Soal Ujian Topik 7 Soal Ujian Topik 7. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon Nama Lengkap Email 1. Health Emergency Operation Center atau pos koordinasi klaster kesehatan adalah sebuah tempat untuk berkoordinasi stakeholder kesehatan yang terdapat di Kementerian kesehatan RI c.q. Pusat Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Semua benar tergantung level bencananya 2. Struktur HEOC atau Klaster Kesehatan terdiri dari Ketua Klaster dan tim, dan sub-sub klaster kesehatan sesuai dengan regulasi terkait krisis kesehatan nomer? Permenkes No.4 tahun 2019 UU 24 tahun 2009 Permenkes No.75 tahun 2019 UU 20 tahun 2009 3. Disaster Medical Team atau tim kesehatan yang diterjunkan saat bencana, terdiri dari minimal tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kefarmasian. Tim ini bertugas untuk Mencari dan mengevakuasi korban sesaat setelah terjadi bencana Memberikan layanan kesehatan kepada populasi terdampak bencana Mendirikan tempat perlindungan dan tempat tinggal sementara kepada populasi terdampak bencana Memberikan layanan makanan di dapur umum 4. Di dalam struktur klaster kesehatan atau HEOC, sub-klaster yang bertanggung jawab sebagai EMT-CC atau emergency medical team coordiantion cell atau mengkoordinasikan sumber daya kesehatan yang datang ke daerah bencana adalah Sub-klaster Pelayanan Kesehatan PSC119 Bapelkes Sekertaris Kepala Dinas Kesehatan 5. Salah satu kewajiban tim bantuan medis atau Disaster Medical Team adalah melakukan serah terima pasien dan memberikan laporan akhir. Kepada siapa laporan ini diserahkan? Kepala Dinas Kesehatan Puskesmas dan RS tempat bertugas Koordinator Klaster Kesehatan Semua benar 6. Jika di daerah terdampak bencana tidak ada pegawai dinas kesehatan yang dapat melakukan koordinasi klaster kesehatan dan mengelola relawan (melakukan fungsi EMT-CC) maka pengelolaan manajemen klaster kesehatan dilakukan oleh.. Otoritas kesehatan terdekat TNI RSUD UGM 7. Forum tempat semua relawan kesehatan atau DMT/EMT berkumpul berbagi informasi tentang rencana strategi dan mendapatkan arahan dari dinas kesehatan setempat dan kemenkes adalah Rapat pleno sub-sub klaster Rapat briefing klaster kesehatan Rapat tim RHA Rapat konsolidasi ante mortem-post mortem 8. Salah satu kewajiban tim bantuan medis atau Disaster Medical Team adalah menggunakan tanda pengenal saat bertugas, apa saja bentuk tanda pengenal tersebut? Surat tugas dari dinas kesehatan setempat Rompi dengan logo instansi, nama dan bertuliskan tim kesehatan Name tag identitas Semua benar 9. Laporan pada hakikatnya adalah pendokumentasian kegiatan yang telah dilakukan oleh tim kesehatan atau DMT di lapangan untuk digunakan sebagai referensi pengambilan keputusan di kemudian hari. Laporan pertama yang wajib disampaikan ke pos koordinasi klaster kesehatan atau HEOC adalah? Laporan hasil kaji cepat kesehatan Laporan penanganan pasien Laporan berita acara serah terima logistik donasi Laporan kedatangan tim dan surat tugas 10. Salah satu tolok ukur keberhasilan koordinasi klaster kesehatan atau HEOC adalah laporan harian yang rutin dikumpulan oleh tim DMT, komponen laporan harian yang paling penting adalah Informasi penyakit potensial wabah yang ditemukan di pos pengungsian Jumlah obat-obatan yang ditinggalkan di puskesmas penugasan Laporan infografis klaster kesehatan Hasil capaian SPM kesehatan rutin di daerah terdampak bencana 11. Salah satu komponen laporan harian yang digunakan oleh pos klaster kesehatan dalam melakukan mobilisasi DMT adalah Informasi penyakit tidak menular yang ditemukan di pos pengungsian Jumlah pengungsi yang membutuhkan layanan kesehatan di lokasi penugasan Laporan infografis klaster kesehatan Hasil capaian SPM kesehatan rutin di daerah terdampak bencana 12. Tim DMT melaporkan diri ke pos koordinasi klaster kesehatan (HEOC) di dinas kesehatan kab/kota kemudian mendapatkan penugasan oleh HEOC ke Puskesmas selama minimal tujuh hari. Setelah hari pertama, tim DMT memberikan laporan harian ke? Dinas Kesehatan Propinsi Dinas Kesehatan Kab/Kota Puskesmas BPBD 13. Setelah menjalani tujuh hari penugasan di daerah wilayah kerja puskesmas yang ditetapkan, tim DMT kembali dan melaporkan hasil kegiatannya ke Puskesmas dan pos koordinasi klaster kesehatan. Laporan ini dinamakan? Exit strategy BAST/Berita Acara Serah Terima Exit Report Laporan Harian 14. Sebagai relawan kesehatan yang berintegritas terhadap profesi dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, maka dalam laporan kedatangan yang akan dicatat dan direkap oleh klaster kesehatan, DMT wajib mencantumkan NIK TTD NPWP STR 15. Forum tempat semua relawan kesehatan atau DMT/EMT berkumpul berbagi informasi tentang laporan dan temuan di lapangan kepada dinas kesehatan setempat Rapat pleno sub-sub klaster Rapat evaluasi harian klaster kesehatan Rapat tim RHA Rapat konsolidasi ante mortem-post mortem Time is Up! Time's up
Soal Ujian Topik 8 Pengembangan Layanan Unggulan Rumah Sakit Soal Ujian Topik 8. Pengembangan Layanan Unggulan Rumah Sakit dan RS Khusus dalam Merespons Transformasi Layanan Rujukan Nama Lengkap Email 1. Pada pilar transformasi layanan rujukan fokus kementrian kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Upaya untuk mencapai hal tersebut melalui: Jejaring pengampuan layanan unggulan Edukasi penduduk Memproduksi dalam negeri 14 vaksin rutin Regulasi pembiayaan kesehatan 2. Pemerintah menetapkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan pada: Tingkat kesulitan penyakit yang ditangani dan alur rujukan Regionalisasi/ wilayah Kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan dan sarana penunjang Sumber daya dokter spesialis dan tempat tidur rumah sakit 3. Berikut ini yang termasuk 9 penyakit katastrofik utama penyebab kematian tertinggi dan berbiaya besar, kecuali: Tubercolosis, Infeksi Emerging dan Kesehatan ibu & anak Ginjal, Stroke dan Kanker Kanker, Jantung dan Hati Kecelakaan lalu lintas, Jantung dan Covid-19 4. Ketentuan penyediaan ruang isolasi pada saat tidak terjadi wabah sesuai dengan permenkes 14 tahun 2021 adalah sebanyak: 5% dari seluruh tempat tidur 10% dari seluruh tempat tidur 20% dari seluruh tempat tidur 30% dari seluruh tempat tidur 5. Berikut ini adalah stratifikasi RS rujukan berdasarkan tindakan yang dapat dilakukan untuk masing-masing layanan prioritas, Berdasarkan bagan diatas menunjukkan stratifikasi RS untuk layanan: Tuberkolosis Diabetes Infeksi Jantung 6. Pengampuan RS dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni daring, luring dan kombinasi. Berikut bentuk pengampuan yang hanya dapat dilakukan secara luring: Webinar Diskusi kasus Supervisi & konsultasi langsung Telemedicine 7. Target Kementrian Kesehatan pada tahun 2022-2024 untuk optimalisasi jejaring RS Nasional untuk 4 penyakit prioritas adalah: RS Utama di 50% Provinsi + RS Madya di 50% Kabupaten/Kota RS Utama di seluruh Provinsi + RS Madya di 50% Kabupaten/Kota RS Utama di seluruh Provinsi + RS Madya di 100% Kabupaten/Kota RS Utama di 50% Provinsi + RS Madya di 100% Kabupaten/Kota 8. Berikut ini adalah klasifikasi RS Pengampu Regional berdasarkan penyakit dan wilayah: RS Swasta dan RS Pemerintah RS Non Pendidikan RS milik Pemerintah Pusat/Daerah dengan strata minimal utama RS Kelas A dengan strata paripurna 9. Berikut ini adalah hal utama yang paling diperlukan untuk meningkatkan proses rujukan di Indonesia, antara lain: Komunikasi Transportasi Kepercayaan pasien Informasi pada ketersediaan layanan 10. Berikut ini adalah kelemahan rujukan sendiri/ langsung ke rumah sakit: Waktu tunggu semakin cepat Layanan kurang optimal Puskesmas menjadi sepi Tidak tercatat di Puskesmas 11. Dalam klasifikasi rujukan modern ada yang disebut dengan istilah interval. Maksud dari istilah interval tersebut adalah: Dirujuk kepada spesialis tertentu Rujukan secara mandiri Multi spesialis di tempat rujukan yang sama Dirujuk sementara waktu untuk mendapatkan tata kelola yang tepat kemudian dirujuk balik untuk melanjutkan pengobatan di tempat perujuk 12. Dalam klasifikasi rujukan modern ada yang disebut dengan istilah Split-referral. Maksud dari istilah Split-referral tersebut adalah: Dirujuk kepada spesialis tertentu Rujukan secara mandiri Multi spesialis di tempat rujukan yang sama Dirujuk sementara waktu untuk mendapatkan tata kelola yang tepat kemudian dirujuk balik untuk melanjutkan pengobatan di tempat perujuk 13. Apakah manfaat sistem rujukan bagi pasien? Perbaikan mutu pelayanan Meningkatkan komunikasi antar faskes Menambah pembelajaran dan latihan dokter Efisien biaya, waktu dan tenaga 14. Apakah manfaat sistem rujukan bagi dokter? Luaran lebih baik Kepercayaan diri naik Ketepatan diagnosis dan tindakan Meningkatkan kunjungan rumah sakit 15. Berikut ketersediaan minimal tempat tidur rumah sakit untuk rumah sakit umum kelas B adalah 50 tempat tidur 100 tempat tidur 200 tempat tidur 250 tempat tidur 16. Pada 31 Desember 2022 merupakan batas penerapan tempat tidur kelas standar. Jumlah tempat tidur standar untuk tiap rumah sakit adalah: 30 % dari keseluruhan tempat tidur untuk RS Pemerintah, 20% dari keseluruhan tempat tidur untuk RS Swasta 40 % dari keseluruhan tempat tidur untuk RS Pemerintah, 30% dari keseluruhan tempat tidur untuk RS Swasta 50 % dari keseluruhan tempat tidur untuk RS Pemerintah, 35% dari keseluruhan tempat tidur untuk RS Swasta 60 % dari keseluruhan tempat tidur untuk RS Pemerintah, 40% dari keseluruhan tempat tidur untuk RS Swasta Time is Up! Time's up
Soal Ujian Topik 5 Kebijakan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Soal Ujian Topik 5. Kebijakan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Nama Lengkap Email 1. Berdasarkan Analisis dengan metode Porter, terdapat 4 alasan mengapa industri farmasi kurang menarik bagi pelaku bisnis. Di bawah ini adalah 4 alasan tersebut, kecuali: Bargaining power suppliers: High Bargaining power customers: High Threat of substitutes: Medium Threat of new entrants: Low Threat of new entrants: High 2. Terdapat 3 elemen untuk menghentikan Brain Drain dalam Industri Alat Kesehatan, antara lain: Money, technology, policy Policy, good governance, technology Money, technology, culture Policy, good governance, culture Money, policy, good governance 3. Berikut ini adalah karakteristik pasar industri alat kesehatan... market driven industry doctor driven industry elastis homogen minim kolaborasi 4. Kementerian Kesehatan memiliki 4 proyek prioritas produksi alat kesehatan dalam negeri, kecuali... Penyusunan regulasi Pemenuhan kebutuhan 10 alkes terbesar Riset dan uji klinik Pembiayaan dan permodalan industri dalam negeri Pengawasan mutu 5. Proses monitoring dalam industri alat kesehatan penting untuk dilakukan. Berikut yang termasuk dalam harapan proses monitoring terkait kinerja pembelian alkes dan BMHP dalam negeri yang sesuai, kecuali... dapat dilihat per RS dapat dilihat per produk kegiatan dapat dilihat setiap saat dapat menjadi bahan keputusan dapat dilihat per produsen 6. Situasi pasar obat di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut... Data pembelian obat di RS yang bekerjasama dengan BPJS mudah didapat Prinsip strategic purchasing sudah berjalan di BPJS BPJS belum mewajibkan laporan pembelian obat dan sumber pembelian Berdasarkan data per volume, obat fornas memiliki persentase lebih besar dibanding obat non fornas Berdasarkan data per value, obat non fornas memiliki persentase lebih besar dibanding obat fornas 7. Dalam pengembangan industri herbal, penting untuk memaksimalkan kolaborasi A-B-G-C. Di bawah ini yang tidak termasuk komponen kolaborasi tersebut adalah... Academia Business Community Company Government 8. Yang termasuk dalam usaha kesehatan dalam Bali Mahosadi atau Balinese Wellness adalah... upaya promotif dan preventif upaya kuratif dan rehabilitatif upaya promotif dan usadhi upaya kuratif dan usadha upaya usadhi dan usadha 9. Fitofarmaka adalah... bahan atau ramuan yang secara turun temurun digunakan sediaan obat bahan alam yang telah terstandar, teruji praklinik dan klinik sediaan yang telah teruji praklinik dan klinik semua bahan alam yang dapat digunakan untuk keperluan kesehatan sediaan obat bahan alam terstandar 10. Dua agenda kunci yang harus segera dilakukan dalam menghadapi tantangan WTO pasca TRIPs adalah... sustainabilitas dan replikabilitas sustainabilitas dan resiliensi resiliensi dan replikabilitas resiliensi dan inovasi inovasi dan sustainabilitas Time is Up! Time's up
Soal Ujian Topik 6 Soal Ujian Topik 6. Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Upaya Pembenahan Sistem Kesehatan Indonesia Nama Lengkap Email 1. Apa yang diatur dalam Perpres b2/2018 tentang Jaminan Kesehatan untuk manfaat promotif dan preventif? Pelayanan darah Pelayanan darat dan air Deteksi PTM Rehabilitas medis 2. Apa pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan dalam program JKN? Promotif Penyuluhan kesehatan perorangan Pengobatan dan rehabilitas Rehabilitas 3. Apa salah satu target dari transformasi pembiayaan kesehatan untuk mewujudkan keadilan, cukup, efektif, dan efisiensi? Memperluas jumlah pelayanan kesehatan Meningkatkan penilaian teknologi kesehatan Membatasi layanan ANC untuk mencegah fraud Membatasi kerjasama dengan asuransi swasta 4. Apa tambahan paket manfaat promotif dan preventif dalam rancangan kebutuhan dasar kesehatan JKN? Skrining TB Skrining kanker payudara Skrining kanker serviks Skrining COVID-19 5. Apa peranan swasta dalam pelaksanaan kerjasama jasa dengan pemerintah? Penyediaan alat Peneyediaan tempat Penetapan regulasi Pembiayaan dan SDM 6. Apa indikator kinerja layanan kesehatan dalam RPJMD Kota Serang 2018-2023? Jumlah kematian ibu Angka kematian balita Persentase balita obesitas Cakupan desa siaga aktif 7. Apa paket manfaat yang didapatkan dalam model BKS KIA di Kota Serang? Ambulans gratis ANC dengan USG dan dokter 5 kali ANC dengan USG dan dokter 3 kali Layanan SC gratis di RS Publik 8. Apa transformasi BOK pada 2020 yang perlu dilakukan dalam anggaran untuk UKM? Membatasi jumlah BOK Menaikan jumlah kapitasi Pemberlakuan insentif berbasis kinerja Penyaluran BOK melalui Dinas Kesehatan 9. Apa transformasi dana kapitasi pada 2020 yang dilakukan dalam anggaran untuk UKP? Membatasi jumlah BOK Menaikan jumlah kapitasi Pemberlakuan insentif berbasis kinerja Penyaluran BOK melalui Dinas Kesehatan 10. Apa peranan swasta dalam pelaksanaan kerjasama manajemen dengan pemerintah? Menyediakan pembiayaan Melibatkan puskesmas Penyediaan Sarpras dan SDM Pembiayaan dan SDM Time is Up! Time's up
Soal ujian topik 2 Soal Ujian Topik 2. Bukti Baru dari Data Sampel BPJS Kesehatan: Pelayanan Penyakit Katastropik dan Transformasi Kesehatan Nama Lengkap Email 1. Transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan salah satunya adalah pembiayaan kesehatan. Berikut ini manakah pilar pembiayaan yang perlu terus diperkuat. Out of Pocket Pembiayaan Swasta Dana Desa Jaminan Kesehatan Nasional 2. Universal Health Coverage di Indonesia, yang paling ingin dicapai adalah segmen kepesertaan. Data BPJS Kesehatan menginformasikan data kepesertaan secara lengkap dalam laporan tahunannya. Segmen kepesertaan JKN yang mana dari segi jumlahnya yang stabil pada 2019 -2021? PBI APBN PBPU PPU PBI APBD 3. Equity atau pemerataan menjadi salah satu tujuan dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut ini konsep equity yang tepat yang dapat digunakan di JKN Peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama untuk segmen PBPU, PPU, BP dan PBI. Peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama untuk segmen PBPU dan PPU Peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama untuk segmen PBPU, PPU, dan BP Peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama untuk segmen PBI APBN dan PBI APBD 4. Regionalisasi wilayah di Indonesia juga menjadi bagian penting untuk diamati dalam konsep equity. Hasil analisis data sampel untuk penyakit kanker dan jantung, Regional mana yang mempunyai utilisasi dan klaim FKL paling rendah selama 2015-2020 Regional 1 dan Regional 5 Regional 3 dan Regional 4 Regional 4 dan Regional 5 Semua regional rendah 5. Apa yang mempengaruhi biaya klaim di regional 5 sangat rendah dari tahun 2015-2020? Kesadaran masyarakat rendah untuk berobat JKN belum berjalan di regional 5 Jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan terbatas Pelayanan kesehatan mudah di akses 6. Besaran klaim di FKL terdeteksi tinggi hanya di beberapa Provinsi. Provinsi mana di Sulawesi yang memiliki biaya klaim FKL tertinggi pada 2015-2020? Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara 7. Data sample BPJS Kesehatan menunjukkan besaran klaim untuk penyakit kanker di semua provinsi Indonesia. Mana provinsi memiliki biaya klaim kanker FKL tertinggi ke-5 pada 2015-2020? Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Bali Sumatera Utara 8. Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memeratakan pelayanan kanker (SDM) di seluruh wilayah Indonesia? Memberikan bantuan biaya studi Memberikan peningkatan kapasitas dokter umum dan kader Memberikan bantuan pengobatan di luar daerah pada pasien Memberikan izin cuti belajar untuk dokter umum mendapatkan spesialis 9. Dokter spesialis sangat dibutuhkan di semua daerah untuk memberikan pelayanan medis kepada peserta JKN. Berikut ini Dokter spesialis yang dibutuhkan untuk menerapkan pengobatan kanker secara multidisiplin adalah….. Sp. B –K.Onk dan Sp. Onk Rad Sp. PA, Sp. Onk Rad, dan Sp. B –K.Onk Sp. B –K.Onk dan Sp. OT Sp. PA, Sp, Sp. Onk Rad dan Sp.OT 10. Daerah di wilayah Indonesia tentu tidak sama dalam ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga dokter baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis. Salam satu kebijakan dalam UU SJSN TAHUN 2004 yang saat ini belum dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan untuk menutup gap tersebut adalah…. Kebijakan pengiriman tenaga kesehatan Kebijakan kenaikan tarif INA CBGs Kebijakan kenaikan tarif kapitasi Kebijakan Kompensasi Time is Up! Time's up
Soal Ujian Topik 4 Soal Ujian Topik 4. Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi Nama Lengkap Email 1. Apa yang akan terjadi jika formulasi kebijakan dilakukan dengan tidak baik, implementasi kebijakan tidak sesuai masalah, dan tidak adanya evaluasi kebijakan? Masalah tidak selesai Muncul masalah baru Policy failure Revisi kebijakan 2. Apa tahapan kebijakan yang bisa dilakukan revisi atau umpan balik? Semua tahapan Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan Agenda setting 3. Apa yang dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan atau program untuk menghasilkan pemecahan masalah yang tepat? Data Opini ahli Evidence Peneliti 4. Apa yang dilakukan JFAK (jabatan fungsional analis kebijakan) dalam proses agenda setting? Membangun awareness public tentang suatu masalah Merancang alternatif kebijakan Merancang tools evaluasi kebijakan Melakukan penelitian 5. Apa yang dilakukan JFAK dalam proses formulasi kebijakan? Membangun awareness public tentang suatu masalah Merancang alternatif kebijakan Merancang tools evaluasi kebijakan Melakukan penelitian 6. Apa keterbatasan dari metode randomized controlled trial yang hanya dimiliki Realist Evaluation (RE)? Tidak dapat menggunakan mix-method Hanya melihat output dan tidak ada analisis kontekstual Tidak dapat digunakan untuk proses penyusunan kebijakan Hanya menggunakan pendekatan kuantitatif 7. Apa yang membuat RE tepat dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan di Indonesia? RE dapat menganalisis satu kebijakan dengan konteks daerah yang berbeda-beda RE dapat menganalisis kebijakan berbeda-beda dengan konteks daerah yang berbeda-beda RE dapat menganalisis satu kebijakan dengan konteks daerah yang sama RE dapat membantu analisis kebijakan 8. Apa tiga variabel yang dibutuhkan dalam pengembangan teori untuk penelitian RE? Proses, output, dan outcome Input, output dan outcome Mechanism, contexts dan outcome Setting, contexts, dan outcome 9. Apa perbedaan RE dan evaluasi pada umumnya? Evaluasi berfokus pada pembentukan pengetahuan dan RE berfokus pada logic framework Unit analisis RE adalah program theory dan evaluasi adalah intervensi RE menganalisis program logic dan evaluasi menganalisis teori dibalik program logic Tidak ada perbedaan 10. Apa yang dimaksud dengan contexts dalam RE? Proses yang terjadi di masyarakat terhadap suatu kebijakan Perubahan yang dihasil dari suatu kebijakan Aspek yang mempengaruhi kebijakan diimplementasikan Kontribusi program terhadap perubahan 11. Apa esensi dari advokasi kebijakan? Menganalisis alternatif kebijakan Menemukan masalah kebijakan Membangun koalisi Mendorong masalah dan usulan menjadi perhatian stakeholders 12. Apa tahapan proses kebijakan yang dapat dilakukan advokasi kebijakan? Agenda setting Formulasi kebijakan Evaluasi Kebijakan Semua tahapan proses kebijakan 13. Apa langkah utama yang dibutuhkan dalam advokasi kebijakan? Menetapkan alat advokasi Menetapkan masalah dan target stakeholders Menetapkan koalisi advokasi Menetapkan sumber daya advokasi 14. Apa hasil dari kerangka advokasi yang dapat dicapai? Perubahan kebijakan Meningkatkan kesadaran, kemauan dan tindakan Terbentuknya koalisi Adanya umpan balik kebijakan 15. Apa arus yang dapat membuka jendela kebijakan? Arus alternatif Arus masalah dan kebijakan Arus politik dan kebijakan Arus politik, kebijakan, dan masalah 16. Time is Up! Time's up
Soal Ujian Topik 9 Kebijakan Diabetes Melitus di Indonesia Soal Ujian Topik 9. Kebijakan Diabetes Melitus di Indonesia Nama Lengkap Email 1. Berdasarkan konsep jaringan sosial, aktor yang berpotensi dalam memberikan dukungan bagi upaya pencegahan penyakit antara lain adalah Keluarga/kerabat Teman Tetangga Tenaga kesehatan professional Semua jawaban di atas 2. Jenis media yang berpotensi terbesar dari sisi cakupan target populasi sebagai sarana kampanye kesehatan adalah Media cetak (poster, leaflet, billboard) Media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan sejenisnya) Website yang berisi informasi kesehatan Siaran televisi publik Radio 3. Banyak negara menggunakan label kandungan gizi pada kemasan makanan atau minuman sebagai bagian dari kampanye kesehatan untuk mengedukasi masyarakat agar bijak memilih makanan/minuman yang dikonsumsi. Berikut ini adalah tantangan dalam menerapkan strategi tersebut, kecuali: Kebiasaan berbelanja Konsumen tidak membaca label kandungan gizi Besar penghasilan masyarakat Label ditulis dalam Bahasa ilmiah sehingga sulit dipahami Tidak semua kemasan memiliki informasi kandungan gizi 4. Berikut adalah metode analisis yang tidak bisa menghasilkan kajian evaluasi dampak (kausalitas) Randomized control trial Observational study Counterfactual outcomes Quasi-experiment Potential outcomes 5. Desain program intervensi yang memanfaatkan jaringan sosial dalam pencegahan penyakit sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut, antara lain: Jumlah populasi Kelompok sasaran Karakteristik kelompok yang akan mendapatkan intervensi Manajemen program termasuk sumberdaya manusia dan finansial Semua benar 6. Pilih fokus kebijakan paling hulu dari beberapa kebijakan di atas Kebijakan 1 Kebijakan 2 Kebijakan 3 Kebijakan 4 Kebijakan 5 7. Gerakan dukungan sosial banyak ditemukan pada level? Primary level prevention Secondary level prevention Tertiary level prevention 8. Contoh kegiatan di primary level prevention untuk diabetes adalah Memberi layanan komplikasi karena diabetes Mengatur industri makanan dan minuman, serta memberikan literasi agar budaya makan di rumah, pesta sosial, maupun di warung-warung kecil di komunitas mereka lebih sehat Membuat akses pemeriksaan laboratorium untuk gula darah dan obat DM agar gula darah terkendali 9. Civil society action sebaiknya dilakukan di level ini Primary level prevention Secondary level prevention Tertiary level prevention 10. Contoh kegiatan di secondary level prevention untuk diabetes adalah Membuat akses pemeriksaan laboratorium untuk gula darah dan obat DM agar gula darah terkendali Memberi layanan komplikasi karena diabetes Mengatur industri makanan dan minuman, serta memberikan literasi agar budaya makan di rumah, pesta sosial, maupun di warung-warung kecil di komunitas mereka lebih sehat 11. Pernyataan yang tepat tentang civil society action adalah Mengangkat agenda kebijakan di sektor non-kesehatan yang berpengaruh pada kesehatan penduduk Bisa berarti mobilisasi masyarakat yang top down Membantu orang sakit yang tidak memiliki akses pertolongan dan informasi Pengabdian (tidak bersifat mendidik) bagi penduduk untuk benar-benar memelihara kesehatan mereka 12. Diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi sehingga memakan biaya 2,5 kali lipat dibandingkan DM tanpa komplikasi Sama dengan DM tanpa komplikasi 4,1 kali lipat dibandingkan DM tanpa komplikasi 2,4 kali lipat dibandingkan DM tanpa komplikasi 13. Hambatan yang ingin diperbaiki dari kebijakan diabetes saat ini adalah sebagai berikut, kecuali: Rujukan ke Rumah Sakit Tersier harus melalui skrining terlebih dahulu di Rumah Sakit Sekunder Setiap pasien hanya bisa dirujuk kepada 1 poli dalam sehari, sehingga pasien dengan beberapa komplikasi diabetes perlu datang beberapa kali Skrining DM hanya mencakup skrining gula darah, tidak termasuk skrining untuk komplikasi akibat DM Insulin dapat diberikan oleh FKTP 14. Dalam melakukan analisis kebijakan diabetes, setelah mendefinisikan masalah kebijakan, tahap selanjutnya adalah Mengidentifikasi/mengembangkan kriteria-kriteria untuk evaluasi Membuat kesimpulan Membuat daftar alternatif kebijakan terbaik dalam menyelesaikan masalah kebijakan DM Memilih alternatif terbaik sebagai kebijakan terpilih 15. Bagaimana situasi terkait kebijakan pencegahan diabetes melitus di Indonesia? Sudah ada kebijakan yang mengatur pencegahan DM secara khusus Ada slogan “PATUH” untuk mengendalikan DM Belum ada kebijakan dan program khusus untuk pencegahan DM, baik di level nasional maupun daerah Ada program “BEAT Diabetes” untuk mencegah DM 16. Bagaimana peran masyarakat sebagai stakeholder dalam pencegahan dan pengendalian DM? Diberdayakan untuk menerapkan perilaku hidup sehat di lingkungannya Mengoordinasi kebijakan dan program yang integratif Membuat kebijakan untuk skrining dini DM Semua benar 17. Peran penting pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pengendalian diabetes adalah Mengoordinasi sinergi stakeholders dan memudahkan akses untuk makanan sehat dan aktivitas fisik Merumuskan pedoman pencegahan diabetes melitus Turut berpartisipasi dalam rekayasa perilaku dan lingkungan Memperkuat kebijakan untuk pencegahan primer, sekunder, dan tersier diabetes melitus 18. Kebijakan dan program pencegahan DM sebaiknya berada di level berikut Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Nasional saja Provinsi saja Provinsi dan kabupaten/kota Time is Up! Time's up
Topik 4B Optimalisasi upaya penurunan stunting di masa pandemi COVID-19 Soal Ujian Topik 4B. Optimalisasi upaya penurunan stunting di masa pandemi COVID-19 Nama Lengkap Email 1. Apakah jenis data yang digunakan dalam kegiatan e-monev untuk pemulihan pelayanan GIZI dari dampak pandemi COVID-19 tahun 2020? ePPGBM RISKESDAS Komdat SDKI 2. Berapa jumlah kabupaten/kota yang terlibat dalam kegiatan e-monev untuk pemulihan pelayanan GIZI dari dampak pandemi COVID-19 tahun 2020? 300 260 220 180 3. Berapa jumlah mitra universitas yang terlibat dalam kegiatan e-monev untuk pemulihan pelayanan GIZI dari dampak pandemi COVID-19 tahun 2020? 10 14 17 20 4. Apa saja indikator pelayanan GIZI yang dikaji dalam kegiatan e-monev untuk pemulihan pelayanan KIA dari dampak pandemi COVID-19 tahun 2020? Program ASI eksklusif untuk bayi 0-6 bulan Imunisasi dasar lengkap Imunisasi Polio 1 Imunisasi BCG 5. Layanan kesehatan apa saja yang mengalami penutupan pada awal pandemi COVID-19? Puskesmas, kunjungan rumah, klinik Puskesmas, kunjungan rumah, posyandu Puskesmas, posyandu, klinik Posyandu, kunjungan rumah, klinik 6. Apakah alasan utama penutupan atau penundaan layanan gizi di masa pandemi COVID-19? Kekhawatiran komunitas, tenaga kesehatan, dan keterbatasan stok alkes Tenaga kesehatan sakit, PSBB, dan keterbatasan stok alkes Kekhawatiran komunitas, tenaga kesehatan, dan PSBB Kekhawatiran komunitas, PSBB, dan keterbatasan stok alkes 7. Apakah dampak dari penutupan sekolah selama pandemi terhadap layanan gizi? Penimbangan tertunda Promosi kesehatan tertunda Imunisasi tertunda Distribusi TTD untuk remaja putri terhambat 8. Panduan program gizi selama pandemi yang dikeluarkan oleh WHO meliputi pelayanan apa saja? Gizi ibu, promosi ASI eksklusif, dan imunisasi Promosi ASI eksklusif, imunisasi, dan suplementasi vit A Gizi ibu, promosi ASI eksklusif, dan suplementasi vit A 9. Berapa jumlah pilar penurunan stunting yang telah ditetapkan oleh pemerintah? 5 6 7 8 10. Berapa jumlah aksi konvergensi penurunan stunting? 5 6 7 8 11. Siapa saja sasaran prioritas percepatan penurunan stunting? Remaja, catin, ibu hamil Bayi, balita, remaja Catin, remaja, ibu nifas Ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui 12. Siapa saja sasaran pemberian suplementasi TTD, gizi makro, dan iodisasi garam? Remaja WUS dan ibu hamil Bayi baru lahir Balita 13. Siapa saja sasaran pemberian kapsul vitamin A, taburia, dan zink? Remaja WUS dan ibu hamil Bayi baru lahir Balita 14. Berapakah target stunting Indonesia pada tahun 2024? 10% 14% 20% 25% 15. Kapan protokol kesehatan di posyandu dilaksanakan? Sebelum dilaksanakan posyandu Hanya saat dilaksanakan posyandu Setelah dilaksanakan posyandu Sebelum dilaksanakan posyandu, saat hari posyandu, dan setelah dilaksanakan posyandu 16. Pemantauan TTD pada masa pandemi COVID-19 menggunakan apa saja? Buku KIA, Aplikasi Ceria, ePPGBM Buku KIA, Aplikasi Ceria, buku rapor kesehatanku Aplikasi Ceria, ePPGBM, buku rapor kesehatanku Buku KIA, ePPGBM, buku rapor kesehatanku 17. Apakah jenis data yang memuat status gizi dan layanan sasaran by name by address hingga desa atau kelurahan? KOMDAT SIRANAP ePPGBM SISRUTE 18. Bagaimanakah merencanakan pembangunan keluarga? Merencanakan usia pernikahan (perempuan 18 tahun, laki-laki 21 tahun) Merencanakan kelahiran anak pertama Berhenti melahirkan di usia 45 tahun Tidak menggunakan kontrasepsi 19. Bagaimana memberikan TTD remaja putri di masa pandemi COVID-19? Melalui posyandu balita Telemedicine Telekonseling Pembagian door to door oleh kader 20. Aplikasi apakah yang digunakan untuk membantu remaja putri di Indonesia dalam memperoleh informasi seputar bahaya anemia? CERIA ePPGBM KOMDAT SISRUTE Time is Up! Time's up
Topik 4D Ketahanan Layanan Jantung Soal Ujian Topik 4D. Ketahanan Layanan Jantung Nama Lengkap Email 1. Berikut ini manakah penyakit yang menyumbangkan angka kematian tertinggi di Indonesia? Stroke Diabetes Chirrhosis hepatic Ischemic heart disease 2. Pada urutan keberapakah kelompok penyakit jantung dalam penyerapan total biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik di BPJS Kesehatan secara nasional? Pertama Kedua Ketiga Keempat 3. Manakah yang tepat menggambarkan kondisi ketimpangan layanan kesehatan jantung di Indonesia? Dokter SPJP lebih banyak berpraktik di klinik swasta Persebaran kardiologis di Indonesia merata hingga pulau perbatasan Pelayanan jantung dapat dengan mudah dijangkau di daerah terpencil RS yang memiliki layanan kardiologis lebih banyak berada di Pulau Jawa 4. Apa implikasi dari jumlah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SPJP) di wilayah Jawa dan sekitarnya yang lebih banyak dibanding daerah lainnya terhadap klaim BPJS Kesehatan? Daerah Jawa dan sekitarnya memiliki angka kematian akibat penyakit jantung yang tinggi Daerah di luar Jawa memiliki angka kematian akibat penyakit jantung lebih tinggi dibanding Jawa Daerah di luar Jawa mendapat pembayaran yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya Daerah Jawa dan sekitarnya mendapatkan pembayaran yang lebih banyak dibanding daerah lainnya 5. Berikut ini manakah yang merupakan kondisi ketidakadilan akibat ketidakmerataan persebaran kardiologis di Indonesia? Pelayanan jantung sulit diakses oleh penduduk ibukota Pelayanan jantung di daerah-daerah pedesaan setara secara mutu dengan daerah kota Pelayanan jantung lebih banyak terdapat di daerah dengan jumlah kardiologis banyak Pelayanan jantung lebih banyak terdapat di daerah dengan jumlah dokter umum banyak 6. Apakah kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persebaran dokter SPJP sampai ke wilayah terpencil? Deteksi dini Edukasi GERMAS Program flying doctor Cost sharing dengan asuransi swasta 7. Kebijakan pembatasan sosial dalam rangka menangani pandemi menyebabkan akses transportasi menjadi lebih sulit dan adanya ketakutan masyarakat untuk datang ke RS. Apa dampak hal tersebut terhadap penggunaan pelayanan jantung di RS? Tidak ada pengaruh Kunjungan poliklinik menurun Kunjungan poliklinik meningkat Layanan poliklinik terhenti total 8. Apakah jenis inovasi layanan jantung yang dilakukan oleh RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita saat terjadi pandemi COVID-19 dalam rangka membatasi jumlah pasien di poliklinik namun tetap dapat memenuhi kebutuhan pasien untuk konsultasi dengan dokter? Membuka poliklinik online Membuka poliklinik darurat Membuka layanan drive through Membuka layanan kunjungan rumah 9. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pembatasan penanganan kasus penyakit jantung yang ditangani oleh RS? Penanganan kasus dibatasi hanya untuk kasus elektif Penanganan kasus dibatasi hanya untuk pasien anak Penanganan kasus dibatasi hanya untuk pasien dewasa Penanganan kasus dibatasi hanya untuk kasus emergensi 10. Apa yang dilakukan RSJPD Harapan Kita dalam rangka menyikapi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi pada bulan Juli 2021 dari segi penyediaan SDM kesehatan? Peningkatan jumlah bed untuk pasien COVID-19 Pemisahan dan skrining pasien dari mulai masuk IGD Menyiapkan panduan praktik klinik untuk penanganan COVID-19 Mengerahkan semua jenis dokter untuk ikut menangani pasien COVID-19 11. Apakah tantangan pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah pasien yang akan dilakukan tindakan medis dari segi pembatasan sosial? Tindakan invasive dialihkan ke non-invasive Beberapa tenaga kesehatan terkena COVID-19 Mobilisasi pasien dari luar daerah menjadi lebih sulit Persiapan pasien lebih panjang karena harus PCR lebih dulu 12. Dalam pengidentifikasian jenis layanan jantung di RS Dr. Sardjito dibuat pelabelan dengan kode warna hijau, kuning, dan merah. Apa jenis layanan yang berada di bawah label hijau? Layanan gawat darurat Layanan rehabilitasi jantung Layanan poliklinik rawat jalan Layanan elektif diagnostik invasive 13. Apa yang mendasari pengkategorian semua layanan gawat darurat jantung ke dalam kelompok warna merah? Semua pasien jantung berisiko terjadi arrhytmias Semua pasien jantung berisiko terjadi tachycardia Semua pasien jantung berisiko terjadi cardiac arrest Semua pasien jantung berisiko terjadi heart infection 14. Apa jenis strategi pelayanan jantung selama pandemi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa parah kondisi yang dapat terjadi pada seorang staf apabila ia terpapar COVID-19? Perubahan alur layanan Identifikasi jenis layanan jantung Pembagian beban kerja di antara staf medis Self-assessment bagi staf medis terhadap risiko terpapar infeksi 15. Apakah yang menjadi permasalahan dalam pelayanan rujukan di Indonesia dari segi kapasitas fasilitas kesehatan dalam menyelenggarakan layanan rujukan? Belum meratanya akses layanan kesehatan Belum optimalnya pengembangan RS pendidikan Belum terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RS Belum meratanya kompetensi RS dalam penanganan penyakit katastropik 16. Apakah yang menjadi permasalahan dalam pelayanan rujukan di Indonesia dari segi ketersediaan pusat pendidikan dokter spesialis? Belum optimalnya sistem rujukan Belum optimalnya pengembangan RS Pendidikan Belum meratanya jumlah dan sebaran SDM kesehatan Belum optimalnya penerapan mutu dan keselamatan pasien 17. Ada berapakah jumlah RS jejaring kardiovaskuler nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 7182 tahun 2020? 52 53 54 55 18. Kementerian Kesehatan RI memiliki target agar seluruh provinsi dapat melakukan pelayanan jantung paripurna, termasuk pelayanan bedah jantung terbuka. Kapankah target tersebut diharapkan dapat dicapai? Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 19. Bagaimana gambaran ketersediaan dan persebaran dokter SPJP di Provinsi Sumatera Utara? Sebagian besar dokter SPJP berada di Kota Binjai Sebagian besar dokter SPJP berada di Kota Medan Sebagian besar dokter SPJP berada di Kota Pematang Siantar Sebagian besar dokter SPJP berada di Kabupaten Deli Serdang 20. Bagaimana gambaran ketersediaan dan persebaran dokter SPJP di Provinsi Bengkulu? Sebagian besar dokter SPJP berada di Kota Bengkulu Sebagian besar dokter SPJP berada di Kabupaten Kaur Sebagian besar dokter SPJP berada di Kabupaten Muko-muko Sebagian besar dokter SPJP berada di Kabupaten Bengkulu Utara Time is Up! Time's up
Topik 4C Ketahanan Layanan Kanker: Tantangan dan peluang pelayanan kanker selama pandemi dan rencana pemulihan pasca pandemi COVID-19 Soal Ujian Topik 4C. Ketahanan Layanan Kanker Nama Lengkap Email 1. Pada urutan keberapakah kelompok penyakit kanker dalam penyerapan total biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik di BPJS Kesehatan secara nasional? Pertama Kedua Ketiga Keempat 2. Apa salah satu penyebab tingginya pembiayaan pelayanan kanker oleh BPJS Kesehatan? Pasien berasal dari tempat yang sulit akses transportasinya Pasien membutuhkan banyak pengeluaran nonmedis ketika berobat Pasien tidak menemukan dokter onkologi di wilayah tempat tinggalnya Pasien berobat sudah di stadium lanjut sehingga butuh lebih banyak terapi 3. Manakah yang tepat menggambarkan kondisi ketimpangan layanan kanker di Indonesia? Layanan onkologi radiasi hanya ada di Sumatera Dokter onkologi lebih banyak berpraktik di klinik swasta RS dengan layanan kanker lebih banyak terdapat di Jawa Penyelenggara layanan kanker tersebar merata di Indonesia 4. Bagaimana kondisi ketimpangan ketersediaan dokter onkologi saat ini? Dokter onkologi lebih banyak terdapat di kota besar Dokter onkologi membutuhkan waktu belajar yang lama Dokter onkologi di daerah tidak mendapat insentif yang sesuai Dokter onkologi jumlahnya sebanding dengan jumlah penduduk 5. Apa dampak adanya ketidakmerataan ketersediaan dokter onkologi bagi pelayanan kanker? Pilar-pilar kebijakan penanggulangan kanker tidak terlaksana Pelaksanaan deteksi dini kanker dilakukan sampai level pedesaan Promosi kesehatan untuk penyakit kanker dilakukan oleh kader kesehatan Penanganan kasus kanker dilakukan oleh dokter-dokter yang berkompeten 6. Apa implikasi dari jumlah dokter spesialis kanker di wilayah Jawa dan sekitarnya yang lebih banyak dibanding daerah lainnya terhadap klaim BPJS? Daerah Jawa dan sekitarnya memiliki angka kematian akibat kanker yang tinggi Daerah di luar Jawa memiliki angka kematian akibat kanker lebih tinggi dibanding Jawa Daerah di luar Jawa mendapat pembayaran yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya Daerah Jawa dan sekitarnya mendapatkan pembayaran yang lebih banyak dibanding daerah lainnya 7. Berikut ini manakah yang merupakan kondisi ketidakadilan akibat ketidakmerataan persebaran dokter onkologi di Indonesia? Pelayanan kanker sulit diakses oleh penduduk ibukota Pelayanan kanker lebih banyak terdapat di daerah Indonesia bagian timur Pelayanan kanker di daerah-daerah pedesaan setara secara mutu dengan daerah kota Pelayanan kanker lebih banyak terdapat di daerah dengan jumlah dokter onkologi yang banyak 8. Apakah kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persebaran dokter spesialis kanker sampai ke wilayah terpencil? Deteksi dini Edukasi GERMAS Program flying doctor Cost sharing dengan asuransi swasta 9. Manakah yang termasuk tantangan pelayanan kanker pada saat awal terjadinya pandemi COVID-19 dari segi ketersediaan pengetahuan dan informasi tentang pemberian pelayanan kanker? Keterbatasan jumlah ruang isolasi Keterbatasan alat pelindung diri (APD) di RS Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan akibat pembatasan sosial Keterbatasan referensi tentang penanganan pasien kanker dengan COVID-19 10. Apakah dampak dari adanya keharusan untuk screening COVID-19 dengan PCR pada pasien sebelum dilakukan tindakan seperti pembedahan, kemoterapi, dan radiasi terhadap pemberian pelayanan kanker? Penundaan edukasi keluarga pada pasien dengan COVID-19 Penundaan kunjungan dokter pada pasien dengan COVID-19 Penundaan pemberian layanan pada pasien dengan COVID-19 Penundaan rencana pemulangan pada pasien dengan COVID-19 11. Apakah jenis kebijakan yang dilakukan RS pada saat terjadi pandemi COVID-19 untuk dapat terus memberikan pelayanan kanker dari segi inovasi layanan dengan teknologi informasi? Menyediakan konsultasi online Meningkatkan ketersediaan APD Membuat zonasi pelayanan di unit-unit perawatan Memberikan vaksinansi untuk pasien dan keluarga 12. Apakah tantangan baru yang dihadapi RS ketika kasus COVID-19 mulai menurun dan pasien kanker mulai berobat kembali ke RS? Terjadi antrian pasien Terjadi peningkatan kasus kanker Terjadi penambahan jumlah layanan Terjadi kelebihan jumlah ruang isolasi 13. Apa sajakah komponen sistem kesehatan yang harus dipersiapkan untuk meningkatkan ketahanan pelayanan kanker? SDM, sarana prasarana, kebijakan, vaksinasi, dan penyesuaian layanan SDM, sarana prasarana, kebijakan, vaksinasi, dan perekrutan dokter baru SDM, sarana prasarana, kebijakan, vaksinasi, dan pemanfaatan media sosial SDM, sarana prasarana, kebijakan, vaksinasi, dan pemberian subsidi biaya kesehatan 14. Adanya lonjakan kasus COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial menyebabkan akses transportasi menjadi lebih sulit dan mahal serta ketakutan masyarakat untuk bepergian. Apa dampak hal tersebut terhadap penggunaan pelayanan kanker di RS? Tidak ada pengaruh Penggunaan layanan menurun Penggunaan layanan meningkat Penggunaan layanan terhenti total 15. Apa bentuk upaya penguatan ketahanan sistem pelayanan kanker dari segi sumber daya manusia kesehatan? Pemerataan distribusi RS Pemerataan alat radioterapi Pemerataan tarif biaya kesehatan Pemerataan distribusi dokter spesialis 16. Apa yang dijadikan dasar penyusunan prioritas intervensi terapi (ESMO guideline) bagi pasien kanker untuk mendapatkan pelayanan kanker? Kondisi pasien dan manfaat tindakan Kondisi kejiwaan dan biaya pengobatan Kondisi kegawatan dan ketersediaan obat Kondisi sarana prasarana dan ketersediaan dokter 17. Apa dampak penyakit kanker pada kehidupan ekonomi individu dan keluarga? Menimbulkan kecacatan Menurunkan pendapatan Menurunkan kualitas hidup Menyebabkan kematian dini 18. Bagaimana situasi kualitas pelayanan kanker di Indonesia saat ini? Belum ada penetapan standarisasi layanan Sarana prasarana layanan kanker masih terbatas SDM kanker belum terdistribusi merata di seluruh wilayah Pusat layanan kanker belum tersebar merata di seluruh wilayah 19. Apa arah kebijakan kementerian kesehatan RI untuk meningkatkan pelayanan kanker? Pengembangan teknologi robotik terapi kanker Pengembangan SDM kesehatan melalui beasiswa Pengembangan jejaring dan stratifikasi layanan kanker Pengembangan daerah melalui subsidi biaya kesehatan 20. Bagaimana konsep pembagian kriteria stratifikasi pusat layanan kanker menjadi strata 1, strata 2, strata 3, dan pusat kanker nasional? Penyusunan strata didasarkan pada visi misi RS Penyusunan strata didasarkan pada akreditasi RS Penyusunan strata didasarkan pada kompetensi RS Penyusunan strata didasarkan pada jumlah anggaran RS Time is Up! Time's up
