Author: admin

“Peran dan Independensi Analisis Kebijakan dalam Perbaikan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas Pada Masa Pandemi COVID-19”

5 November 2020

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menggelar kembali Forum Nasional Seri ke – 10 tahun ini, yang diawali dengan topik pertama mengenai Peran dan Independensi Profesi Analis Kebijakan. Terdapat tiga pembicara yang menyampaikan materi dengan fokus yang berbeda – beda, dan tiga pembahas yang akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Berikut adalah daftar masing – masing pembicara dan pembahas:

Pembicara

1. Dra. Elly Fatimah, M.Si (Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga adiministrasi Negara)
2. dr. Siswanto, M.H.P., D.T.M. (Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementerian Kesehatan)
3. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. (Direktur Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM)

Pembahas

1. Pretty Multihartina, Ph.D (Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
2. Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP., MPA. (Kepala Pusat Analis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian Perencanaan R/B (Bappenas))
3. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto (Dekan FISIPOL UGM)

Dibuka dengan pengantar oleh Prof. Laksono yang menyampaikan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar yang membutuhkan perhatian luas dari pemangku kepentingan. Seperti masalah JKN, kemudian penyakit – penyakit prioritas seperti CVD, Kematian Ibu dan Bayi, stunting serta pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020. Dalam keadaan yang seperti ini dibutuhkan kebijakan untuk menuntaskan masalah kesehatan yang demikian, untuk itu dibutuhkan profesi Analis Kebijakan. Profesi ini bisa membantu pengambil kebijakan merumuskan masalah, melakukan prakiraan dan lain – lain. Selain itu profesi ini dikembangkan untuk mendapatkan perumusan kebijakan yang berbasis pada bukti, supaya kebijakan yang diterapkan menjadi tepat sasaran. Acara ini akan dimoderatori oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH. M.Kes., MAS dan Shita Listya Dewi, MM., MPP sebagai co-moderator.

Elly Fatimah menyampaikan materi dengan tajuk “Profesi Analis Kebijakan dan Kebijakan Pemerintah. Menurutnya, saat ini jumlah profesi Analis Kebijakan (AK) di emerintah tercatat 799 orang dan belum termasuk AK fungsional sesuai kebijakan Presiden yang baru. Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dilatarbelakangi oleh masalah kebijakan, antara lain konflik terhadap antar pasal yang saling bertentangan, inkonsistensi data pada peraturan perundang – undangan, kemudian multitafsir yang menyebabkan ketidakjelasan pada rumusan bahasa, dan tidak operasional yang artinya tidak memiliki daya guna. Keempat masalah tersebut menyebabkan keadaan yang lebih kompleks yaitu kebijakan yang kurang berbasis bukti. Keadaan ini menempatkan Indonesia pada prosentase 51.44% untuk kualitas perundang – undangan yang berarti Indonesia masih berada di peringkat 6 dari 8 negara di ASEAN.

Selanjutnya, Siswanto menjelaskan mengenai Transformasi dari Pejabat Struktural menjadi Analis Kebijakan Utama. Poin pentingnya yaitu, dalam penetapan kebijakan terdapat kontestasi aktor sehingga penetapan tersebut merupakan kompromi dari negosiasi yang dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan advokasi yang tinggi dan bagaimana upaya agar hal – hal yang ingin disampaikan untuk kebijakan memiliki legitimasi. Menurut Siswanto, perlu adanya data yang lengkap dan komprehensif dan legitimasi agar pendasaran kebijakan dapat diterima. Dalam kesempatan ini juga disampaikan keresahan mengenai jabatan fungsional Analis Kesehatan, apakah transformasi pejabat struktural dapat menjadikan analis lebih independen.

Topik yang diangkat oleh Laksono mengenai Dosen Sebagai Analis Kebijakan yang Independen. Ada tiga hal yang disampaikan dalam materi tersebut, yaitu mengenai evidence based policy, analis kebijakan dan independensinya serta peran dosen sebagai Analis Kebijakan yang independen. Laksono mencontohkan kebijakan JKN dan COVID-19, betapa sarat politis proses dari kebijakan JKN, begitu pula dengan situasi COVID-19 yang belum banyak kebijakan yang menggunakan data ilmiah sehingga menimbulkan kegaduhan. Kemudian Laksono melanjutkan dengan penjelasan mengenai pentingnya independensi analis kebijakan untuk mengadapi persoalan seperti yang dicontohkan tersebut.

Pada sesi selanjutnya mengenai pembahasan, masing – masing dari pembahas menanggapi materi yang telah disampaikan oleh para Pemateri. Pretty menanggapi bahwa pembahasan mengenai independensi memang perlu diuraikan lebih jauh karena terdapat dilema mengenai hal ini, selain itu perlu juga diperhatikan manajemen karirnya. Velix menyampaikan bahwa Analis Kebijakan memiliki urgensi untuk berjejaring karena melihat kapasitas yang belum rata, padalah kebijakan yang dibutuhkan sangat kontekstual. Terakhir, Erwan menyebutkan bahwa perlu adanya pedoman etika bagi profesi Analis Kebijakan supaya profesional, karena tugas Analis Kebijakan adalah menyampaikan kepentingan publik jadi sebisa mungkin harus ada pencegahan abuse of power.

Sesi selanjutnya adalah diskusi, kemudian diikuti dengan peresmian website sistemkesehatan.net yang disampaikan oleh dr. Bella Donna, SKM., M.Kes. Kemudian disambung oleh Tri AKtariyani S.H., M.H., yang menyampaikan mengenai pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dapat dipergunakan para Analis Kebijakan untuk memperoleh data. Terakhir, ada pengenalan Kelompok Analisis Kebijakan yang disampaikan oleh dr. Mukti Eka, MARS., MPH.

MATERI PRESENTASI	VIDEO
Semua materi presentasi dapat disimak pada link berikut KLIK DISINI	Video rekaman dapat dilihat pada link youtube berikut, setiap sesi dapat dilihat pada bagian deskripsi sesuai dengan menit yang tertera LINK YOUTUBE

 

Reporter: Eurica Stefany Wijaya/PKMK UGM

 

Kerangka Acuan Kegiatan
Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X
(Fornas JKKI 2020)

PKMK FK – KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
melalui Zoom Seminar dan Livestreaming

Topik 1
Peran dan Independensi Analis Kebijakan
dalam Perbaikan Kebijakan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas
Pada Masa Pandemi Covid-19

Telah diselenggarakan pada Kamis, 5 November 2020

  Pengantar

Kondisi kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar yang membutuhkan perhatian luas dari pemangku kepentingan. Sebagai gambaran kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang implementasikan selama enam tahun belum memberikan mencapai keadilan, akuntabilitas dan jaminan pelayanan yang bermutu dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, masalah prioritas kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian, kondisi pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 telah menjadi tantangan baru dan besar bagi sistem kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut tidak hanya membutuhkan pendekatan medis, diperlukan pula kebijakan progresif dari pengambil keputusan.

Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang problem oriented. Keberadaannya disusun untuk menyelesaikan suatu masalah publik dan kebijakan (Lasswell, 1970). Penyusunan kebijakan yang layak haruslah sejalan dengan masalah yang sedang terjadi. Untuk menyusun kebijakan yang membutuhkan profesi analis kebijakan. Fungsi dari analis tersebut adalah melakukan analisis kebijakan dengan cara: merumuskan masalah, melakukan prakiraan, dan mengidentifikasi alternatif dan/atau rekomendasi. Analisis kebijakan merupakan paduan dari ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi dan filsafat (Dunn, 2003). Dalam praktiknya analisis kebijakan dibutuhkan oleh berbagai macam bidang kehidupan, termasuk kesehatan.
Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir muncul kebijakan pemerintah untuk memperbanyak jumlah analis kebijakan. Banyak pejabat senior struktural Kementerian Kesehatan yang memilih jalur fungsional sebagai Analis Kebijakan Utama (AKU). Sementara itu di level menengah juga ada jalur fungsional menjadi analisis kebijakan di organisasi kesehatan pemerintah. LAN sangat aktif untuk mengembangkan profesi analis kebijakan.

Rangkaian kegiatan Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020 telah membahas profesi analis kesehatan ini sebagai sebuah perkembangan baru yang perlu didukung di sektor kesehatan. Melalui forum ini para  ahli kesehatan dapat memahami peran dari analis kebijakan dalam menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia secara independen.

  Tujuan

1. Memahami peran profesi analis kebijakan dalam menyelesaikan masalah kesehatan;
2. Memahami peran analis kebijakan kesehatan dalam struktur pemerintahan;
3. Membahas independensi analis kebijakan;
4. Memperkuat peran analis kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan berbasis data (Evidence Based Policy).

  Waktu dan Tempat

Telah diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 5 November 2020
Waktu : 08.30 – 11.35 WIB
Tempat : Common Room, Gedung Litbang FK – KMK UGM

Peserta

Jumlah peserta yang mengitu kegiatan adalah 369 orang dengan kategori asal instansi peserta sebagai berikut:

1. Profesi analis kebijakan bidang kesehatan di lembaga pemerintah
2. Profesi analis kebijakan bidang kesehatan di pusat penelitian dan organisasi non pemerintah.
3. Mahasiswa S2 dan S3 kebijakan kesehatan masyarakat di perguruan tinggi negeri/swasta
4. Tenaga pengajar di perguruan tinggi negeri/swasta
5. Peneliti bidang kesehatan
6. Tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan
7. Anggota asosiasi analis kebijakan Indonesia

  Agenda

Pukul	Topik Analis Kebijakan
08.30 – 08.40 WIB	Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD – Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia MATERI     VIDEO
08.40 – 08.50 WIB	Pembukaan Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., SpOG(K)., PhD – Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarkat dan Keperawatan, UGM   VIDEO Moderator: Andreasta Meliala, Dr. dr. DPH., MKes, MAS
08.50 – 09.45 WIB	Narasumber: Dra. Elly Fatimah, M.Si – Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Ringkasan Materi: Menjelaskan tentang latar belakang dibentuknya jabatan fungsional analisis kebijakan. Selain itu juga menjekaskan jumlah analis kebijakan di lembaga pemerintah pusat dan daerah beserta tugas dan tanggung jawabnya dalam perumusan kebijakan. MATERI     VIDEO dr. Siswanto, M.H.P., D.T.M Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementerian Kesehatan: Transformasi dari Pejabat Struktural menjadi Analis Kebijakan Utama. Ringkasan Materi: Menjelaskan tentang peran analis kebijakan dalam penyusunan analisis kebijakan. Membangun independensi analis kebijakan juga di jelaskan dalam materi. MATERI     VIDEO Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD – Direktur Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM: Dosen sebagai analis kebijakan yang independen. Ringkasan Materi: Menjelaskan tentang keberadaan evidence based dan independensi dari analis kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor finansial dan pusat kekuasaan. MATERI     VIDEO Moderator: Andreasta Meliala, Dr. dr. DPH., MKes, MAS
09.45 – 10.30 WIB	Pembahas: Pretty Multihartina, Ph.D – Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan : Fokus pada analis kebijakan kesehatan   VIDEO Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA – Kepala Pusat Analis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian Perencanaan/Beppenas: Fokus pada arah kebijakan pemerintah. MATERI     VIDEO Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM : Fokus pada independensi analis kebijakan. MATERI     VIDEO Moderator: Shita Dewi
10.30 – 11.20 WIB	Sesi Diskusi Moderator: Shita Dewi
11.20 – 11.50 WIB	Peresmian Website Sistem Kesehatan – oleh dr. Bella Dona, M.Kes   VIDEO Penayangan Program Pengembangan Analis Kebijakan Kesehatan secara independen di FK-KMK melalui Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan berbagai program pengembangan berbasis Data Rutin oleh Tri Aktaryani   VIDEO Pengenalan Kelompok Analisis Kebijakan oleh dr. Mukti Eka, MARS, M.P.H MATERI     VIDEO Moderator: Shita Listya Dewi
11.50 – 12.00 WIB	Penutupan

 REPORTASE

 

TOPIK	KEGIATAN	TANGGAL
JKN	Forum Strategi Advokasi Kebijakan JKN: Pelatihan Menulis Artikel & Opini di Media Massa Berdasarkan Evidence Based Untuk Mempengaruhi Pemangku Kepentingan	15 dan 22 Desember 2020 LINK KEGIATAN
	Forum Kebijakan JKN bagi Akademisi & Pemangku Kepentingan: Advokasi: Mendorong Reformasi Agile Government Program JKN dalam Tata Pemerintahan Daerah	17 Desember 2020 – 21 Januari 2021 LINK KEGIATAN
KIA	Penulisan Artikel: Penelitian Kebijakan Analisis Kebijakan Policy Brief Target Jurnal untuk Publikasi: Journal of Health Organization and Management (Q2) Journal of Health Management (Q3)	Desember 2020 – Januari 2021 KERANGKA ACUAN
GIZI	Penulisan Artikel: Penelitian Kebijakan Analisis Kebijakan Policy Brief Target Jurnal untuk Publikasi: Journal of Health Organization and Management (Q2) Journal of Health Management (Q3)	Desember 2020 – Januari 2021 KERANGKA ACUAN
JANTUNG	Penulisan Artikel: Penelitian Kebijakan Analisis Kebijakan Policy Brief Target Jurnal untuk Publikasi: Global Heart Journal (Q1) International Journal for Health Equity (Q1) Asia Pacific Journal of Public Health (Q2)	Desember 2020 – Januari 2021 KERANGKA ACUAN
KANKER	Penulisan Artikel: Penelitian Kebijakan Analisis Kebijakan Policy Brief Target Jurnal untuk Publikasi: Risk Management and Healthcare Policy (Q1) ESMO OPEN (Q1) Journal of Health Services Research and Policy (Q2) International Journal of Health Policy and Management (Q1) Journal of Cancer Policy (Q2)	Desember 2020 – Januari 2021 KERANGKA ACUAN

 

 

 

 

 

Pada tanggal 5 – 20 November 2020 telah terselenggara Forum Nasional yang terdiri atas lima topik. Hasil dari masing-masing topik yaitu video, reportase dan materi dapat diakses melalui laman ini untuk peserta yang sebelumnya tidak dapat bergabung.

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Topik 1 Peran dan Independensi Analis Kebijakan Dalam Perbaikan Kebijakan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas Pada Masa Pandemi COVID-19	5 November 2020 Video, Reportase, dan Materi Klik disini HASIL PERTEMUAN
Topik 2 Dukungan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Penggunaan Data Rutin dalam Memperkuat Sistem Kesehatan Era Pandemi COVID-19	9 – 12 November 2020 Video, Reportase, dan Materi Klik disini HASIL PERTEMUAN
Topik 3 Opsi Penguatan Kebijakan JKN yang Berkeadilan, Akuntabel dan Bermutu	13 – 18 November 2020 Video, Reportase, dan Materi Klik disini HASIL PERTEMUAN
Topik 4 Pendekatan Knowledge Management Untuk Memperkuat Sistem Kesehatan Dalam Merespon Pandemi COVID-19	19 November 2020 Video, Reportase, dan Materi Klik disini HASIL PERTEMUAN
Topik 5 Kebijakan Ketahanan Kesehatan dalam Menghadapi Bencana Pandemi COVID-19	20 November 2020 Video, Reportase, dan Materi Klik disini HASIL PERTEMUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM telah menyelenggarakan Forum Nasional X secara daring. Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam laman ini agar dapat dipelajari bersama bagi yang belum mengikuti.

Forum Nasional X telah membahas tentang kebijakan Jaminan Kebijakan Kesehatan (JKN), kebijakan penurunan stunting, kebijakan penurunan kematian ibu merupakan contoh – contoh produk dari siklus kebijakan. Kebijakan di berbagai topik ini berawal dari banyak data yang telah dikumpulkan melalui penelitian maupun metode yang lain, termasuk data rutin. Data yang sudah dikumpulkan tersebut sebaiknya digunakan untuk penyusunan analisis kebijakan dan menjadi tools (alat) proses advokasi kebijakan.

Namun, data yang banyak tersebut sulit digunakan apabila tidak dikumpulkan dalam satu tempat yang mudah untuk diakses. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM menginisiasi dashboard atau laman untuk menyajikan berbagai data yang disebut DaSK. Tujuannya untuk:

1. menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia,
2. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerja sama antar lembaga, dan
3. menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di Indonesia.

Data Rutin

Disamping data survey seperti Susenas, ada data Rutin seperti KomDat, EPP-BGM, RS Online, dan juga data BPJS Kesehtan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ada istilah Sistem Informasi Kesehatan Rutin (SIKR), yang didefinisikan sebagai sistem yang mengumpulkan data tentang layanan yang diberikan di fasilitas dan institusi kesehatan publik, swasta, dan tingkat komunitas. Sistem Informasi Kesehatan Rutin merupakan hal yang perlu diperkuat untuk meningkatkan efektifitas Sistem Kesehatan. Memperkuat penggunaan data rutin adalah komponen penting dari penguatan sistem kesehatan secara keseluruhan dan untuk melacak kemajuan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk tujuan untuk mencapai Cakupan Kesehatan Universal (UHC) .

Meskipun penting, data yang bersumber dari laporan-laporan kurang digunakan oleh pembuat keputusan dan para analis kebijakan karena masalah ketersediaan dan validitas data. Dalam hal ini perlu dilakukan keberanian untuk menggunakan data rutin, seperti KomDat, EPPBGM, sampai data laporan BPJS.

Penggunaan Data untuk Kebijakan

Penggunaan data untuk kebijakan sudah dilakukan untuk JKN, KIA, Gizi, Jantung dan Kanker. Data JKN, KIA dan Gizi telah digunakan untuk penelitian kebijakan, penyusunan dokumen analisis kebijakan, dan proses advokasi kebijakan. Sementara data Jantung dan Kanker masih dalam proses penggunaan untuk penelitian dan penyusunan dokumen analisis kebijakan.

Knowledge Translation

Penelitian penyusunan dokumen analisis dan advokasi kebijakan merupakan knowledge translation yang bukan hanya melibatkan akademisi, tenaga ahli, dan pemerintah, melainkan juga melibatkan dinas/ sektor atau lembaga/ organisasi di luar sektor kesehatan, bahkan partisipasi masyarakat. Proses knowledge translation dapat menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 telah ditetapkan. Pencapaian target penurunan kematian ibu sampai 183/100.000 kelahiran hidup, penurunan angka kematian bayi 16/ 1.000 kelahiran hidup dan penurunan prevalensi stunting sebesar 19% harus dicapai (Bappenas, 2020).

Peran Analis Kebijakan

Kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang terjadi di Indonesia juga telah menyumbang angka kematian sebanyak 2.500 jiwa (data per 22 Juni 2020) dari kasus posistif. Selain itu, pandemi juga mempengaruhi sistem kesehatan karena terdapat kegagapan dari pemerintah maupun tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem kesehatan perlu adanya ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat alokasi dana/ anggaran, dan tepat siapa yang melakukannya. Faktanya kebijakan kesehatan sering kali didasarkan pada asumsi, pertimbangan politik, kelompok, perorangan serta manajemen krisis yang bersifat kedaruratan (Massie, 2009). Untuk itu, sejak beberapa tahun ada kebijakan pemerintah untuk memperbanyak jumlah analis kebijakan, agar proses penetapan kebijakan semakim baik. Banyak pejabatan senior structural Kementerian Kesehatan ang memilih jalur fungsional sebagai Analis Kebijakan Utama (AKU). Sementara itu di level menengah juga ada jalur fungsional menjadi analisis kebijakan di organisasi kesehatan pemerintah. LAN sangat aktif untuk mengembangkan profesi analis kebijakan.

Di dalam berbagai konteks seperti data, penggunaan untuk keputusan, transfer ilmu pengetahuan, sampai posisi Analis Kebijakan, Forum Nasional JKKI ke – X pada 2020 mengambil tema “Pemanfaatan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) Untuk Perbaikan Kebijakan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas Dalam Era Pandemik COVID-19” yang merupakan metode baru pemanfaatan data di sektor kesehatan.

Format forum nasional JKKI ini menggunakan pendekatan pelatihan tentang kebijakan dan presentasi hasil atas pemanfaatan data – data kesehatan di DaSK. Oleh karena itu, ada sebuah rangkaian kegiatan yang dapat diikuti oleh anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Namun tidak seperti tahun lalu, rangkaian ini dilakukan melalui jarak jauh (berbasis webinar). Kegiatan Fornas berlangsung di bulan November selama 2 minggu. Sebelumnya sudah dilakukan kegiatan PraFornas yang referensinya dapat di akses di sini. Sesudah Fornas akan dilakukan berbagai kegiatan.

Tujuan Kegiatan Forum Nasional Secara Keseluruhan

Rangkaian kegiatan telah membahas berbagai perkembangan dalam analisis kebijakan dan metode advokasi kebijakan. Secara detil tujuannya adalah:

Kegiatan Pre-Fornas:

1. Memahami metode analisis kebijakan dengan menggunakan modul dari LAN.
2. Memahami teknik menulis policy brief
3. Memahami teknik advokasi kebijakan

Kegiatan Fornas:

1. Memahani peran dan independensi jabatan fungsional dan profesi analis kebijakan;
2. Memahami proses penelitian kebijakan topik KIA, GIZI, Jantung dan Kanker menggunakan DaSK
3. Membahas pengalaman menggunakan Data Rutin untuk keperluan Pemulihan Program KIA-KB, dan Gizi akibat Covid19.
4. Memahami Daftar Isian Masalah UU SJSN/UU BPJS dan rencana proses advokasi kebijakan topik JKN
5. Memahami aspek Knowledge Translation.

Kegiatan Pasca Fornas:

Mengembangkan kemampuan analisis kebijakan, menulis policy brief, dan advokasi kebijakan.

Catatan: Dalam konteks Proses Kebijakan dan advokasinya, Knowledge Translation berbagai topik yang ada dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses Knowledge Translation Kesehatan

  JKN merupakan topik yang sudah berjalan terlebih dahulu. Juga KIA dan Gizi dalam konteks program pemulihan COVID-19.