Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Blended Learning Berbasis Website  dalam Rangka
Forum Nasional IX Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2019

Pelatihan Advokasi KIA dan Gizi
Kasus : isu – Isu Penting Kesehatan Masyarakat

Banda Aceh, 11 Oktober 2019

diselenggarakan oleh PKMK FK – KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Latar Belakang

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Dalam melakukan advokasi kebijakan ada metode menarik dari Grimshaw dan Lavis et al, yang memiliki lima pertanyaan utama:

• Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
• Kepada pengambil keputusan mana pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
• Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambail keputusan?
• Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
• Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Dalam konteks ini, maka pertanyaan ke – 4 merupakan inti dari advokasi kebijakan. Namun kata advokasi mempunyai aspek politik yang kental. Meriam Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.

Dalam konteks kebijakan publik advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (public interest). Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada.

Dalam sektor kesehatan, advokasi memainkan peran yang penting, karena kesehatan merupakan isu yang merupakan kepentingan masyarakat (public interest) namun faktanya sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan kebijakan yang bersifat programatik dan kurang melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, peneliti kebijakan memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui bukti – bukti yang mereka miliki. Hasil – hasil penelitian perlu disampaikan kepada para pengambil kebijakan sebagai masukan di dalam proses kebijakan.

Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Membahas berbagai isu kebijakan kesehatan masyarakat berdasarkan Seminar Nasional 2 hari di Banda Aceh pada 9 dan 10 Oktober 2019;
2. Membahas tantangan transfer pengetahuan dari peneliti ke pengambil kebijakan;
3. Meningkatkan kapasitas peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk advokasi;
4. Merencanakan berbagai kegiatan pengembangan untuk meningkatkan ketrampilan melakukan advokasi kebijakan.

  Narasumber

• Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
• Shita Dewi

  Peserta

Pelatihan advokasi kebijakan ini menargetkan peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Peserta merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan memiliki rencana untuk melakukan advokasi. Advokasi tersebut harus berbasis bukti, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi kebijakan.

  Output Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman para peneliti mengenai prinsip – prinsip advokasi kebijakan

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal       : Jum’at, 11 Oktober 2019
Waktu                  : 08.30 – 17.00 WIB
Tempat                : Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darusalam

  Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB)	Materi	Deskripsi
08.30 – 09.00	Registrasi peserta
09.00 – 09.30	Pengantar Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D	Narasumber memaparkan agenda acara dan tujuan. Perkenalan peserta dan rencana advokasi yg dimiliki
09.30 – 10.30	Rangkuman hasil dari Seminar 2 hari Kebijakan Kesehatan Masyarakat di Banda Aceh dan kebutuhan akan advokasi kebijakan; Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D; Digna Purwaningrum, MPH	Narasumber memberi arahan penyusunan rencana advokasi: analisis masalah alternatif pemecahan masalah Latihan
10.30 – 11.00	Rehat
11.00 – 12.00	Berbagai strategi advokasi Narasumber: Shita Listyadewi dan Tri Muhartini	Narasumber memberi paparan strategi advokasi
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 14.30	Latihan penyusunan strategi advokasi Narasumber: Shita Listyadewi dan Tri Muhartinimateri	Latihan identifikasi stakeholder Sasaran Latihan strategi untuk mempengaruhi
14.30 – 15.00	Rehat
15.00 – 15.45	Pemaparan Hasil Latihan Strategi Advokasi Narasumber: Shita Listyadewi dan Tri Muhartini	Peserta menyampaikan hasil latihan
15.45 – 16.00	Rencana Tindak Lanjut Advokasi Kebijakan Kesehatan Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D	Narasumber menjelaskan rencana tindak lanjut untuk melakukan advokasi kebijakan kesehatan

reportase

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Pengelolaan Proyek Konsultasi Kesehatan Ibu dan Anak
Studi Kasus: Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Kendal

Yogyakarta, 10 Oktober 2019

  Latar Belakang

Angka kematian ibu di Indonesia 305 dari 100.000 kelahiran hidup. Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 3 tahun terdapat 122 per 100.000 kelahiran hidup pada2016, 163 per 100.000 pada tahun 2017 dan 116 per 100.000 (2018). Dalam kurun waktu tersebut, penyebab kematian t adalah 32,25 % diakibatkan penyakit jantung, 19,35 % eklampsia atau preklampsia, 22,58% akibat perdarahan, 6,45% karena infeksi dan 19,35% disebabkan karena penyakit lain serta 83 % kematian terjadi di RS. Gambaran data kasar apabila disandingkan dengan angka capaian indikator terkait pada capaian K1, K4, persalinan tenaga kesehatan. Penanganan komplikasi maka asumsi awal telah terjadi permasalahan pada manajemen pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kendal.

Jumlah kematian yang tinggi dan hasil capaian indikator kinerja yang terkait yang tidak sinkron ini merupakan alasan untuk melakukan proyek penurunan kematian ibu dan bayi ini. Permasalahan terhadap lambatnya upaya penurunan angka kematian Ibu berdasarkan analisa data awal yang tersedia diasumsikan karena data pencatatan pelaporan yang tidak valid dan permasalahan pada quality health service.

Dengan melihat permasalahan tersebut, pengelolaan manajemen proyek dapat menjadi solusi yang berkesinambungan pada upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Kendal.

  Tujuan

Secara umum, untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kendal pada kurun waktu 2020 – 2025 dengan target penurunan dari 116 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 65 per 100.000 kelahiran hidup melalui pengelolaan proyek konsultasi percepatan penurunan AKI AKB.
Secara khusus, diskusi ini bertujuan:

1. Membahas perlunya pendekatan manajemen proyek dalam usaha penurunan Angka Kematian Ibu.
2. Merancang pengelolaan kegiatan sebagai upaya menurunkan AKI – AKB.

  Narasumber

• Nur Chasanah, S. Si. T (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal)
• dr. Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP (BPBD Kota Cimahi)

Pembahas : Dr. dr Hanevi Djasri, MARS FISQua
Fasilitator : M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH dan Andriani Yulianti, SE, MP

  Sasaran

Peserta yang diharapkan mengikuti kegiatan ini adalah:

1. Kepala Daerah/ Bupati
2. Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga)
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten
4. Direktur Rumah Sakit
5. Kepala Puskesmas
6. Organisasi Profesi (POGI, IDAI,IDI, PPNI, IBI)
7. Lembaga Donor
8. Konsultan bidang KIA
9. Mahasiswa
10. Pemerhati Kesehatan ibu dan anak

  Agenda Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan pada:
Hari : Kamis, 10 Oktober 2019
Lokasi : Ruang Auditorium Gedung Tahir, Lantai 1
Pukul : 12.30 – 16.30 Wib

Waktu	Kegiatan	Narasumber
12.30-13.00	Registrasi	Panitia
13.00-13.15	Pembukaan	dr. Mei Neni Sitaresmi, PhD, SpA(K)
13.15-14.00	Pengantar: Mengapa dibutuhkan proyek konsultasi sebagai upaya menurunkan AKI – AKB di Kab Kendal materi	dr. Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP Pembahas: Dr. dr Hanevi Djasri, MARS, FISQua
14.00-15.15	Studi kasus: Merancang pengelolaan kegiatan sebagai upaya menurunkan AKI – AKB materi	Nur Chasanah,  S.Si. T Pembahas: Dr. dr Hanevi Djasri, MARS, FISQua
15.15-15.30	Rehat Sore	Panitia
15.30-16.30	Studi Kasus: Bentuk kegiatan manajemen proyek KIA yang diusulkan kepada pemerintah daerah Kendal	Nur Chasanah,  S.Si. T & dr Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP Pembahas: Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
16.30-17.00	Ringkasan	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Via webinar)
17.00-17.45	Mengikuti Closing Ceremony dari Banda Aceh	Panitia

 

reportase

 

 

 

The 3^rd Syiah Kuala International conference on Medicine and Health Sciences

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Blended Learning Berbasis Website dalam Rangka
Forum Nasional IX Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2019

Workshop Memahami Advokasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti
(Kasus: JKN dan Pemerataan Pelayanan Kuratif)

Common Room, Gedung Litbang FK-KMK UGM Yogyakarta, 8 Oktober 2019

  Latar Belakang

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Dalam melakukan advokasi kebijakan ada metode menarik dari Grimshaw dan Lavis et al, yang memiliki lima pertanyaan utama:

1. Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
2. Kepada siapa (pengambil keputusan yang mana) pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
3. Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambil keputusan?
4. Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
5. Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Dalam konteks ini, maka pertanyaan ke – 4 merupakan inti dari advokasi kebijakan. Namun kata advokasi mempunyai aspek politik yang kental. Meriam Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.

Dalam konteks kebijakan public, advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (public interest). Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada.

Dalam sektor kesehatan, advokasi memainkan peran yang penting, karena kesehatan merupakan isu yang merupakan kepentingan masyarakat (public interest) namun faktanya sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan kebijakan yang bersifat programatik dan kurang melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, peneliti kebijakan memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui bukti – bukti yang mereka miliki. Hasil – hasil penelitian perlu disampaikan kepada para pengambil kebijakan sebagai masukan di dalam proses kebijakan.

Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Membahas berbagai isu kebijakan dalam JKN dan pelayanan kuratif;
2. Membahas tantangan transfer pengetahuan dari peneliti ke pengambil kebijakan;
3. Meningkatkan kapasitas peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk advokasi;
4. Merencanakan berbagai kegiatan pengembangan untuk meningkatkan ketrampilan melakukan advokasi kebijakan.

  Narasumber

• Dr. Gabriel Lele, SIP.,M.Si – (Teori dan Strategi Advokasi Suatu Kebijakan)
• Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D – (Pelatihan Advokasi Kebijakan JKN berbasis Bukti; Prinsip, stakeholders, dan Dokumentasi)

  Target Peserta

Pelatihan advokasi kebijakan ini menargetkan peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Peserta merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan memiliki rencana untuk melakukan advokasi. Advokasi tersebut harus berbasis bukti, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi kebijakan.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal     : Selasa, 8 Oktober 2019
Waktu                : 08.30 – 17.00 WIB
Tempat              : Common Room, Gedung Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Jalan Medika Yogyakarta

  Output Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman para peneliti mengenai prinsip – prinsip advokasi kebijakan

  Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB)	Materi	Narasumber
08.30 – 09.00	Registrasi peserta
09.00 – 10.00	Pengantar Advokasi Kebijakan dan Evidence Based Policy MATERI	Prof. Laksono Trisnantoro Insan Adirekso Wibowo Materi: Dashboard
10.00 – 10.30	Rangkuman hasil dari berbagai penelitian tentang JKN Penguatan peran pemerintah daerah dalam Mengatasi Krisis Likuiditas JKN Tujuan keadilan sosial dalam JKN belum tercapai JKN belum tercapai	M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH Materi: Hasil Penelitian RE JKN dan Terkait
10.30 – 12.00	Pemahaman Berbagai Strategi Advokasi MATERI	Dr. Gabriel Lele, SIP.,M.Si Materi: Konsep dan Strategi Advokasi Kebijakan reportase
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.00	Latihan Penyusunan Strategi Advokasi Sasaran Pilihan Strategi Stakeholders Mempengaruhi / dipengaruhi materi lembar pelatihan	Fasilitator: M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH Tri Muhartini
15.00 – 15.30	Coffee Break
15.30 – 16.30	Pemaparan Hasil Latihan Strategi Advokasi reportase	Fasilitator: Relmbuss Biljers Fanda Tri Aktariyani
16.30 – 17.15	Rencana Pengembangan Ketrampilan	M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH Dokumen Tindak Lanjut

 

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Perumusan Policy Brief
Sektor Kebijakan Kesehatan

Yogyakarta, 19 September 2019

Sebagai persiapan untuk presentasi di Seminar Nasional di Banda Aceh, 9 dan 10 Oktober 2019

  Latar Belakang

Sektor pengembangan pengetahuan di Indonesia memiliki beberapa aspek tantangan, yakni: (1). Belum efisien dan rendahnya pendanaan program riset; (2). Rendahnya ketersediaan dalam akses data; (3). Rendahnya kualitas riset dan proses analisisnya; (4). Belum optimalnya pemanfaatan evidence; (5). Kualitas dari peraturan dan regulasi yang masih belum maksimal; (6). Ketimpangan antara supply dan demand pada aspek riset. Kesenjangan – kesenjangan ini memiliki pengaruh secara langsung dalam pengembangan sektor kebijakan kesehatan di Indonesia.

Anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sebenarnya telah menghasilkan penelitian berkualitas tinggi untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah mereka masing – masing. Walaupun penelitian bernilai bagi masyarakat dan peneliti, namun sering tidak sampai ke pengambilan kebijakan karena terbatas ditulis dalam laporan atau jurnal penelitian. Hal ini terkait dengan point ke 4 yaitu belum optimalnya pemanfaatan evidence.

Akhir – akhir ini nilai penelitian semakin memiliki arti penting mengingat peran politisnya terhadap berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, media, organisasi non pemerintah (LSM) dan mitra pemerintah dalam pembangunan (developing partners). Untuk itu diperlukan ketrampilan menyusun Policy Brief yang merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk menyampaikan secara ringkas laporan penelitiannya kepada berbagai jenis khalayak. Policy brief ditujukan untuk menyajikan temuan penelitian ke sasaran pemirsa tertentu, disesuaikan untuk pembaca yang memiliki pemahaman teknis atau tidak, menguraikan lesson learned dari penelitian tersebut, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam analisis atau rekomendasi kebijakan.

Kegiatan ini dirancang khususnya sebagai salah satu strategi untuk mengatasi tantangan keempat yaitu belum optimalnya pemanfaatan evidence dalam proses pengambilan kebijakan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membantu para peneliti memahami apa yang dimaksud dengan policy brief efektif itu, bagaimana cara menyaring intisari dari saran hasil penelitian, dan apa yang pembaca anggap sebagai policy brief yang baik. Kegiatan ini dapat menjadi media knowledge sharing dalam mengembangkan policy brief yang lebih spesifik dan berkualitas dalam mempengaruhi secara positif pada area kebijakan.

Secara khusus, PKMK FK – KMK UGM berencana untuk mengadakan pelatihan perumusan policy brief efektif. Policy brief tersebut merupakan salah satu output potensial pada produk keluaran penelitian yang dapat menjadi instrumen perbaikan kebijakan kesehatan melalui penyediaan evidence dan penyajian argumen yang meyakinkan. Kegiatan ini diadakan oleh PKMK FK – KMK UGM di Yogyakarta dengan narasumber ahli kebijakan. Program pelatihan ini akan diadakan dalam format lokakarya dan disiarkan secara live streaming. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat seluruh institusi jejaring untuk berperan aktif dalam kegiatan pelatihan ini tanpa harus meninggalkan tempat bekerja.

  Tujuan

Keg Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas penulisan policy brief.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dalam menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief.
3. Menyiapkan policy brief untuk kegiatan Seminar Nasional di Banda Aceh pada 9 dan 10 Oktober 2019

  Narasumber

Kegiatan ini menghadirkan narasumber kredibel yang merupakah anggota dari Aliansi Analis Kebijakan yang memiliki pengalaman dalam merumuskan produk riset kebijakan berupa policy brief.

1. Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si
2. Shita Listya Dewi, SIP, MMP

  Target Peserta

Pelatihan penyusunan policy brief ini menargetkan peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Peserta merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan memiliki ringkasan proyek penelitian yang dilaksanakan. Ringkasan tersebut harus merupakan dokumen yang berdiri sendiri, mampu dibaca secara mandiri, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi dan saran kebijakan.

  Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 19 September 2019
Waktu : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Common Room Lt. 2, Gedung Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan  Keperawatan, Universitas Gadjah Mada

  Output Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah:

1. Peningkatan pemahaman para peneliti mengenai prinsip – prinsip menyusun policy.
2. Peningkatan ketrampilan dalam menyusun policy brief.
3. Ada dokumen policy brief untuk suatu topik.

  Jadwal Kegiatan

Pertemuan di Yogyakarta

Waktu (WIB)	Materi	Deskripsi
09.00 – 09.30	Pengantar dan Pembukaan	Narasumber memaparkan arti penting policy brief bagi peneliti
09.30 – 10.30	Workshop Kerangka Penulisan Policy Brief Bevaola Kusumasari, M.Si., Ph.D materi    template	Narasumber memberi arahan Cara penulisan bagian – bagian penting dari policy brief: Pendahuluan Diskusi Rekomendasi
10.30 – 11.00	Rehat
11.00 – 12.00	Latihan Mengisi Template Penulisan Policy Brief
12.00 – 13.00	ISHOMA
3.00 – 14.30	Latihan Mengembangkan Rekomendasi Kebijakan dalam Policy Brief Shita Listyadewi MATERI    Template
14.30 – 15.00	Rehat
15.00 – 16.00	Review dan penutupan	Fasilitator mengarahkan review terhadap draft policy brief peserta

Kegiatan follow up

Kegiatan akan diteruskan dengan pemantauan untuk menjadikan draft policy brief yang akan disajikan di Seminar Nasional di Banda Aceh pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2019.

  Biaya

Peserta Umum:                 Rp. 1.000.000,-
Grup (maks 3 orang)         Rp. 2.000.000,-
Mahasiswa S2 & S3          Rp.    500.000,-

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: lelyana.pkmk@gmail.com

 

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan
Pelatihan Blended Learning berbasis Web dalam rangka Forum Nasional IX
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Tahun 2019

Melakukan Analisis Kebijakan:
Kasus Kebijakan JKN, KIA Stunting, dan Berbagai Kasus Prioritas

1 Agustus – 7 September 2019 (Webinar)

Diselenggarakan oleh PKMK FK – KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Link Blended Learning

  Latar Belakang

Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan yang dibentuk tersebut tak jarang menuai banyak kritik, atau tidak operasional, atau tidak efektif. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, bersifat dinamis, dan tidak lepas dari risiko kegagalan.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik untuk menyusun kebijakan publik. Aktivitas ini tidak dimaksudkan menggantikan proses politik dalam menyusun kebijakan. Analisis kebijakan merupakan kolaborasi para teknokrat dari berbagai disiplin ilmu dengan pelaku kebijakan. Tujuannya, memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, atau preskriptif pada suatu masalah publik.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan publiknya. Jika kebijakan publiknya buruk bisa dipastikan keadaan negara tersebut juga tidak jauh dari kualitas kebijakan publiknya. Oleh karena itu, penguasaan materi penyusunan analisis kebijakan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan kelompok kekuasaan politik tertentu.

Untuk hal tersebut, PKMK FK-KMK UGM berinisiatif menyelenggarakan Kursus Melakukan Analisis Kebijakan dengan pendekatan Blended Learning. Dalam program ini ada beberapa topik prioritas yang diharapkan dapat dibahas yaitu:

1. Jaminan Kesehatan Nasional;
   Kebijakan JKN tetap menjadi topik prioritas untuk dibahas. Tahun ini menjadi sangat penting karena berada dalam awal periode kerja kabinet baru.
2. Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Stunting dan Gizi Manusia.
   Kebijakan KIA dan Gizi merupakan topik sangat penting dalam RPJMN yang akan datang. Bagaimana kebijakan nasional dan daerah untuk menurunkan AKI dan AKB, wasting serta stunting dengan intervensi komprhensif promotif, preventif dan kuratif, termasuk intervensi perubahan perilaku dan kesehatan lingkungan menjadi prioritas penting.

Untuk menetapkan kebijakan kesehatan yang baik di berbagai topik tersebut, maka penting untuk para pelaksana kebijakan, konsultan, dan akademisi membekali diri dalam pelatihan analisis kebijakan. Hal ini semakin relevan dengan adanya jabatan fungsinal Analis Kebijakan di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk sektor kesehatan. Para Analis Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan positif pada penyusunan ataupun evaluasi kebijakan public di sektor kesehatan.

  Tujuan

Kegiatan ini didesain agar peserta mampu memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik kesehatan di Indonesia melalui konsep analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi saran kebijakan (policy brief/policy memo).

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta akan mampu menguasai proses analisis kebijakan publik, yang dinilai dari kemampuan:

• Menjelaskan konsepsi dan manfaat analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan
• Menjelaskan berbagai Teknik dalam analisis kebijakan
• Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan
• Mampu merumuskan solution analysis secara sederhana namun subtantif ke dalam dokumentasi kebijakan, berupa policy brief.
• Memahami teknik komunikasi dan advokasi kebijakan.

Hal yang dihasilkan
Program ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen Analisis Kebijakan dan Policy Brief di berbagai topik prioritas untuk disampaikan ke stakeholder terkait serta disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.

Kegiatan dilakukan dengan Blended Learning dan berasarkan modul dari LAN. Peserta dapat mengikuti dengan menggunakan teknologi jarak-jauh.

  Partisipasi

a. Narasumber

1. Prof.dr.Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D – Pengamat Kebijakan Kesehatan
2. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara RI (dalam konfirmasi)
3. Shita Listya Dewi
4. Prof. Erwan Agus Purwanto, Ph.D / Meita Ahadiyati Kartikaningsih, S.SI, MPP
5. Prof.Dr.Wahyudi Kumorotomo, MPP

b. Peserta

1. Konsultan kebijakan
2. Analis Kebijakan yang berada di Kementerian Kesehatan
3. Analis Kebijakan yang berada di pemerintahan daerah
4. Akademisi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, STIKES, dan fakultas kesehatan lainnya.
5. Mahasiswa pascasarjana kesehatan masyarakat.

  Kegiatan

Tempat: Ruang Common Room – Gedung Litbang FK – KMK UGM

 

Catatan:
Hasil berupa Policy Brief akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan Oktober dan November 2019.

  Informasi dan pendaftaran

Biaya Registrasi Peserta *)

Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan: 1 Agustus – 7 September 2019	Jarak-jauh	Onsite
Perorangan	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-
Group (Max 3 orang)	Rp 2.500.000,-	Rp 3.500.000,-

 

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening    : 9888807171130003
Nama Pemilik   : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank      : BNI
Alamat             : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Fax ke 0274-549425
• Email ke lelyana.pkmk@gmail.com
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077 / 082116161620

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui website Kebijakan Kesehatan Indonesia:

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: lelyana.pkmk@gmail.com

Tari (informasi konten)
HP: 0897 6060 427
Email: triakta07@gmail.com