Pendahuluan
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, telah mencanangkan transformasi layanan rujukan dengan fokus pada penguatan penanganan penyakit kanker, jantung, stroke, dan uro-nefro (KJSU). Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh negeri, terutama dalam penanganan penyakit-penyakit yang menjadi penyebab utama kematian dan morbiditas tinggi di Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Kesehatan telah memetakan rumah sakit ke dalam sistem pengampuan KJSU, yang terdiri dari kategori rumah sakit paripurna, rumah sakit utama, dan rumah sakit madya. Sistem pengampuan ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pengampuan tenaga kesehatan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua rumah sakit yang terlibat mampu memberikan layanan KJSU yang optimal.
Isu tenaga kesehatan dalam layanan KJSU menjadi sangat krusial, mengingat bahwa Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Namun, meskipun sarana prasarana tersebut telah disiapkan, tantangan utama tetap terletak pada penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi jumlah, distribusi, maupun kompetensi. Tenaga kesehatan yang kompeten sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan KJSU yang berkualitas, dan ini menjadi perhatian utama dalam sistem pengampuan.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di rumah sakit pengampu KJSU menjadi semakin kompleks, terutama karena selain tugas rutin, terdapat tugas pengampuan yang berpotensi meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan. Kompleksitas ini semakin bertambah apabila rumah sakit pengampu tersebut juga ditunjuk sebagai Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama Pendidikan Dokter Spesialis dan/atau Sub-Spesialis (RSP-PU).
Di tengah upaya pemenuhan tenaga kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Kebijakan terkini menawarkan berbagai opsi inovasi untuk penyediaan tenaga kesehatan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam konteks Indonesia Timur, penyediaan tenaga kesehatan menjadi isu yang sangat penting untuk didiskusikan. Berbagai kendala teknis, geografis, dan sosial menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan dalam memastikan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang memadai di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, Forum Nasional XIV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) Sesi SDM Kesehatan akan membicarakan berbagai tantangan dan isu strategis terkait penyediaan, distribusi, dan pengelolaan tenaga kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks transformasi layanan rujukan KJSU. Forum ini akan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta merumuskan kebijakan dan inovasi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas SDM Kesehatan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks seperti Indonesia Timur.
Tujuan Kegiatan
Memberikan pemahaman menyeluruh dan wawasan strategis terkait tenaga kesehatan yang dapat mendukung Pelaksanaan Kebijakan KJSU di rumah sakit-rumah sakit yang terletak di wilayah Indonesia Timur.
Tujuan Khusus:
- Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan
- Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan dan distribusi tenaga kesehatan di wilayah Indonesia Timur, dengan fokus pada rumah sakit yang menangani KJSU.
- Menyajikan contoh-contoh inovasi dan pendekatan terbaik yang telah diterapkan atau diusulkan untuk memperkuat tenaga kesehatan dalam rangka penanganan KJSU di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya.
- Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalkan penyediaan dan distribusi tenaga kesehatan di wilayah Indonesia Timur, khususnya dalam konteks penanganan KJSU
- Menyiapkan Riset Implementasi untuk SDM di Indonesia timur
- Memahami penulisan proposal penelitian implementasi inovasi-inovasi penyediaan tenaga kesehatan dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia Timur.
Kompetensi
- Peserta mampu memahami strategi penyediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang inovatif, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
- Peserta dapat mengidentifikasi tantangan utama dalam penyediaan SDM kesehatan untuk penanganan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefro (KJSU).
- Peserta memahami peran rumah sakit pengampu dalam mengelola tenaga kesehatan dan dapat memberikan solusi untuk memperbaiki ketersediaan dan kualitas SDM.
- Peserta mampu mengeksplorasi pendekatan kebijakan serta inovasi untuk meningkatkan layanan KJSU dengan SDM yang terbatas.
- Peserta mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan penyediaan SDM kesehatan.
Target peserta
Tenaga Kesehatan
- Dokter spesialis jantung
- Dokter spesialis neurologi/ saraf
- Dokter spesialis urologi
- Dokter spesialis bedah (konsultan onkologi)
- Dokter spesialis penyakit dalam (konsultan onkologi)
- Dokter spesialis radiologi (konsultan onkologi)
Masyarakat umum:
- Pengambil keputusan nasional dan daerah
- Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota
- Akademisi bidang kebijakan dan manajemen kesehatan
- Peneliti, konsultan dan pemerhati bidang SDM Kesehatan
- Masyarakat, organisasi profesi, mahasiswa
Informasi Ujian
Untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP pada kegiatan ini , peserta dapat mempelajari kembali video dan materi yang sudah tersedia.
ujian akan diselenggarakan pada 5 – 17 November 24 melalui Plataran sehat kemenkes RI.
|
Waktu (WIB) |
Agenda dan Narasumber / Moderator |
|
| Reportase | ||
|
10.05-10.10 |
Moderator: dr. Haryo Bismantara, MPH. |
|
|
10.10-10.25 |
Pengantar: Penyediaan Tenaga Kesehatan untuk Pelayanan KJSU di Indonesia Timur |
|
|
10.25-10.45 |
Narasumber I: Ketersediaan tenaga kesehatan serta kaitannya dengan layanan dan pengampuan KJSU di Indonesia Timur: Kasus RSUP Dr. Ben Mboi Kupang |
|
|
10.45 -11.05 |
Pembahas I: Inovasi Kementerian Kesehatan dapat menjawab pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka penguatan layanan KJSU di Indonesia Timur |
|
|
11.05-11.25 |
Pembahas II: Inovasi perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka penguatan layanan KJSU di Indonesia Timur |
|
|
11.25-11.55 |
Diskusi dan tanya jawab |
|
|
11.55-12.00 |
Penutupan oleh MC |
|
LMS Plataran Sehat
Kontak Person
Cintya / 082221377408
Reportase Kegiatan
PKMK. Topik 3 Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XIV tahun 2024 mengambil subtema “Inovasi Penyediaan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefro (KJSU) di Rumah Sakit di Wilayah Indonesia Timur” diselenggarakan pada Rabu (16/10/2024) pukul 10.00-12.00 WIB secara hybrid. Acara ini dipandu oleh Bestian Ovilia, S.KG selaku master of ceremony (MC).
Acara diawali dengan pembukaan dari Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes selaku Ketua Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PKMK FK-KMK UGM. Andre membuka acara dengan menyampaikan bahwa perlu waktu untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Rasio dokter spesialis dibandingkan dengan jumlah penduduk terjadi penurunan pada 2020 akibat dari pertumbuhan penduduk meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah dokter spesialis. Di Indonesia Timur jumlah lulusan dokter spesialis sedikit, sehingga perlu disiapkan strategi untuk meningkatkan jumlah produksi dokter spesialis. Sistem kesehatan perlu menyampaikan terkait dengan kebutuhan jumlah dan jenis dokter spesialis kepada sistem pendidikan, sehingga dokter spesialis yang diproduksi akan sesuai.
Sesi dilanjutkan dengan paparan narasumber dan pembahasan yang dimoderatori oleh dr. Haryo Bismantara, MPH yang merupakan dosen Prodi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM. Acara diawali dengan pemaparan dari narasumber yakni, dr. Annas Ahmad, Sp.B, FICS selaku Direktur Utama RSUP Dr. Ben Mboi Kupang dengan tema “Ketersediaan tenaga kesehatan serta kaitannya dengan layanan dan pengampuan KJSU di Indonesia Timur: Kasus RSUP Dr. Ben Mboi Kupang”. Annas menyampaikan bahwa strata target berdasarkan KMK pengampuan, RSUP Dr. Ben Mboi Kupang untuk layanan kanker, jantung, uronefrologi, KIA, dan TB diberikan target sebagai strata utama. Sedangkan untuk layanan stroke dan penyakit infeksi emerging diberikan target strata paripurna. Tantangan rumah sakit sebagai pengampu KJSU adalah penyediaan alat kesehatan dan penyediaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan strata pengampuan, juga diperlukan SDM yang mampu mengopersionalkan alat kesehatan yang ada. Jumlah dokter spesialis di rumah sakit yang terbatas, mengakibatkan rumah sakit terhambat untuk melakukan pengembangan pelayanan kesehatan.
Sesi pembahasan menghadirkan dua penanggap yakni Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes.
(Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI) dan Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG(K) (Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia/AIPKI). Dalam tanggapannya dengan tema “Inovasi Kementerian Kesehatan dapat menjawab pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka penguatan layanan KJSU di Indonesia Timur”, Oos menyampaikan bahwa saat ini tenaga medis dan tenaga kesehatan belum terpenuhi jika merujuk pada standar. Secara nasional 62,5% rumah sakit umum daerah yang lengkap dengan 7 jenis spesialis. Dari 514 Kabupaten/Kota, saat ini ada 84 Kabupaten/Kota yang mampu memberikan layanan kateterisasi jantung. Kementerian Kesehatan menargetkan pada 2027 semua provinsi memiliki rumah sakit dengan strata tingkat madya. Oos menekankan bahwa untuk menjawab maldistribusi dilakukan inovasi mulai saat rekruitmen dengan afirmasi putra daerah yang bersedia dan berkomitmen untuk ditempatkan di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), lulusan spesialis sebagai PNS wilayah DTPK, dan tetap menjaga mutu dengan standar minimal yang sama. Perlu adanya kolaborasi pemangku kepentingan dalam peningkatan ketersediaan dan penyebaran tenaga kesehatan.
Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG(K) dengan tema “Inovasi perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka penguatan layanan KJSU di Indonesia Timur”. Budi menyampaikan bahwa dengan Academic Health System (AHS) bagaimana mendapatkan sistem kesehatan excellence yang mengintegrasikan pelayanan, pendidikan, dan penelitian unggul di sebuah wilayah. Masalah yang ada di Indonesia bukan hanya produksi dokter spesialis serta distribusi dokter spesialis kurang bagus. Di DKI Jakarta terdapat 1000–1100 dokter spesialis kandungan, namun di wilayah papua tertentu hanya ada 3–4 dokter spesialis kandungan. Salah satu upaya pemerataan dokter spesialis yang dilakukan adalah kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung biaya pendidikan dan nantinya dokter akan kembali ke daerah asal.
Sesi dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab oleh peserta. Dalam sesi diskusi berbagai bahasan terkait permasalahan distribusi dokter spesialis khususnya di Indonesia timur, nasionalisme bagi SDM, kontrak dengan dokter spesialis setelah lulus untuk ditempatkan di daerah, faktor keamanan dokter spesialis, kesiapan fasilitas, sustainability services, professional dan sosial support dokter spesialis. Moderator menyampaikan bahwa upaya penyediaan dan pemerataan dokter spesialis dilakukan dengan berbagai inovasi.
Reporter: Husniawan Prasetyo (Divisi Manajemen Rumah Sakit, PKMK UGM)
Kegiatan dipandu oleh MC Bestian Ovilia Andini, S.KG yang menyampaikan selamat datang kepada para peserta serta memperkenalkan narasumber, dan dilanjutkan dengan sesi pengantar yang disampaikan oleh Shita Listyadewi, M.M., M.P.P. selaku Wakil Direktur PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada. Shita menjelaskan bahwa prioritas layanan KJSU muncul karena KJSU merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan berimplikasi pada biaya kesehatan yang tinggi. Pihaknya juga menjelaskan bahwa layanan KJSU tersedia di layanan fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan perlu perhatian dari pemerintah untuk memastikan bahwa penyediaan layanan KJSU memiliki akses yang terbuka bagi siapapun di Indonesia. Selain itu, perlu juga diperhatikan mutu layanan yang tersedia.
Acara dilanjutkan dengan paparan dari Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, MKes, sebagai Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit di PKMK FK-KMK UGM sekaligus selaku Ketua Tim Riset Implementasi Kebijakan Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU Rumah Sakit yang tengah dilakukan oleh PKMK. Beliau menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengampuan pelayanan KJSU yang sedang dilakukan, faktor-faktor yang melatarbelakangi penelitian ini, seperti tren kasus KJSU yang meningkat dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan KJSU.
Paparan selanjutnya oleh dr. Muhammad Cucu Zakaria, Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS yang mewakili Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Cucu memaparkan tentang skema pembiayaan pelayanan KJSU oleh BPJS Kesehatan. Narasumber juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan KJSU. Pihaknya juga menjelaskan skema kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit dalam klasifikasi rumah sakit yang baru.
Forum dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh dr. Luqman Hakim, MPH. Pada sesi diskusi ini, para peserta forum melontarkan pertanyaan dan tanggapan terhadap paparan, dilanjutkan dengan jawaban dan tanggapan dari narasumber. Beberapa poin menarik dari diskusi ini diantaranya adalah pentingnya menambah jumlah institusi pendidikan SDM yang dibutuhkan oleh layanan KJSU agar pemenuhan dokter spesialis, subspesialis, perawat, dan SDM lain yang terlatih dapat lebih cepat tercapai. Poin menarik selanjutnya terkait mekanisme kerja sama BPJS dengan rumah sakit yang terkesan sulit, namun persyaratan-persyaratan tersebut penting untuk menjamin kualitas pelayanan KJSU. Terakhir, diskusi membahas pentingnya strategi komunikasi yang komprehensif yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar menjalankan perilaku hidup sehat sehingga menurunkan risiko penyakit kanker, jantung, stroke dan uronefrologi.
Acara diawali dengan pembukaan dari Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., staf khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan. Laksono membuka acara dengan menekankan bahwa penggunaan data dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mendorong respon-respon terhadap isu kesehatan. Tantangan utama saat ini mencakup peningkatan beban penyakit terkait perilaku kesehatan, kurangnya pemerataan rumah sakit dan tenaga kesehatan, serta isu pembiayaan berupa peningkatan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK). Fornas diharapkan dapat berujung pada tindak lanjut yang nyata berupa aktivitas-aktivitas saintifik yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 
Acara dilanjutkan dengan paparan narasumber dan pembahasan yang dimoderasi oleh Ester Febe, MPH yang merupakan peneliti di PKMK FK-KMK UGM. Acara diawali dengan keynote speech dari Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. PhD selaku direktur utama BPJS Kesehatan. Dalam paparannya, Ali menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan terus mengembangkan layanan berbasis data, termasuk juga untuk penyakit KJSU, dengan fokus pada pembiayaan berkelanjutan dan akses yang merata. Meskipun biaya pelayanan terus meningkat, BPJS Kesehatan tetap berkomitmen menjaga keadilan akses kesehatan bagi semua orang dengan semangat nonprofit. Program seperti Prolanis dan skrining kesehatan melalui aplikasi mobile JKN kini juga memungkinkan masyarakat sehat untuk memanfaatkan layanan BPJS, yang terus berkembang dan mendapat pengakuan internasional.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber, yakni M. Faozi Kurniawan, SE.,Akt., MPH, peneliti di PKMK FK-KMK UGM. Dalam paparannya yang berjudul “Perkembangan Penyakit KJSU dalam Sistem JKN: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2022”, Faozi menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 hingga 2023, berbagai faktor mempengaruhi pendapatan dan belanja BPJS Kesehatan, termasuk perbedaan belanja dan iuran antar segmen peserta. Dalam konteks KJSU, pengeluaran katastropik sangat tinggi, terutama pada pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL). Faozi menekankan perlunya kajian lebih mendalam mengenai segmen dan kelas dengan belanja yang besar. Dengan mengeksplorasi data sampel BPJS Kesehatan, Faozi memaparkan adanya tren kenaikan kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) setiap tahun, termasuk kunjungan sehat. Jika data dipecah secara agregat berdasarkan wilayah, penduduk di regional 1 (Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta) memiliki akses ke FKTP dan, terutama, FKTL yang lebih baik dibandingkan regional lainnya. Terkait dengan hal tersebut, regional 1 juga memiliki klaim KJSU yang tertinggi. Faozi menutup paparannya dengan menekankan bahwa disparitas antar segmen, kelas, dan regional perlu menjadi masukan dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mencegah defisit. 
Sesi pembahasan menghadirkan tiga orang penanggap, yakni Dr. dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT (ketua umum Ikatan Dokter Indonesia/IDI), dr. Mokhamad Cucu Zakaria (Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan), dan drg. Dyah Mayun Hartanti, MMR (Kepala bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul). Dalam tanggapannya yang bertema “Kesiapan klinisi untuk Pemerataan Pelayanan KJSU di Indonesia”, Adib menggarisbawahi bahwa optimasi peran sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memerlukan dukungan pilar sistem kesehatan lain, seperti infrastruktur dan perbekalan fasilitas kesehatan, tata kelola, dan pembiayaan. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung di daerah (misalnya sarana pendidikan) dan jenjang karir juga diperlukan untuk menjamin ketersediaan SDM Kesehatan yang memadai bagi penanganan penyakit KJSU. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan tata kelola SDM Kesehatan berbasis data BPJS Kesehatan terkait kasus KJSU untuk memenuhi kebutuhan spesialis di setiap daerah melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi. 
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS, selaku Ketua Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK, UGM menyampaikan bahwa Fornas XIV kali ini merupakan kontribusi Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan kesehatan Indonesia. Fornas XIV akan fokus pada pengembangan kebijakan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia dan Indonesia Emas 2045, dengan perhatian khusus pada empat penyakit utama: kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU). Di tengah capaian 99% partisipasi JKN dan tantangan distribusi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis di daerah, serta pembiayaan besar untuk KJSU yang menjadi top spender, penting untuk mengevaluasi data dan situasi di lapangan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meratakan tenaga kesehatan dan menyediakan peralatan medis, namun tantangan tetap ada. Forum ini diharapkan menghasilkan ide-ide ilmiah dan pandangan baru untuk mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia.
Selanjutnya dalam sambutan yang diberikan oleh Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH – Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM. Yodi menegaskan bahwa tiga nilai penting yang identik dengan Fornas JKKI adalah kritis, berbasis bukti, dan independen. Diskusi-diskusi di forum ini selalu mendalam, mengutamakan evidence sebagai dasar kebijakan, serta terhindar dari konflik kepentingan. Tahun ini, forum ini memiliki makna khusus karena diadakan menjelang transisi kepemimpinan nasional dan daerah, yang membuka peluang bagi pengambilan kebijakan baru, terutama dalam sektor kesehatan. Yodi mengapresiasi JKKI yang konsisten menyediakan platform untuk mendiskusikan kebijakan kesehatan dengan pendekatan yang kritis dan berbasis bukti, serta berharap forum ini terus mendorong perbaikan kebijakan kesehatan Indonesia, memastikan semua keputusan berbasis data yang valid dan komprehensif.
Kegiatan ini juga dibuka oleh Prof dr. Laksono Trisnantoro MSc, Ph.D, ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), pihaknya memaparkan pentingnya transformasi kesehatan untuk meningkatkan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) dalam mencapai tujuan UU Kesehatan, PP Kesehatan, dan Indonesia Emas 2045. Transformasi ini bertujuan meratakan akses pelayanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, mengatasi ketimpangan layanan, dan menanggulangi beban biaya besar pada JKN-BPJS Kesehatan akibat penyakit tidak menular. Kebijakan KJSU didukung oleh regulasi terbaru, seperti UU Kesehatan 2023, serta menekankan pentingnya fasilitas, SDM, dan pemantauan berkala agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran dalam menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan.
Tri Muhartini, MPA, Peneliti PKMK FK-KMK memaparkan situasi penyakit yang membutuhkan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) di Indonesia. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dari Kementerian Kesehatan, Global Cancer dan IHME, penyakit KJSU memiliki jumlah prevalensi, insiden dan kematian yang tinggi. Dari SKI 2023, penyakit stroke memiliki jumlah prevalensi (per mill) yang paling tinggi jika dibandingkan dengan penyakit lainnya. Kemudian, Tri juga menjelaskan situasi penyakit kanker dari Global Cancer menunjukan kanker payudara memiliki jumlah insiden yang paling besar, sedangkan jumlah kematian terbanyak adalah kanker paru-paru. Strategi penanganan penyakit ini mencakup pengurangan faktor risiko melalui lingkungan yang mendukung kesehatan, memperkuat sistem kesehatan primer yang berfokus pada masyarakat, serta implementasi cakupan kesehatan universal. Untuk mendukung kebijakan, dikembangkan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang menghubungkan ke beberapa platform digital terkait kebijakan kesehatan prioritas. Platform tersebut menyediakan berbagai informasi tentang sistem kesehatan nasional dan daerah berdasarkan kerangka transformasi sistem kesehatan.
Dalam laporan dr. Yasjudan Rastrama Putra, Sp.PD, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada, mengenai situasi penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) di Indonesia, terlihat peningkatan klaim dan kunjungan untuk semua kategori penyakit dari 2016 hingga 2022. Kanker mengalami kenaikan klaim 48% dan kunjungan 92%, jantung meningkat 31% dalam klaim dan 23% dalam kunjungan, stroke naik 48% pada klaim dan 24% pada kunjungan, serta uronefrologi mencatat kenaikan klaim 129% dan kunjungan 63%. Tantangan utama yang dihadapi adalah keberlangsungan pembiayaan dan pemerataan layanan, yang memerlukan solusi efisiensi berbasis bukti untuk memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Dilihat dari sisi hukum mengenai pemetaan UU Kesehatan dan PP Kesehatan untuk peningkatan pelayanan KJSU, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UGM, mengungkapkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. UU Kesehatan menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan upaya kesehatan dan menyediakan fasilitas serta alat kesehatan modern, sementara PP Kesehatan mengatur pelayanan spesialis yang relevan dengan penyakit prioritas. Meskipun regulasi telah ada, tantangan utama terletak pada implementasi yang konsisten, terutama dalam pengadaan alat kesehatan dan distribusi tenaga medis di daerah terpencil. Rekomendasi mencakup percepatan pengadaan alat kesehatan, pengembangan SDM, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas layanan KJSU di seluruh Indonesia.
Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII topik 7 dilaksanakan pada Rabu, 27 September 2023 secara hybrid. Pada sesi pembukaan oleh dr. Haryo Bismantara, MPH selaku Peneliti Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK-KMK UGM menyampaikan perlunya learning from the past dan present, for the future: Mengkaji Pelaksanaan Sister Hospital dan Konsorsium AHS di Provinsi Papua. Dalam 5 tahun terakhir, setiap tahun Indonesia memiliki 3000 lulusan baru dokter spesialis dengan 800 tambahan kuota penerimaan. Upaya transformasi SDM Kesehatan beroperasi dalam mekanisme Supply demand yang kompleks dengan karakteristik berkesinambungan dan melibatkan banyak stakeholders. Koordinasi peningkatan jumlah kuota pendidikan dokter spesialis dibagi ke dalam 6 wilayah dengan tujuan akhir seluruh provinsi dapat secara mandiri merencanakan, memproduksi, mendistribusikan, dan meretensi dokter spesialis.
Narasumber pertama hari ini adalah dr. Rachmat Andi Hartanto, Sp.BS(K) dari Divisi Bedah Saraf, Departemen Ilmu Bedah FK KMK UGM. Rachmat menyampaikan jumlah spesialis bedah saraf di Indonesia dari 2010-2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Masalahnya adalah distribusi dokter spesialis bedah saraf yang tidak tercapai, bukan produksi. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menunjukkan bahwa daerah memiliki kekuatan besar. Permasalahan yang biasa terjadi adalah dokter sudah datang ke daerah tetapi fasilitas belum siap maka banyak dokter yang tidak berkenan mengabdi di daerah secara tetap. Rachmat menjelaskan skema pengembangan pelayanan bedah saraf di daerah yang telah dilakukan divisi bedah saraf FK-KMK UGM dengan pemerintah daerah yaitu dengan merekrut residen putra daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat mendampingi RS tempat asal untuk mengembangkan pembukaan layanan Bedah Saraf. Setelah residen menyelesaikan pendidikannya, akan bekerja di tempat asal dengan sistem pelayanan yang sudah siap.
Narasumber kedua adalah Dr. dr. Sudadi, Sp.An., KNA, KAR dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, FK KMK UGM. Sudadi menyampaikan ada 3 skema Model Konsorsium PPDS di Satu Kewilayahan AHS. Konsorsium Pendidikan dokter spesialis merupakan FK ber-PPDS bekerja sama dengan FK terakreditasi A di wilayahnya untuk meningkatkan jumlah wahana PPDS. Manfaat konsorsium adalah untuk menambah jumlah kuota PPDS, lebih cepat dibanding mendirikan prodi baru (jangka pendek), sekaligus membina FK terakreditasi A untuk mempersiapkan diri membuka program PPDS (jangka panjang). Langkah strategis yang dilaksanakan antara lain penguatan suasana akademik dengan menjadi bagian dalam program khusus pelaksanaan putaran pendidikan peserta PPDS Anestesi FK KMK UGM, percepatan pembuatan naskah akademik sesuai peraturan/standar yang berlaku, percepatan peningkatan level akreditasi Pendidikan Dokter FK Universitas Cendrawasih dan RSUD Jayapura.
Dr. dr. A.A.N. Jaya Kusuma, Sp.OG (K), MARS dari ARSPI menyampaikan bahwa menurut UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah. Pimpinan fasyankes atau kepala daerah harus memenuhi kebutuhan insentif, jaminan keamanan, dan keselamatan kerja dokter. Terlebih pada daerah tertinggal, perbatasan atau daerah bermasalah kesehatan perlu adanya insentif khusus, jaminan keamanan, kenaikan pangkat luar biasa, dan perlindungan dalam menjalankan tugasnya.
Pembahas kedua yaitu Dr. dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS (K) selaku ketua MKKI menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi tenaga kesehatan. Selama ini tidak ada koordinasi antara Kemenkes dan Kemendikbudristek. Kurikulum yang sekarang diharapkan bisa berjalan dengan baik karena acuan pendidikan kedokteran mengacu pada acuan global. Perlunya pemetaan kebutuhan dan produksi setiap jenis pelayanan, sinergi pendidikan berbasis universitas dan rumah sakit pendidikan, serta AHS yang saat ini bisa menjadi solusi untuk tetap menjaga kualitas SDM.
Pembahas ketiga yaitu dr. Tommy J. Numberi, Sp.BS dari RSUD Jayapura menyampaikan bahwa kondisi sosial politik di Papua yang cukup dinamis. Jika ganti pimpinan maka kebijakan juga akan berubah, hal ini berdampak pada pengembangan RS dan pendidikan. Program seperti yang UGM lakukan bisa dijalankan di Nabire. Namun, ketika ada pergantian pimpinan maka kebijakan akan berubah. Universitas Cendrawasih akan membuka membuat prodi anestesi dan bedah saraf bamun masih terkendala RS Pendidikan yang belum terakreditasi.