Author: admin

Dukungan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Penggunaan Data Rutin dalam Memperkuat Sistem Kesehatan Era Pandemi COVID-19 untuk kebijakan KIA

9 November 2020

PKMK – Jogja. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK FK – KMK UGM) bersama dengan World Health Organization (WHO) menyelengggarakan Forum Nasional Jaringan kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) X Tahun 2020 yang berlangsung dengan serangkaian kegiatan pada tanggal 5 – 20 November 2020. Pada Senin, 9 November 2020 pukul 08.30 – 12.30 WIB dilaksanakan seminar topik kedua dengan subtema KIA yaitu “Dukungan DaSK dan data rutin dalam memperkuat sistem kesehatan era pandemi COVID-19 untuk kebijakan KIA” melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh 127 partisipan dan secara livestreaming Youtube.

Seminar ini bertujuan untuk memahami pemanfaatan data DaSK dalam proses perumusan kebijakan dan manajemen kesehatan serta memahami kebijakan program terkait KIA dimana pandemi COVID-19. Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu dr. Erna Mulati, MSc-CMFM selaku Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes RI, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, jajaran akademisi FK-KMK UGM yaitu, Dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D, Insan Rekso Adiwibowo, M.Sc, dr. Detty Siti Nurdiati Z., MPH., Ph.D., Sp.OG(K), dr. Meineni Sitaresmi, SpA(K)., Ph.D serta beberapa pembahas yaitu Dr. dr. Leo Prawirodihardjo, SpOG(K)., M.Kes., MM., MARS., PhD selaku perwakilan POGI, dan dr. Sigit Sulistyo, MPH selaku Maternal and Child Health Team Lead USAID. Keynote speaker pada seminar ini adalah dr. Kirana Pritasari, MQIH selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI.

Pada sesi pertama, dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D memaparkan bahwa data rutin sebagai sistem informasi kesehatan rutin merupakan suatu sistem yang mengumpulkan data tentang layanan yang diberikan di fasilitas dan institusi kesehatan publik, swasta, dan tingkat komunitas. Data rutin sangat penting dimanfaatkan untuk tujuan penguatan sistem kesehatan dalam konteks mencapai cakupan kesehatan universal dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jika melihat situasi saat ini, data rutin masih kurang digunakan oleh pembuat keputusan, ada banyak tantangan dalam menggunakan data rutin sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Pada masa pandemi, kebutuhan untuk pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan real time sangat besar, yang diharapkan dapat difasilitasi dengan adanya data rutin karena sumber data lain seperti survey memiliki kendala waktu lama dan selalu terlambat. Oleh karena itu, mutu data rutin harus ditingkatkan dan diprioritaskan. Di Indonesia, sudah banyak data yang dikumpulkan dari berbagai sistem informasi kesehatan rutin akan tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi yaitu data kesehatan terfragmentasi, tidak terstandarisasi, kelengkapan data lemah, akses informasi publik terbatas. Sehingga dibutuhkan kebijakan satu data kesehatan dan sistem yang terintegrasi.

Melanjutkan narasumber pertama, narasumber kedua Insan Rekso Adiwibowo, M.Sc memaparkan pembuatan dashboard PulihCovid19 yang menggunakan data komdat kesmas dan Pusdatin seputar layanan KIA dan KB sebagai sarana komunikasi data untuk dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota atas kerjasama PKMK dengan Direktorat Keluarga Dirjen Kesmas Kemenkes RI untuk melihat apakah ada layanan yang terdampak pandemi. Komdat kesmas dibuat pada 2020 merupakan aplikasi komunikasi data kesehatan masyarakat untuk menggantikan berbagai dashboard komdat direktorat yang ada di bawah dirjen kesmas. Dalam PulihCovid19, indikator KIA-KB yang berkaitan dengan COVID-19 divisualisasikan lalu dibaca kembali oleh daerah agar daerah dapat melakukan analisis dampak, evaluasi dan sintesis terhadap terjadinya dinamika data melalui data rutin dan informasi organisasi di wilayah masing – masing.

Sebelum melanjutkan ke narasumber lainnya, dr. Kirana Pritasari, MQIH memaparkan bahwa arah RPJMN 2020 – 2024 khususnya untuk bidang kesehatan adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan 2 prioritas nasional yaitu menurunkan AKI dan AKB serta menurunkan prevalensi stunting.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yaitu 1) meningkatkan akses layanan bagi ibu dan bayi dengan meningkatkan jumlah kunjungan ANC dari 4 kali menjadi 6 kali, PNC dari 3kali menjadi 4 kali, 2) meningkatan kualitas layanan kesehatan, 3) menguatkan tata kelola dan 4) memberdayakan masyarakat. Terkait penggunaan data rutin, basis pemantauan wilayah setempat menjadi penting karena data rutin masuk dalam sistem pemantauan wilayah setempat dimana setiap wilayah bisa melakukan monitoring dan membandingkan capaiannya dengan target pelayanan dan melakukan langkah – langkah aksi untuk upaya perbaikan pada layanan KIA dan gizi. Dalam masa pandemi saat ini dihadapi berbagai tantangan dalam layanan KIA dan gizi yaitu menurunnya jumlah kunjungan layanan KIA dan gizi, terjadi perubahan metode layanan, implikasi kebijakan, kader dan petugas kesehatan mendapat beban untuk melaksanakan tracing dan upaya pencegahan COVID-19.

Narasumber dr. Erna Mulati, MSc-CMFM pada sesi selanjutnya, memaparkan bahwa salah satu strategi untuk menurunkan AKI dan AKB di Indonesia yaitu dengan memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap sistem kesehatan yang mendukung kesehatan ibu dan bayi. Namun kendala yang dihadapi adalah monev belum terstruktur, beragam, bersifat manual, analisis belum optimal dan belum mengukur kualitas pelayanan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu e-monev yang dapat memperbaiki kesenjangan yang terjadi. Saat ini telah dikembangkan aplikasi Simatneo yang bertujuan untuk memudahkan monev kesiapan fasilitas dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang nantinya dapat dipantau langsung dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Pada sesi terakhir, dr. Meineni Sitaresmi, SpA(K)., Ph.D menambahkan bahwa di masa pandemi COVID-19 diperkirakan akan terjadi peningkatan angka kematian pada ibu, bayi dan bayi baru lahir sebanyak 31% atau sebanyak 766.180 penambahan kasus kematian, yang diakibatkan karena terhambatnya ketersediaan pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan kesehatan untuk ibu, anak dan bayi baru lahir. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesakitan dan kematian adalah adanya pelaksanaan ANC terpadu yang komprehensif, pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih, perawatan BBLR serta registrasi kelahiran, kematian, dan audit AMP. Saat ini sedang dikembangkan dashboard PulihCovid19 yang berasal dari data Komdat yang mencakup angka cakupan dari beberapa indikator KIA, dimana data yang telah masuk akan di analisis dan divisualisasikan dan ditampilkan dalam bentuk dashboard yang informatif yang dapat digunakan oleh daerah untuk mengggali secara komprehensif faktor yang mempengaruhi layanan KIA agar segera merumuskan strategi aksi perbaikan layanan KIA yang berdampak COVID-19.

Reporter : Siti Nurfadilah H./PKMK FK-KMK UGM

Dukungan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Penggunaan Data Rutin dalam Memperkuat Sistem Kesehatan Era Pandemi COVID-19 untuk kebijakan Stunting dan Gizi Masyarakat

10 November 2020

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK FK – KMK UGM) bersama dengan World Health Organization (WHO) menyelengggarakan Forum Nasional Jaringan kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) X Tahun 2020 yang berlangsung dengan serangkaian kegiatan pada tanggal 5 – 20 November 2020. Pada Selasa, 10 November 2020 pukul 08.30 – 12.30 WIB dilaksanakan seminar topik kedua dengan subtema Gizi yaitu “Dukungan DaSK dan data rutin dalam memperkuat sistem kesehatan era pandemi COVID-19 untuk kebijakan stunting dan gizi masyarakat” melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh 125 partisipan dan secara livestreaming Youtube.

Seminar ini bertujuan untuk memahami penggunaan data rutin untuk pemulihan program gizi serta memahami kebijakan – kebijakan dan program gizi dalam pandemi COVID-19. Seminar ini dimoderatori oleh Digna N.Purwaningrum, PhD dengan menghadirkan beberapa narasumber yaitu Prof. Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK selaku akademisi Universitas Andalas, Dr. RR Dhian Probhoyekti, SKM, MA selaku Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Helmyati, DCN, M.Kes selaku Ketua Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia, FK-KMK UGM serta beberapa pembahas yaitu Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, PhD selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Sri Wahyuni Sukotjo selaku Nutrition Specialist UNICEF, Ir. Dodi Izwardi, MA selaku Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat – Badan Litbangkes Kemenkes RI, DR, Dr Mubasysyr Hasanbasri, MA selaku Kepala Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK – KMK UGM.

Pada sesi pertama, Prof. Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK memaparkan terkait penggunaan data rutin untuk program gizi di Indonesia. Saat ini, laporan rutin bulanan untuk kegiatan gizi sudah punya suatu sistem laporan yaitu e-PPGBM yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sistem informasi kesehatan rutin agar informasi pelaksanaan program dapat diperoleh real setiap bulan, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program dan dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan penyusunan program setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa masalah yaitu cakupan masih bermasalah, masalah entri data dimana tidak semua data dientri, belum ada feedback dari berbagai level, tidak dilakukan validasi, analisis data rendah. Walaupun terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, data rutin ini sudah cukup baik untuk menyediakan informasi secara cepat dan real time dengan mencakup sasaran yang luas dan bisa dianalisis dan dimanfaatkan disetiap level organisasi kesehatan. Namun, data rutin dalam hal KIA dan gizi kurang dimanfaatkan pada negara dengan pendapatan rendah dan sedang.

Pada sesi kedua, Dr. RR Dhian Probhoyekti, SKM, MA memaparkan bahwa pengaruh pandemi terhadap program penurunan stunting yaitu adanya relokasi anggaran, penerapan social distancing sehingga terhenti layanan di masyarakat, hilangnya pekerjaan dan berkurangnya pendapatan yang pengaruhi daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi, kenaikan harga pangan. Untuk mengatasi masalah stunting harus melibatkan semua sektor dimana harus bekerja secara bersama atau konvergen pada lokus yang sama untuk mencapai target penurunan stunting pada 2024 menjadi 14%.

Upaya intervensi spesifik yang dilakukan melalui pendekatan siklus hidup (1000 HPK + remaja) dengan upaya optimalisasi cakupan dengan menerapkan strategi berikut: 1) peningkatan kapasitas SDM dengan elearning dan menyusun modul serta pedoman untuk pembelajaran jarak jauh, 2) peningkatan kualitas program mulai dari perencanan sampai monev dengan penguatan setiap manajemennya, 3) penguatan edukasi gizi untuk pelaksana program, petugas kesehatan puskesmas dan kader, 4) penguatan manajemen intervensi gizi di puskesmas dan posyandu. Pelaksanaan penanggulangan stunting didukung berbagai instrumen yang dapat memudahkan dalam menilai kegiatan salah satunya adalah “sigiziterpadu” yang didalamnya terdapat modul – modul atau menu e-PPGBM yang dapat digunakan sebagai bahan kegiatan dilapangan, identifikasi masalah, menentukan intervensi, advokasi, monev program.

Pemateri ketiga, Dr. Siti Helmyati, DCN, M.Kes, memaparkan bahwa sebelum pandemi, Indonesia sudah mengalami triple burden masalah gizi yaitu gizi kurang, kekurangan gizi mikro, kegemukan dan anemia, kondisi ini diperburuk dengan dengan adanya pandemi. Pandemi COVID-19 menyebabkan keluarga menjadi miskin dalam waktu singkat sehingga terjadi penurunana keamanan pangan di tingkat rumah tangga yang akan mempengaruhi status gizi dimana 36% mengurangi porsi makan dimana dampak yang terjadi adalah meningkatnya angka kasus wasting.

Dampak COVID-19 terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi gizi diantaranya terjadi perubahan kebijakan dimana kebijakan mengarah ke pandemi COVID-19, ada penurunan pendapatan, keterbatasan sumber daya sehingga terjadi kemiskinan, rendahnya pola konsumsi makan, gizi tidak seimbang, mempengaruhi sistem pangan dan food insecurity. Adapun pelaksanaan program gizi yang terkena dampak yaitu banyaknya penutupan layanan posyandu, penurunan distribusi tablet tambah darah ibu hamil karena layanan posyandu terhenti dan tidak dan layanan kunjungan rumah, ditundanya layanan imunisasi dan di atas 80% penundaan pada layanan pertumbuhan dan perkembangan bayi/balita.

Upaya mitigasi untuk mencegah dampak negatif dari pandemik dapat dilakukan dengan mengintervensi masalah rawan pangan, program perlindungan sosial, akses fasilitas kesehatan dengan mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan kader, program pendidikan karena beberapa program gizi berlangsung di sekolah, lingkungan rumah tangga/komunitas yang aman dan sehat untuk akses air bersih dan sanitasi yang memadai.

Selain pemaparan dari 3 narasumber, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas menambahkan dari prespektif bappenas bahwa data rutin sangat penting untuk melihat outcome atau output dari suatu program karena jika mengandalkan data survey maka butuh dana besar dan waktu yang lama. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya optimalisasi data rutin dengan meningkatkan kualitas pengukurannya, kelengkapan data, standarisasi data, arsitektur program/data harus jelas kegunanaannya. Dalam reformasi sistem kesehatan saat ini diarahkan untuk digitalisasi data pelayanan kesehatan. Digitalisasi data rutin pelayanan gizi dapat dijadikan sebagai bahan percontohan.

Nutrition Specialist UNICEF juga turut menambahkan bahwa UNICEF sangat mendukung adanya e-PPGBM karena UNICEF memperhatikan sumber daya dan infrastruktur. Terdapat beberapa indikator yang perlu diperkuat dengan data rutin yaitu indikator terkait feeding practices diluar pemberian PMT misalnya konseling PMBA dan indikator untuk gizi buruk dengan menyediakan data balita gizi buruk sembuh, meninggal atau relapse.

Pada sesi terakhir, Kepala Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK-KMK UGM menambahkan bahwa informasi rutin seharusnya menjadi bagian dari “system service delivery” untuk bisa memahami masalah di posyandu dan keluarga rawan. Posyandu efektif untuk menghadapi daerah – daerah yang sulit sehingga jika kita tidak menggunakan data berbasis posyandu maka kita akan kehilangan data kelompok orang dari keluarga rawan yang tidak terdaftar. Jika kita menggunakan data rutin puskesmas maka kita tidak bisa menjangkau keluarga rawan karena mereka tidak ke layanan puskesmas karena jarak jauh dan ekonomi yang kurang.

Oleh karena itu, health system posyandu sangat penting karena titik akses layanan terletak pada service deliverynya. Posyandu merupakan sentral bagi sektor yang lainnya sehingga untuk memperkuat data rutin maka perlu diperkuat dari bawah dan manajerialnya. Data rutin harus dipakai lebih dahulu oleh tingkat kabupaten dari segi service delivery systemnya agar data yang ada tidak hanya dipakai untuk planning saja tetapi juga untuk menyelesaikan masalah yang ada dilapangan.

Reporter : Siti Nurfadilah H./PKMK FK-KMK UGM

Dukungan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Penggunaan Data Rutin dalam Memperkuat Sistem Kesehatan Era Pandemi COVID-19 untuk Masalah Kebijakan jantung

11 November 2020

Pada Rabu (11 November 2020) telah diselenggarakan seminar topik ke-2 tentang “Dukungan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Penggunaan Data Rutin dalam Memperkuat Sistem Kesehatan Era Pandemi COVID-19” untuk kebijakan masalah kesehatan prioritas jantung. Seminar ini merupakan topik ke-2 dari rangkaian kegiatan Forum Nasional ke-10 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Tahun 2020.

Seminar berlangsung pada pukul 08.30 – 11.30 WIB di Gedung Litbang, FK-KMK UGM dan disiarkan secara langsung melalui Zoom Meeting. Seminar ini mengangkat isu tentang masalah kesehatan prioritas terkait jantung sebagai topik utama. Tujuan dari seminar ini adalah agar peserta dapat memahami pemanfaatan data DaSK dalam proses perumusan kebijakan kesehatan, menggunakan data rutin seperti Komdat di Kemenkes untuk pemulihan program terkait jantung dalam masa pandemi COVID-19, memahami kebijakan – kebijakan dan program terkait jantung di masa pandemi COVID-19, serta memahami proses penelitian kebijakan topik jantung dengan menggunakan DaSK. Terdapat dua orang narasumber yang dihadirkan dalam seminar ini, yaitu Dr. dr. Lucia Kris Dinarti, Sp.PD., Sp.JP(K) dan Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.THT-KL(K) MARS, dengan moderator diskusi Prof. Dr. dr. Budi Yuli Setianto, Sp.PD(K), Sp.JP(K).

Pembukaan

Oleh: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.

Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. membuka seminar dengan menjelaskan berbagai topik yang dibahas di FORNAS ke-10 JKKI 2020, terutama topik 2 yang akan dibahas pada hari ini. Selanjutnya Prof. Laksono menjelaskan tentang penggunaan data rutin. Salah satu data rutin yang digunakan dalam DaSK adalah data rutin dari BPJS. Selanjutnya Prof. Laksono mengenalkan para narasumber yang akan menyampaikan materi, mengenalkan para pembahas, serta moderator diskusi dalam seminar ini.

Materi ke-1: Pemerataan Pelayanan Jantung di Indonesia

Oleh: Dr. dr. Lucia Kris Dinarti, Sp.PD., Sp.JP(K)

Materi pertama dimulai oleh Lucia dengan menyampaikan jumlah kematian secara global yang didominasi oleh penyakit tidak menular, salah satunya adalah kardiovaskuler. Kemudian Lucia memaparkan situasi di Indonesia yang menempati posisi kedua tingkat kematian akibat penyakit CVD. Persentase tertinggi berada di Jawa Tengah (43,1%) dan Yogyakarta (42%), sedangkan persentase terendah berada di Kalimantan Utara (20%). Persebaran rumah sakit kelas A dan B di Indonesia juga disampaikan oleh Lucia, bahwa DKI Jakarta memiliki jumlah rumah sakit kelas A dan B terbanyak, sedangkan Papua Barat dan Sulawesi barat tidak memiliki rumah sakit kelas A dan B. Hal ini terkait dengan tidak meratanya jumlah dokter spesialis di daerah tersebut.

Lucia menyampaikan tentang hasil penelitiannya tentang penggunaan data klaim jantung antar daerah di Indonesia yaitu daerah Jawa dan sekitarnya mendapatkan pembayaran lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelayanan jantung di BPJS lebih banyak diperoleh daerah-daerah yang mempunyai dokter jantung dan spesialis yang banyak, tentu saja terjadi ketidakadilan dalam hal ini. Kemudian Lucia menyampaikan situasi pendidikan dokter SPJP di Indonesia, persebaran terbanyak ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Bali. Sedangkan Pulau Kalimantan dan Pulau Papua sama sekali tidak ada dokter SPJP disana.

Dalam akhir presentasi, Lucia memberikan rekomendasi kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Kebijakan jangka pendek yaitu dengan memberikan subsidi dalam bentuk insentif, penerapan kebijakan task shifting dan pengembangan telemedicine khusus kelompok layanan CVD bagi daerah yang tidak mempunyai SPJP. Kebijakan jangka panjang yaitu dengan memperluas skema pemberian beasiswa bagi putra daerah, pembukaan prodi Jantung, penetapan wilayah binaan untuk daerah yang kurang SPJP, serta peningkatan ketersediaan dan kapasitas layanan khusus jantung.

Pembahas ke-1

Oleh: Dr. Renan Sukmawan, ST, SpJP (K), PhD, MARS, FIHA, FACC

Tantangan utama di Indonesia adalah geografis, transportasi, sehingga distribusi tenaga kesehatan sangat dipengaruhi oleh hal ini. Kematian terbanyak di dunia disebabkan oleh kardiovaskular. Serangan jantung memerlukan layanan kesehatan segera dalam 24/7 (24 jam sehari selama 7 hari) dan kecepatan pemberian layanan. Pelayanan kesehatan 24/7 akan berjalan jika sudah ada universal health coverage. Contoh pelayanan 24/7 yang baik ada di Jepang, di sana ada banyak tempat pelayanan kesehatan dengan cepat. Jika pelayanan jantung tidak dapat dilaksanakan secara cepat, maka akan berkembang bisa meninggal atau menjadi gagal jantung. Kemudian ketika menjadi gagal jantung, tentu hal ini akan menjadi beban kesehatan.

Contoh kedua adalah di Macedonia, yaitu negara sosialis yang mana semua hal disana universal covered, dengan kata lain semua hal ditanggung oleh negara. Dalam hal ini termasuk juga pemberian layanan kesehatan ke masyarakat. Distribusi pelayanan kardiovaskular harus terus dikembangkan di Indonesia. Bagaimana caranya mengatasi distribusi SPJP? Pertama, prioritaskan pemerataan dokter SPJP, dengan kemampuan akademik yang cukup dan mempunyai rencana penempatan yang jelas. Kemudian bisa juga dengan pemberian kesempatan untuk putra daerah Papua seperti yang telah dilakukan di Universitas Indonesia. Penguatan sejawat dokter umum untuk melakukan deteksi dini terkait jantung. Pemakaian data untuk kebijakan harapannya dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

Pembahas ke-2

Oleh: Sugianto, SKM, MSc.PH

Sugianto membahas materi tentang perspektif penggunaan data rutin. Informasi kesehatan yang relevan, dapat dipercaya, akurat, dan tepat waktu dibutuhkan dalam menentukan kebijakan, strategi dan operasional pembangunan kesehatan. Sugianto juga menyampaikan sumber data laporan penyakit jantung yang dapat digunakan. Selain itu, Sugianto menampilkan daftar penyakit tertinggi di Indonesia tahun 2019 berdasarkan Disability-Adjusted Life Year (DALY), yaitu angka kematian yang disebabkan karena disabilitas, kematian premature, penyakit yang melumpuhkan dan road injury. Sugianto juga menyampaikan beberapa tantangan terkait dengan penggunaan data rutin. Terdapat rencana penelitian yang akan dilakukan yang terbagi menjadi beberapa topik dengan waktu penelitiannya masing – masing. Berdasarkan penyampaian materi, penguatan data rutin terkait penyakit jantung masih perlu ditingkatkan bahkan masih dibutuhkan upaya yang luar biasa dalam meningkatkannya, pengendalian penyakit jantung tidak hanya dilihat dari satu sisi penyakit saja namun perlu juga dilihat dari faktor risiko, serta alokasi sumber dana.

Pembahas ke-3

Oleh: Benjamin Saut Parulian Simanjuntak

Sub tema Seluruh pelayanan jantung menggunakan biaya sebanyak 10,5 triliun di tahun 2018. Sebanyak 21% biaya pelayanan Jantung terserap dari total biaya pelayanan katastropik keseleruhan (2017-2018), sedangkan sebanyak 22% terserap dari total biaya pelayanan kesehatan keseluruhan (2017-2018). Tindakan kardiovaskular terbanyak dilakukan adalah pembedahan by pass pembuluh koroner (CABG), katerisasi jantung, dan prosedur kardiovaskular (PCI). Ketiga tindakan tersebut banyak terjadi di DKI Jakarta.

Sedangkan jumlah dokter spesialis jantung di Indonesia adalah sebanyak 758 orang dengan jumah cath lab tersedia di 205 rumah sakit. Hasil kajian internal menyebutkan tentang penyusunan rencana jangka pendek maupun jangka panjang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar yaitu bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendukung akses dan mengurangi kesenjangan. Kemudian distribusi sarana prasarana serta tenaga medis pada pelayanan jantung untuk daerahh yang diprioritaskan. PMK baru menjadi rujukan, karena dengan kondisi fiskal masing-masing, hal ini dapat menjadi pertimbangan percepatan dalam pembangunan pelayanan kesehatan terutama jantung. Monitoring dan evaluasi dari tiap daerah juga diperlukan. Selain itu, juga diperlukan audit medis untuk kasus-kasus seperti level III CABG dan kateterisasi, melakukan rasionalisasi tarif tindakan jantung berdasarkan tingkat keparahan dan regionalisasi tarif, serta melakukan pemetaan fasilitas di rumah sakit.

Pembahas ke-4

Oleh: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.

Dalam DaSK terdapat banyak data yang dapat digunakan dari berbagai sumber. Jika melihat ke dalam DaSK, kita dapat melihat data di level provinsi dan kabupaten/kota. Yang perlu dilakukan adalah melakukan penelitian dengan menggunakan data yang sudah ada. Kemudian hasil penelitian dapat dilanjutkan untuk membuat analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan ini nantinya bisa dilanjutkan ke pemangku kepentingan tingkat atas, misal Dirjen, Presiden, maupun DPR. Penulisan kebijakan sangat terbuka untuk bisa masuk ke publikasi jurnal yang memiliki reputasi. Hal ini berarti bahwa terjadi penggunaan metodologi penelitian kebijakan dan proses kebijakan di kalangan klinisi.

Diskusi dilaksanakan dengan dipandu oleh moderator. Para peserta terlibat secara aktif dalam memberikan pertanyaan.

SESI 2

Disparitas Ketersediaan dan Pemanfaatan Pelayanan Cardiovascular Disease (CVD) di Indonesia
Oleh: Dr. Juanita, S.E., M.Kes.

Juanita menyampaikan latar belakang jumlah kematian karena CVD secara global maupun di Indonesia, serta proyeksi angka kematian akibat CVD di tahun 2030 yaitu sebanyak 23,6 juta jiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan menganalisis ketersediaan serta pemanfaatan dari pelayanan CVD di Indonesia. Penelitian ini menggunakan DaSK sebagai sumber data, data sekunder dari BPJS Kesehatan, dengan populasi yaitu semua data di Indonesia. Pemanfaatan layanan CVD terbanyak terdapat di Jawa Tengah (2016), sedangkan persentase tertinggi dari klaim CVD berdasarkan kepesertaan di tahun 2016 adalah kepesertaan PBPU yaitu sebanyak 42,4%, PPU yaitu sebanyak 35,9%, dan PBI yaitu sebanyak 21,7%.

Tenaga Kerja Kardiovaskular di Beberapa Negara
Oleh: Widy Arini Nur Hidayah, MPH.

Widy menyampaikan beberapa kategori ketenagakerjaan kardiovaskular di luar negeri. Terdapat beberapa temuan artikel yang relevan dengan distribusi tenaga kerja di berbagai negara. Kemudian Widy menyampaikan beberapa temuan tentang ketenagakerjaan kardiovaskular di beberapa negara, seperti US, China, Polandia, Peru, dan Nigeria. Berdasarkan artikel yang sudah dikumpulkan, diketahui bahwa distribusi kerja kadiologi yang tidak merata, baik secara geografis maupun jika dilihat dari rasio terhadap populasi. Selain itu ada juga akses terhadap layanan yang tidak merata. Hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tetapi juga terjadi di negara maju seperti US dan Polandia. Sampai saat ini belum ditemukan artikel mengenai ketenagakerjaan kardiovaskular di Indonesia yang dipublikasikan di publikasi internasional. Hal ini membuka peluang bagi kita untuk mempublikasikan beberapa penelitian tentang ketenagakerjaan kardiovaskular di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang sudah ada.

Sesi diakhiri dengan penyampaikan kesimpulan oleh Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc. Ph.D. untuk memicu peserta dalam menggunakan data rutin yang ada di DaSK serta untuk bisa terlibat dalam rangkaian kegiatan Fornas. Kemudian sesi ditutup MC dengan menyampaikan agenda kegiatan berikutnya, yaitu Kamis (12 November 2020) pukul 08.30 – 12.00 WIB dengan tema “Dukungan DaSK untuk Memperkuat Kebijakan Kanker.”

Reporter: Rokhana Diyah Rusdiati

Kerangka Acuan Kegiatan Zoom Meeting

Sub-Seminar dalam Fornas JKKI

Topik 5
Kebijakan Ketahanan Kesehatan
dalam menghadapi Bencana Pandemi COVID-19

Jumat, 20 November 2020

  Pengantar

Bencana pandemi COVID-19 merupakan hal yang baru yang dihadapi berbagai negara. Kelemahan negara mengatasi pandemi ini menunjukkan kelemahan sistem kesehatan yang sudah terbangun. Terlihat setelah memasuki bulan ke 8, belum ada tanda-tanda penurunan kasus di Indonesia secara khusus. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan kesehatan karena pandemi ini. Berbagai kebijakan terkait protokol kesehatan sudah dikeluarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Ketahanan kesehatan ini akan terwujud jika setiap komunitas peduli dan konsisten menerapkan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4/2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemic COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Jika dibiarkan, negara akan kewalahan, semakin banyak kasus sementara fasilitas kesehatan sudah penuh dan tingginya angka kematian tenaga kesehatan karena terpapar virus Covid-19.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X (Fornas JKKI 2020). Keprihatinan terhadap ketahanan kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan COVID-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya. Harapannya seminar ini akan menghasilkan satu pembelajaran dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahan kesehatan kedepannya

  Tujuan

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana pandemic COVID-19, bencana dan krisis kesehatan.

  Proses Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung dalam satu hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19. Selanjutnya kan dibahas oleh beberapa ahli kebijakan baik dari sektor pemerintahan dan sektor swasta. Kegiatan eminar juga diwadahi melalui virtual.

  Peserta Kegiatan

Seminar ini terbuka untuk umum.
Diharapkan pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, global health security, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

Output Kegiatan

Peserta memahami bagaimana kondisi ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana, krisis kesehatan dan pandemic COVID-19 sekarang ini. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

  Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Jumat, 20 November 2020
Pukul : 08.00 – 11.23 WIB

  Agenda

REPORTASE

Kerangka Acuan Kegiatan Zoom Meeting

Sub-Seminar dalam Forum Nasional X JKKI

Topik 4
Pendekatan Knowledge Management untuk Memperkuat Sistem Kesehatan dalam Merespon Pandemi COVID-19

Kamis, 19 November 2020

  Pengantar

Pengetahuan mengenai penyakit baru seperti COVID-19 perlu terus dikembangkan oleh organisasi-organsiasi kesehatan. Pengetahuan tentang COVID-19 terus berkembang dan hal tersebut mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi dalam merespon pandemi ini. Pengetahuan terkait COVID-19 ini akan mempengaruhi RS merespon dengan strategi yang tepat. Kegagalan dalam mendapatkan pengetahuan yang tepat akan mempengaruhi respon rumha sakit, yang juga akan membahayakan tenaga Kesehatan dan pasien lainnya.

Rumah sakit, dinas kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan lainnya adalah institusi yang kaya data dan informasi dari dalam dan luar organisasi. Berbagai data pelayanan kesehatan dikumpulkan oleh institusi tersebut. Agar data menjadi bermanfaat dan memiliki makna, perlu dilakukan pemrosesan data dan analisis agar menjadi informasi yang selanjutnya akan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan yang penting bagi organisasi tersebut, termasuk mengenai COVID-19. Pengembangan Knowledge Management ini diharapkan memudahkan institusi untuk mendokumentasikan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan penanganan pandemi ini dengan baik. Pengembangan dengan pendekatan Knowledge Management ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Apalagi karena pandemi ini semua tenaga medis (knowledge workers) lebih sibuk untuk pelayanan sehingga tidak cukup waktu untuk update berbagai informasi. Informasi tentang ilmu pengetahuan terbaru harus dipilah dan perlu waktu untuk mencari, mengumpulkan, membaca, membuat summary, hingga akhirnya bagaimana pengetahuan tersebut dapat dipakai untuk memberikan dampak terhadap kinerja RS.

  Tujuan

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memaparkan pentingnya pendekatan knowledge management untuk memperkuat sistem kesehatan dalam merespon pandemi COVID-19.

  Proses Kegiatan

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi secara daring.

  Peserta Kegiatan

Target peserta yang diharapkan bergabung adalah :

1. Manajemen rumah sakit
2. Unit Perpustakaan dan Litbang RS
3. Dinas kesehatan provinsi / kabupaten / kota
4. institusi pelayanan Kesehatan
5. Peserta pelatihan Angkatan 1 (pelatihan perpustakaan sebagai learning resource center)

Output Kegiatan

Peserta memahami bagaimana kondisi ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana, krisis kesehatan dan pandemic COVID-19 sekarang ini. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

  Waktu dan Tempat

Kegiatan dengan tema Pendekatan Knowledge Management untuk Memperkuat Sistem Kesehatan dalam Merespon Pandemi COVID-19 akan dilaksanakan pada kamis, 19 November 2020 pukul 08.30 – 12.05 WIB

  Agenda

REPORTASE

“Peran dan Independensi Analisis Kebijakan dalam Perbaikan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas Pada Masa Pandemi COVID-19”

5 November 2020

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menggelar kembali Forum Nasional Seri ke – 10 tahun ini, yang diawali dengan topik pertama mengenai Peran dan Independensi Profesi Analis Kebijakan. Terdapat tiga pembicara yang menyampaikan materi dengan fokus yang berbeda – beda, dan tiga pembahas yang akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Berikut adalah daftar masing – masing pembicara dan pembahas:

Pembicara

1. Dra. Elly Fatimah, M.Si (Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga adiministrasi Negara)
2. dr. Siswanto, M.H.P., D.T.M. (Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementerian Kesehatan)
3. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. (Direktur Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM)

Pembahas

1. Pretty Multihartina, Ph.D (Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
2. Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP., MPA. (Kepala Pusat Analis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian Perencanaan R/B (Bappenas))
3. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto (Dekan FISIPOL UGM)

Dibuka dengan pengantar oleh Prof. Laksono yang menyampaikan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar yang membutuhkan perhatian luas dari pemangku kepentingan. Seperti masalah JKN, kemudian penyakit – penyakit prioritas seperti CVD, Kematian Ibu dan Bayi, stunting serta pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020. Dalam keadaan yang seperti ini dibutuhkan kebijakan untuk menuntaskan masalah kesehatan yang demikian, untuk itu dibutuhkan profesi Analis Kebijakan. Profesi ini bisa membantu pengambil kebijakan merumuskan masalah, melakukan prakiraan dan lain – lain. Selain itu profesi ini dikembangkan untuk mendapatkan perumusan kebijakan yang berbasis pada bukti, supaya kebijakan yang diterapkan menjadi tepat sasaran. Acara ini akan dimoderatori oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH. M.Kes., MAS dan Shita Listya Dewi, MM., MPP sebagai co-moderator.

Elly Fatimah menyampaikan materi dengan tajuk “Profesi Analis Kebijakan dan Kebijakan Pemerintah. Menurutnya, saat ini jumlah profesi Analis Kebijakan (AK) di emerintah tercatat 799 orang dan belum termasuk AK fungsional sesuai kebijakan Presiden yang baru. Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dilatarbelakangi oleh masalah kebijakan, antara lain konflik terhadap antar pasal yang saling bertentangan, inkonsistensi data pada peraturan perundang – undangan, kemudian multitafsir yang menyebabkan ketidakjelasan pada rumusan bahasa, dan tidak operasional yang artinya tidak memiliki daya guna. Keempat masalah tersebut menyebabkan keadaan yang lebih kompleks yaitu kebijakan yang kurang berbasis bukti. Keadaan ini menempatkan Indonesia pada prosentase 51.44% untuk kualitas perundang – undangan yang berarti Indonesia masih berada di peringkat 6 dari 8 negara di ASEAN.

Selanjutnya, Siswanto menjelaskan mengenai Transformasi dari Pejabat Struktural menjadi Analis Kebijakan Utama. Poin pentingnya yaitu, dalam penetapan kebijakan terdapat kontestasi aktor sehingga penetapan tersebut merupakan kompromi dari negosiasi yang dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan advokasi yang tinggi dan bagaimana upaya agar hal – hal yang ingin disampaikan untuk kebijakan memiliki legitimasi. Menurut Siswanto, perlu adanya data yang lengkap dan komprehensif dan legitimasi agar pendasaran kebijakan dapat diterima. Dalam kesempatan ini juga disampaikan keresahan mengenai jabatan fungsional Analis Kesehatan, apakah transformasi pejabat struktural dapat menjadikan analis lebih independen.

Topik yang diangkat oleh Laksono mengenai Dosen Sebagai Analis Kebijakan yang Independen. Ada tiga hal yang disampaikan dalam materi tersebut, yaitu mengenai evidence based policy, analis kebijakan dan independensinya serta peran dosen sebagai Analis Kebijakan yang independen. Laksono mencontohkan kebijakan JKN dan COVID-19, betapa sarat politis proses dari kebijakan JKN, begitu pula dengan situasi COVID-19 yang belum banyak kebijakan yang menggunakan data ilmiah sehingga menimbulkan kegaduhan. Kemudian Laksono melanjutkan dengan penjelasan mengenai pentingnya independensi analis kebijakan untuk mengadapi persoalan seperti yang dicontohkan tersebut.

Pada sesi selanjutnya mengenai pembahasan, masing – masing dari pembahas menanggapi materi yang telah disampaikan oleh para Pemateri. Pretty menanggapi bahwa pembahasan mengenai independensi memang perlu diuraikan lebih jauh karena terdapat dilema mengenai hal ini, selain itu perlu juga diperhatikan manajemen karirnya. Velix menyampaikan bahwa Analis Kebijakan memiliki urgensi untuk berjejaring karena melihat kapasitas yang belum rata, padalah kebijakan yang dibutuhkan sangat kontekstual. Terakhir, Erwan menyebutkan bahwa perlu adanya pedoman etika bagi profesi Analis Kebijakan supaya profesional, karena tugas Analis Kebijakan adalah menyampaikan kepentingan publik jadi sebisa mungkin harus ada pencegahan abuse of power.

Sesi selanjutnya adalah diskusi, kemudian diikuti dengan peresmian website sistemkesehatan.net yang disampaikan oleh dr. Bella Donna, SKM., M.Kes. Kemudian disambung oleh Tri AKtariyani S.H., M.H., yang menyampaikan mengenai pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dapat dipergunakan para Analis Kebijakan untuk memperoleh data. Terakhir, ada pengenalan Kelompok Analisis Kebijakan yang disampaikan oleh dr. Mukti Eka, MARS., MPH.

Reporter: Eurica Stefany Wijaya/PKMK UGM

Kerangka Acuan Kegiatan
Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X
(Fornas JKKI 2020)

PKMK FK – KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
melalui Zoom Seminar dan Livestreaming

Topik 1
Peran dan Independensi Analis Kebijakan
dalam Perbaikan Kebijakan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas
Pada Masa Pandemi Covid-19

Telah diselenggarakan pada Kamis, 5 November 2020

  Pengantar

Kondisi kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar yang membutuhkan perhatian luas dari pemangku kepentingan. Sebagai gambaran kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang implementasikan selama enam tahun belum memberikan mencapai keadilan, akuntabilitas dan jaminan pelayanan yang bermutu dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, masalah prioritas kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian, kondisi pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 telah menjadi tantangan baru dan besar bagi sistem kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut tidak hanya membutuhkan pendekatan medis, diperlukan pula kebijakan progresif dari pengambil keputusan.

Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang problem oriented. Keberadaannya disusun untuk menyelesaikan suatu masalah publik dan kebijakan (Lasswell, 1970). Penyusunan kebijakan yang layak haruslah sejalan dengan masalah yang sedang terjadi. Untuk menyusun kebijakan yang membutuhkan profesi analis kebijakan. Fungsi dari analis tersebut adalah melakukan analisis kebijakan dengan cara: merumuskan masalah, melakukan prakiraan, dan mengidentifikasi alternatif dan/atau rekomendasi. Analisis kebijakan merupakan paduan dari ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi dan filsafat (Dunn, 2003). Dalam praktiknya analisis kebijakan dibutuhkan oleh berbagai macam bidang kehidupan, termasuk kesehatan.
Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir muncul kebijakan pemerintah untuk memperbanyak jumlah analis kebijakan. Banyak pejabat senior struktural Kementerian Kesehatan yang memilih jalur fungsional sebagai Analis Kebijakan Utama (AKU). Sementara itu di level menengah juga ada jalur fungsional menjadi analisis kebijakan di organisasi kesehatan pemerintah. LAN sangat aktif untuk mengembangkan profesi analis kebijakan.

Rangkaian kegiatan Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020 telah membahas profesi analis kesehatan ini sebagai sebuah perkembangan baru yang perlu didukung di sektor kesehatan. Melalui forum ini para  ahli kesehatan dapat memahami peran dari analis kebijakan dalam menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia secara independen.

  Tujuan

1. Memahami peran profesi analis kebijakan dalam menyelesaikan masalah kesehatan;
2. Memahami peran analis kebijakan kesehatan dalam struktur pemerintahan;
3. Membahas independensi analis kebijakan;
4. Memperkuat peran analis kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan berbasis data (Evidence Based Policy).

  Waktu dan Tempat

Telah diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 5 November 2020
Waktu : 08.30 – 11.35 WIB
Tempat : Common Room, Gedung Litbang FK – KMK UGM

Peserta

Jumlah peserta yang mengitu kegiatan adalah 369 orang dengan kategori asal instansi peserta sebagai berikut:

1. Profesi analis kebijakan bidang kesehatan di lembaga pemerintah
2. Profesi analis kebijakan bidang kesehatan di pusat penelitian dan organisasi non pemerintah.
3. Mahasiswa S2 dan S3 kebijakan kesehatan masyarakat di perguruan tinggi negeri/swasta
4. Tenaga pengajar di perguruan tinggi negeri/swasta
5. Peneliti bidang kesehatan
6. Tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan
7. Anggota asosiasi analis kebijakan Indonesia

  Agenda

 REPORTASE