Author: admin

Kerangka Acuan Kegiatan

Pengelolaan Proyek Konsultasi Kesehatan Ibu dan Anak
Studi Kasus: Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Kendal

Yogyakarta, 10 Oktober 2019

  Latar Belakang

Angka kematian ibu di Indonesia 305 dari 100.000 kelahiran hidup. Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 3 tahun terdapat 122 per 100.000 kelahiran hidup pada2016, 163 per 100.000 pada tahun 2017 dan 116 per 100.000 (2018). Dalam kurun waktu tersebut, penyebab kematian t adalah 32,25 % diakibatkan penyakit jantung, 19,35 % eklampsia atau preklampsia, 22,58% akibat perdarahan, 6,45% karena infeksi dan 19,35% disebabkan karena penyakit lain serta 83 % kematian terjadi di RS. Gambaran data kasar apabila disandingkan dengan angka capaian indikator terkait pada capaian K1, K4, persalinan tenaga kesehatan. Penanganan komplikasi maka asumsi awal telah terjadi permasalahan pada manajemen pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kendal.

Jumlah kematian yang tinggi dan hasil capaian indikator kinerja yang terkait yang tidak sinkron ini merupakan alasan untuk melakukan proyek penurunan kematian ibu dan bayi ini. Permasalahan terhadap lambatnya upaya penurunan angka kematian Ibu berdasarkan analisa data awal yang tersedia diasumsikan karena data pencatatan pelaporan yang tidak valid dan permasalahan pada quality health service.

Dengan melihat permasalahan tersebut, pengelolaan manajemen proyek dapat menjadi solusi yang berkesinambungan pada upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Kendal.

  Tujuan

Secara umum, untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kendal pada kurun waktu 2020 – 2025 dengan target penurunan dari 116 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 65 per 100.000 kelahiran hidup melalui pengelolaan proyek konsultasi percepatan penurunan AKI AKB.
Secara khusus, diskusi ini bertujuan:

1. Membahas perlunya pendekatan manajemen proyek dalam usaha penurunan Angka Kematian Ibu.
2. Merancang pengelolaan kegiatan sebagai upaya menurunkan AKI – AKB.

  Narasumber

• Nur Chasanah, S. Si. T (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal)
• dr. Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP (BPBD Kota Cimahi)

Pembahas : Dr. dr Hanevi Djasri, MARS FISQua
Fasilitator : M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH dan Andriani Yulianti, SE, MP

  Sasaran

Peserta yang diharapkan mengikuti kegiatan ini adalah:

1. Kepala Daerah/ Bupati
2. Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga)
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten
4. Direktur Rumah Sakit
5. Kepala Puskesmas
6. Organisasi Profesi (POGI, IDAI,IDI, PPNI, IBI)
7. Lembaga Donor
8. Konsultan bidang KIA
9. Mahasiswa
10. Pemerhati Kesehatan ibu dan anak

  Agenda Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan pada:
Hari : Kamis, 10 Oktober 2019
Lokasi : Ruang Auditorium Gedung Tahir, Lantai 1
Pukul : 12.30 – 16.30 Wib

Waktu	Kegiatan	Narasumber
12.30-13.00	Registrasi	Panitia
13.00-13.15	Pembukaan	dr. Mei Neni Sitaresmi, PhD, SpA(K)
13.15-14.00	Pengantar: Mengapa dibutuhkan proyek konsultasi sebagai upaya menurunkan AKI – AKB di Kab Kendal materi	dr. Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP Pembahas: Dr. dr Hanevi Djasri, MARS, FISQua
14.00-15.15	Studi kasus: Merancang pengelolaan kegiatan sebagai upaya menurunkan AKI – AKB materi	Nur Chasanah,  S.Si. T Pembahas: Dr. dr Hanevi Djasri, MARS, FISQua
15.15-15.30	Rehat Sore	Panitia
15.30-16.30	Studi Kasus: Bentuk kegiatan manajemen proyek KIA yang diusulkan kepada pemerintah daerah Kendal	Nur Chasanah,  S.Si. T & dr Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP Pembahas: Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
16.30-17.00	Ringkasan	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Via webinar)
17.00-17.45	Mengikuti Closing Ceremony dari Banda Aceh	Panitia

 

reportase

 

 

 

The 3^rd Syiah Kuala International conference on Medicine and Health Sciences

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Blended Learning Berbasis Website dalam Rangka
Forum Nasional IX Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2019

Workshop Memahami Advokasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti
(Kasus: JKN dan Pemerataan Pelayanan Kuratif)

Common Room, Gedung Litbang FK-KMK UGM Yogyakarta, 8 Oktober 2019

  Latar Belakang

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Dalam melakukan advokasi kebijakan ada metode menarik dari Grimshaw dan Lavis et al, yang memiliki lima pertanyaan utama:

1. Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
2. Kepada siapa (pengambil keputusan yang mana) pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
3. Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambil keputusan?
4. Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
5. Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Dalam konteks ini, maka pertanyaan ke – 4 merupakan inti dari advokasi kebijakan. Namun kata advokasi mempunyai aspek politik yang kental. Meriam Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.

Dalam konteks kebijakan public, advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (public interest). Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada.

Dalam sektor kesehatan, advokasi memainkan peran yang penting, karena kesehatan merupakan isu yang merupakan kepentingan masyarakat (public interest) namun faktanya sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan kebijakan yang bersifat programatik dan kurang melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, peneliti kebijakan memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui bukti – bukti yang mereka miliki. Hasil – hasil penelitian perlu disampaikan kepada para pengambil kebijakan sebagai masukan di dalam proses kebijakan.

Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Membahas berbagai isu kebijakan dalam JKN dan pelayanan kuratif;
2. Membahas tantangan transfer pengetahuan dari peneliti ke pengambil kebijakan;
3. Meningkatkan kapasitas peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk advokasi;
4. Merencanakan berbagai kegiatan pengembangan untuk meningkatkan ketrampilan melakukan advokasi kebijakan.

  Narasumber

• Dr. Gabriel Lele, SIP.,M.Si – (Teori dan Strategi Advokasi Suatu Kebijakan)
• Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D – (Pelatihan Advokasi Kebijakan JKN berbasis Bukti; Prinsip, stakeholders, dan Dokumentasi)

  Target Peserta

Pelatihan advokasi kebijakan ini menargetkan peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Peserta merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan memiliki rencana untuk melakukan advokasi. Advokasi tersebut harus berbasis bukti, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi kebijakan.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal     : Selasa, 8 Oktober 2019
Waktu                : 08.30 – 17.00 WIB
Tempat              : Common Room, Gedung Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Jalan Medika Yogyakarta

  Output Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman para peneliti mengenai prinsip – prinsip advokasi kebijakan

  Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB)	Materi	Narasumber
08.30 – 09.00	Registrasi peserta
09.00 – 10.00	Pengantar Advokasi Kebijakan dan Evidence Based Policy MATERI	Prof. Laksono Trisnantoro Insan Adirekso Wibowo Materi: Dashboard
10.00 – 10.30	Rangkuman hasil dari berbagai penelitian tentang JKN Penguatan peran pemerintah daerah dalam Mengatasi Krisis Likuiditas JKN Tujuan keadilan sosial dalam JKN belum tercapai JKN belum tercapai	M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH Materi: Hasil Penelitian RE JKN dan Terkait
10.30 – 12.00	Pemahaman Berbagai Strategi Advokasi MATERI	Dr. Gabriel Lele, SIP.,M.Si Materi: Konsep dan Strategi Advokasi Kebijakan reportase
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.00	Latihan Penyusunan Strategi Advokasi Sasaran Pilihan Strategi Stakeholders Mempengaruhi / dipengaruhi materi lembar pelatihan	Fasilitator: M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH Tri Muhartini
15.00 – 15.30	Coffee Break
15.30 – 16.30	Pemaparan Hasil Latihan Strategi Advokasi reportase	Fasilitator: Relmbuss Biljers Fanda Tri Aktariyani
16.30 – 17.15	Rencana Pengembangan Ketrampilan	M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH Dokumen Tindak Lanjut

 

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Perumusan Policy Brief
Sektor Kebijakan Kesehatan

Yogyakarta, 19 September 2019

Sebagai persiapan untuk presentasi di Seminar Nasional di Banda Aceh, 9 dan 10 Oktober 2019

  Latar Belakang

Sektor pengembangan pengetahuan di Indonesia memiliki beberapa aspek tantangan, yakni: (1). Belum efisien dan rendahnya pendanaan program riset; (2). Rendahnya ketersediaan dalam akses data; (3). Rendahnya kualitas riset dan proses analisisnya; (4). Belum optimalnya pemanfaatan evidence; (5). Kualitas dari peraturan dan regulasi yang masih belum maksimal; (6). Ketimpangan antara supply dan demand pada aspek riset. Kesenjangan – kesenjangan ini memiliki pengaruh secara langsung dalam pengembangan sektor kebijakan kesehatan di Indonesia.

Anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sebenarnya telah menghasilkan penelitian berkualitas tinggi untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah mereka masing – masing. Walaupun penelitian bernilai bagi masyarakat dan peneliti, namun sering tidak sampai ke pengambilan kebijakan karena terbatas ditulis dalam laporan atau jurnal penelitian. Hal ini terkait dengan point ke 4 yaitu belum optimalnya pemanfaatan evidence.

Akhir – akhir ini nilai penelitian semakin memiliki arti penting mengingat peran politisnya terhadap berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, media, organisasi non pemerintah (LSM) dan mitra pemerintah dalam pembangunan (developing partners). Untuk itu diperlukan ketrampilan menyusun Policy Brief yang merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk menyampaikan secara ringkas laporan penelitiannya kepada berbagai jenis khalayak. Policy brief ditujukan untuk menyajikan temuan penelitian ke sasaran pemirsa tertentu, disesuaikan untuk pembaca yang memiliki pemahaman teknis atau tidak, menguraikan lesson learned dari penelitian tersebut, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam analisis atau rekomendasi kebijakan.

Kegiatan ini dirancang khususnya sebagai salah satu strategi untuk mengatasi tantangan keempat yaitu belum optimalnya pemanfaatan evidence dalam proses pengambilan kebijakan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membantu para peneliti memahami apa yang dimaksud dengan policy brief efektif itu, bagaimana cara menyaring intisari dari saran hasil penelitian, dan apa yang pembaca anggap sebagai policy brief yang baik. Kegiatan ini dapat menjadi media knowledge sharing dalam mengembangkan policy brief yang lebih spesifik dan berkualitas dalam mempengaruhi secara positif pada area kebijakan.

Secara khusus, PKMK FK – KMK UGM berencana untuk mengadakan pelatihan perumusan policy brief efektif. Policy brief tersebut merupakan salah satu output potensial pada produk keluaran penelitian yang dapat menjadi instrumen perbaikan kebijakan kesehatan melalui penyediaan evidence dan penyajian argumen yang meyakinkan. Kegiatan ini diadakan oleh PKMK FK – KMK UGM di Yogyakarta dengan narasumber ahli kebijakan. Program pelatihan ini akan diadakan dalam format lokakarya dan disiarkan secara live streaming. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat seluruh institusi jejaring untuk berperan aktif dalam kegiatan pelatihan ini tanpa harus meninggalkan tempat bekerja.

  Tujuan

Keg Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas penulisan policy brief.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dalam menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief.
3. Menyiapkan policy brief untuk kegiatan Seminar Nasional di Banda Aceh pada 9 dan 10 Oktober 2019

  Narasumber

Kegiatan ini menghadirkan narasumber kredibel yang merupakah anggota dari Aliansi Analis Kebijakan yang memiliki pengalaman dalam merumuskan produk riset kebijakan berupa policy brief.

1. Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si
2. Shita Listya Dewi, SIP, MMP

  Target Peserta

Pelatihan penyusunan policy brief ini menargetkan peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Peserta merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan memiliki ringkasan proyek penelitian yang dilaksanakan. Ringkasan tersebut harus merupakan dokumen yang berdiri sendiri, mampu dibaca secara mandiri, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi dan saran kebijakan.

  Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 19 September 2019
Waktu : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Common Room Lt. 2, Gedung Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan  Keperawatan, Universitas Gadjah Mada

  Output Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah:

1. Peningkatan pemahaman para peneliti mengenai prinsip – prinsip menyusun policy.
2. Peningkatan ketrampilan dalam menyusun policy brief.
3. Ada dokumen policy brief untuk suatu topik.

  Jadwal Kegiatan

Pertemuan di Yogyakarta

Waktu (WIB)	Materi	Deskripsi
09.00 – 09.30	Pengantar dan Pembukaan	Narasumber memaparkan arti penting policy brief bagi peneliti
09.30 – 10.30	Workshop Kerangka Penulisan Policy Brief Bevaola Kusumasari, M.Si., Ph.D materi    template	Narasumber memberi arahan Cara penulisan bagian – bagian penting dari policy brief: Pendahuluan Diskusi Rekomendasi
10.30 – 11.00	Rehat
11.00 – 12.00	Latihan Mengisi Template Penulisan Policy Brief
12.00 – 13.00	ISHOMA
3.00 – 14.30	Latihan Mengembangkan Rekomendasi Kebijakan dalam Policy Brief Shita Listyadewi MATERI    Template
14.30 – 15.00	Rehat
15.00 – 16.00	Review dan penutupan	Fasilitator mengarahkan review terhadap draft policy brief peserta

Kegiatan follow up

Kegiatan akan diteruskan dengan pemantauan untuk menjadikan draft policy brief yang akan disajikan di Seminar Nasional di Banda Aceh pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2019.

  Biaya

Peserta Umum:                 Rp. 1.000.000,-
Grup (maks 3 orang)         Rp. 2.000.000,-
Mahasiswa S2 & S3          Rp.    500.000,-

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: [email protected]

 

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan
Pelatihan Blended Learning berbasis Web dalam rangka Forum Nasional IX
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Tahun 2019

Melakukan Analisis Kebijakan:
Kasus Kebijakan JKN, KIA Stunting, dan Berbagai Kasus Prioritas

1 Agustus – 7 September 2019 (Webinar)

Diselenggarakan oleh PKMK FK – KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Link Blended Learning

  Latar Belakang

Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan yang dibentuk tersebut tak jarang menuai banyak kritik, atau tidak operasional, atau tidak efektif. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, bersifat dinamis, dan tidak lepas dari risiko kegagalan.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik untuk menyusun kebijakan publik. Aktivitas ini tidak dimaksudkan menggantikan proses politik dalam menyusun kebijakan. Analisis kebijakan merupakan kolaborasi para teknokrat dari berbagai disiplin ilmu dengan pelaku kebijakan. Tujuannya, memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, atau preskriptif pada suatu masalah publik.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan publiknya. Jika kebijakan publiknya buruk bisa dipastikan keadaan negara tersebut juga tidak jauh dari kualitas kebijakan publiknya. Oleh karena itu, penguasaan materi penyusunan analisis kebijakan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan kelompok kekuasaan politik tertentu.

Untuk hal tersebut, PKMK FK-KMK UGM berinisiatif menyelenggarakan Kursus Melakukan Analisis Kebijakan dengan pendekatan Blended Learning. Dalam program ini ada beberapa topik prioritas yang diharapkan dapat dibahas yaitu:

1. Jaminan Kesehatan Nasional;
   Kebijakan JKN tetap menjadi topik prioritas untuk dibahas. Tahun ini menjadi sangat penting karena berada dalam awal periode kerja kabinet baru.
2. Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Stunting dan Gizi Manusia.
   Kebijakan KIA dan Gizi merupakan topik sangat penting dalam RPJMN yang akan datang. Bagaimana kebijakan nasional dan daerah untuk menurunkan AKI dan AKB, wasting serta stunting dengan intervensi komprhensif promotif, preventif dan kuratif, termasuk intervensi perubahan perilaku dan kesehatan lingkungan menjadi prioritas penting.

Untuk menetapkan kebijakan kesehatan yang baik di berbagai topik tersebut, maka penting untuk para pelaksana kebijakan, konsultan, dan akademisi membekali diri dalam pelatihan analisis kebijakan. Hal ini semakin relevan dengan adanya jabatan fungsinal Analis Kebijakan di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk sektor kesehatan. Para Analis Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan positif pada penyusunan ataupun evaluasi kebijakan public di sektor kesehatan.

  Tujuan

Kegiatan ini didesain agar peserta mampu memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik kesehatan di Indonesia melalui konsep analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi saran kebijakan (policy brief/policy memo).

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta akan mampu menguasai proses analisis kebijakan publik, yang dinilai dari kemampuan:

• Menjelaskan konsepsi dan manfaat analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan
• Menjelaskan berbagai Teknik dalam analisis kebijakan
• Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan
• Mampu merumuskan solution analysis secara sederhana namun subtantif ke dalam dokumentasi kebijakan, berupa policy brief.
• Memahami teknik komunikasi dan advokasi kebijakan.

Hal yang dihasilkan
Program ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen Analisis Kebijakan dan Policy Brief di berbagai topik prioritas untuk disampaikan ke stakeholder terkait serta disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.

Kegiatan dilakukan dengan Blended Learning dan berasarkan modul dari LAN. Peserta dapat mengikuti dengan menggunakan teknologi jarak-jauh.

  Partisipasi

a. Narasumber

1. Prof.dr.Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D – Pengamat Kebijakan Kesehatan
2. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara RI (dalam konfirmasi)
3. Shita Listya Dewi
4. Prof. Erwan Agus Purwanto, Ph.D / Meita Ahadiyati Kartikaningsih, S.SI, MPP
5. Prof.Dr.Wahyudi Kumorotomo, MPP

b. Peserta

1. Konsultan kebijakan
2. Analis Kebijakan yang berada di Kementerian Kesehatan
3. Analis Kebijakan yang berada di pemerintahan daerah
4. Akademisi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, STIKES, dan fakultas kesehatan lainnya.
5. Mahasiswa pascasarjana kesehatan masyarakat.

  Kegiatan

Tempat: Ruang Common Room – Gedung Litbang FK – KMK UGM

 

Catatan:
Hasil berupa Policy Brief akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan Oktober dan November 2019.

  Informasi dan pendaftaran

Biaya Registrasi Peserta *)

Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan: 1 Agustus – 7 September 2019	Jarak-jauh	Onsite
Perorangan	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-
Group (Max 3 orang)	Rp 2.500.000,-	Rp 3.500.000,-

 

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening    : 9888807171130003
Nama Pemilik   : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank      : BNI
Alamat             : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Fax ke 0274-549425
• Email ke [email protected]
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077 / 082116161620

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui website Kebijakan Kesehatan Indonesia:

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: [email protected]

Tari (informasi konten)
HP: 0897 6060 427
Email: [email protected]

 

20 November 2020

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X (Fornas JKKI 2020). Keprihatinan terhadap ketahanan kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada seminar ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama Penyampaian policy brief terkait dengan Kebijakan Respon COVID-19 Bidang Kesehatan dan sesi kedua seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi COVID-19.

Pada sesi pertama policy brief yang disampaikan ada tiga judul yaitu (1) Percepatan Penanganan COVID-19 dalam bentuk PSBB dan Karantina Terpusat di Kota Kupang oleh Dr. Drg Dominikus Minggu, M.Kes; (2) Penerapan Protokol Kesehatan dalam Era Tatanan Normal Baru di Provinsi NTT oleh Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M. Kes. ; (3) Dua Pilihan, Kesehatan Fisik dan Mental atau Ekonomi oleh Dra. Sri Siswati, Apt. S. H., M. Kes”.

Secara umum ketiga policy brief tersebut melihat bagaimana respon kebijakan COVID-19 menekan laju penularan COVID-19. Ada kesamaan rekomendasi dalam ketiga policy brief tersebut yaitu pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat serta kerjasama lintas program, lintas sektor penegakan disiplin dan kepatuhan masyarakat melakukan kebijakan pembatasan sosial. Juri menekankan bahwa poin dalam policy brief ini adalah saran, apakah saran yang ada bersifat umum, spesifik dan sangat spesifik. Baiknya rekomendasi yang dituliskan sangat spesifik sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan. Misalnya dari policy brief kedua, disebutkan penting untuk melibatkan masyarakat, lebih spesifik lagi melibatkan keuskupan.

Selanjutnya dalam sesi policy brief ini, ada penyampaian rencana operasi dinas kesehatan oleh Alfina A.Deu, S.K.M.,M.Si dari Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan rencana operasi COVID-19, dinas kesehatan mengaktifkan sistem komando pada klaster kesehatan. Pelaksanaan komando dan koordinasi penting untuk pemenuhan sumber daya.

Sesi kedua terkait seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Pada sesi ini ada narasumber menyampaikan dua hasil penelitian yaitu (1) Penelitian Ketahanan Kesehatan di Indonesia oleh Madelina Ariani, MPH; (2) Penelitian Dokumentasi Sistem Layanan Kesehatan pada Masa COVID-19 oleh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes. Kedua penyampaian penelitian ini dimoderatori oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan kemudian didiskusikan oleh empat pembahas yaitu dr. Endang Budi Hastuti, Dewi Amila S, dr. Pandu Harimurti, dan drg. Pembayun Setyaning Astutie.

Madelina Ariani, MPH menyampaikan penelitian Ketahanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk memberikan gambaran pemetaan program/ kegiatan, kebijakan yang terkait ketahanan kesehatan dan memberikan gambaran pemetaan pembiayaan di DI Yogyakarta untuk ketahanan kesehatan berdasarkan 19 area teknis ZEE. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bayuwangi dengan pertimbangan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki riwayat kasus KLB yaitu antraks dan difteri.

Gap antara krisis kesehatan dan bencana terletak pada saat sebelum ditetapkan bencana program yang berjalan adalah program di kesehatan saja. Tetapi setelah ditetapkan bencana, baru seluruh integrasi sistem bergabung. Sama seperti halnya pada kondisi sekarang, di pandemi COVID-19 sebelum ditetapkan tanggap darurat bencana masih menjadi masalah kesehatan. Namun sekarang semua lintas sektor sudah terlibat. Upaya penguatan ketahanan di kabupaten/kota dapat ditingkatkan dengan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang operasional sesuai dengan ancaman masing – masing daerah (disimulasikan, dikomunikasikan ke lintas sektor).

Penelitian Dokumentasi Sistem Layanan Kesehatan pada Masa COVID-19 mencoba memotert apa yang dilakukan pemerintah agar grafik kasus COVID-19 tetap landai. Pengamatan dilakukan melalui 4 S yaitu sistem, structure, stuff dan staf. Dari segi sistem ada gugus tugas level wilayah dan rumah sakit, dari segi structure terkait dengan kapasitas telah ditunjuk 25 RS rujukan dengan lebih 430 tempat tidur isolasi. Pada saat itu ada beberapa rumah sakit belum optimal dalam pemenuhan standar ruang isolasi. Dari sisi staf ini mengandalkan dari tim klinis dan tim pendukung.

Dari hasil forecasting yang dilakukan, diperkirakan DIY akan mengalami kekurangan kapasitas pada pertengahan Desember. Ada 3 skenario yang disiapkan yaitu optimis – moderat dan pesimis. Jika terjadi skenario optimis- m oderat RS disiapkan untuk surge capacity bahkan mulai diaktifkan kapasitas fisik, rekrut dan melatih relawan. Rekomendasi untuk skenario pesimis memobilisasi tenaga kesehatan dari fasilitas non COVID-19 ke layanan COVID-19, training ulang staf medis dan terdapat sistem informasi rujukan yang meng – cover seluruh fasilitas kesehatan (bukan hanya rumah sakit).

Pembahas pertama dr. Endang Budi Hastuti menyampaikan bahwa penelitian yang diapaparkan pas dengan kondisi pandemic COVID-19 sekarang ini. Kondisi sekarang adalah praktek apa yang sudah disusun sebelumnya baik itu rencana kontijensi dan rencana operasi. Ketahanan kesehatan sedang diuji. Terkait kesiapan kesehatan, rekomendasi dari WHO ada 3 indikator untuk mengetahui apakah negara siap yaitu dari surveilans, sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat. Perlu di – highlight bagaimana kesiapan dalam hal pencegahan di rumah sakit. Upaya penemuan kasus secara dini perlu ditingkatkan. Pembahas kedua oleh Dewi Amila menyebutkan ada poin yang perlu dibenahi yaitu surveilans, manajemen data dan kapasitas pemeriksaan laboratorium. Dari sisi surveilans masih banyak yang belum dan terintegrasi pada satu flatform. Dari sisi anggaran, mekanisme khusus bencana ini dibuatkan khusus budget flow. Budget health security ini perlu diperhatikan. Anggaran kesehatan meningkat belum tentu menghasilkan derajat kesehatan baik. Surveilans berbasis laboratorium sangat dibutuhkan.

Selanjutnya pembahas ketiga dr. Pandu Harimurti menyoroti dari sisi multisektoral ketahanan kesehatana . Bagaimana Indonesia menerapkan international health regulation atau menjamin tingkat kesiapan menghadapi ketahanan kesehatan. Elemen financing merupakan elemen penting yang tidak bisa diabaikan dalam menjamin kesiapan suatu negara dalam menghadapi ancanam ketahanan kesehatan. Ada beberapa peraturan yang berlaku yang digunakan untuk menentukan bahwa situasi tersebut membutuhkan respon nasional atau respon daerah. Kejelasan mengenai situasi bahwa situasi tersebut merupakan tanggung jawab pusat atau daerah merupakan sesuatu yang perlu diluruskan. Di tingkat yang menjadi kelemahan adalah sifat multisektoralitas dari ketahanan kesehatan, untuk menilai ini sudah memadai atau belum. Ini menjadi tantangannya, kemudian cakupan kesehatan itu luas sehingga perlu penetapan prioritas.

Pembahas keempat drg. Pembayun Setyaning Astutie menyoroti 3 hal yaitu sarana prasana, mobilisasi tenaga dan kebijakan. DIY wilayah kecil tetapi banyak sarana dan prasarana. Tidak mudah untuk memobilissi tenaga sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kebijakan termasuk pengalokasi anggaran. Pemda DIY masih mempunyai perbedaan persepsi tentang anggaran, ini didasari dengan kebijakan yang dipakai berbeda. Jika di pusat dengan Permenkes tentang kanrantina kesehatan tetapi DIY tidak bisa melakukan itu, Gubernur DIY mengambil keputusan bahwa DIY menggunakan peraturan tentang bencana. sehingga Pemda DIY berhasi mengeluarkan anggaran bencana yang notabene tidak ada di dalam anggaran yang dialokasikan dalam kesehatan. Ini diambilkan dari dana taktis yang disebut dengan Biaya Tidak Terduga (BTT).

Penutupan

Terdapat beberapa poin penting dari hasil diskusi seminar untuk meningkatkan kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pertama terkait dengan peran masyarakat. Sesungguhnya masalah COVID-19 ini adalah masalah di masyarakat. Saatnya memberikan satu penguatan terhadap penegakan disiplin, literasi dan edukasi bagi masyarakat untuk implementasi kebijakan. Kedua terkait dengan surveilans dan kapasitas pemeriksaan laboratorium. Upaya penemuan kasus secara dini perlu ditingkatkan. Ketiga terkait dengan anggaran, komitmen pemerintah daerah sangat kuat untuk memudahkan mekanisme implementasi anggaran untuk bencana. Penting untuk dilakukan sosialisasi dari nasional dalam rangka menyamakan persepsi di tingkat daerah dalam mengeluarkan dana atau anggaran tersebut.

Reporter : Happy R Pangaribuan
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

MATERI PRESENTASI DAN VIDEO

Semua materi presentasi dan Video rekaman dapat diakses pada link berikut KLIK DISINI

 

 

 

19 November 2020

Tujuan dari pertemuan ini untuk membahas mengenai pentingnya pendekatan knowledge management untuk memperkuat sistem kesehatan dalam merespon pandemi COVID-19. Laksono berharap pengetahuan dapat dipergunakan dan disimpan dengan baik, mengingat bahwa COVID-19 adalah hal yang baru dan belum dikenal sebelumnya dan menyimpan sejumlah risiko yang tadinya belum diketahui oleh berbagai pihak. Harapannya knowledge bisa dijadikan sebagai sarana untuk mempersingkat waktu pandemi COVID-19 sebab datanya sangat berguna untuk penanganan.

dr. Trisa Wahjuni Putri menyampaikan Pendekatan Pengembangan Manajemen Pengetahuan untuk Intitusi dan Tenaga Kesehatan. Walaupun belum terlalu familiar dengan topik ini, Trisa mencoba menjelaskan hasil kerja dari biro hukum dan organisasi Kemenkes yang telah melakukan reviu regulasi terhadap SDM. Pada aspek pemenuhan SDM kesehatan yang berhasil didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia untuk penanganan COVID-19 adalah berjumlah 20.000 yang terdiri dari relawan, dokter internship dan tim Nusantara Sehat. Hal ini bukannya tanpa kekurangan, ternyata dalam penguatan laboratorium masih belum sempurna padahal ada target untuk PCR. Sejak saat itu juga muncul penguatan SDM Analis Laboratorium (ATLM). Dokter internship yang tadinya ditujukan untuk proses kemahiran, kemudian dijadikan tenaga yang dimobilisasi untuk menyelesaikan pandemi.

Kemudian Trisa juga menjelaskan mengenai aspek perlindungan yang mana dalam masa pandemi seperti ini provider safety adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Aspek keamanan tenaga kesehatan terkait dengan peningkatan kapasitas, Kemenkes berhasil melatih tenaga kesehatan yang akan dikirim ke faskes – faskes yang membutuhkan , seperti pembekalan PPI dan pelatihan vaksinator yang telah melebihi target dalam waktu beberapa bulan. Terakhir yaitu mengenai sistem Informasi, Kemenkes mengembangkan chatbot untuk akselerasi sistem informasi.

Pemateri selanjutnya, yaitu dr. Detty Siti Nurdiati, MPH., Ph.D., Sp. OG(K) sebagai ketua Cochrane Indonesia (CI) menjelaskan mengenai peran Cochrane untuk memperkuat Knowledge Management bagi Klinisi. Detty mengelaborasikan peran CI sebagai organisasi non-profit yang menghasilkan systematic review di bidang kesehatan yang ditujukan untuk memberikan evidence bagi pengambilan keputusan klinis, kebijakan maupun pendidikan klinis. Pada saat pandemi COVID-19, CI juga merancang clinical Q&A yang bisa membantu klinisi di lapangan. Sebagaimana diketahui bahwa klinisi memiliki jadwal yang padat, terlebih dalam situasi pandemi seperti ini format jurnal terlalu panjang untuk dibaca sehingga dibutuhkan format yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Clinical Q&A ini merupakan living systematic review yang artinya dapat diperbarui setiap hari tergantung pada primary research yang masuk setiap harinya. CI juga membuka konsultasi cara membaca dan membuat evidence yang baik. Pada proses knowledge management yang dilakukan oleh CI, terdapat 4 strategi yaitu produksi evidence, bagaimana evidence mudah diakses, advokasi evidence bagi pengambil kebijakan dan bagaimana membentuk organisasi efektif dan sustainable. Detty juga mengungkapkan, bahwa saat ini pengakses terhadap Cochrane menurun setelah sebelumnya di awal Maret menunjukkan grafik yang sangat tinggi kemudian November semakin rendah. Dugaannya terdapat fatigue dalam pendekatan pengetahuan.

Narasumber ketiga yaitu dr. Lutfan Lazuardi, Ph.D yang merupakan dosen di FK – KMK UGM menjelaskan pentingnya Rumah Sakit untuk menjaga dan mengelola data yang ada di institusinya, sebab RS adalah lembaga yang kaya akan data. Salah satu institusi dalam RS yang memiliki peran strategis untuk melakukan hal tersebut adalah perpustakaan. Sayangnya posisi perpustakaan saat ini seringkali pasif dan hanya digunakan sebagai pelengkap untuk syarat akreditasi. Oleh sebab itu, terdapat inisiasi dari PKMK yang dilaksanakan oleh Lutfan yaitu pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas SDM perpustakaan di RS dan pengembangan website manajemencovid.net serta pengembangan masyarakat praktisi.

Tujuan pertama pelatihan tersebut, secara spesifik adalah untuk mengembangkan perpustakaan dan melakukan eksperimen model manajemen pengetahuan. Pelatihan ini dilaksanakan selama 10 minggu yang diikuti oleh 5 tim yang berasal dari RS maupun organisasi penelitian yang bersedia untuk diintervensi pada perbaikan manajemen knowledge-nya. Pelatihan tersebut terdiri dari 2 modul, yaitu penguatan kapaistas SDM perpustakaan dan pengembangan rencana bisnis perpustakaan yang harapannya bisa membantu klinisi dan Knowledge Management RS. Setelah pelatihan selesai, terdapat pendampingan. Setelah adanya pelatihan, peserta memiliki rencana untuk mengembangkan insfrastruktur perpustakaan digital, cafe knowledge, pengembangan website diseminasi pengetahuan dan bervisi menjadi digital library.

Lutfan juga menyampaikan bahwa pengembangan website manajemencovid.net pada awal pandemi masih dimasukkan apa adanya, namun berdampak pada sulitnya pencarian arsip terhadap kegiatan, artikel yang telah disleenggarakan sebelumnya. Sebagaimana hal tersebut maka Lutfan mengembangkan taksonomi, karena pentingnya label atau tagging supaya mempermudah pencarian. Selain taksonomi, juga dilengkapi dengan metadata untuk mengklasifikasikan bentuk arsip (buku, artikel, diseminasi penelitian, dan lain – lain).

Sukirno, SIP., MA yang merupakan Ketua Perpustakaan FK – KMK UGM menjelaskan materi mengenai knowledge management untuk menanggapi pandemi COVID-19. Menurutnya, meskipun banyak kegiatan yang dibatasi karena ada pembatasan sosial, ada kegiatan yang tidak berhenti yaitu belajar mengajar dan penelitian. Aktivitas ilmiah ini terus berjalan sehingga dibutuhkan inovasi dalam perpustakaan. Selama ini perpustakaan dianggap pasif, namun sejak adanya Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan membantu perkembangan institusi perpustakaan di Indonesia. Terdapat 4 fungsi dalam perpustakaan, yaitu untuk pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasional. Perpustakaan memiliki 4 model yaitu konvensional, digital, hybrid dan virtual. Saat ini perpustakaan konvensional dikembangkan menjadi digital yang memiliki beberapa keuntungan seperti hemat ruang, biaya lebih murah, akses ganda dan tidak dibatasi ruang dan waktu.

Peran perpustakaan digital adalah menghimpun dan menyediakan informasi dalam format digital, bertransformasi dalam mengorganisasi informasi yang memadai dengan memperhatikan metadata, sistem temu kembali dan jaringan informasi. Selain itu, mendiseminasikan koleksi digital yang dapat diakses masyarakat secara cepat dan akurat, melakukan koleksi secara digital untuk menyelamatkan nilai-nilai informasi yang diharapkan serta menerapkan regulasi hak akses pada masyarakat sehingga terhindar dari etika informasi, masalah hak cipta dan plagiarisme. Digital aset management adalah informasi atau pengetahuan itu sendiri, proses mengcreate perpus digital, memilih apa yang akan dipakai dan bagaimana cara merawatnya.

Prof. Adj. Hans Wijaya sebagai pembahas pertama menggarisbawahi bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini banyak hal yang belum diketahui baik oleh RS maupun pasien. Pandemi juga membuat tipe virus, terapi diagnostik selalu berubah sehingga klinisi butuh belajar. SDM Kesehatan lebih berharga dibanding gedung maupun teknologi yang canggih sehingga bagaimana caranya untuk membangun manusia – manusia ini agar tetap belajar.

Disini tantangannya adalah mampukan akademisi, lembaga penelitian, lembaga pendidikan menjadi penjembatan terhadap celah yang ada, yaitu mengisi pengetahuan yang sifatnya terapan dan tidak lagi dasar karena klinisi saat ini membutuhkan informasi yang cepat dan mudah dipahami untuk diterapkan di lapangan. Hendro Subagyo, M.Eng memaparkan bahwa benar adanya metadata dan taksonomi sangat membantu dalam pencarian arsip yang telah lalu dan masih dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes menuturkan bahwa knowledge kita belum banyak berkembang, dan sering kita melihat action yang dijalankan tetapi tidak didukung dengan evidence yang memadai.

Banyak negara yang melakukan berbagai macam hal, sehingga modellingnya membuat kita bingung. Manakah yang hendak diikuti?. Andreas juga berpendapat, bahwa RS harus berani untuk berinvestasi dalam pengembangan KM sendiri karena RS adalah tempat yang kaya data. Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D mengungkapkan bahwa unutk mencapai yang dikonsepkan oleh Sukirno dalam transformasi perpustakaan digital membutuhkan waktu yang tidak sedikit namun mungkin untuk dilaksanakan. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa belum semua organisasi pelayanan kesehatan menerapkan prinsip KM termasuk dalam penanganan COVID-19.

Reporter: Eurica Stefany Wijaya, MH

 

MATERI PRESENTASI DAN VIDEO

Semua materi presentasi dan Video rekaman dapat diakses pada link berikut KLIK DISINI

 

 

 

Kegiatan ini membahas berbagai topik isu prioritas kesehatan di tengah pandemi COVID-19 untuk membantu pengambil keputusan menangani guncangan yang terjadi dalam sistem kesehatan untuk mendorong terjadinya reformasi. Terdapat delapan topik yang akan menjadi bahan diskusi dalam kegiatan Fornas, sebagai berikut:

 

AGENDA MINGGU PERTAMA
Pembukaan Forum Nasional JKKI XI	Senin, 11 Oktober 2021	LINK
Topik 1 Health Security	Selasa, 12 Oktober 2021	LINK
Topik 2 Ketahanan Sistem Kesehatan: Penguatan sistem kesehatan menggunakan pembelajaran dari pandemi COVID-19	Rabu, 13 Oktober 2021	LINK
Topik 3 Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman	Kamis, 14 Oktober 2021	LINK
Musik Relaksasi FORNAS Ke XI JKKI –  Tribute to Titiek Puspa	Jumat, 15 Oktober 2021	LINK
AGENDA MINGGU KEDUA
Topik 4 Prioritas Kebijakan Kesehatan
Topik 4A Ketahanan Layanan KIA: Tantangan dan peluang pelayanan KIA di masa pandemi COVID-19	Senin, 18 Oktober 2021	LINK
Topik 4B Optimalisasi upaya penurunan stunting di masa pandemi COVID-19	Selasa, 19 Oktober 2021	LINK
Topik 4C Ketahanan Layanan Kanker: Tantangan dan peluang pelayanan kanker selama pandemi dan rencana pemulihan pasca pandemi COVID-19	Kamis, 21 Oktober 2021	LINK
Topik 4D Ketahanan Layanan Jantung: Tantangan dan peluang pelayanan jantung selama pandemi dan rencana pemulihan pasca pandemi COVID-19	Jumat, 22 Oktober 2021	LINK
Topik 4E Pemanfaatan Kebijakan E-Procurement Obat dalam LKPP	Selasa 19 Oktober 2021
AGENDA MINGGU KETIGA
Topik 5 Kebijakan JKN Untuk Keadilan Sosial: Implementasi Pemenuhan Supply Side dan Cost-Sharing Berdasarkan Data Rutin Kesehatan dan DaSK untuk Penguatan JKN	Senin- Selasa, 25- 26 Oktober 2021	LINK

 

 

 

 

 

kegiatan ini untuk mengembangkan metode penelitian kebijakan, analisis, policy brief, advokasi kebijakan. Pengembangan metode ini penting untuk melatih para peneliti dan analis kebijakan dan advokator level pusat dan daerah untuk penguatan pengetahuan dan keterampilan dalam:

• Penggunaan metode penelitian kebijakan, analisis kebijakan, policy brief dan advokasi kebijakan
• Penggunaan data rutin untuk kebijakan 
• Penggunaan DaSK untuk kebijakan
• Penggunaan Knowledge Management

1. Pelatihan Kebijakan Kesehatan
Kegiatan	Kelompok dan Tanggal
	Penelitian Kebijakan	Analisis Kebijakan	Policy Brief	Advokasi Kebijakan
Blended Learning: Evidence to Health Policy	20 & 27 April 2021	8, 15, & 22 Juni 2021	6 dan 13 Juli 2021	3 Agustus 2021

 

 

 

 

Dukungan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Penggunaan Data Rutin dalam Memperkuat Sistem Kesehatan Era Pandemi COVID-19 untuk Masalah Kebijakan Kanker

12 November 2020

JKKI – Yogyakarta. Fornas kali ini mengangkat tema kebijakan kanker. Cancer menjadi salah masalah prioritas di indonesia sehingga untuk mengatasinya perlu ada proses setting kebijakan dari segi klinis dan penggunaan data rutin. Hal ini bertujuan untuk memahami proses pembuatan kebijakan dan kebijakan berbasis bukti pada Cancer, manfaat dan penggunaan data rutin pada Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan penerapan berbagai penelitian kebijakan tentang cancer dengan menggunakan data rutin.

Narasumber pertama, Dr. dr. Ibnu Purwanto, Sp.PD-KHOM dari UGM menyatakan bahwa data RS Sardjito rentang 2008 – 2017 terdapat 20.503 kasus yang tercatat dengan kasus kanker tertinggi yakni kanker payudara dan datanya bisa diakses. Masalah kanker di Indonesia sebagian besar terdiagnosis pada stadium lanjut seperti contoh kasus nasofaring. Kasus nasofaring di Indonesia 70% lebih tinggi dibanding dengan taiwan sekitar 38%. Penyebab kemungkinan pasien datang pada stasium lanjut dan rendahnya tingkat kesintasan yakni pasien mencari pertolongan alternatif dan sistem rujukan kadang kurang cepat, deteksi dan pengenalan dini yang kurang oleh tenaga kesehatan ataupun pasien, dan kurangnya jumlah dan integritas cancer multi disiplinary team.

Selain itu, penyebaran layanan kanker yang tidak merata disebabkan oleh penyebaran sumber daya manusia, penyebaran layanan diagnostik, dan penyebaran layanan terapeutik terutama mesin radioterapi. Harapan kedepan dalam mengatasi pemerataan pelayanan kanker di Indonesia, untuk jangka pendek bisa menggunakan tenaga kesehatan dari rumah sakit lain pada RSUD milik Provinsi sedangkan untuk jangka panjang, tugas belajar untuk SDM potensial dengan ikatan hukum yang kuat. Di sisi lain, pembuatan kebijakan deteksi dini (pelatihan tenaga kesehatan dan diseminasi informasi untuk awam) perlu ditingkatkan, mengizinkan cost sharing JKN dan biaya mandiri pada terapi yang tidak dijamin JKN, dan peningkatan bertahap fasilitas pendukung terapi kanker (radioterapi, imunohistokimia PA).

Narasumber kedua, Dr. dr. Yout Savithri, MARS dari Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS, Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa masalah kesehatan di Indonesia saat ini yakni penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit emerging dan re-emerging, dan pandemi COVID-19. Data registrasi kanker nasional 2008 – 2012, penyakit kanker yang banyak dialami oleh perempuan yakni kanker payudara sedangkan untuk laki – laki yakni trakea, bronkus dan paru – paru. Pada era COVID-19 menjadi tantangan bagi pelayanan kanker disebabkan pasien kanker dengan COVID-19, kondisinya bisa lebih buruk dan diagnosis tertunda akibat skrining dan layanan diagnostik yang dikurangi akibat pembatasan sosial.

Selain itu, terdapat perubahan treatment pathways dan perawatan kurang optimal/tertunda. Penanggulangan kanker perlu dilakukan untuk menurunkan angka kematian akibat kanker, dan meningkatkan kualitas hidup penderita kanker, dan meningkatkan deteksi dini, penemuan, dan tindak lanjut dari kanker. Strategi yang perlu dilakukan RS dalam memberikan pelayanan kanker di masa pandemi COVID-19 yakni bekerja dengan data, menyederhanakan proses bisnis, inovasi pelayanan kanker (peralatan dan metode terapi), redisain sarpras dan alur pelayanan, dan digitalisasi pelayanan.

Narasumber ketiga, Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B(K)Onk dari UGM menyatakan bahwa penyakit kanker penyebab kematian terbanyak nomor dua setelah jantung koroner dan ketiga diabetes melituss dengan komplikasi, tuberculosis dan PPOK dan ini akan menjadi beban negara dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan. Dana yang dikelaurkan oleh BPJS Kesehatan sebesar 1.037 Triliun rupiah, untuk pembiayaan kanker sebesar 26,644 Milyar rupiah (2,57%). Dana tersebut justru migrasi ke DKI atau daerah yang mempunyai fasilitas pelayanan kanker yang dibutuhkan sesuai standar oleh pasien kanker.

Penyakit kanker penyebab kematian kedua dan insidensinya meningkat, namun berbanding lurus dengan pelayanan kesehatan yang juga meningkat, dan juga aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan juga meningkat. Peningkatan ini sangat kontras dengan data klaim BPJS di DaSK sebesar 2,57% dari total klaim kanker Rp. 26.644.817.772 berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan 2015-2016. Mengatasi kesenjangan pelayanan pasien kanker, kemenkes perlu memberikan akses pada pelayanan kanker untuk dilengkapi minimal disetiap provinsi bisa dengan mendirikan pusat pelayanan kanker dengan meningkatkan pemenuhan baik SDM dan sarana lainnya. Selain itu, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota menyediakan regulasi dan sistem yang memungkinkan untuk penyediaan fasilitas/SDM.

Pembahas pada Fornas JKKI kali ini dengan tema kebijakan kanker yakni pembahas pertama, Dr. dr. Samuel Johny Haryono, Sp.B (K)Onk dari MRCCC Siloam Hospitals Semanggi dan juga selaku Editorial Board Member of Indonesian Journal of Cancer menyampaikan bahwa hubungan klinikal dan stakeholder pada kanker yakni faktor tumor, pasien, dan dokter dan fasilitasnya. Penggunaan data rutin dengan realtime perlu untuk kasus tumor dipelajari baik secara klinis maupun secara penelitian dengan basic epidemiologi dalam mengambil suatu keputusan baik evidence based dan public based. Selain itu, faktor pasien yang perlu dilihat mengenai aspek sosial ekonomi jarak rumah ke RS perlu untuk diperhatikan karena mempengaruhi awareness dan kesenjangan ditambah dengan kondisi spesifik tiap daerah berbeda – beda. Masalah fasilitas dan distribusi dokter masih menumpuk di kota-kota besar sehingga perlu ada distribusi dan disiplin dalam memenuhi rasio yang masih kurang.

Pembahas kedua, Dr. Gampo Dorji dari World Health Organization menyampaikan bahwa pemerataan layanan kanker sangat penting karena ada kesenjangan layanan kanker. Indonesia memiliki sistem yang baik, infrastruktur yang cukup kuat di seluruh nusantara dengan geografis kepulauan dan kita ingin lebih baik lagi. Tantangan Indonesia bagaimana kesetaraan dan kesenjangan layanan lebih baik ke depannya. Tata kelola penting dalam membahas layanan kanker, direktorat kanker perlu diperkuat tidak cukup 1 atau 2 orang yang mengatur di pusat namun perlu didukung juga dengan lokal sehingga kesetaraan paket layanan kanker bisa tercapai dan penguatan fasilitas kesehatan bukan untuk RS saja melainkan puskesmas juga perlu diperkuat.

Pembahas ketiga, dr. Andi Ashar, AAK – Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Anti Fraud Rujukan, Direktorat Pelayanan, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa distrbusi pelayanan kesehatan akan berpengaruh pada layanan cancer yang diberikan. Tantangan pelayanan medis, sistem jadwal untuk pasien cancer ada tangangan tersendiri yakni sebaran belum merata misal dalam suatu daerah hanya ada satu fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan dan akan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, tantangan dari aspek pembiayaan, pembiayaan cancer untuk pelayanan cancer menempati posisi kedua dari total katastropik dan pembiayaan cancer 65% tersentralisir di RS rujukan kelas A, ini menjadi tantangan tersendiri untuk BPJS Kesehtan termasuk sistem rujukan jangan sampai perbedaan persepsi. Tantangan adminstrasi klaim dokter atau RS akan berdampak dalam pengajuan klaim, ini penting oleh BPJS Kesehatan untuk melihat sesuai dengan informasi klaim yang diberikan ke BPJS Kesehatan.

Pembahas keempat, Prof. DR. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, Sp.PD, KHOM, FINASM, FACP dari Ketua Umum Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI) dan juga selaku Ketua Yayasan Kanker Indonesia menyampaikan bahwa NCD menempati perhatian pertama di dunia, khususnya penyakit kanker di tahun 2030 harus berkurang 30% dan 2050 harus hilang dari muka bumi pada saat pertemuan di Genewa. Sistem UHC banyak menolong orang dan masalah cost sharing ini penting untuk dibahas apa memungkinkan pasien untuk membayar sisa pembayaran dari layanan yang digunakan. Inequity dengan mengurangi kebutuhan di hulu dan perlu bergerak bersama dengan memperbaiki sistem untuk mencapai pemerataan.

Terdapat beberapa pertanyaan dari peserta, “Bagaimana minat peserta didik PPDS untuk mengambil spesialis Onkologi?”. Dr. dr. Ibnu Purwanto, Sp.PD-KHOM dari UGM menjawab “masih sangat terbatas dan orang yang mau mengambil spesialis onkologi adalah berani mengambi keputusan dan ketertarikan yang luar biasa, itu tidak cukup seperti yang kami sampaikan dibanding dengan amerika sudah di level 12 ribu. Peran pengampu dan pemerintah menjadi tanggungjawab Kemenkes, bagaimana mengenai equity dan pemerataan itu bisa tercapai. Tempat kami tidak lebih dari 10 peserta”. Selain itu, terdapat pertanyaandari peserta lain yaitu, “Paliatif care menghubungkan fungsi FKTP dan FKTRL, apakah juga akan ada sharing dari BPJS dengan konsep hospital without walls, dimana FKTRL menjalankan home care, apakah tidak akan tumpang tindih dengan FKTP?”. dr. Youth Savithri, MARS dari Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS, Kementerian Kesehatan RI menjawab “belum masuk ke tarif JKN, dari tingkat paliatif dapat dibuat stratifikasi layanan juga sehingga tidak tumpang tindih.”

Di akhir sesi, terdapat penyampaian policy brief yang disampaikan oleh dr. Sani Rachman Soleman M.Sc tentang “Regulasi Pengendalian Logam Berat di Tempat Kerja: Upaya Mitigasi Morbiditas dan Mortalitas Kejadian Kanker pada Pekerja” menyampaikan bahwa penyakit akibat kerja cukup tinggi di perusahaan apalagi cancer sehingga data tersebut bisa open dan data temuan bukan untuk menjelek-jelekan melainkan memperbaiki. Tahap awal pendekatan dalam proses melakukan advokasi dengan sounding ke publik melalui media sosial dan cetak elektronik atau secara akademisi melalui publikasi riset.

Reporter: Agus Salim (PKMK UGM)

MATERI PRESENTASI DAN VIDEO

Semua materi presentasi dan Video rekaman dapat diakses pada link berikut KLIK DISINI