PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan pada berbagai sektor yang secara tidak langsung turut memengaruhi status gizi dan kesehatan seseorang. Populasi paling berisiko terhadap dampak ini adalah ibu dan bayi/balita. Apabila hal ini tidak segera diatasi, dapat meningkatkan prevalensi masalah gizi kurang, gizi buruk, stunting, anemia dan masalah gizi lainnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan keterbatasan pelayanan kesehatan di puskesmas. Banyak sumber daya dialihkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Hal ini menyebabkan layanan kesehatan untuk ibu dan anak, termasuk manajemen terpadu balita sakit (MTBS) menjadi tidak maksimal. Situasi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi dan kematian ibu dan anak akibat penanganan yang tidak optimal. Pandemi COVID-19 telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan program-program gizi untuk penurunan angka stunting. Apabila mitigasi bencana dan analisis risiko tidak dilakukan, akan terjadi masalah gizi dan kesehatan yang lebih buruk di masa mendatang.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Optimalisasi upaya penurunan stunting di masa pandemi COVID-19”

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada angka kejadian Stunting
2. Mengoptimalkan upaya penurunan angka stunting di masa pandemi COVID-19
3. Merencanakan strategi pemulihan upaya penurunan stunting.

  LUARAN KEGIATAN

1. Peserta dapat memahami dampak pandemi COVID-19 pada angka kejadian stunting.
2. Peserta dapat menggali informasi upaya penurunan angka stunting di masa pandemi COVID-19
3. Peserta dapat mengetahui rencana strategi pemulihan upaya penurunan stunting.

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, tanggal       : Jumat, 15 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.00 WIB
Media                  : Zoom meeting

  AGENDA

  NARAHUBUNG

  PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Terkait pelayanan penyakit kanker, dalam situasi normal saja, layanan kanker memiliki tantangan yang besar. Di antaranya terkait pelayanan yang belum merata dan juga andil penyakit kanker sebagai salah satu penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini, sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut semakin meningkatkan tantangan pada pemberian layanan kanker. Salah satu contohnya adalah tertundanya diagnosis awal dan pengobatan. Sehingga tidak menutup kemungkinan setelah pandemi ini berakhir akan terjadi peningkatan kasus kanker dan perburukan kondisi pada penderita kanker yang pengobatannya terhambat karena pandemi. Selain itu, serangan COVID-19 pada penderita kanker juga dapat memperparah keadaan kesehatan penderita.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Ketahanan Layanan Kanker: Tantangan dan Peluang Pelayanan Kanker Selama Pandemi dan Rencana Pemulihan Pasca Pandemi COVID-19”.

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan Kanker
2. Mengoptimalkan upaya menciptakan ketahanan pelayanan kanker di masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19.
3. Merencanakan strategi pemulihan pelayanan Kanker

  LUARAN KEGIATAN

1. Peserta dapat memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan kanker.
2. Peserta dapat menggali informasi upaya menciptakan ketahanan layanan kanker di masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19
3. Peserta dapat menetahui rencana strategi pemulihan pelayanan kanker.

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, tanggal       : Senin, 18 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.00 WIB
Media                  : Zoom meeting

  AGENDA

  NARAHUBUNG

  PENDAHULUAN

Kasus COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi pertama pada 1 Maret 2020 dan diumumkan secara resmi pada 2 Maret 2021. Pada 31 Agustus 2021, Pemerintah Indonesia melaporkan 4.089.801 kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan 133.023 kematian dari 510 kabupaten di 34 provinsi. Tingkat penularan komunitas tertinggi dari 19 hingga 25 Juli 2021 diamati di tujuh provinsi, dibandingkan dengan enam di minggu sebelumnya; tingkat insiden yang sangat tinggi per 1.000.000 penduduk dilaporkan di DKI Jakarta (6886), DI Yogyakarta (3629), Kalimantan Timur (2489), Kalimantan Utara (2133), Kepulauan Riau (2081), Papua Barat (1981) dan Kepulauan Bangka Belitung (1780) (Mahendrata, Andayani & Matthias, 2021).

Dari meningkatnya kasus COVID-19 tersebut telah membuat terjadinya distrupsi dalam sistem kesehatan. Fasilitas, SDM, pembiayaan dan tata kelola kesehatan mengalami krisis akibat pandemi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia bersama pemangku kepentingan lainnya perlu memperkuat sistem kesehatan melalui pembelajaran pandemi COVID-19 dengan melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, beradaptasi, melakukan respon, serta mampu kembali bangkit/pulih dalam menghadapi berbagai macam ancaman baik bencana alam, non alam seperti pandemi, krisis dan kedaruratan kesehatan masyarakat serta ancaman global lainnya (WHO, 2021).

  TUJUAN

Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan dengan mengambil pembelajaran dari kondisi pandemi COVID-19.

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Rabu, 13 September 2021
Waktu                         : 09.00 – 13. 30 WIB

  AGENDA

  PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Terkait pelayanan penyakit cardiovaskuler (CVD), dalam situasi normal saja, layanan CVD memiliki tantangan yang besar. Di antaranya terkait pelayanan yang belum merata dan juga andil CVD sebagai penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini, sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut semakin meningkatkan tantangan pada pemberian layanan CVD. Salah satu contohnya adalah tertundanya diagnosis awal dan pengobatan. Sehingga tidak menutup kemungkinan setelah pandemi ini berakhir akan terjadi lonjakan kasus CVD dan perburukan kondisi pada penderita CVD yang pengobatannya terhambat karena pandemi. Selain itu, serangan COVID-19 pada penderita CVD juga dapat memperparah keadaan penyakit.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Ketahanan Layanan Jantung: Tantangan dan Peluang Pelayanan Jantung Selama Pandemi dan Rencana Pemulihan Pasca Pandemi COVID-19”.

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan jantung.
2. Mengoptimalkan upaya menciptakan ketahanan pelayanan jantung di masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19.
3. Merencanakan strategi pemulihan pelayanan jantung.

  LUARAN KEGIATAN

1. Peserta dapat memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan jantung.
2. Peserta dapat menggali informasi upaya menciptakan ketahanan layanan jantung di masa pandemic dan setelah pandemic COVID-19
3. Peserta dapat mengetahui rencana strategi pemulihan pelayanan jantung.

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, Tanggal       : Selasa, 19 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.00 WIB
Media                  : Zoom meeting

  AGENDA

  NARAHUBUNG

  PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Pada tahun 2020, dilaksanakan suatu kajian elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev) pemulihan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dari dampak pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM yang melibatkan 13 perguruan tinggi mitra untuk mendampingi 120 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kegiatan e-monev merupakan inovasi monitoring untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap 8 indikator program KIA dan KB meliputi kunjungan pertama ibu hamil (K1), kunjungan keempat ibu hamil (K4), persalinan di fasilitas kesehatan, kunjungan Neonatal (KN) Lengkap, pemantauan tumbuh kembang balita (SDIDTK), pelayanan imunisasi dasar lengkap, kematian ibu, dan program KB. Berdasarkan kegiatan ini, Cakupan K4 merupakan indikator paling terdampak pandemi COVID-19 yaitu sebanyak 76 persen kabupaten/kota. Program KB adalah indikator dengan jumlah data paling sedikit terdampak yaitu 21 persen. Di beberapa daerah juga melaporkan adanya kenaikan angka kematian ibu dan bayi. Pelaksanaan Posyandu di beberapa daerah masih mengalami penutupan hingga saat ini. Selain Posyandu yang tutup, pembatasan jam pelayanan di fasilitas kesehatan berakibat pelayanan KIA tidak dapat terlaksana dengan optimal.

Hal lain yang menyebabkan cakupan indikator mengalami penurunan adalah karena keengganan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kekhawatiran akan tertular virus COVID-19 membuat ibu hamil menunda untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, kekhawatiran tenaga kesehatan akan tertular dari pasien juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan pelayanan KIA sehingga diperlukan kegiatan pemulihan akibat Pandemik COVID-19 yang sistematis. Padahal dalam situasi normal saja, pelayanan KIA di Indonesia masih menjadi tantangan yang besar dan sekarang diperberat dengan adanya COVID-19. Hal ini menyebabkan adanya batasan dalam hal akses dan kualitas layanan. Sehingga dikhawatirkan, terjadi peningkatan morbiditas dan mortalitas Ibu dan anak dan penurunan cakupan pelayanan KIA, KB, dan gizi.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Ketahanan Layanan KIA: Tantangan dan Peluang Pelayanan KIA di Masa Pandemi COVID-19”.

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA
2. Mengoptimalkan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di masa pandemi COVID-19
3. Merencanakan strategi pemulihan pelayanan KIA

  LUARAN KEGIATAN

1. Peserta dapat memahami dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA
2. Peserta dapat menggali informasi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di masa pandemi COVID-19
3. Peserta dapat mengetahui rencana strategi pemulihan pelayanan KIA

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, tanggal       : Kamis, 14 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.00 WIB
Media                  : Zoom meeting

  AGENDA

  NARAHUBUNG

Pengantar

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) terus menjaga komitmennya untuk memonitor keberlangsungan dan keadilan penyelenggaraan program JKN dan pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Bukan hanya keadilan antar segmen peserta tetapi juga keadilan antar daerah.

Kebijakan JKN di tengah situasi pandemi Covid-19 masih menjadi prioritas untuk seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak penduduk Indonesia yang masih membutuhkan layanan kesehatan melalui JKN. Walaupun terjadi surplus arus kas pada BPJS Kesehatan dikarenakan rendahnya pemanfaatan JKN di tengah pandemi, pemerintah tetap perlu melakukan identifikasi untuk menemukan sumber pembiayaan baru. Sebagaimana data tahun 2014-2018 sebelum pandemi menggambarkan bahwa berturut-turut BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya sebesar Rp 11,07 triliun, Rp 14,88, Rp 16,94 triliun, Rp 18,44 triliun, dan 2018 menjadi Rp 20,42 triliun. Untuk mengantisipasi kondisi yang akan kembali terjadi pasca atau ditengah pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan perlu melakukan strategi dan program untuk menekan biaya pelayanan katastropik. Salah satu Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan cost-sharing pada BPJS Kesehatan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan kompensasi JKN, karena masih terdapat segmen peserta (PBI APBN) yang di daerah dengan pelayanan kesehatan terbatas tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan. Masih adanya segmen peserta yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan menggambarkan bahwa kebijakan JKN belum terlaksana secara merata dan adil. Untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan cost-sharing dan kompensasi, maka PKMK FK-KMK UGM bersama JKKI menyelenggarakan diskusi dalam Fornas XI tahun 2021 dengan topik “Kebijakan JKN Untuk Keadilan Sosial: Implementasi Pemenuhan Supply Side dan Cost-Sharing Berdasarkan Data Rutin Kesehatan dan DaSK untuk Penguatan JKN”.

 Tujuan

1. Mengkomunikasikan fakta dan bukti ilmiah pelaksanaan JKN periode 2014 – 2020.
2. Mendorong pengambil keputusan untuk melakukan revisi pasal urun biaya (cost-sharing) dan kebijakan kompensasi dalam UU SJSN
3. Mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan revisi Permenkes 28/2014 terkait kebijakan kompensasi JKN.

Waktu Pelaksanaan

Hari, tanggal   : Kamis 21, dan Jumat 22 Oktober 2021
Waktu              : 08.00 – 12.45 WIB & 08.00 – 11.00 WIB
Tempat            : Jl Medika, Gedung Litbang Lt 1, Common Room.
Media              : daring melalui webinar/zoom

Peserta

1. Mitra penelitian kebijakan JKN PKMK FK-KMK UGM
2. Pengambil keputusan kebijakan JKN (Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, Komisi IX DPR RI)
3. Pusat penelitian kesehatan
4. Asosiasi profesi kesehatan
5. Asosiasi pelayanan kesehatan
6. Mahasiswa S2 dan S3 kebijakan kesehatan masyarakat

Agenda Seminar

September 2021

Pengetahuan mengenai penyakit baru seperti COVID-19 perlu terus dikembangkan oleh organisasi – organsiasi kesehatan. Pengetahuan ini berkembang sangat pesat dan kegagalan untuk mendapatkan pengetahuan akan berakibat fatal di RS. Kinerja RS dalam menangani pandemi dan wabah tertentu dapat menurun. Lebih ekstrim lagi, terdapat kemungkinan sumber daya manusia RS dapat meninggal akibat ketidaktahuan akan pengetahuan terbaru mengenai suatu wabah tersebut.

Rumah sakit, dinas kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan lainnya adalah institusi yang kaya data dan informasi baik dari dalam maupun luar organisasi. Berbagai data pelayanan kesehatan dikumpulkan oleh institusi tersebut. Agar data menjadi bermanfaat dan memiliki makna, perlu dilakukan pemrosesan data dan analisis agar menjadi informasi yang selanjutnya akan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan yang penting bagi organisasi tersebut.

Namun hal yang disayangkan, unit – unit pengelola pengetahuan di rumah sakit/lembaga kesehatan (perpustakaan atau unit-unit lainnya) masih belum optimal fungsinya. Disamping keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolanya juga masih perlu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan peran dan manfaat dari perpustakaan di RS dan dinas kesehatan, perlu upaya strategis dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan juga sarana prasarana pendukung perpustakaan. Perpustakaan di institusi kesehatan seharusnya menjadi salah satu pusat pendukung berkembangnya pengetahuan di insitusi yang kaya data seperti RS dan dinas kesehatan. Dalam konteks ini diperlukan Program Revitalisasi Perpustakaan RS/lembaga kesehatan untuk menjalankan Knowledge Management.

Tujuan pelatihan

Dengan latar belakang tersebut, PKMK FK – KMK UGM yang sudah cukup lama terlibat dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi kesehatan
berinisiatif untuk mengadakan pelatihan Pengembangan Perpustakaan/Learning Resources Center pada Institusi Kesehatan dengan konsep Knowledge Management dengan tujuan:

1. Mengembangkan fungsi perpustakaan atau learning resources center pada institusi kesehatan sebagai pendukung kegiatan manajemen pengetahuan organisasi.
2.  Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia atau knowledge workers di organisasi kesehatan

Peserta

Pelatihan ini bersifat teknis dan dapat diikuti tim dari RS, dinas kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan. Setiap institusi disarankan untuk membentuk tim yang bisa terdiri dari:

• Petugas perpustakaan atau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen data dan informasi,
• Staf di bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan dan juga pekerja pengetahuan lainnya termasuk klinisi di RS yang berkeinginan untuk mengembangkan konsep
  manajemen pengetahuan di institusi masing – masing.

Model pelatihan

Pelatihan ini akan menggunakann model blended learning dengan interaksi secara synchronous dan asynchronous. Pelatihan akan berjalan selama 5 minggu, dan akan dilanjutkan dengan pendampingan selama 1 bulan setelah pelatihan berakhir untuk monitoring dan evaluasi implementasi. Setiap topik akan dijadwalkan untuk pembelajaran selama seminggu, dan akan dilanjutkan dengan topik yang berbeda pada minggu selanjutnya. Peserta akan meluangkan waktu sekitar kurang lebih 3 – 4 jam setiap minggunya untuk mempelajari materi dan mengerjakan sejumlah penugasan. Setiap awal minggu akan dijadwalkan pertemuan untuk tutorial secara daring dan akan dilanjutkan dengan interaksi dengan menggunakan platform e- learning e-LOK (e-Learning: Open for Knowledge Sharing)

Biaya

Para peserta pelatihan dikenai biaya sebagai tim (Anggota tim maksimal 5 orang/institusi) sebesar Rp. 2.000.000
Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281
Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim dengan diberi nama lengkap peserta ke Whatsapp
Messenger ke No. 0811-2639-839

Materi dan Jadwal

Pelatihan akan diselenggarakan mulai 1 – 29 September 2021.
Kegiatan tutorial secara daring akan dilakukan setiap hari Rabu pukul 13.00 – 15.00 WIB, dan
interaksi selanjutnya akan menggunakan platform e-learning eLOK

Narasumber

1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
2. Sukirno, SIP, MA
3. Dra. Ngesti Gandini, MHum
4. Anis Fuad, DEA
5. Haxa Soeprijanto, S.Ikom
6. dr. Lutfan Lazuardi, PhD
7. Niluh Putu Eka Andayani, SKM. MKes
8. dr. Guardian Yoki Sanjaya, Mhltinfo
9. Adj. Prof Hans Wijaya
10. Aditya Lia Romadona, S.Si, M.Si
11. dr. Kuntjoro A. Purjanto, M.Kes

Narahubung:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 0811-2639-839
Email: lelyana.pkmk@gmail.com

Putri Ramel (informasi konten)
HP: 0812-1938-2006
Email: rameliayain@gmail.com

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada

PENGANTAR

Bencana pandemi Covid-19 sudah memasuki fase pertengahan, mayoritas negara termasuk Indonesia sudah mengalami puncak gelombang ke-dua yang jauh lebih tinggi dibandingkan puncak-puncak sebelumnya, stretegi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengatasi pandemi ini menunjukkan kelemahan sistem kesehatan yang sudah terbangun. Walaupun sudah banyak juga upaya dan sumber daya yang dikerahkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjaga ketahanan kesehatan karena pandemi ini. Berbagai kebijakan terkait protokol kesehatan sudah dikeluarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Ketahanan kesehatan ini akan terwujud jika setiap komunitas peduli dan konsisten menerapkan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4/2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Jslah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra-bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan logistik medis dalam menopang ketahanan kesehatan.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, dampak ketidaksiapan terhadap pemenuhan dan pengelolaan logistik medis tidak hanya pada panic buying yang berakibat kelangkaan di satu sisi dan overloaded di sisi yang lain, namun juga hilangnya nyawa masyarakat bahkan tenaga kesehatan. Kondisi ini menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi Covid-19. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan Covid-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya. Harapannya seminar ini akan menghasilkan pembelajaran dari sekian banyak pengalaman pahit di penanganan gelombang ke-dua yang telah lalu dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahan kesehatan untuk menghadapi gelombang selanjutnya.

TUJUAN

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan kebijakan kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi Covid-19.

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam satu hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi Covid-19. Selanjutnya kan dibahas oleh beberapa ahli kebijakan baik dari sektor pemerintahan dan sektor swasta. Kegiatan seminar juga diwadahi melalui virtual.

PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum.

Diharapkan pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami bagaimana kondisi kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi Covid-19. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran  dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal  : Jum’at, 24 September dan 1 Oktober 2021
Pukul              : 08.00 – 11.00 WIB

Rundown Kegiatan

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Blended Learning Berbasis Website  dalam Rangka
Forum Nasional IX Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2019

Pelatihan Advokasi KIA dan Gizi
Kasus : isu – Isu Penting Kesehatan Masyarakat

Banda Aceh, 11 Oktober 2019

diselenggarakan oleh PKMK FK – KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Latar Belakang

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Dalam melakukan advokasi kebijakan ada metode menarik dari Grimshaw dan Lavis et al, yang memiliki lima pertanyaan utama:

• Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
• Kepada pengambil keputusan mana pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
• Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambail keputusan?
• Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
• Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Dalam konteks ini, maka pertanyaan ke – 4 merupakan inti dari advokasi kebijakan. Namun kata advokasi mempunyai aspek politik yang kental. Meriam Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.

Dalam konteks kebijakan publik advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (public interest). Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada.

Dalam sektor kesehatan, advokasi memainkan peran yang penting, karena kesehatan merupakan isu yang merupakan kepentingan masyarakat (public interest) namun faktanya sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan kebijakan yang bersifat programatik dan kurang melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, peneliti kebijakan memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui bukti – bukti yang mereka miliki. Hasil – hasil penelitian perlu disampaikan kepada para pengambil kebijakan sebagai masukan di dalam proses kebijakan.

Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Membahas berbagai isu kebijakan kesehatan masyarakat berdasarkan Seminar Nasional 2 hari di Banda Aceh pada 9 dan 10 Oktober 2019;
2. Membahas tantangan transfer pengetahuan dari peneliti ke pengambil kebijakan;
3. Meningkatkan kapasitas peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk advokasi;
4. Merencanakan berbagai kegiatan pengembangan untuk meningkatkan ketrampilan melakukan advokasi kebijakan.

  Narasumber

• Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
• Shita Dewi

  Peserta

Pelatihan advokasi kebijakan ini menargetkan peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Peserta merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan memiliki rencana untuk melakukan advokasi. Advokasi tersebut harus berbasis bukti, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi kebijakan.

  Output Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman para peneliti mengenai prinsip – prinsip advokasi kebijakan

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal       : Jum’at, 11 Oktober 2019
Waktu                  : 08.30 – 17.00 WIB
Tempat                : Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darusalam

  Jadwal Kegiatan

reportase