerah. Selanjutnya tanggapan oleh Ady menjelaskan bahwa program pengampuan terus berjalan, baik bagi RS pemerintah maupun daerah. Terkait SDM telah dilakukan pemetaan kebutuhan SDM melalui perekrutan dokter spesialis di daerah.

Diskusi berjalan dengan antuasisme besar dari peserta. Diskusi menyoal pembiayaan, SDM, dan pencegahan primer untuk mendukung pelayanan KJSU, dilanjutkan dengan jawaban dan tanggapan dari narasumber. Beberapa poin menarik dari diskusi ini diantaranya adalah pentingnya mempersiapkan manajerial RS agar siap dalam memberikan pelayanan KJSU, termasuk dukungan SDM agar fasilitas kesehatan semakin matang dalam mencegah maupun mengatasi penyakit kanker, jantung, stroke dan uronefrologi.

Reporter:
Ester Febe, MPH (PKMK UGM)

 

 

Pendahuluan

Kondisi kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar yang membutuhkan perhatian luas dari pemangku kepentingan. Kondisi pandemi COVID-19 yang melakukan banyak gangguan terhadap pelayanan kesehatan dan dampak sosial ekonomi lainnya melahirkan agenda kebijakan Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi sistem kesehatan. Tujuan dari transformasi sistem kesehatan untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan. Outcome yang diharapkan dari transformasi salah satunya adalah memperbaiki pengendalian penyakit. Untuk mencapai outcome tersebut, Kementerian Kesehatan merancang enam pilar transformasi yaitu: 1) pelayanan primer; 2) pelayanan primer; 3) sistem ketahanan kesehatan; 4) sistem pembiayaan kesehatan; 5) SDM Kesehatan; dan 6) teknologi kesehatan (lihat gambar 1).

Stunting dan wasting adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, yang berdampak pada jutaan anak setiap tahunnya. Stunting mengacu pada tinggi badan anak yang terlalu rendah untuk usianya. Ini menunjukkan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang sedangkan wasting mengacu pada berat badan anak yang terlalu rendah untuk tinggi badannya. Ini menunjukkan kondisi kekurangan gizi akut. Meskipun wasting dan stunting adalah kondisi yang berbeda, mereka sering kali saling terkait. Anak yang mengalami wasting memiliki risiko 3 kali lebih tinggi untuk mengalami stunting jika tidak segera ditangani dan anak stunting berisiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi wasting dibandingkan dengan anak gizi baik. Risiko kematian akan meningkat jika anak mengalami dua permasalahan gizi ini (wasting dan stunting) secara bersamaan. Menurut laporan UNICEF, WHO, dan Bank Dunia, pada tahun 2020, sekitar 149 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting, dan 45 juta anak mengalami wasting di seluruh dunia. WHO memperkirakan bahwa sekitar 45% dari semua kematian anak di bawah usia lima tahun terkait dengan kekurangan gizi, termasuk wasting dan stunting. Ini menunjukkan besarnya kontribusi kekurangan gizi terhadap kematian anak secara global. Selain itu, stunting dan wasting tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan kognitif anak, tetapi juga berdampak negatif pada potensi ekonomi dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Di Indonesia, menurut survei SSGI 2022, prevalensi balita stunting sebesar 21,6% dan prevalensi balita wasting sebesar 7,7% pada tahun 2022. Prevalensi stunting relatif stagnan pada temuan SKI 2023, yaitu di angka 21,5% sedangkan prevalensi wasting naik 0,6% dibandingkan saat survei SSGI 2021. Perlu diakui progress ini belum dapat memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% dan prevalensi wasting sebesar 7% di tahun 2024. Prevalensi stunting dan wasting yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi prevalensi stunting dan wasting, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, praktik pemberian makan yang tidak memadai, serta sanitasi dan kebersihan yang buruk. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan perubahan mendasar dalam kebijakan kesehatan melalui penerapan prinsip transformasi kebijakan. Prinsip ini melibatkan perubahan yang komprehensif dan terintegrasi dalam pendekatan kebijakan kesehatan, termasuk penyesuaian pada strategi intervensi, alokasi sumber daya, dan penguatan koordinasi antar-sektor yang berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting. Transformasi kebijakan kesehatan diharapkan mampu memberikan respons yang lebih efektif terhadap masalah stunting dan wasting di Indonesia dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai target pembangunan nasional dan global.

Melalui Forum Nasional XIV, PKMK bersama Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) akan membahas terkait prinsip transformasi kebijakan untuk mengurangi beban masalah stunting dan wasting dengan memanfaatkan platform digital yang dapat diakses pada laman https://kebijakan-stunting.net/kebijakan-stunting-di-indonesia/. 

Target Pemangku Kepentingan

Fornas XIV diharapkan dapat melibatkan pemangku kepentingan dari pengambil keputusan, akademisi, penyedia layanan kesehatan, peneliti, pemerhati dan masyarakat secara luas. Detail target pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai pembicara dan/atau peserta sebagai berikut:

Tenaga medis dan tenaga kesehatan:

1. Dokter Spesialis Anak
2. Dokter Spesialis Gizi Klinik
3. Dokter
4. Nutrisionis
5. Bidan
6. Perawat
7. Tenaga kesehatan lainnya

Masyarakat umum:

1. Pengambil keputusan nasional dan daerah
2. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota
3. Akademisi bidang gizi, kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dll
4. Peneliti, konsultan dan pemerhati bidang gizi, kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, dll
5. Masyarakat, organisasi profesi, mahasiswa

Tujuan

Secara umum Fornas XIV bertujuan untuk memperkenalkan inovasi platform digital dalam Dashboard Sistem Kesehatan yang berisikan prinsip transformasi kesehatan dalam kebijakan stunting dan wasting. Tujuan detail lainnya adalah:

1. Membahas masalah stunting dan wasting di tingkat daerah dan nasional dalam prinsip transformasi kesehatan yang digambarkan secara digital
2. Membahas strategi kebijakan kesehatan terkait pencegahan dan penanganan stunting dan wasting yang berkualitas dan ekuitas untuk melaksanakan transformasi sistem kesehatan dalam menuju Indonesia Emas 2045
3. Memperkuat jejaring kebijakan kesehatan terkait pencegahan dan penanganan stunting dan wasting dari berbagai stakeholders melalui platform digital kesehatan

Kompetensi

Fornas XIV diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan yang terlibat untuk:

1. Memahami tantangan pencegahan dan penanganan stunting dan wasting di tingkat daerah dan nasional dengan menggunakan prinsip transformasi kesehatan digambarkan secara digital
2. Memahami strategi kebijakan kesehatan untuk masalah stunting dan wasting yang berkualitas dan ekuitas berdasarkan prinsip transformasi sistem kesehatan
3. Menjalin jejaring kebijakan kesehatan dari berbagai stakeholder untuk mencegah dan menangani masalah stunting dan wasting berbasis prinsip transformasi sistem kesehatan yang tergambarkan secara digital

Informasi Ujian

Untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP pada kegiatan ini , peserta dapat mempelajari kembali video dan materi yang sudah tersedia.
ujian akan diselenggarakan pada 5 – 17 November 2024 melalui Plataran sehat kemenkes RI.

PENDAFTARAN    LINK LMS

Waktu (WIB)	Agenda	Narasumber
Reportase
10:05 – 10:10	Pengantar: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD Video
10.10 – 10.25	Sistem Digital Kebijakan untuk Menekan Beban Masalah Stunting dan Wasting dalam Transformasi Kebijakan Kesehatan Monita Destiwi, MA (Peneliti PKMK FK-KMK UGM) Video   Materi
10.25 – 10.45	Pemahaman tentang Stunting dan Wasting: Definisi, Dampak, dan Kondisi di Indonesia Dr. Rina Pratiwi, MSi.Med.,Sp.A(K) – Dokter spesialis anak di RSUP Dr. Kariadi Semarang dan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Video   Materi
10.45 -11.05	Transformasi Kebijakan Kesehatan: Pendekatan Intersektoral dan Terpadu dalam Mengatasi Masalah Stunting dan Wasting dr. Jusi Febrianto, MPH – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Video   Materi
11.05 – 11.35	Pembahas Dr. Siti Helmyati, DCN., M.Kes – Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Video   Materi Dachlan Khaerun, SKM, MKM – Ketua tim kerja percepatan penurunan stunting , Direktorat Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan RI Video   Materi
11.35 – 11.55	Diskusi dan tanya jawab Video

 

  LMS Plataran Sehat

Kontak Person
Cintya / 082221377408

 

  Reportase Kegiatan

Forum Nasional (FORNAS) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII tahun 2024 berlangsung pada 14–17 Oktober 2024 secara hybrid. Acara ini diselenggarakan oleh JKKI yang bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK – KMK) dengan mengambil tema besar, yaitu Transformasi Kesehatan untuk Meningkatkan Layanan Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi dalam Mencapai Tujuan UU Kesehatan, PP Kesehatan dan Indonesia Emas 2045.

FORNAS sesi pagi hari kedua (Rabu, 16/10/2024) terbagi ke dalam tiga topik terkait tenaga kesehatan, stunting dan wasting, serta diabetes melitus. Ada pun topik terkait stunting dan wasting memiliki tema spesifik, yaitu Pengenalan Platform Digital untuk Menggambarkan Penggunaan Prinsip Tranformasi Kebijakan Kesehatan dalam Mengurangi Beban Masalah Stunting dan Wasting dan dibuka dengan pendahuluan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku ketua JKKI. Laksono berharap agar kebijakan stunting mulai dapat disusun dengan cara pandang dari perspektif transformasi kesehatan karena penurunan angka stunting yang cukup mengagetkan, yaitu hanya sebesar 0,1%. Laksono memperkenalkan website dari PKMK mengenai stunting yang menampilkan dashboard tentang Kebijakan Stunting di Indonesia yang dapat membantu analisis kebijakan, terutama di era kepemimpinan presiden yang baru nanti.

Pemaparan materi inti dipandu oleh Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Ph.D yang merupakan dosen dan peneliti dari Departemen Gizi Kesehatan, FK-KMK selaku moderator. Tia memperkenalkan pembicara pertama yaitu Monita Destiwi, MPA yang memaparkan materi tentang Sistem Platform Digital Kebijakan untuk Menekan Beban Masalah Stunting dan Wasting dalam Transformasi Kebijakan Kesehatan. Monita menyampaikan tentang beban stunting dan wasting di Indonesia, yang mana penurunan stunting hanya 0,1% dan kasus wasting justru meningkat sebesar 7,7%. Monita menegaskan perlunya “kelompok atau masyarakat atau penggiat” dalam melakukan transformasi untuk menurunkan stunting dan wasting, yang juga dibantu oleh pemerintah secara lintas sektor, profesional tenaga kesehatan dan medis, dan lainnya, baik di level nasional maupun regional. Monita menambahkan bahwa penggunaan platform digital ini dalam membantu pengurangan beban stunting dan wasting perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dr. Rina Pratiwi, Msi. Med, Sp. A (K), selaku dokter spesialis konsultan nutrisi dan penyakit metabolik anak, hadir secara online dan menjelaskan pentingnya identifikasi stunting dan wasting secara klinis untuk para dokter tenaga kesehatan terkait. Rina memaparkan cara penilaian pertumbuhan dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/tinggi badan yang benar sesuai standar antropometri sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020. Rina mengakhiri materinya dengan menyampaikan dampak negatif stunting dan wasting, alur penapisan, dan jenis layanan yang diperlukan.

 

Pemapar materi terakhir adalah dr. Jusi, Febrianto, MPH, yang mengangkat topik Transformasi Kebijakan Kesehatan: Pendekatan Intersektotral dan Terpadu dalam Mengatasi Masalah Stunting dan Wasting. Jusi memaparkan topik spesifik yang mengangkat tema spesifik, yaitu strategi pemanfaatan alat pantau kinerja intervensi spesifik untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga. Jusi menggunakan STAR MODEL dalam mendiagnosis stunting dan wasting serta mendapatkan komponen permasalahan dalam hal strategi, struktur, bussines proccess, reward sytsem, dan sumber daya manusia. Jusi juga menyampaikan tujuan penanganan stunting dan wasting yang telah digodok baik dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang melalui strategi branding yang dikenal dengan slogan “Aja Klalen Sedulur, Mayuh NGAPAKE (Nganggo Alat PAntau Kinerja Intervensi SpEsifik Stunting), Bablas Stuntinge.”

Setelah seluruh materi dipaparkan, terdapat dua orang pembahas yaitu Dr. Siti Helmiyati, DCN, MKes., kerap disapa dengan sebutan Bu Memi, yang hadir secara luring dan Dachlan Khaeurun, SKM, MKM selaku Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Memi memberikan pembahasan berjudul Prinsip Transformasi Kebijakan untuk Mengatasi Masalah Stunting dan Wasting yang menegaskan tentang beberapa hasil kajian terkait stunting yang perlu diperhatikan. Memi juga menjelaskan sejumlah strategi untuk mencegah dan melakukan intervensi efektif berbasis masyarakat, seperti Community-based Management of Acute Malnutrition (CMAM). Praktik ini telah dilakukan dengan melakukan mobilisasi melalui pemberdayaan pengasuh melalui pendekatan lingkar lengan keluarga (LiLA) sebagai deteksi Dini Wasting yang telah dilakukan di Provinsi NTT.

Dachlan, sebagai pembahas kedua, menekankan tentang Prinsip Transformasi Kebijakan untuk Mengatasi Masalah Stunting dan Wasting dengan melakukan overview kasus stunting dan wasting di Indonesia. Narasumber menambahkan bahwa ada sekitar lebih dari 1,8 juta balita yang berisiko menjadi stunting pada 2024 sehingga perlu adanya upaya pencegahan pada kelompok ini. Dachlan menyampaikan bahwa pemantauan pertumbuhan rutin bulanan di posyandu diperlukan sebagai upaya deteksi dini pencegahan stunting dalam tatalaksana balita bermasalah gizi. Dachlan juga mengapresiasi upaya strategi yang telah dilakukan Kabupaten Purbalingga dalam penanganan terhadap stunting dan wasting. Setelah pembahasan dari Dachlan, maka acara dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang cukup aktif dengan banyaknya penanya dari audiens yang hadir secara offline maupun online.

Materi dan detail kegiatan rangkaian Fornas XIV JKKI dapat diakses di website kebijakankesehatanindonesia.net. Salam Transformasi Kesehatan.

Reporter:
Ika Septiana Eryani (Divisi Public Health, PKMK UGM)

 

 

Pendahuluan

Katarak merupakan salah satu penyebab utama gangguan penglihatan yang dapat menurunkan kualitas hidup. Data terakhir mengenai prevalensi gangguan penglihatan di Indonesia diperoleh melalui survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) yang dilakukan di 15 provinsi pada tahun 2014 hingga 2016. Hasil RAAB menunjukkan bahwa prevalensi kebutaan pada penduduk berusia lebih dari 50 tahun adalah 3,0%, dengan 70%-80% kasus gangguan penglihatan berat (severe visual impairment/SVI) dan kebutaan yang disebabkan oleh katarak

Target Global WHO saat ini dengan strategi Integrated People-Centred Eye Care including preventable vision impairment and blindness, yaitu peningkatan 30% cakupan efektif untuk operasi katarak pada tahun 2030, dan peningkatan 40% cakupan efektif untuk kelainan refraksi pada tahun 2030. Pada tingkat Nasional, Pemerintah telah menetapkan target untuk menurunkan prevalensi gangguan penglihatan sebesar 25% pada tahun 2030 dari prevalensi di tahun 2017 (baseline 3%) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020. Penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia diprioritaskan pada penyakit katarak, kelainan refraksi, glaukoma, retinopati diabetikum, kebutaan pada anak, dan low vision.

Gambar di atas menunjukkan peta persebaran Cataract Surgical Coverage (CSR) di Indonesia yang terbatas pada peserta JKN. Kendati target CSR secara nasional telah tercapai, namun jika ditelusuri lebih lanjut pada tingkat daerah (provinsi), angka CSR masih sangat bervariatif. Warna terang menunjukkan semakin rendah angka CSR. Sebaliknya, semakin gelap warna pada peta menunjukkan CSR wilayah yang tinggi. Pada Tahun 2022, 3 daerah dengan tingkat CSR terendah berada pada Provinsi Papua Barat, Papua dan Kalimantan Tengah, yaitu dengan angka CSR kurang dari 600. Sedangkan 3 daerah dengan tingkat CSR tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, dengan angka CSR lebih dari 4000 per 1 juta peserta JKN di wilayahnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah dalam mencapai target CSR. Selain itu, masih terdapat 30 dari 34 Provinsi dengan CSR kurang dari 3000.

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) dengan dukungan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada pada 2024 kembali menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas) dengan tema “Forum Nasional XIV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) Prinsip Transformasi Kebijakan Kesehatan untuk Mengurangi Beban Penyakit Katarak”. Tema tahun ini ditetapkan sebagai upaya JKKI dan PKMK mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan dalam menanggulangi penyakit tidak menular (PTM).

Target Pemangku Kepentingan

Fornas XIV diharapkan dapat melibatkan pemangku kepentingan dari pengambil keputusan, akademisi, penyedia layanan kesehatan, peneliti, pemerhati dan masyarakat secara luas. Detail target pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai pembicara dan/atau peserta sebagai berikut:

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:
   1. Dokter Spesialis Mata
   2. Dokter Sub Spesialis Mata
   3. Dokter Umum
   4. Perawat
   5. Refraksionis
2. Masyarakat umum:
   1. Kementerian Kesehatan
   2. BPJS Kesehatan
   3. Kementerian Sosial
   4. Dinas Kesehatan
   5. Dinas Sosial
   6. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa) di Universitas, Poltekkes dan STIKES
   7. Peneliti di Pusat Penelitian dan Think Tank
   8. Organisasi Masyarakat Sipil pemerhati Katarak

Tujuan

Secara umum Fornas XIV bertujuan untuk mengindentifikasi tantangan kesehatan dan strategi dalam pelaksanaan transformasi kesehatan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tujuan detail lainnya adalah:

1. Pre Fornas XIV bertujuan untuk:
   1. Memahami metode analisis kebijakan
   2. Memahami teknik menulis policy brief
   3. Memahami teknik advokasi kebijakan
   4. Memahami pemanfaatan data rutin kesehatan
2. Fornas XIV bertujuan untuk:
   1. Membahas pelayanan katarak di tingkat daerah dan nasional dalam proses transformasi kesehatan
   2. Membahas Prinsip Transformasi Kebijakan Kesehatan untuk Mengurangi Beban Penyakit Katarak
   3. Memperkuat jejaring kebijakan kesehatan dari berbagai perguruan tinggi untuk mendukung transformasi kesehatan

Kompetensi

Forum nasional XIV diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan yang terlibat untuk:

1. Memahami tantangan pelayanan katarak di tingkat daerah dan nasional dalam proses transformasi kesehatan
2. Memahami Prinsip Transformasi Kebijakan Kesehatan untuk Mengurangi Beban Penyakit Katarak
3. Menjalin jejaring kebijakan kesehatan dari berbagai perguruan tinggi untuk mendukung transformasi kesehatan

Informasi Ujian

Untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP pada kegiatan ini , peserta dapat mempelajari kembali video dan materi yang sudah tersedia.
ujian akan diselenggarakan pada 5 – 17 November 24 melalui Plataran sehat kemenkes RI.

PENDAFTARAN    LINK LMS

Waktu (WIB)	Agenda dan Narasumber
Reportase
13.00 – 13.10	Pembukaan: Prof. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD. – Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Video
13.05 – 13.35	Keynote Speaker: dr. Prihandriyo Sri Hijranti, M.Epid (Project Management Officer) Video
13:35 – 13:45	Pengembangan Platform Digital Penyakit Katarak Ester Febe, MPH (Peneliti PKMK FK-KMK UGM) Video   Materi
13.45 – 14.30	Backlog Kasus Katarak dan Target CSR di Indonesia dr. Yeni Dwi Lestari, SpM(K), MSc – Kepala Divisi Oftalmologi Komunitas, Departemen Ilmu Penyakit Mata FKUI-RSCM. Video
14.30 – 15.15	Pembahas Tatakelola Pelayanan Katarak di Indonesia dr. Indra Kurnia Sari Usman, M.Kes (Ketua Tim Kerja Gangguan Indera dan Fungsional) Video Strategi pencapaian CSR gobal sebagai bagian dari target nasional (CSR 3000) Prof. dr. Muhammad Bayu Sasongko, M.Epi., Ph.D., Sp.M – Ketua Departemen Mata FKKMK UGM Video
15.05 – 15.45	Sesi diskusi dan tanya jawab Video
15.45 – 16.00	Penutup dan Tindak Lanjut

 

  LMS Plataran Sehat

LINK

Kontak Person
Cintya / 082221377408

 

  Reportase Kegiatan

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), didukung oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas) XIV pada Selasa (15/10/2024). Acara ini mencakup sesi khusus terkait katarak dengan tema “Pengenalan Platform Digital untuk Menggambarkan Penggunaan Prinsip Transformasi Kebijakan Kesehatan dalam Mengurangi Beban Penyakit Katarak”.

Prof. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD., Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, memberikan pembukaan dan pengantar untuk mengenalkan platform digital yang dikembangkan dalam upaya menekan beban penyakit katarak. Ia kemudian memperlihatkan bentuk platform tersebut, yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Website khusus ini menampilkan peta Indonesia dengan data terkait katarak serta dukungan komponen sistem transformasi kesehatan.

Prihandriyo Sri Hijranti, M.Epid., sebagai Project Management Officer dalam penanggulangan katarak, bertindak sebagai pembicara utama dengan topik “Transformasi Kesehatan dalam Penanggulangan Katarak di Indonesia”. Prihandriyo menjelaskan bahwa beban katarak di Indonesia cukup tinggi, menempati peringkat ketiga di dunia. Beban finansial untuk penanganannya juga sangat besar. Selain itu, tantangan dalam penanganan katarak mencakup ketidakmerataan SDM, khususnya dokter spesialis, serta keterbatasan fasilitas di berbagai rumah sakit untuk intervensi katarak. Oleh karena itu, sistem transformasi kesehatan berfokus pada beberapa pilar, seperti edukasi masyarakat, penanganan sekunder, layanan rujukan, dan pengembangan sistem kesehatan modern untuk mempermudah akses informasi dan pengelolaan data.

Ester Febe, MPH, peneliti di PKMK FK-KMK UGM, berbagi pengalaman tentang Pengembangan Platform Digital untuk Penyakit Katarak. Ester menekankan pentingnya sistem transformasi, terutama di layanan primer dan rujukan, dalam penanganan katarak. Ia merekomendasikan pembentukan jaringan sosial untuk penanganan katarak sebagai salah satu peluang terbaik. Kelompok ini bisa dibangun dengan menanamkan nilai-nilai seperti mengurangi beban finansial, keberhasilan organisasi, kemanusiaan, harga diri, dan profesionalisme. Ester juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang website yang menjadi platform digital untuk katarak.

Yeni Dwi Lestari, SpM(K), MSc, Kepala Divisi Oftalmologi Komunitas, Departemen Ilmu Penyakit Mata FKUI-RSCM, menyampaikan materi dengan judul “Backlog Kasus Katarak dan Target CSR di Indonesia”. Yeni menjelaskan bahwa terdapat 2,3 juta orang di dunia yang menghadapi masalah ini, dengan tantangan yang terus berubah dan meningkat setiap tahunnya. Penanganan untuk mencegah kebutaan akibat katarak dibagi menjadi tiga tahap: pencegahan dasar, identifikasi awal yang diikuti dengan operasi katarak, dan operasi katarak bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan berat. Meski demikian, tingkat CSR (Cataract Surgery Rate) di Indonesia masih rendah, disebabkan oleh masalah registrasi penyakit katarak, rendahnya permintaan dari pasien, serta keterbatasan layanan yang memadai.

Indra Kurnia Sari Usman, M.Kes, Ketua Tim Kerja Gangguan Indera dan Fungsional, bertindak sebagai pembahas pertama dengan judul “Tata Kelola Pelayanan Katarak di Indonesia”. Ia menyampaikan berbagai manfaat dari platform digital kebijakan katarak yang dikaitkan dengan strategi peta jalan kesehatan penglihatan tahun 2025-2030, seperti: forum diskusi untuk berbagai pihak, penyedi aan data dan hasil kajian, bahan advokasi untuk perbaikan layanan, data terkait SDM dan keuangan, serta penyimpanan data untuk hasil riset. Ia juga menyoroti tantangan layanan katarak saat ini, seperti luasnya wilayah dan kondisi geografis Indonesia, serta perlunya dukungan dari profesi, akademisi, dunia usaha, dan sektor lainnya.

Prof. dr. Muhammad Bayu Sasongko, M.Epi., Ph.D., Sp.M, Ketua Departemen Mata FKKMK UGM, menjadi pembahas kedua dalam rangkaian kegiatan ini. Ia membawakan materi dengan judul “Strategi Pencapaian Target Indikator Layanan Katarak”. Indikator yang menjadi sasaran adalah peningkatan cakupan operasi katarak hingga 40% dan target pelaksanaan 3.000 operasi per 1 juta penduduk. Strategi untuk mencapai target tersebut mencakup penguatan sistem koordinasi lintas sektor, peningkatan akses layanan, penguatan tata kelola SDM, optimalisasi cakupan dan akses pembiayaan, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi dan pemanfaatan data.

 

Sesi Diskusi

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, terdapat beberapa penanya. Bapak Suriadi dari RSUD Syech Yusuf Sulawesi Selatan menanyakan upaya untuk membatasi operasi katarak di berbagai rumah sakit, seperti yang dilakukan oleh BPJS, berdasarkan kapasitas fasilitas kesehatan (faskes) dan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit. Ira menjawab bahwa tidak ada informasi pasti tentang pembatasan operasi katarak oleh BPJS. Namun, dengan anggaran sebesar 17 triliun per tahun, tentu ada rasionalisasi jumlah operasi katarak yang dilakukan.

Widya mengajukan pertanyaan lain, yaitu tentang bentuk platform digital ini serta siapa saja yang dapat menggunakannya. Ester menanggapi bahwa platform digital ini bersifat terbuka untuk semua orang, sehingga dapat digunakan untuk melihat situasi katarak baik di tingkat regional maupun nasional. Tri Muhartini, salah satu anggota tim pengembang, menambahkan bahwa platform ini mencakup sistem transformasi kesehatan terkait katarak.

Amanda Nur Shinta Pertiwi, Sp.M berbagi pengalaman saat memberikan layanan katarak di Papua. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang telah diskrining dan disediakan peralatan masih menghadapi kendala, seperti permintaan pasien untuk dijemput dan diantar dari rumah. Yenni menanggapi dengan mendorong pentingnya promosi kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan operasi katarak. Ira menambahkan bahwa koordinasi dengan aparat setempat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih terdorong untuk mengakses layanan tersebut. Bayu Sasongko menutup dengan harapan adanya perubahan kabinet pemrintahan dan perbaikan kebijakan akan turut memperbaiki layanan katarak.

Reporter: Faisal Mansur

 

Pendahuluan

Diabetes melitus telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Prevalensi yang terus meningkat, terutama di perkotaan, menuntut tindakan segera. Untuk mengatasi masalah ini, transformasi kebijakan kesehatan menjadi kunci. Transformasi ini harus berlandaskan pada enam pilar utama, yaitu 1) pelayanan primer; 2) pelayanan primer; 3) sistem ketahanan kesehatan; 4) sistem pembiayaan kesehatan; 5) SDM Kesehatan; dan 6) teknologi kesehatan (lihat gambar 1). Pilar-pilar ini akan menjadi kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah, mendeteksi dini, dan mengelola diabetes secara efektif.

Platform digital seperti DashBoard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dapat diakses di https://diabetes-indonesia.net/penanganan-diabetes-melitus-di-indonesia/ (tingkat nasional) dan https://kaltimprov.diabetes-indonesia.net/ (tingkat daerah) menjadi kunci percepatan transformasi kesehatan dalam mengatasi diabetes melitus. Platform ini memungkinkan disebarluaskannya informasi kesehatan secara luas, pemantauan perkembangan penyakit secara real-time, serta evaluasi program yang lebih efektif. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Melalui Forum Nasional XIV, PKMK bersama Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan platform digital dalam transformasi kebijakan untuk mengurangi beban penyakit diabetes melitus.

Target Pemangku Kepentingan

Fornas XIV diharapkan dapat melibatkan pemangku kepentingan dari pengambil keputusan, akademisi, penyedia layanan kesehatan, peneliti, pemerhati dan masyarakat secara luas. Detail target pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai pembicara dan/atau peserta sebagai berikut:

1. Pengambil Keputusan/Pemerintah

1. 1. Kementerian Kesehatan
   2. BPJS Kesehatan
   3. Dinas Kesehatan

2. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa) di Universitas, Poltekkes dan STIKES
3. Fasilitas Kesehatan (RS dan Puskesmas/Klinik)
4. Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Spesialis, Perawat dan Analis Kesehatan, )
5. Peneliti di Pusat Penelitian dan Think Tank
6. Organisasi Masyarakat Sipil

Tujuan

Secara umum Fornas XIV dalam sesi ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi platform digital dalam Dashboard Sistem Kesehatan yang berisikan prinsip transformasi kesehatan dalam kebijakan Diabetes Melitus.

Tujuan detail lainnya adalah:

1. Membahas pelayanan Diabetes Melitus di tingkat daerah dan nasional dalam prinsip transformasi kesehatan yang digambarkan secara digital;
2. Membahas strategi kebijakan kesehatan terkait pelayanan penyakit Diabetes Melitus yang berkualitas dan ekuitas untuk melaksanakan transformasi sistem kesehatan dalam menuju Indonesia Emas 2045;
3. Memperkuat jejaring kebijakan kesehatan terkait pelayanan penyakit Diabetes Melitus dari berbagai stakeholders melalui platform digital.

Kompetensi

Fornas XIV diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan yang terlibat untuk:

1. Memahami tantangan pelayanan diabetes melitus di tingkat daerah dan nasional  dengan menggunakan prinsip transformasi kesehatan yang digambarkan secara digital.
2. Memahami strategi kebijakan kesehatan Diabetes Melitus yang berkualitas dan ekuitas berdasarkan prinsip transformasi sistem kesehatan
3. Menjalin jejaring kebijakan kesehatan dari berbagai stakeholder untuk mencegah dan mengurangi beban Diabetes Melitus berbasis prinsip transformasi kesehatan yang digambarkan secara digital

Topik Forum Nasional

Berdasarkan tema besar Fornas XIV, maka topik-topik yang akan dibahas berkaitan pelayanan pebyakit diabetes melitus melalui enam pilar transformasi kesehatan, isu strategis di RPJP 2025-2045, RPJMN 2025-2029 dan isu strategis SDGs 2030. Adapun topik yang diharapkan dapat dibahas dalam Fornas XIV adalah:

2. Transformasi Sistem Kesehatan untuk pelayanan diabetes melitus
   1. Pelayanan primer
   2. Pelayanan rujukan
   3. Ketahanan kesehatan
   4. Pembiayaan kesehatan
   5. Sumber daya manusia kesehatan
   6. Teknologi kesehatan Informasi transformasi kesehatan dapat mengakses laman berikut:
      https://www.kemkes.go.id/id/layanan/transformasi-sistem-ketahanan-kesehatan
3. Strategi kebijakan untuk mengurangi beban penyakit Diabetes Melitus dengan memanfaatkan platform digital yang dapat diakses pada laman
   https://kaltimprov.diabetes-indonesia.net/

Informasi Ujian

Untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP pada kegiatan ini , peserta dapat mempelajari kembali video dan materi yang sudah tersedia.
ujian akan diselenggarakan pada 5 – 17 November 24 melalui Plataran sehat kemenkes RI.

PENDAFTARAN   LINK LMS

Waktu (WIB)	Agenda dan Narasumber
Reportase
10.05 – 10.25	Keynote Speaker: dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. – Wakil Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Video
10.25 – 10.55	Penggunaan platform digital untuk mengatasi beban DM: Kasus di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. (Guru Besar FK KMK Universitas Gadjah Mada) Video   Materi
10.55 – 11.25	Pembahas Implementasi Kebijakan Nasional Pengendalian Diabetes Melitus: Tantangan dan Peluang di Era Transformasi Kesehatan dr. Esti Widiastuti M, MScPH – Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI Video   Materi Peran BPJS Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Komprehensif bagi Penderita Diabetes Melitus dr. Donni Hendrawan, M.P.H, CGP,CHIP,CGRCP – Deputi Direksi Bidang Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan Video Inovasi dan Kolaborasi Daerah dalam Mengatasi Beban Diabetes Melitus: Perspektif dari Provinsi Kalimantan Timur Dr. dr. H Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim) Video
11.25 – 11.50	Diskusi dan tanya jawab: dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D Video

 

  LMS Plataran Sehat

LINK

Kontak Person
Cintya / 082221377408

  Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Diabetes melitus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan, sehingga diperlukan transformasi kebijakan kesehatan yang berlandaskan enam pilar utama dan memanfaatkan platform digital seperti DashBoard Sistem Kesehatan (DaSK) untuk mencegah dan mengelola penyakit ini secara efektif.

dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D selaku Wakil Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan Keynote Speaker pada Forum Nasional JKKI ke-14 dengan menyampaikan mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk aktif berperan serta dalam mendukung program penanggulangan penyakit diabetes di Indonesia. Setiap institusi, organisasi, dan elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang penting dalam upaya ini, sehingga kolaborasi di berbagai tingkat menjadi sangat diperlukan. Dengan bergotong-royong, kita dapat memperkuat upaya penanggulangan diabetes, mulai dari tindakan promotif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, upaya preventif untuk mencegah peningkatan kasus baru, hingga pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang memastikan penderita mendapatkan penanganan yang tepat. Dante optimis bahwa melalui kegiatan ini, kita dapat menghasilkan manfaat nyata yang tidak hanya dirasakan oleh para peserta seminar, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat luas, memperkuat langkah bersama dalam melawan diabetes.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. selaku Guru Besar FK-KMK Universitas Gadjah Mada memberikan paparan penggunaan platform digital dalam upaya mengatasi beban diabetes melitus (DM) di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, menjadi perhatian utama dalam forum ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana transformasi kebijakan kesehatan dapat diimplementasikan melalui inovasi digital yang komprehensif. Platform digital ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip transformasi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat daerah maupun nasional. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana platform ini dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik, sehingga memberikan manfaat yang signifikan dalam menangani beban penyakit DM melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.

Kita juga akan melihat lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan transformasi ini diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur. Platform digital yang kami perkenalkan hari ini merupakan upaya untuk memberikan solusi dalam pengelolaan penyakit diabetes di berbagai wilayah Indonesia. Transformasi ini diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas, termasuk kelompok-kelompok sosial yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Dengan adanya transformasi kebijakan yang inovatif ini, kita semua harus bekerja sama untuk mengurangi beban penyakit DM di Indonesia. Melalui diskusi dan paparan dari berbagai pihak, kita akan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan nasional dan pengendalian diabetes melitus di era transformasi kesehatan ini.

Terdapat pembahas yang telah hadir pada forum nasional JKKI kali ini yakni pembahas pertama, dr. Esti Widiastuti M, MScPH – Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah telah memperkuat pengendalian diabetes melitus melalui berbagai regulasi, termasuk program pengendalian diabetes didukung oleh Renstra yang dituangkan dalam Permenkes 13 Tahun 2022. Implementasi program dilakukan melalui integrasi nasional di Kementerian Kesehatan, serta pelayanan diabetes yang bertahap, mulai dari fasilitas primer hingga tersier sesuai dengan indikasi medis. Tatalaksana DM tanpa komplikasi harus diselesaikan di faskes primer, sementara yang dengan komplikasi ditangani sesuai protokol di rumah sakit. Organisasi seperti PERSADIA dan IKADA juga terlibat dalam pengendalian diabetes, baik di kalangan masyarakat umum maupun pada anak dan remaja. Konsensus perganti terkait tatalaksana DM tipe 2 pada dewasa, yang mencakup lima pilar utama, menjadi pedoman dalam pelaksanaan program. Pemerintah juga telah menetapkan daftar obat untuk pengobatan DM dan memperkuat sistem informasi melalui aplikasi “Satu Sehat” serta pencatatan elektronik. Tantangan kolaborasi ini terus dihadapi dengan dukungan teknologi dan riset untuk penanganan yang lebih personal dan presisi.

Pembahas kedua, dr. Donni Hendrawan, M.P.H, CGP,CHIP,CGRCP – Deputi Direksi Bidang Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan komprehensif bagi penderita diabetes melitus, dengan fokus pada pengelolaan individu melalui pendekatan preventif dan penanganan risiko. Sistem layanan kesehatan terintegrasi dari primer hingga tersier diciptakan untuk mengelola penyakit ini. Menghadapi tingginya prevalensi diabetes, BPJS Kesehatan memperkuat sistem informasi dan data melalui teknologi digital, serta menjalankan program deteksi dini dan pengelolaan gula darah dan kolesterol. BPJS juga mendukung sinergi antara komunitas dan sistem kesehatan, serta mendorong peran pemerintah daerah dalam penanganan diabetes.

Pembahas ketiga, Setyo Budi Basuki, SKM., M.Kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sekaligus mewakili Dr. dr. H Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kasus diabetes melitus (DM) terus meningkat setiap tahun, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya, seperti menjaring masyarakat berpotensi DM, melakukan tes, dan mengatur pelayanan di rumah sakit. Di tingkat kabupaten, tersedia pembiayaan program pengendalian DM, termasuk melalui skrining di perusahaan besar dan BUMN. Namun, koordinasi program pengendalian ini masih kurang. Untuk itu, diperlukan program pengendalian bersama di kabupaten/kota agar terbentuk gerakan masyarakat dalam mengendalikan DM. Provinsi berperan dalam memantau pengendalian DM di kabupaten/kota, menyusun laporan tahunan tren DM, serta mengembangkan website pengendalian DM dengan dukungan tim Prof. Laksono. Website ini akan menyediakan tahapan pengendalian DM, advokasi, dan informasi bagi pimpinan dan komponen di kabupaten/kota.

Sesi Diskusi

Di akhir sesi, terdapat salah satu pertanyaan dari peserta, “Bagaimana Kementerian Kesehatan dapat memastikan bahwa semua dokter di setiap daerah memiliki kompetensi yang sama dalam edukasi dan aktivitas fisik untuk pengelolaan diabetes, serta menyediakan modul yang seragam agar pencegahan dan penanganan diabetes dapat dilakukan secara terintegrasi oleh semua pihak, termasuk BPJS Kesehatan, pemerintah, dan masyarakat?”. Laksono menjawab, “penanganan diabetes melitus (DM) harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Kita perlu membangun jaringan sosial yang kuat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ini. Penting untuk mengadakan pertemuan rutin antara semua pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan, agar dapat merencanakan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif.

Selain itu, pengembangan modul pelatihan untuk dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya juga krusial agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam mengedukasi masyarakat tentang diabetes. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, kita dapat mengurangi beban DM secara efektif”.  Basuki menambahkan, “Kami setuju bahwa setiap kabupaten perlu membentuk forum untuk pengendalian diabetes melitus (DM) guna memfasilitasi komunikasi antar sektor yang memiliki anggaran untuk penanggulangan penyakit ini. Dengan mengedepankan upaya pencegahan, kita dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk pengobatan setelah DM terjadi. Selain itu, penting untuk memastikan standar pelayanan dan kompetensi dokter dalam menangani pasien DM, agar klaim yang tinggi, seperti yang terjadi di Jawa, dapat diminimalkan. Kami berharap BPJS Kesehatan dapat terus berusaha dalam meningkatkan kualitas layanan agar lebih efektif dan efisien dalam penanganan DM”.

Tanggapan Donni, “Kita perlu berkolaborasi untuk mengendalikan penyakit seperti diabetes melitus (DM) dan hipertensi dengan mendorong aktivitas fisik, memperbaiki transportasi umum, dan menjadikan sektor kesehatan sebagai pondasi. Dengan perubahan menjadi BPJS, kita harus fokus pada kegiatan yang positif bagi kesehatan masyarakat dan melibatkan pihak luar untuk mendorong penelitian serta diskusi dengan pemerintah daerah. Selain itu, pembagian tugas yang jelas diantara tenaga medis, terutama dokter primer, sangat penting agar mereka aktif dalam kegiatan promotif dan preventif untuk mencegah DM dan penyakit lainnya”. Esti juga menjawab, “Kegiatan literasi kesehatan, promosi, dan edukasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan media untuk menjangkau masyarakat. Penggunaan platform digital dan media sosial dapat meningkatkan penyebaran informasi kesehatan mengenai diabetes melitus (DM) dan penyakit tidak menular. Penting untuk menerapkan standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI) di tingkat primer untuk komunikasi yang efektif dalam penanganan DM. Program pelatihan seperti Satu Sehat perlu didorong untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis, dan diskusi tentang skema pembiayaan serta konsultasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)”.

Sebelum menutup, Laksono menyampaikan penutup pertemuan bahwa kegiatan ini bertujuan kita perlu terus menggambarkan kondisi dalam laporan tahunan untuk monitoring. Platform yang ada membantu kita melihat beban pendanaan penyakit diabetes melitus (DM), yang berdampak pada pemerintah daerah dan masyarakat. Berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tenaga kesehatan BPJS, dapat menggunakan platform ini untuk mengevaluasi peningkatan beban. Oleh karena itu, kita memerlukan kebijakan terintegrasi untuk mengatasi isu ini. Harapannya, Kalimantan Timur dapat menyajikan hasil signifikan di akhir tahun. Kita harus fokus pada pencegahan agar orang tetap sehat dan terhindar dari komplikasi diabetes, sambil melibatkan asosiasi rumah sakit dan dokter di tingkat kabupaten/kota. Dengan alat yang tepat, kita dapat membentuk gerakan sosial yang lebih baik. Pihaknya menantikan pertemuan di bulan Desember untuk membahas penanggulangan DM di sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Reportase: Agus Salim, MPH (Peneliti PH, PKMK FK-KMK UGM)