Pendahuluan
Diabetes melitus telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Prevalensi yang terus meningkat, terutama di perkotaan, menuntut tindakan segera. Untuk mengatasi masalah ini, transformasi kebijakan kesehatan menjadi kunci. Transformasi ini harus berlandaskan pada enam pilar utama, yaitu 1) pelayanan primer; 2) pelayanan primer; 3) sistem ketahanan kesehatan; 4) sistem pembiayaan kesehatan; 5) SDM Kesehatan; dan 6) teknologi kesehatan (lihat gambar 1). Pilar-pilar ini akan menjadi kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah, mendeteksi dini, dan mengelola diabetes secara efektif.
Platform digital seperti DashBoard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dapat diakses di https://diabetes-indonesia.net/penanganan-diabetes-melitus-di-indonesia/ (tingkat nasional) dan https://kaltimprov.diabetes-indonesia.net/ (tingkat daerah) menjadi kunci percepatan transformasi kesehatan dalam mengatasi diabetes melitus. Platform ini memungkinkan disebarluaskannya informasi kesehatan secara luas, pemantauan perkembangan penyakit secara real-time, serta evaluasi program yang lebih efektif. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Melalui Forum Nasional XIV, PKMK bersama Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan platform digital dalam transformasi kebijakan untuk mengurangi beban penyakit diabetes melitus.
Target Pemangku Kepentingan
Fornas XIV diharapkan dapat melibatkan pemangku kepentingan dari pengambil keputusan, akademisi, penyedia layanan kesehatan, peneliti, pemerhati dan masyarakat secara luas. Detail target pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai pembicara dan/atau peserta sebagai berikut:
- Pengambil Keputusan/Pemerintah
-
- Kementerian Kesehatan
- BPJS Kesehatan
- Dinas Kesehatan
- Akademisi (Dosen dan Mahasiswa) di Universitas, Poltekkes dan STIKES
- Fasilitas Kesehatan (RS dan Puskesmas/Klinik)
- Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Spesialis, Perawat dan Analis Kesehatan, )
- Peneliti di Pusat Penelitian dan Think Tank
- Organisasi Masyarakat Sipil
Tujuan
Secara umum Fornas XIV dalam sesi ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi platform digital dalam Dashboard Sistem Kesehatan yang berisikan prinsip transformasi kesehatan dalam kebijakan Diabetes Melitus.
Tujuan detail lainnya adalah:
- Membahas pelayanan Diabetes Melitus di tingkat daerah dan nasional dalam prinsip transformasi kesehatan yang digambarkan secara digital;
- Membahas strategi kebijakan kesehatan terkait pelayanan penyakit Diabetes Melitus yang berkualitas dan ekuitas untuk melaksanakan transformasi sistem kesehatan dalam menuju Indonesia Emas 2045;
- Memperkuat jejaring kebijakan kesehatan terkait pelayanan penyakit Diabetes Melitus dari berbagai stakeholders melalui platform digital.
Kompetensi
Fornas XIV diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan yang terlibat untuk:
- Memahami tantangan pelayanan diabetes melitus di tingkat daerah dan nasional dengan menggunakan prinsip transformasi kesehatan yang digambarkan secara digital.
- Memahami strategi kebijakan kesehatan Diabetes Melitus yang berkualitas dan ekuitas berdasarkan prinsip transformasi sistem kesehatan
- Menjalin jejaring kebijakan kesehatan dari berbagai stakeholder untuk mencegah dan mengurangi beban Diabetes Melitus berbasis prinsip transformasi kesehatan yang digambarkan secara digital
Topik Forum Nasional
Berdasarkan tema besar Fornas XIV, maka topik-topik yang akan dibahas berkaitan pelayanan pebyakit diabetes melitus melalui enam pilar transformasi kesehatan, isu strategis di RPJP 2025-2045, RPJMN 2025-2029 dan isu strategis SDGs 2030. Adapun topik yang diharapkan dapat dibahas dalam Fornas XIV adalah:
- Transformasi Sistem Kesehatan untuk pelayanan diabetes melitus
- Pelayanan primer
- Pelayanan rujukan
- Ketahanan kesehatan
- Pembiayaan kesehatan
- Sumber daya manusia kesehatan
- Teknologi kesehatan Informasi transformasi kesehatan dapat mengakses laman berikut:
https://www.kemkes.go.id/id/layanan/transformasi-sistem-ketahanan-kesehatan
- Strategi kebijakan untuk mengurangi beban penyakit Diabetes Melitus dengan memanfaatkan platform digital yang dapat diakses pada laman
https://kaltimprov.diabetes-indonesia.net/
Informasi Ujian
Untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP pada kegiatan ini , peserta dapat mempelajari kembali video dan materi yang sudah tersedia.
ujian akan diselenggarakan pada 5 – 17 November 24 melalui Plataran sehat kemenkes RI.
|
Waktu (WIB) |
Agenda dan Narasumber |
|
|
10.05 – 10.25 |
Keynote Speaker: |
|
|
10.25 – 10.55 |
Penggunaan platform digital untuk mengatasi beban DM: Kasus di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur |
|
|
10.55 – 11.25 |
Pembahas Implementasi Kebijakan Nasional Pengendalian Diabetes Melitus: Tantangan dan Peluang di Era Transformasi Kesehatan Peran BPJS Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Komprehensif bagi Penderita Diabetes Melitus Inovasi dan Kolaborasi Daerah dalam Mengatasi Beban Diabetes Melitus: Perspektif dari Provinsi Kalimantan Timur |
|
|
11.25 – 11.50 |
Diskusi dan tanya jawab: dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D |
|
LMS Plataran Sehat
Kontak Person
Cintya / 082221377408
Reportase Kegiatan
PKMK-Yogyakarta. Diabetes melitus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan, sehingga diperlukan transformasi kebijakan kesehatan yang berlandaskan enam pilar utama dan memanfaatkan platform digital seperti DashBoard Sistem Kesehatan (DaSK) untuk mencegah dan mengelola penyakit ini secara efektif.
dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D selaku Wakil Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan Keynote Speaker pada Forum Nasional JKKI ke-14 dengan menyampaikan mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk aktif berperan serta dalam mendukung program penanggulangan penyakit diabetes di Indonesia. Setiap institusi, organisasi, dan elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang penting dalam upaya ini, sehingga kolaborasi di berbagai tingkat menjadi sangat diperlukan. Dengan bergotong-royong, kita dapat memperkuat upaya penanggulangan diabetes, mulai dari tindakan promotif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, upaya preventif untuk mencegah peningkatan kasus baru, hingga pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang memastikan penderita mendapatkan penanganan yang tepat. Dante optimis bahwa melalui kegiatan ini, kita dapat menghasilkan manfaat nyata yang tidak hanya dirasakan oleh para peserta seminar, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat luas, memperkuat langkah bersama dalam melawan diabetes.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. selaku Guru Besar FK-KMK Universitas Gadjah Mada memberikan paparan penggunaan platform digital dalam upaya mengatasi beban diabetes melitus (DM) di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, menjadi perhatian utama dalam forum ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana transformasi kebijakan kesehatan dapat diimplementasikan melalui inovasi digital yang komprehensif. Platform digital ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip transformasi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat daerah maupun nasional. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana platform ini dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik, sehingga memberikan manfaat yang signifikan dalam menangani beban penyakit DM melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.
Kita juga akan melihat lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan transformasi ini diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur. Platform digital yang kami perkenalkan hari ini merupakan upaya untuk memberikan solusi dalam pengelolaan penyakit diabetes di berbagai wilayah Indonesia. Transformasi ini diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas, termasuk kelompok-kelompok sosial yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Dengan adanya transformasi kebijakan yang inovatif ini, kita semua harus bekerja sama untuk mengurangi beban penyakit DM di Indonesia. Melalui diskusi dan paparan dari berbagai pihak, kita akan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan nasional dan pengendalian diabetes melitus di era transformasi kesehatan ini.
Terdapat pembahas yang telah hadir pada forum nasional JKKI kali ini yakni pembahas pertama, dr. Esti Widiastuti M, MScPH – Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah telah memperkuat pengendalian diabetes melitus melalui berbagai regulasi, termasuk program pengendalian diabetes didukung oleh Renstra yang dituangkan dalam Permenkes 13 Tahun 2022. Implementasi program dilakukan melalui integrasi nasional di Kementerian Kesehatan, serta pelayanan diabetes yang bertahap, mulai dari fasilitas primer hingga tersier sesuai dengan indikasi medis. Tatalaksana DM tanpa komplikasi harus diselesaikan di faskes primer, sementara yang dengan komplikasi ditangani sesuai protokol di rumah sakit. Organisasi seperti PERSADIA dan IKADA juga terlibat dalam pengendalian diabetes, baik di kalangan masyarakat umum maupun pada anak dan remaja. Konsensus perganti terkait tatalaksana DM tipe 2 pada dewasa, yang mencakup lima pilar utama, menjadi pedoman dalam pelaksanaan program. Pemerintah juga telah menetapkan daftar obat untuk pengobatan DM dan memperkuat sistem informasi melalui aplikasi “Satu Sehat” serta pencatatan elektronik. Tantangan kolaborasi ini terus dihadapi dengan dukungan teknologi dan riset untuk penanganan yang lebih personal dan presisi.
Pembahas kedua, dr. Donni Hendrawan, M.P.H, CGP,CHIP,CGRCP – Deputi Direksi Bidang Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan komprehensif bagi penderita diabetes melitus, dengan fokus pada pengelolaan individu melalui pendekatan preventif dan penanganan risiko. Sistem layanan kesehatan terintegrasi dari primer hingga tersier diciptakan untuk mengelola penyakit ini. Menghadapi tingginya prevalensi diabetes, BPJS Kesehatan memperkuat sistem informasi dan data melalui teknologi digital, serta menjalankan program deteksi dini dan pengelolaan gula darah dan kolesterol. BPJS juga mendukung sinergi antara komunitas dan sistem kesehatan, serta mendorong peran pemerintah daerah dalam penanganan diabetes.
Pembahas ketiga, Setyo Budi Basuki, SKM., M.Kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sekaligus mewakili Dr. dr. H Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kasus diabetes melitus (DM) terus meningkat setiap tahun, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya, seperti menjaring masyarakat berpotensi DM, melakukan tes, dan mengatur pelayanan di rumah sakit. Di tingkat kabupaten, tersedia pembiayaan program pengendalian DM, termasuk melalui skrining di perusahaan besar dan BUMN. Namun, koordinasi program pengendalian ini masih kurang. Untuk itu, diperlukan program pengendalian bersama di kabupaten/kota agar terbentuk gerakan masyarakat dalam mengendalikan DM. Provinsi berperan dalam memantau pengendalian DM di kabupaten/kota, menyusun laporan tahunan tren DM, serta mengembangkan website pengendalian DM dengan dukungan tim Prof. Laksono. Website ini akan menyediakan tahapan pengendalian DM, advokasi, dan informasi bagi pimpinan dan komponen di kabupaten/kota.
Sesi Diskusi
Di akhir sesi, terdapat salah satu pertanyaan dari peserta, “Bagaimana Kementerian Kesehatan dapat memastikan bahwa semua dokter di setiap daerah memiliki kompetensi yang sama dalam edukasi dan aktivitas fisik untuk pengelolaan diabetes, serta menyediakan modul yang seragam agar pencegahan dan penanganan diabetes dapat dilakukan secara terintegrasi oleh semua pihak, termasuk BPJS Kesehatan, pemerintah, dan masyarakat?”. Laksono menjawab, “penanganan diabetes melitus (DM) harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Kita perlu membangun jaringan sosial yang kuat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ini. Penting untuk mengadakan pertemuan rutin antara semua pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan, agar dapat merencanakan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif.
Selain itu, pengembangan modul pelatihan untuk dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya juga krusial agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam mengedukasi masyarakat tentang diabetes. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, kita dapat mengurangi beban DM secara efektif”. Basuki menambahkan, “Kami setuju bahwa setiap kabupaten perlu membentuk forum untuk pengendalian diabetes melitus (DM) guna memfasilitasi komunikasi antar sektor yang memiliki anggaran untuk penanggulangan penyakit ini. Dengan mengedepankan upaya pencegahan, kita dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk pengobatan setelah DM terjadi. Selain itu, penting untuk memastikan standar pelayanan dan kompetensi dokter dalam menangani pasien DM, agar klaim yang tinggi, seperti yang terjadi di Jawa, dapat diminimalkan. Kami berharap BPJS Kesehatan dapat terus berusaha dalam meningkatkan kualitas layanan agar lebih efektif dan efisien dalam penanganan DM”.
Tanggapan Donni, “Kita perlu berkolaborasi untuk mengendalikan penyakit seperti diabetes melitus (DM) dan hipertensi dengan mendorong aktivitas fisik, memperbaiki transportasi umum, dan menjadikan sektor kesehatan sebagai pondasi. Dengan perubahan menjadi BPJS, kita harus fokus pada kegiatan yang positif bagi kesehatan masyarakat dan melibatkan pihak luar untuk mendorong penelitian serta diskusi dengan pemerintah daerah. Selain itu, pembagian tugas yang jelas diantara tenaga medis, terutama dokter primer, sangat penting agar mereka aktif dalam kegiatan promotif dan preventif untuk mencegah DM dan penyakit lainnya”. Esti juga menjawab, “Kegiatan literasi kesehatan, promosi, dan edukasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan media untuk menjangkau masyarakat. Penggunaan platform digital dan media sosial dapat meningkatkan penyebaran informasi kesehatan mengenai diabetes melitus (DM) dan penyakit tidak menular. Penting untuk menerapkan standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI) di tingkat primer untuk komunikasi yang efektif dalam penanganan DM. Program pelatihan seperti Satu Sehat perlu didorong untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis, dan diskusi tentang skema pembiayaan serta konsultasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)”.
Sebelum menutup, Laksono menyampaikan penutup pertemuan bahwa kegiatan ini bertujuan kita perlu terus menggambarkan kondisi dalam laporan tahunan untuk monitoring. Platform yang ada membantu kita melihat beban pendanaan penyakit diabetes melitus (DM), yang berdampak pada pemerintah daerah dan masyarakat. Berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tenaga kesehatan BPJS, dapat menggunakan platform ini untuk mengevaluasi peningkatan beban. Oleh karena itu, kita memerlukan kebijakan terintegrasi untuk mengatasi isu ini. Harapannya, Kalimantan Timur dapat menyajikan hasil signifikan di akhir tahun. Kita harus fokus pada pencegahan agar orang tetap sehat dan terhindar dari komplikasi diabetes, sambil melibatkan asosiasi rumah sakit dan dokter di tingkat kabupaten/kota. Dengan alat yang tepat, kita dapat membentuk gerakan sosial yang lebih baik. Pihaknya menantikan pertemuan di bulan Desember untuk membahas penanggulangan DM di sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Reportase: Agus Salim, MPH (Peneliti PH, PKMK FK-KMK UGM)