Pendahuluan

Biaya kesehatan secara global terus meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, peningkatan belanja kesehatan disinyalir telah melampaui laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP). Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas semakin mendesak, sementara kemampuan ekonomi untuk menanggung biaya tersebut tidak selalu sebanding. Peningkatan belanja kesehatan ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan, namun juga menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan pendanaan dan efisiensi penggunaan dana kesehatan. Portal Informasi Indonesia menayangkan tajuk berita “Pelayanan Penyakit Kronis Terus Diperluas” menjadi penguat kebijakan transformasi kesehatan yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan meskipun ada tantangan keterbatasan sumber dana kesehatan.

Kebijakan pendaanan kesehatan menjadi salah satu pilar penting keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Penyakit Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) merupakan penyakit katastropik yang mebutuhkan pendanaan yang tinggi. Tantangan dalam pembiayaan berkelanjutan untuk penyakit-penyakit ini masih menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian khusus. BPJS Kesehatan menggambarkan bahwa beban penyakit katastropik sangat tinggi memiliki pengeluaran biaya kesehatan paling besar. Kementerian Kesehatan dengan data national health account 2023 (unaudited) menggambarkan kasus stroke dan beban uronefrologi beban dan jumlah kunjungan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 1. Biaya Pelayanan Kesehatan JKN  untuk Kasus, Stroke dan Uronefrologi (KJSU)  Tahun 2022  (miliar Rp)

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024.

Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan kasus stoke dan urenefrologi melalui  JKN-BPJS Kesehatan pada 2019-2023 mengalami peningkatan dari sisi belanja dan kunjungan. Tahun 2019 tercatat pada kasus stroke belanja Rp2,7 triliun dengan jumlah kunjungan di FKTL 1,7 juta kunjungan. Angka ini lebih tinggi dari kunjungan di FKTP sebesar 1 juta kunjungan dengan belanja Rp. 0,06 triliun. Tahun 2023 terjadi peningkatan kunjungan di FKTL 3,3 juta dengan belanja 4,2 triliun. Kunjungan di FKTP untuk urenefrologi sebesar 2,4 juta kunjungan dengan belanja

Rp. 0,2 triliun di tahun 2019 dan tahun 2023 kunjungan meningkat menjadi 2,7 juta dengan belanja Rp. 0,4 triliun. Kunjungan untuk urenefrologi di FKTL sebesar 8,5 juta dengan belanja Rp. 8,6 triliun dan tahun 2023 kunjungan menjadi 10,9 juta kunjungan dan belanja Rp. 10,9 triliun. Tinggi belanja dan jumlah kasus dari KJSU seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dalam kondis tidak sehat. Kondisi ini membutuhkan upaya promotif dan preventif yang lebih intensif. Kementerian Kesehatan melalui transformasi kesehatan mencoba untuk meningkatakan upaya promotif dan preventif dan memeratakan pelayanan kesehatan sampai pelosok untuk menekan pertumbuhan penyakit KJSU ini.

Untuk itu, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) dengan dukungan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada pada 2024 kembali menyelenggarakan seminar melalui Forum Nasional (Fornas) XIV dengan tema “Kebijakan Pembiayaan Berkelanjutan untuk Penyakit Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KJSU) dalam Sistem JKN: Tantangan dan Peluang”.

  Tujuan Kegiatan

Secara umum Fornas XIV bertujuan untuk mengindentifikasi tantangan kesehatan dan strategi dalam pelaksanaan transformasi kesehatan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tujuan detail lainnya adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama dalam pendanaan berkelanjutan untuk penyakit KJSU dalam sistem JKN.
2. Mengeksplorasi peluang untuk memperkuat kebijakan pendanaan berkelanjutan bagi penyakit KJSU.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendanaan berkelanjutan bagi penyakit KJSU dalam sistem JKN.

  Target peserta

Fornas XIV diharapkan dapat melibatkan pemangku kepentingan dari pengambil keputusan, akademisi, penyedia layanan kesehatan, peneliti, pemerhati dan masyarakat secara luas. Detail target pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai pembicara dan/atau peserta sebagai berikut:

1. Pengambil Keputusan/Pemerintah: Kementerian/ Lembaga terkait kesehatan
2. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa) di Universitas, Poltekkes dan STIKES
3. Fasilitas Kesehatan (RS dan Puskesmas/Klinik)
4. Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat dan Bidan)
5. Peneliti di Pusat Penelitian dan Think Tank
6. Organisasi Masyarakat Sipil ASN

Informasi Ujian

Untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP pada kegiatan ini , peserta dapat mempelajari kembali video dan materi yang sudah tersedia.
ujian akan diselenggarakan pada 5 – 17 November 2024 melalui Plataran sehat kemenkes RI.

PENDAFTARAN   LINK LMS

  LMS Plataran Sehat

Kontak Person
Cintya / 082221377408

  Reportase Kegiatan

Topik 1 Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XIV tahun 2024 mengambil subtema “Kebijakan Pembiayaan Berkelanjutan untuk Penyakit Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) dalam Sistem JKN: Tantangan dan Peluang” telah diselenggarakan pada Senin (14/10/2024) pukul 13.00-16.00 WIB secara hybrid. Acara ini dipandu oleh Via Angraini, SKM selaku master of ceremony (MC). 

Acara diawali dengan pembukaan dari Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., staf khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan. Laksono membuka acara dengan menekankan bahwa penggunaan data dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mendorong respon-respon terhadap isu kesehatan. Tantangan utama saat ini mencakup peningkatan beban penyakit terkait perilaku kesehatan, kurangnya pemerataan rumah sakit dan tenaga kesehatan, serta isu pembiayaan berupa peningkatan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK). Fornas diharapkan dapat berujung pada tindak lanjut yang nyata berupa aktivitas-aktivitas saintifik yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 

Acara dilanjutkan dengan paparan narasumber dan pembahasan yang dimoderasi oleh Ester Febe, MPH yang merupakan peneliti di PKMK FK-KMK UGM. Acara diawali dengan keynote speech dari Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. PhD selaku direktur utama BPJS Kesehatan. Dalam paparannya, Ali menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan terus mengembangkan layanan berbasis data, termasuk juga untuk penyakit KJSU, dengan fokus pada pembiayaan berkelanjutan dan akses yang merata. Meskipun biaya pelayanan terus meningkat, BPJS Kesehatan tetap berkomitmen menjaga keadilan akses kesehatan bagi semua orang dengan semangat nonprofit. Program seperti Prolanis dan skrining kesehatan melalui aplikasi mobile JKN kini juga memungkinkan masyarakat sehat untuk memanfaatkan layanan BPJS, yang terus berkembang dan mendapat pengakuan internasional.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber, yakni M. Faozi Kurniawan, SE.,Akt., MPH, peneliti di PKMK FK-KMK UGM. Dalam paparannya yang berjudul “Perkembangan Penyakit KJSU dalam Sistem JKN: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2022”, Faozi menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 hingga 2023, berbagai faktor mempengaruhi pendapatan dan belanja BPJS Kesehatan, termasuk perbedaan belanja dan iuran antar segmen peserta. Dalam konteks KJSU, pengeluaran katastropik sangat tinggi, terutama pada pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL). Faozi menekankan perlunya kajian lebih mendalam mengenai segmen dan kelas dengan belanja yang besar. Dengan mengeksplorasi data sampel BPJS Kesehatan, Faozi memaparkan adanya tren kenaikan kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) setiap tahun, termasuk kunjungan sehat. Jika data dipecah secara agregat berdasarkan wilayah, penduduk di regional 1 (Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta) memiliki akses ke FKTP dan, terutama, FKTL yang lebih baik dibandingkan regional lainnya. Terkait dengan hal tersebut, regional 1 juga memiliki klaim KJSU yang tertinggi. Faozi menutup paparannya dengan menekankan bahwa disparitas antar segmen, kelas, dan regional perlu menjadi masukan dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mencegah defisit. 

Sesi pembahasan menghadirkan tiga orang penanggap, yakni Dr. dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT (ketua umum Ikatan Dokter Indonesia/IDI), dr. Mokhamad Cucu Zakaria (Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan), dan drg. Dyah Mayun Hartanti, MMR (Kepala bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul).  Dalam tanggapannya yang bertema “Kesiapan klinisi untuk Pemerataan Pelayanan KJSU di Indonesia”, Adib menggarisbawahi bahwa optimasi peran sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memerlukan dukungan pilar sistem kesehatan lain, seperti infrastruktur dan perbekalan fasilitas kesehatan, tata kelola, dan pembiayaan. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung di daerah (misalnya sarana pendidikan) dan jenjang karir juga diperlukan untuk menjamin ketersediaan SDM Kesehatan yang memadai bagi penanganan penyakit KJSU. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan tata kelola SDM Kesehatan berbasis data BPJS Kesehatan terkait kasus KJSU untuk memenuhi kebutuhan spesialis di setiap daerah melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi. 

Tanggapan selanjutnya diberikan oleh dr. Muhammad Cucu Zakaria, AAAk yang mengatakan bahwa tingginya persentase kepesertaan BPJS Kesehatan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas ketika mengalami penyakit katastropik, termasuk KJSU. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus bekerja sama dengan berbagai pihak agar berbagai tindakan terkait KJSU, salah satunya pelayanan canggih (kateterisasi, kemoterapi, dan radioterapi), dapat tersedia secara merata. Salah satu upaya yang ditempuh adalah perluasan kerja sama dengan berbagai jenis fasilitas kesehatan. Di samping kerja sama dengan berbagai pihak, Cucu juga menekankan perlunya standarisasi penjaminan tindakan KJSU.

Sebagai penanggap ketiga, drg. Dyah Mayun Hartanti, MMR menceritakan upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul dalam memperkuat layanan KJSU. Beberapa upaya tersebut adalah memfasilitasi pendidikan dokter spesialis, mengawal peluang anggaran di pusat dan daerah, serta mengambil peluang fellowship dan pelatihan (melalui peran Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD Wonosari). Namun demikian, Dyah mengakui masih adanya tantangan dari segi SDMK, yakni rendahnya keterisian lowongan dokter spesialis dokter umum di puskesmas terpencil. Selain itu, pelayanan kanker belum bisa diberikan karena kurangnya SDM Kesehatan, sarana, prasarana, dan pembiayaan terkait hal ini. Dyah berharap kebijakan-kebijakan dari pusat, terutama terkait SDM Kesehatan, dapat diarahkan untuk mendukung pelayanan KJSU di daerah.

Sesi dilanjutkan dengan kegiatan tanya-jawab dengan peserta di lokasi maupun peserta yang hadir secara online. Dalam sesi diskusi, muncul bahasan-bahasan terkait kontrak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tugas belajar SDMK, peran rumah sakit swasta dalam pelayanan KJSU, serta proporsi peserta JKN dalam kasus-kasus KJSU. Acara ditutup dengan pesan dari moderator bahwa di tengah berbagai tantangan pembiayaan KJSU, terdapat peluang-peluang yang dapat dieksplorasi bersama-sama oleh sektor publik dan swasta. 

Reporter: Mentari Widiastuti (Divisi Public Health, PKMK)

  Pendahuluan

Berdasarkan laporan Global Burden Disease di Indonesia, penyakit tidak menular (PTM) menjadi faktor risiko terbesar yang dapat menyebabkan kematian. Dalam laporan keuangan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, pelayanan PTM memiliki pengeluaran biaya kesehatan paling besar. Adapun kasus dari PTM yang berbiaya katastropik yakni jantung, kanker, stroke, dan uronefrologi/gagal ginjal (BPJS Kesehatan, 2022).

Gambar 1. Biaya Pelayanan Kesehatan JKN untuk Kasus Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi

Sumber: BPJS Kesehatan, 2022.

Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan melalui JKN-BPJS Kesehatan pada 2022 telah menghabiskan biaya sebanyak Rp 2 miliar – Rp 12 miliar. Pelayanan jantung menjadi kasus yang paling tinggi memanfaatkan biaya kesehatan dari JKN-BPJS Kesehatan, mencapai Rp 12,144 miliar. Pembiayaan terbanyak kedua dari kasus kanker yang mencapai Rp 4,501 miliar, diikuti pula dengan stroke mencapai Rp 3.235 miliar dan uronefrologi mencapai Rp 2,156 miliar. Tingginya pembiayaan layanan KJSU melalui JKN-BPJS Kesehatan juga sejalan dengan jumlah kasus pada 2022 yang tinggi. Berdasarkan dari BPJS Kesehatan 2022, jumlah kasus penyakit jantung yang dibiayai dengan JKN sebanyak 15 juta kasus, penyakit kanker sebanyak 3 juta kasus, penyakit stroke sebanyak 2 juta kasus dan uronefrologi sebanyak 1 juta kasus. Tinggi beban pembiayaan dan jumlah kasus dari KJSU ini menunjukan bahwa dibutuhkan strategi kebijakan penanggulangan yang berkualitas dan merata melalui transformasi kesehatan.

Untuk itu, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) dengan dukungan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada pada 2024 kembali menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas) dengan tema “Transformasi Kesehatan untuk Meningkatkan Layanan Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KSJU) yang Berkualitas dan Ekuitas dalam Mencapai Indonesia Emas 2045”. Tema tahun ini ditetapkan sebagai upaya JKKI dan PKMK mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan dalam menanggulangi penyakit tidak menular (PTM) yang terdiri dari kanker, jantung, stroke dan urologi (KJSU).

  Tujuan Kegiatan

1. Membahas pelayanan kanker, jantung, stroke dan uronefrologi (KSJU) di tingkat daerah dan nasional dalam proses transformasi kesehatan
2. Membahas strategi kebijakan kesehatan yang berkualitas dan ekuitas untuk melaksanakan transformasi sistem kesehatan dalam menuju Indonesia Emas 2045
3. Memperkuat jejaring kebijakan kesehatan dari berbagai perguruan tinggi untuk mendukung transformasi kesehatan

  Target peserta

1. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa)
2. Peneliti dan konsultan bidang kesehatan
3. Organisasi profesi
4. Pengambil keputusan (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan organisasi pemerintah terkait lainnya)
5. Fasilitas pelayanan kesehatan
6. Pemangku kepentingan terkait lainnya

Informasi Ujian

Untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP pada kegiatan ini , peserta dapat mempelajari kembali video dan materi yang sudah tersedia.
ujian akan diselenggarakan pada 5 – 17 November 2024 melalui Plataran sehat kemenkes RI.

PENDAFTARAN

  LMS Plataran Sehat

LINK

Kontak Person
Cintya / 082221377408

  Reportase Kegiatan

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) didukung Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada pada Senin (14/10/2024) menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas) XIV dengan tema “Transformasi Kesehatan untuk Meningkatkan Layanan Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KJSU) yang Berkualitas dan Ekuitas dalam Mencapai Indonesia Emas 2045”.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS, selaku Ketua Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK, UGM menyampaikan bahwa Fornas XIV kali ini merupakan kontribusi Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan kesehatan Indonesia. Fornas XIV akan fokus pada pengembangan kebijakan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia dan Indonesia Emas 2045, dengan perhatian khusus pada empat penyakit utama: kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU). Di tengah capaian 99% partisipasi JKN dan tantangan distribusi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis di daerah, serta pembiayaan besar untuk KJSU yang menjadi top spender, penting untuk mengevaluasi data dan situasi di lapangan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meratakan tenaga kesehatan dan menyediakan peralatan medis, namun tantangan tetap ada. Forum ini diharapkan menghasilkan ide-ide ilmiah dan pandangan baru untuk mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia.

Selanjutnya dalam sambutan yang diberikan oleh Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH – Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM. Yodi menegaskan bahwa tiga nilai penting yang identik dengan Fornas JKKI adalah kritis, berbasis bukti, dan independen. Diskusi-diskusi di forum ini selalu mendalam, mengutamakan evidence sebagai dasar kebijakan, serta terhindar dari konflik kepentingan. Tahun ini, forum ini memiliki makna khusus karena diadakan menjelang transisi kepemimpinan nasional dan daerah, yang membuka peluang bagi pengambilan kebijakan baru, terutama dalam sektor kesehatan. Yodi mengapresiasi JKKI yang konsisten menyediakan platform untuk mendiskusikan kebijakan kesehatan dengan pendekatan yang kritis dan berbasis bukti, serta berharap forum ini terus mendorong perbaikan kebijakan kesehatan Indonesia, memastikan semua keputusan berbasis data yang valid dan komprehensif.

Kegiatan ini juga dibuka oleh Prof dr. Laksono Trisnantoro MSc, Ph.D, ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), pihaknya memaparkan pentingnya transformasi kesehatan untuk meningkatkan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) dalam mencapai tujuan UU Kesehatan, PP Kesehatan, dan Indonesia Emas 2045. Transformasi ini bertujuan meratakan akses pelayanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, mengatasi ketimpangan layanan, dan menanggulangi beban biaya besar pada JKN-BPJS Kesehatan akibat penyakit tidak menular. Kebijakan KJSU didukung oleh regulasi terbaru, seperti UU Kesehatan 2023, serta menekankan pentingnya fasilitas, SDM, dan pemantauan berkala agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran dalam menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi panel kegiatan ini dimoderatori oleh Shita Listyadewi, MPP. Keynote Speech oleh Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., Wakil Menteri, Kementerian Kesehatan, menyampaikan bahwa Indonesia tengah menghadapi triple burden disease, yaitu penyakit menular, tidak menular, dan new emerging disease. Penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal menjadi penyebab utama kematian dan beban pembiayaan terbesar pada BPJS Kesehatan, dengan jantung mencapai Rp17 Triliun. Untuk mengatasi ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan transformasi kesehatan komprehensif mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, dengan fokus pada deteksi dini di layanan primer serta peningkatan layanan rujukan di seluruh daerah. Transformasi ini melibatkan multisektor, termasuk sektor swasta, guna memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Tri Muhartini, MPA, Peneliti PKMK FK-KMK memaparkan situasi penyakit yang membutuhkan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) di Indonesia. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dari Kementerian Kesehatan, Global Cancer dan IHME, penyakit KJSU memiliki jumlah prevalensi, insiden dan kematian yang tinggi. Dari SKI 2023, penyakit stroke memiliki jumlah prevalensi (per mill) yang paling tinggi jika dibandingkan dengan penyakit lainnya. Kemudian, Tri juga menjelaskan situasi penyakit kanker dari Global Cancer menunjukan kanker payudara memiliki jumlah insiden yang paling besar, sedangkan jumlah kematian terbanyak adalah kanker paru-paru.  Strategi penanganan penyakit ini mencakup pengurangan faktor risiko melalui lingkungan yang mendukung kesehatan, memperkuat sistem kesehatan primer yang berfokus pada masyarakat, serta implementasi cakupan kesehatan universal. Untuk mendukung kebijakan, dikembangkan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang menghubungkan ke beberapa platform digital terkait kebijakan kesehatan prioritas. Platform tersebut menyediakan berbagai informasi tentang sistem kesehatan nasional dan daerah berdasarkan kerangka transformasi sistem kesehatan.

Dalam laporan dr. Yasjudan Rastrama Putra, Sp.PD, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada, mengenai situasi penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) di Indonesia, terlihat peningkatan klaim dan kunjungan untuk semua kategori penyakit dari 2016 hingga 2022. Kanker mengalami kenaikan klaim 48% dan kunjungan 92%, jantung meningkat 31% dalam klaim dan 23% dalam kunjungan, stroke naik 48% pada klaim dan 24% pada kunjungan, serta uronefrologi mencatat kenaikan klaim 129% dan kunjungan 63%. Tantangan utama yang dihadapi adalah keberlangsungan pembiayaan dan pemerataan layanan, yang memerlukan solusi efisiensi berbasis bukti untuk memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Dilihat dari sisi hukum mengenai pemetaan UU Kesehatan dan PP Kesehatan untuk peningkatan pelayanan KJSU, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UGM, mengungkapkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. UU Kesehatan menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan upaya kesehatan dan menyediakan fasilitas serta alat kesehatan modern, sementara PP Kesehatan mengatur pelayanan spesialis yang relevan dengan penyakit prioritas. Meskipun regulasi telah ada, tantangan utama terletak pada implementasi yang konsisten, terutama dalam pengadaan alat kesehatan dan distribusi tenaga medis di daerah terpencil. Rekomendasi mencakup percepatan pengadaan alat kesehatan, pengembangan SDM, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas layanan KJSU di seluruh Indonesia.

Siti Nadia Tarmizi, M.Epid selaku Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dirjen P2P, Kementerian Kesehatan, membahas ada beberapa strategi pemerintah khususnya mengenai transformasi kesehatan yang memperkuat baik disisi preventif maupun promotif di pelayanan primer hingga layanan rujukan. Salah satunya melalui program pengampuan yang mendukung upaya penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan Kemenkes sebagai bagian dari transformasi pelayanan kesehatan. Selain itu untuk mendukung SDM yang kompeten dalam transformasi kesehatan, Kemenkes melalui pendidikan berbasis rumah sakit, beasiswa LPDP, dan lainnya dalam upaya menyediakan SDM yang dapat meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan KJSU.

Gregorius Anung Trihadi , M.P.H. selaku Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta membahas strategi pemerintah DIY berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan melalui deteksi dini dan pengobatan yang komprehensif di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas dan rumah sakit. Program jejaring rumah sakit pengampuan juga diterapkan untuk memastikan penanganan KJSU yang merata, termasuk di daerah terpencil. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, infrastruktur, serta pembiayaan, namun kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, akademisi, dan sektor swasta diharapkan mampu mendukung keberhasilan program transformasi kesehatan ini​.

Terakhir Dr. dr. H Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, perlunya sinergi antara layanan-layanan yang ada di rumah sakit dengan strategi yang ada di dinas kesehatan khususnya merupakan layanan yang berkesinambungan antara preventif promotif dengan kuratif rehabilitatif.

Reporter: Via Angraini, S.K.M (PKMK UGM)

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII topik 7 dilaksanakan pada Rabu, 27 September 2023 secara hybrid. Pada sesi pembukaan oleh dr. Haryo Bismantara, MPH selaku Peneliti Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK-KMK UGM menyampaikan perlunya learning from the past dan present, for the future: Mengkaji Pelaksanaan Sister Hospital dan Konsorsium AHS di Provinsi Papua. Dalam 5 tahun terakhir, setiap tahun Indonesia memiliki 3000 lulusan baru dokter spesialis dengan 800 tambahan kuota penerimaan. Upaya transformasi SDM Kesehatan beroperasi dalam mekanisme Supply demand yang kompleks dengan karakteristik berkesinambungan dan melibatkan banyak stakeholders. Koordinasi peningkatan jumlah kuota pendidikan dokter spesialis dibagi ke dalam 6 wilayah dengan tujuan akhir seluruh provinsi dapat secara mandiri merencanakan, memproduksi, mendistribusikan, dan meretensi dokter spesialis.

VIDEO   MATERI

Acara pada hari ini dipimpin oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M. Kes, MAS selaku Ketua PKMK FK-KMK UGM. Andre menyampaikan bahwa isu dokter spesialis tidak hanya meningkatkan jumlahnya tetapi distribusinya serta kesediaan dokter spesialis untuk retensi dalam waktu yang lama di suatu daerah.

Narasumber pertama hari ini adalah dr. Rachmat Andi Hartanto, Sp.BS(K) dari Divisi Bedah Saraf, Departemen Ilmu Bedah FK KMK UGM. Rachmat menyampaikan jumlah spesialis bedah saraf di Indonesia dari 2010-2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Masalahnya adalah distribusi dokter spesialis bedah saraf yang tidak tercapai, bukan produksi. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menunjukkan bahwa daerah memiliki kekuatan besar. Permasalahan yang biasa terjadi adalah dokter sudah datang ke daerah tetapi fasilitas belum siap maka banyak dokter yang tidak berkenan mengabdi di daerah secara tetap. Rachmat menjelaskan skema pengembangan pelayanan bedah saraf di daerah yang telah dilakukan divisi bedah saraf FK-KMK UGM dengan pemerintah daerah yaitu dengan merekrut residen putra daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat mendampingi RS tempat asal untuk mengembangkan pembukaan layanan Bedah Saraf. Setelah residen menyelesaikan pendidikannya, akan bekerja di tempat asal dengan sistem pelayanan yang sudah siap.

MATERI

Narasumber kedua adalah Dr. dr. Sudadi, Sp.An., KNA, KAR dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, FK KMK UGM. Sudadi menyampaikan ada 3 skema Model Konsorsium PPDS di Satu Kewilayahan AHS. Konsorsium Pendidikan dokter spesialis merupakan FK ber-PPDS bekerja sama dengan FK terakreditasi A di wilayahnya untuk meningkatkan jumlah wahana PPDS. Manfaat konsorsium adalah untuk menambah jumlah kuota PPDS, lebih cepat dibanding mendirikan prodi baru (jangka pendek), sekaligus membina FK terakreditasi A untuk mempersiapkan diri membuka program PPDS (jangka panjang). Langkah strategis yang dilaksanakan antara lain penguatan suasana akademik dengan menjadi bagian dalam program khusus pelaksanaan putaran pendidikan peserta PPDS Anestesi FK KMK UGM, percepatan pembuatan naskah akademik sesuai peraturan/standar yang berlaku, percepatan peningkatan level akreditasi Pendidikan Dokter FK Universitas Cendrawasih dan RSUD Jayapura.

VIDEO   MATERI

Sesi pembahasan

Dr. dr. A.A.N. Jaya Kusuma, Sp.OG (K), MARS dari ARSPI menyampaikan bahwa menurut UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah. Pimpinan fasyankes atau kepala daerah harus memenuhi kebutuhan insentif, jaminan keamanan, dan keselamatan kerja dokter. Terlebih pada daerah tertinggal, perbatasan atau daerah bermasalah kesehatan perlu adanya insentif khusus, jaminan keamanan, kenaikan pangkat luar biasa, dan perlindungan dalam menjalankan tugasnya.

VIDEO

Pembahas kedua yaitu Dr. dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS (K) selaku ketua MKKI menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi tenaga kesehatan. Selama ini tidak ada koordinasi antara Kemenkes dan Kemendikbudristek. Kurikulum yang sekarang diharapkan bisa berjalan dengan baik karena acuan pendidikan kedokteran mengacu pada acuan global. Perlunya pemetaan kebutuhan dan produksi setiap jenis pelayanan, sinergi pendidikan berbasis universitas dan rumah sakit pendidikan, serta AHS yang saat ini bisa menjadi solusi untuk tetap menjaga kualitas SDM.

VIDEO

Pembahas ketiga yaitu dr. Tommy J. Numberi, Sp.BS dari RSUD Jayapura menyampaikan bahwa kondisi sosial politik di Papua yang cukup dinamis. Jika ganti pimpinan maka kebijakan juga akan berubah, hal ini berdampak pada pengembangan RS dan pendidikan. Program seperti yang UGM lakukan bisa dijalankan di Nabire. Namun, ketika ada pergantian pimpinan maka kebijakan akan berubah. Universitas Cendrawasih akan membuka membuat prodi anestesi dan bedah saraf bamun masih terkendala RS Pendidikan yang belum terakreditasi.

VIDEO

Selanjutnya Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD memaparkan masalah yang dihadapi oleh bedah saraf, Laksono coba memasukkan dalam pasal seperti SIP dokter jika ada di tempat lain/ daerah, serta mekanisme task shifting. Saat ini ada RPP yang disusun dan perlu dicermati pada pasal 749 yang berbunyi dalam keadaan membutuhkan pemenuhan tenaga medis menteri dapat mengeluarkan SIP. BPJS bisa membayar dokter yang bertugas keliling daerah asalkan ada SIP.

Pada sesi penutup, Haryo menyampaikan pendidikan dokter spesialis ini harus dinilai sebagai investasi jangka panjang oleh daerah serta perlunya pemenuhan hak bagi PPDS yang bertugas di daerah dan pelaksanaan program retensi untuk PPDS yang ditugaskan di daerah.

Reporter: drg. Monica Abigail, MPH (PKMK UGM)

JKKI – Yogyakarta. Topik penutup pada Forum Nasional JKKI XIII kali ini mengangkat tema Studi Kasus Penanganan Diabaetes Melitus (DM): Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah. Moderator yang membawakan sesi ini adalah drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE.

Sebagai Ketua PKMK UGM, Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M.Kes, MAS membuka sesi penutupan Fornas ini dengan menggambarkan bahwa situasi Diabetes Melitus saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, yang berdampak pada prevalensi kasus, komplikasi, kematian, dan anggaran. Penanganan masalah ini memerlukan sebuah gerakan sosial, yang mungkin dipicu oleh pengaruh kebiasaan, mobilitas, dan penilaian individu terhadap kesehatan mereka. Saat ini, dari hasil analisis di Yogyakarta, belum terlihat adanya penggerak yang signifikan, sementara di Balikpapan, telah dimulai berbagai inisiatif gerakan sosial. Muncul pertanyaan tentang bagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta/ DIY dapat mengembangkan gerakan sosial serupa untuk mengatasi tantangan ini.

VIDEO   MATERI

Dr. Supriyati, S.os, M.Kes sebagai narasumber kedua berbagi materi terkait Integrasi Pendekatan Budaya dalam Penanganan Diabetes Melitus, yang mengambil pelajaran dari pengalaman di kampus dan masyarakat lokal. Tema ini menunjukkan pentingnya memasukkan aspek budaya dalam pencegahan dan penanganan Diabetes Melitus (DM). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pola makan yang tidak sehat, terutama di kalangan generasi muda yang sering disebut sebagai generasi boba, yang memiliki risiko tinggi terkena penyakit tidak menular/PTM. Dalam konteks ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil, seperti mengubah budaya baru dengan cara yang memungkinkan, seperti denormalisasi pola makan yang tidak sehat. Selain itu, pendekatan lainnya meliputi mendengarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, memanfaatkan jaringan sosial, mengkampanyekan keberhasilan program, melibatkan pemimpin lokal, dan belajar dari pengalaman masyarakat. Dengan cara ini, program ini dapat berlanjut secara berkelanjutan dengan peningkatan yang terus-menerus dilakukan.

VIDEO   MATERI

drg. Emma Rahmi Aryani, MM adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang menjadi narasumber kedua dalam acara ini. Beliau membahas topik “Peran Pemuda dalam Pergerakan Sosial untuk Pengendalian Diabetes Melitus secara Komprehensif, Sesuai dengan Prinsip Transformasi Kesehatan di Kota Yogyakarta.” Emma juga memaparkan data yang menunjukkan peningkatan angka kasus PTM, khususnya DM, di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun. Prevalensi mencapai 4,9% pada  2018. Oleh karena itu, berbagai pelaku telah terlibat dalam penanganan termasuk pemuda yang memiliki peran penting dalam penanganan permasalahan Diabetes Melitus di Kota Yogyakarta. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti pelayanan kepada masyarakat, organisasi, kerja sama tim, dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran sosial. Beberapa kegiatan konkret yang mereka lakukan meliputi posbindu, skrining di sekolah, program kampus sehat, saka bhakti husada, deklarasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di kalangan pemuda/remaja, serta skrining dalam pentas seni budaya pemuda.

VIDEO   MATERI

Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA sebagai narasumber ketiga, membahas topik “Memikirikan perubahan Perilaku Konsumsi Gula dalam Komunitas Kampung (Indigenous)” dan isu penting terkaitnya. Isu-isu yang diungkapkan mencakup ketergantungan pada praktik dan pola awam, keberadaan komunitas indigenous di lokasi terisolasi, serta kurangnya pendidikan kesehatan. Selain itu, juga dibahas isu-isu kesehatan yang bersifat spesifik, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kebutuhan dan konteks khusus komunitas tersebut. Strategi-strategi ini termasuk integrasi pengetahuan tradisional ke dalam program kesehatan modern untuk mempermudah penerimaan oleh komunitas, pelatihan dan pemberdayaan pemimpin lokal agar menjadi advokat kesehatan di komunitas mereka, pengembangan program edukasi yang sensitif terhadap budaya, bahasa, dan kepercayaan komunitas, serta kemitraan dengan organisasi lokal yang dapat meningkatkan efektivitas program yang bersifat partisipatif.

VIDEO   MATERI

SESI PEMBAHAS

Pada awal sesi pembahasan, drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes yang merupakan Kepala Dinas Provinsi DIY, memberikan tanggapannya dengan mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam penanganan Diabetes Melitus (DM) serta dampaknya terhadap klaim. Kasus DM di kota Jogja menunjukkan tingkat yang cukup tinggi, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Data dari Riskesdas juga menunjukkan penurunan aktivitas fisik di DIY dari 2013 hingga 2018.

Meskipun telah ada upaya penganganan dan pencegahan PTM di populasi yang sehat dan berisiko, serta upaya pengendalian PTM, penanganan DM masih belum cukup efektif. Beberapa inisiatif telah dijalankan, seperti program Gendhis Manis dan promosi kesehatan dengan pendekatan CERDIK. Selain itu, aplikasi Gendhis Manis juga menyediakan beragam layanan informasi dan edukasi mengenai DM dan gaya hidup sehat. Saat ini, sedang dikembangkan program “One Student One Family” yang melibatkan mahasiswa universitas sebagai pendamping keluarga dalam upaya penanganan DM.

VIDEO   MATERI

Penanggap kedua adalah dr.. Arida Oetami, M.Kes yang menjabat sebagai Ketua Dewan Litbang DIY. Dalam presentasinya, pihaknya memberikan contoh budaya minum teh manis dan konsumsi makanan manis yang sangat umum di Jogja (panas legi kentel/ Nasgitel). Arida menekankan bahwa budaya-budaya seperti ini sulit untuk dihilangkan meskipun ada kebijakan nasional dan daerah yang berupaya mengatasi masalahnya. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam penanganan masalah budaya ini, termasuk bagaimana cara berbicara dan memberikan edukasi terkait Diabetes Melitus kepada individu yang masih sehat. Komunikasi yang efektif dalam konteks ini menjadi hal yang sangat penting, dan diperlukan kerja sama antara akademisi dan pemerintah untuk menyesuaikan bahasa yang digunakan. Selain itu, Arida menekankan pentingnya penerapan prinsip Pentahelix untuk memperkuat gerakan sosial dalam penanganan diabetes melitus. Ia juga menyoroti perubahan regulasi di beberapa negara terkait pembatasan konsumsi gula dan garam, yang menjadi tantangan tersendiri bagi wilayah seperti Jogja.

VIDEO   MATERI

Pembahas ketiga adalah Rimawan Pradiptyo, dosen di FEB UGM dan juga inisiator Gerakan Sambatan Jogja/SONJO di Jogja. Rimawan memberikan tanggapannya dengan memfokuskan pada pertanyaan, “Mungkinkah Semua di Gotong-Royongkan? Kompleksitas dalam Membangun Modal Sosial.” Pihaknya  memulai dengan mengidentifikasi tiga masalah kunci di Indonesia, yaitu sektor formal, informal, dan aspek kelembagaan. Rimawan menyoroti pentingnya sektor informal, yang secara signifikan menyumbang pada GDP Indonesia, meskipun memiliki risiko tinggi terhadap penyakit tidak menular seperti Diabetes Melitus (DM).

Rimawan mencatat bahwa meskipun dukungan sosial dapat berperan penting dalam penanganan DM, pendekatan ini cenderung kompleks. Orang seringkali kurang memperhatikan risiko DM sampai mereka mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, perlu ditemukan cara untuk mengubah perspektif positif dalam mengatasi masalah DM. Pendekatan yang lebih efektif adalah dengan menekankan manfaat pola hidup sehat, seperti olahraga, dan bagaimana hal itu dapat memberikan dampak positif pada kehidupan mereka, alih-alih hanya mengandalkan pendekatan yang menakutkan atau tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

VIDEO   MATERI

Wrap up

Sesi kesimpulan disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD dengan harapan untuk Pengembangan Kebijakan Kesehatan Indonesia Berdasarkan UU Kesehatan 2023 sebagai Knowledge Management. Isu undang-undang kesehatan sangat luas, , antar kementerian, dan lainnya. Bagaimana kita membuat program kesehatan yang lebih spesifik. Ada berbagai penanganan di UU, meski terdapat berbagai undang- undang terkait PTM yang akan disesuaikan. Pelaksanaan undang-undang sendiri melalui tahap panjang, mulai agenda setting, perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasu, perubahan kebijakan dan pilihan pada kebijakan diteruskan atau dihentikan. Hal itu dapat dilihat dari dua model pelaksanaan penaganann DM antara Balikpapan dan Yogyakarta yang memiliki perbedaan mencolok terkait budaya, partisipasi masyarakat, kepemimpinan daerah, dan ketersediaan anggaran.

Pelaksanaan undang-undang itu sendiri melibatkan serangkaian tahapan yang panjang, mulai dari pengaturan agenda, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, hingga kemungkinan perubahan atau penghentian kebijakan. Ini bisa dilihat dalam dua model pelaksanaan penanganan Diabetes Melitus (DM) antara Balikpapan dan Yogyakarta, yang memiliki perbedaan mencolok terkait budaya, partisipasi masyarakat, kepemimpinan daerah, dan ketersediaan anggaran.

Untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, akan ada sebuah saluran komunikasi melalui website khusus. Ini akan membantu membentuk Community of Practice (CoP), yang merupakan kelompok yang mendalami isu tertentu dan berbagi pengetahuan. CoP ini bersifat transdisipliner, dengan anggotanya berasal dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang yang berbeda, namun saling terkait.

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengakses website khusus yang telah disediakan, terutama untuk permintaan sertifikat yang memiliki SKP, pengembangan CoP, dan pengelolaan pengetahuan lebih lanjut.

VIDEO   MATERI

Reporter: Faisal Mansur, MPH (Divisi Public Health, PKMK UGM)