Pendahuluan

Biaya kesehatan secara global terus meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, peningkatan belanja kesehatan disinyalir telah melampaui laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP). Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas semakin mendesak, sementara kemampuan ekonomi untuk menanggung biaya tersebut tidak selalu sebanding. Peningkatan belanja kesehatan ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan, namun juga menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan pendanaan dan efisiensi penggunaan dana kesehatan. Portal Informasi Indonesia menayangkan tajuk berita “Pelayanan Penyakit Kronis Terus Diperluas” menjadi penguat kebijakan transformasi kesehatan yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan meskipun ada tantangan keterbatasan sumber dana kesehatan.

Kebijakan pendaanan kesehatan menjadi salah satu pilar penting keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Penyakit Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) merupakan penyakit katastropik yang mebutuhkan pendanaan yang tinggi. Tantangan dalam pembiayaan berkelanjutan untuk penyakit-penyakit ini masih menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian khusus. BPJS Kesehatan menggambarkan bahwa beban penyakit katastropik sangat tinggi memiliki pengeluaran biaya kesehatan paling besar. Kementerian Kesehatan dengan data national health account 2023 (unaudited) menggambarkan kasus stroke dan beban uronefrologi beban dan jumlah kunjungan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 1. Biaya Pelayanan Kesehatan JKN  untuk Kasus, Stroke dan Uronefrologi (KJSU)  Tahun 2022  (miliar Rp)

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024.

Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan kasus stoke dan urenefrologi melalui  JKN-BPJS Kesehatan pada 2019-2023 mengalami peningkatan dari sisi belanja dan kunjungan. Tahun 2019 tercatat pada kasus stroke belanja Rp2,7 triliun dengan jumlah kunjungan di FKTL 1,7 juta kunjungan. Angka ini lebih tinggi dari kunjungan di FKTP sebesar 1 juta kunjungan dengan belanja Rp. 0,06 triliun. Tahun 2023 terjadi peningkatan kunjungan di FKTL 3,3 juta dengan belanja 4,2 triliun. Kunjungan di FKTP untuk urenefrologi sebesar 2,4 juta kunjungan dengan belanja

Rp. 0,2 triliun di tahun 2019 dan tahun 2023 kunjungan meningkat menjadi 2,7 juta dengan belanja Rp. 0,4 triliun. Kunjungan untuk urenefrologi di FKTL sebesar 8,5 juta dengan belanja Rp. 8,6 triliun dan tahun 2023 kunjungan menjadi 10,9 juta kunjungan dan belanja Rp. 10,9 triliun. Tinggi belanja dan jumlah kasus dari KJSU seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dalam kondis tidak sehat. Kondisi ini membutuhkan upaya promotif dan preventif yang lebih intensif. Kementerian Kesehatan melalui transformasi kesehatan mencoba untuk meningkatakan upaya promotif dan preventif dan memeratakan pelayanan kesehatan sampai pelosok untuk menekan pertumbuhan penyakit KJSU ini.

Untuk itu, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) dengan dukungan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada pada 2024 kembali menyelenggarakan seminar melalui Forum Nasional (Fornas) XIV dengan tema “Kebijakan Pembiayaan Berkelanjutan untuk Penyakit Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KJSU) dalam Sistem JKN: Tantangan dan Peluang”.

  Tujuan Kegiatan

Secara umum Fornas XIV bertujuan untuk mengindentifikasi tantangan kesehatan dan strategi dalam pelaksanaan transformasi kesehatan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tujuan detail lainnya adalah:

  1. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama dalam pendanaan berkelanjutan untuk penyakit KJSU dalam sistem JKN.
  2. Mengeksplorasi peluang untuk memperkuat kebijakan pendanaan berkelanjutan bagi penyakit KJSU.
  3. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendanaan berkelanjutan bagi penyakit KJSU dalam sistem JKN.

  Target peserta

Fornas XIV diharapkan dapat melibatkan pemangku kepentingan dari pengambil keputusan, akademisi, penyedia layanan kesehatan, peneliti, pemerhati dan masyarakat secara luas. Detail target pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai pembicara dan/atau peserta sebagai berikut:

  1. Pengambil Keputusan/Pemerintah: Kementerian/ Lembaga terkait kesehatan
  2. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa) di Universitas, Poltekkes dan STIKES
  3. Fasilitas Kesehatan (RS dan Puskesmas/Klinik)
  4. Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat dan Bidan)
  5. Peneliti di Pusat Penelitian dan Think Tank
  6. Organisasi Masyarakat Sipil ASN

  Waktu Kegiatan

Tanggal 14 Oktober 2024 secara hybrid
di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta.

  Rundown Kegiatan

Pukul (WIB)

Agenda

Penanggung jawab

13.00 – 13.05

Pembukaan (MC)

Via Angraini

13.05 – 13.35

Keynote Speaker
“Kebijakan BPJS Kesehatan untuk Penyakit KJSU untuk Mendukung Transformasi Kesehatan”

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. PhD
(Direktur BPJS Kesehatan)

13.35 – 14.05

Perkembangan Penyakit KJSU dalam Sistem JKN – Data Sample BPJS Kesehatan 2015-2022

M Faozi Kurniawan – Peneliti FKKMK UGM

14.05 – 15.05

Pembahas:

  1. Kebijakan KJSU Kementerian Kesehatan
  2. Kesiapan BPJS Kesehatan untuk Kebijakan KJSU Kementerian Kesehatan
  3. Kesiapan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sebagai Respon Kebijakan KJSU Kementerian Kesehatan
  4. Kesiapan klinisi untuk Pemerataan Pelayanan KJSU di Indonesia
  1. dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid – Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular – Kementerian Kesehatan
  2. dr. Lily Kresnowati, M.Kes – Direktur Jaminan Pelayanan – BPJS Kesehatan
  3. Ismono, S.SI.T, M.Kes – Kepala Dinas Kesehatan – Kabupaten Gunung Kidul
  4. Dr. dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT –  Ikatan Dokter Indonesia

15.05 – 15.45

Diskusi

Moderator: Ester Febe, MPH

15.45 – 16.00

Penutup dan Tindak Lanjut

Prof. dr.  Laksono Trisnantoro, M.Sc.PhD
(Staf Ahli Menteri Kesehatan)

 

  Narahubung

Konten : –