Author: admin

  PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Pada tahun 2020, dilaksanakan suatu kajian elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev) pemulihan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dari dampak pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM yang melibatkan 13 perguruan tinggi mitra untuk mendampingi 120 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kegiatan e-monev merupakan inovasi monitoring untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap 8 indikator program KIA dan KB meliputi kunjungan pertama ibu hamil (K1), kunjungan keempat ibu hamil (K4), persalinan di fasilitas kesehatan, kunjungan Neonatal (KN) Lengkap, pemantauan tumbuh kembang balita (SDIDTK), pelayanan imunisasi dasar lengkap, kematian ibu, dan program KB. Berdasarkan kegiatan ini, Cakupan K4 merupakan indikator paling terdampak pandemi COVID-19 yaitu sebanyak 76 persen kabupaten/kota. Program KB adalah indikator dengan jumlah data paling sedikit terdampak yaitu 21 persen. Di beberapa daerah juga melaporkan adanya kenaikan angka kematian ibu dan bayi. Pelaksanaan Posyandu di beberapa daerah masih mengalami penutupan hingga saat ini. Selain Posyandu yang tutup, pembatasan jam pelayanan di fasilitas kesehatan berakibat pelayanan KIA tidak dapat terlaksana dengan optimal.

Hal lain yang menyebabkan cakupan indikator mengalami penurunan adalah karena keengganan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kekhawatiran akan tertular virus COVID-19 membuat ibu hamil menunda untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, kekhawatiran tenaga kesehatan akan tertular dari pasien juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan pelayanan KIA sehingga diperlukan kegiatan pemulihan akibat Pandemik COVID-19 yang sistematis. Padahal dalam situasi normal saja, pelayanan KIA di Indonesia masih menjadi tantangan yang besar dan sekarang diperberat dengan adanya COVID-19. Hal ini menyebabkan adanya batasan dalam hal akses dan kualitas layanan. Sehingga dikhawatirkan, terjadi peningkatan morbiditas dan mortalitas Ibu dan anak dan penurunan cakupan pelayanan KIA, KB, dan gizi.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Ketahanan Layanan KIA: Tantangan dan Peluang Pelayanan KIA di Masa Pandemi COVID-19”.

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA
2. Mengoptimalkan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di masa pandemi COVID-19
3. Merencanakan strategi pemulihan pelayanan KIA
4. Mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait pemulihan pelayanan KIA

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, tanggal       : Senin, 18 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.45 WIB

  AGENDA

REPORTASE KEGIATAN

Waktu (WIB)	Kegiatan
10.00 – 10.05 WIB	Pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD MATERI    VIDEO
10.05 – 10.15 WIB	Pemaparan singkat tentang analisis hasil e-monev KIA tahun 2020 oleh Monita Destiwi MATERI    VIDEO
10.15 – 11.10 WIB	Tantangan pelayanan kesehatan anak di masa pandemi COVID-19 – dr. Mei Neni Sitaresmi, Ph.D, Sp.A (K) MATERI    VIDEO Tantangan pelayanan kesehatan ibu di masa pandemi COVID-19 – Dr. dr. Eugenius Phyowai Ganap, SpOG(K) MATERI    VIDEO Upaya menjamin keberlangsungan pelayanan KIA selama pandemi dan prediksi pasca pandemic – dr Nida Rohmawati, MPH (Direktorat Kesga, Kemkes RI ) MATERI    VIDEO
11.10 – 11.50 WIB	Pembahas: Prof. DR. Dr. Budi Wiweko, SpOG (K), MPH – POGI VIDEO Pembahasan terkait situasi KIA di beberapa wilayah: Universitas Jember – Yennike Tri Herawati, S.KM., M.Kes MATERI    VIDEO Universitas Hasanuddin – Rini Anggraini, S.KM., M.Kes MATERI    VIDEO
11.50 – 12.15 WIB	Sesi 3 Diskusi VIDEO
12.15 – 12.20 WIB	Pembukaan presentasi policy brief
12.20 – 12.45 WIB	Sesi 4 Presentasi policy brief  terkait KIA Fotarisman Zaluchu, SKM, MPH, Ph.D – Covid 19 bukan hanya pandemi, tapi bencana pada perempuan VIDEO Tuty Ernawati, SKM, M.Kes – Peran pemerintah daerah, Stakeholder dalam menurunkan kematian ibu dan anak melalui puskesmas mampu PONED di kabupaten Solok VIDEO Ni Wayan Sri Widyantari, SKM – Online antenatal care dan pendemi covid19 VIDEO Sunaryo, SKM, MSc – Pendampingan satu Biyung satu Kader (Sabu Saka) untuk peningkatan status kesehatan ibu hamil VIDEO Hesty Tumangke, SKM, MPH – VCT pada ibu hamil di kabupaten Jayapura VIDEO
12.45 – 12.55 WIB	Diskusi terkait policy brief  VIDEO
12.55 – 13.00 WIB	Penutup

 

  NARAHUBUNG

Monita Destiwi HP: +6285643450802 Email: [email protected]

Widy Hidayah HP: +6282122637003 Email: [email protected]

 

  PENGANTAR 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) terus menjaga komitmennya untuk memonitor keberlangsungan dan keadilan penyelenggaraan program JKN dan pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Bukan hanya keadilan antar segmen peserta tetapi juga keadilan antar daerah.

Kebijakan JKN di tengah situasi pandemi Covid-19 masih menjadi prioritas untuk seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak penduduk Indonesia yang masih membutuhkan layanan kesehatan melalui JKN. Walaupun terjadi surplus arus kas pada BPJS Kesehatan dikarenakan rendahnya pemanfaatan JKN di tengah pandemi, pemerintah tetap perlu melakukan identifikasi untuk menemukan sumber pembiayaan baru. Sebagaimana data tahun 2014-2018 sebelum pandemi menggambarkan bahwa berturut-turut BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya sebesar Rp 11,07 triliun, Rp 14,88, Rp 16,94 triliun, Rp 18,44 triliun, dan 2018 menjadi Rp 20,42 triliun. Untuk mengantisipasi kondisi yang akan kembali terjadi pasca atau ditengah pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan perlu melakukan strategi dan program untuk menekan biaya pelayanan katastropik. Salah satu Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan cost-sharing pada BPJS Kesehatan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan kompensasi JKN, karena masih terdapat segmen peserta (PBI APBN) yang di daerah dengan pelayanan kesehatan terbatas tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan. Masih adanya segmen peserta yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan menggambarkan bahwa kebijakan JKN belum terlaksana secara merata dan adil. Untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan cost-sharing dan kompensasi, maka PKMK FK-KMK UGM bersama JKKI menyelenggarakan diskusi dalam Fornas XI tahun 2021 dengan topik “Kebijakan JKN Untuk Keadilan Sosial: Implementasi Pemenuhan Supply Side dan Cost-Sharing Berdasarkan Data Rutin Kesehatan dan DaSK untuk Penguatan JKN”.

  TUJUAN

1. Mengkomunikasikan fakta dan bukti ilmiah pelaksanaan JKN periode 2014 – 2020.
2. Mendorong pengambil keputusan untuk melakukan revisi pasal urun biaya (cost-sharing) dan kebijakan kompensasi dalam UU SJSN
3. Mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan revisi Permenkes 28/2014 terkait kebijakan kompensasi JKN.

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal   : Senin – Selasa, 25 – 26 Oktober 2021
Waktu              : 08.00 – 12.45 WIB dan 08.00 – 11.35 WIB

  PESERTA

1. Mitra penelitian kebijakan JKN PKMK FK-KMK UGM
2. Pengambil keputusan kebijakan JKN (Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, Komisi IX DPR RI)
3. Pusat penelitian kesehatan
4. Asosiasi profesi kesehatan
5. Asosiasi pelayanan kesehatan
6. Mahasiswa S2 dan S3 kebijakan kesehatan masyarakat

  AGENDA

Pukul	Topik
Hari ke-1, Senin, 25 Oktober 2021 Implementasi Pemenuhan Supply Side Sharing Berdasarkan Data Rutin Kesehatan dan DaSK untuk Penguatan JKN REPORTASE KEGIATAN
08.00 – 08.05 WIB	Pembukaan: Prof. Laksono Trisnantoro – Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan & Guru Besar UGM MATERI    VIDEO
Sesi I Presentasi Policy Brief
08.05 – 08.30 WIB	Presentasi Policy Brief Akses Layanan Ispa masih rendah bagi PBI (Kelompok tidak mampu) di Provinsi Kaltim VIDEO Evaluasi Program JKN: Pada Tingginya Pembiayaan Klaim Operasi Caesar di Provinsi Jawa Timur VIDEO Dimensi Keadilan Berdasarkan Cakupan Kepesertaan BPJS Studi kasus Jateng VIDEO Menilik Account media sosial BPJS Kesehatan: Sejauh mana efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat ? VIDEO
08.30 – 08.50 WIB	Diskusi Policy Brief VIDEO
08.50 – 09.00 WIB	Sesi Istirahat
09.00 – 09.10 WIB	Keynote Speech: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK – Direktur Utama, BPJS Kesehatan Strategi BPJS Kesehatan di Era Pandemi COVID-19 Dalam Menyelenggarakan JKN Untuk Mencapai Keadilan Sosial MATERI
Sesi II Pemenuhan Supply Side Untuk Penguatan JKN dan Mencapai Keadilan Bagi Seluruh Kelompok Masyarakat
09.10 – 09.46 WIB	Narasumber: Prof. Ascobat Gani, dr., M.PH., Dr.PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia– Pemenuhan Strategi Supply Side Pelayanan Kesehatan di Indonesia MATERI    VIDEO Tiara Marthias, MPH., PhD, Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM – Equity Dalam Penyelenggaraan Kebijakan JKN Berdasarkan DaSK (Dashboard Sistemn Kesehatan)  MATERI    VIDEO M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH, Peneliti Pembiayaan Kesehatan dan JKN PKMK FKKMK UGM – Pemenuhan Supply Side dalam Penyelenggaraan JKN Melalui Kebijakan Kompensasi MATERI    VIDEO
09.46 – 10.36 WIB	Pembahas Rennova, Bappenas VIDEO Asosiasi Klinik Indonesia VIDEO Asosiasi Rumah Sakit Daerah VIDEO
10.36 – 10.56 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab VIDEO
10.56 – 11.00 WIB	Penutupan
11.00 – 11.15 WIB	Istirahat
Sesi III Mewujudkan Ekosistem dan Interoperabilitas Data Rutin Kesehatan dan JKN
11.15 – 11.39 WIB	Narasumber: Dr. I Made Wiryana, MSc, Dosen Universitas Gunadarma – Strategi Ekosistem dan Interoperabilitas Data Rutin Kesehatan dan JKN MATERI    VIDEO Insan Rekso Adiwibowo, M.Sc, Peneliti PKMK FK-KMK UGM – Data Rutin Kesehatan dan Data Sampel BPJS Kesehatan dalam DaSK untuk Penelitian dan Pengambil Keputusan MATERI    VIDEO
11.39 – 12.09 WIB	Pembahas Ade Frihadi, S.Kom, MT – Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Informasi dan Komunikasi VIDEO  dr. Donni Hendrawan, MPH – Direktur Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan VIDEO
12.09 – 12.29 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab VIDEO
12.29 – 12.35 WIB	Penutupan
Hari ke-2, Selasa, 26 Oktober 2021 Keberlanjutan JKN Melalui Implementasi Cost-Sharing dan Penguatan UU SJSN – UU BPJS REPORTASE KEGIATAN
08.00 – 08.05 WIB	Pembukaan Moderator: Tri Muhartini
Sesi I Presentasi Policy Brief
08.05 – 08.30 WIB	Vini Restu Insani – Sinergisasi Tata Kelola JKN Dalam Penguat Peran Pemerintah Daerah VIDEO Juanita – Butuh Komitmen Pemerintah Daerah Dan Bpjs Kesehatan Dalam Menutup Disparitas Layanan Kesehatan Di Sumatera Utara VIDEO Tri Aktariani – Pada Ketimpangan Utilisasi Layanan Jantung & Tata Layanan Hipertensi yang Tidak Tuntas di FKTP Provinsi NTT VIDEO
Sesi II Talkshow Cost-Sharing
09.00 – 09.45 WIB	Pewawancara Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes – Dosen Department Manajemen Kebijakan Kesehatan dan Peneliti Pusat KPMAK FK-KMK UGM VIDEO Narasumber: dr. Yuli Farianti, M.Epid – Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan VIDEO dr. Mokhamad Cucu Zakaria – Asisten Deputi Bidang Pembiyaan Manfaat Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan – Strategi untuk pelaksanaan Cost-Sharing masa mendatang VIDEO Jefri, A.Md. Akt, SE, MH, AAK, AAAIJ, FIIS – Kepala Departemen Asuransi Kesehatan, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Indonesia – Respons dan harapan Asuransi Swasta terhadap kebijakan Cost-Sharing dalam JKN VIDEO Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes – Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) – Respons dan harapan RS terhadap kebijakan Cost-Sharing dalam JKN VIDEO
09.45 – 10.05 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab Bersama Peserta VIDEO
Sesi III Talkshow Prospek Revisi UU SJSN dan UU BPJS
10.05 – 10.50 WIB	Pewawancara Shita Listya Dewi – Ketua Divisi Public Health PKMK FK-KMK UGM VIDEO Narasumber: Muttaqien, MPH., AAK – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) VIDEO M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH – Peneliti Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan JKN PKMK FK-KMK UGM VIDEO
10.50 – 11.10 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab Bersama Peserta VIDEO
11.10 – 11.20 WIB	Kesimpulan dan Penutupan

 

 

 

September 2021

Pengetahuan mengenai penyakit baru seperti COVID-19 perlu terus dikembangkan oleh organisasi – organsiasi kesehatan. Pengetahuan ini berkembang sangat pesat dan kegagalan untuk mendapatkan pengetahuan akan berakibat fatal di RS. Kinerja RS dalam menangani pandemi dan wabah tertentu dapat menurun. Lebih ekstrim lagi, terdapat kemungkinan sumber daya manusia RS dapat meninggal akibat ketidaktahuan akan pengetahuan terbaru mengenai suatu wabah tersebut.

Rumah sakit, dinas kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan lainnya adalah institusi yang kaya data dan informasi baik dari dalam maupun luar organisasi. Berbagai data pelayanan kesehatan dikumpulkan oleh institusi tersebut. Agar data menjadi bermanfaat dan memiliki makna, perlu dilakukan pemrosesan data dan analisis agar menjadi informasi yang selanjutnya akan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan yang penting bagi organisasi tersebut.

Namun hal yang disayangkan, unit – unit pengelola pengetahuan di rumah sakit/lembaga kesehatan (perpustakaan atau unit-unit lainnya) masih belum optimal fungsinya. Disamping keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolanya juga masih perlu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan peran dan manfaat dari perpustakaan di RS dan dinas kesehatan, perlu upaya strategis dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan juga sarana prasarana pendukung perpustakaan. Perpustakaan di institusi kesehatan seharusnya menjadi salah satu pusat pendukung berkembangnya pengetahuan di insitusi yang kaya data seperti RS dan dinas kesehatan. Dalam konteks ini diperlukan Program Revitalisasi Perpustakaan RS/lembaga kesehatan untuk menjalankan Knowledge Management.

 

Tujuan pelatihan

Dengan latar belakang tersebut, PKMK FK – KMK UGM yang sudah cukup lama terlibat dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi kesehatan
berinisiatif untuk mengadakan pelatihan Pengembangan Perpustakaan/Learning Resources Center pada Institusi Kesehatan dengan konsep Knowledge Management dengan tujuan:

1. Mengembangkan fungsi perpustakaan atau learning resources center pada institusi kesehatan sebagai pendukung kegiatan manajemen pengetahuan organisasi.
2.  Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia atau knowledge workers di organisasi kesehatan

 

Peserta

Pelatihan ini bersifat teknis dan dapat diikuti tim dari RS, dinas kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan. Setiap institusi disarankan untuk membentuk tim yang bisa terdiri dari:

• Petugas perpustakaan atau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen data dan informasi,
• Staf di bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan dan juga pekerja pengetahuan lainnya termasuk klinisi di RS yang berkeinginan untuk mengembangkan konsep
  manajemen pengetahuan di institusi masing – masing.

 

Model pelatihan

Pelatihan ini akan menggunakann model blended learning dengan interaksi secara synchronous dan asynchronous. Pelatihan akan berjalan selama 5 minggu, dan akan dilanjutkan dengan pendampingan selama 1 bulan setelah pelatihan berakhir untuk monitoring dan evaluasi implementasi. Setiap topik akan dijadwalkan untuk pembelajaran selama seminggu, dan akan dilanjutkan dengan topik yang berbeda pada minggu selanjutnya. Peserta akan meluangkan waktu sekitar kurang lebih 3 – 4 jam setiap minggunya untuk mempelajari materi dan mengerjakan sejumlah penugasan. Setiap awal minggu akan dijadwalkan pertemuan untuk tutorial secara daring dan akan dilanjutkan dengan interaksi dengan menggunakan platform e- learning e-LOK (e-Learning: Open for Knowledge Sharing)

 

Biaya

Para peserta pelatihan dikenai biaya sebagai tim (Anggota tim maksimal 5 orang/institusi) sebesar Rp. 2.000.000
Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:
No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281
Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim dengan diberi nama lengkap peserta ke Whatsapp
Messenger ke No. 0811-2639-839

 

Materi dan Jadwal

Pelatihan akan diselenggarakan mulai 1 – 29 September 2021.
Kegiatan tutorial secara daring akan dilakukan setiap hari Rabu pukul 13.00 – 15.00 WIB, dan
interaksi selanjutnya akan menggunakan platform e-learning eLOK

Tanggal	Topik	Trainer
Minggu 1 (1 September 2021)	Diskusi Panel : Peran Knowledge Management untuk Mendukung Pengembangan Inovasi Pada Institusi Kesehatan	Pengantar : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc.,PhD Narasumber : Prof. Hans Wijaya (Nasional Hospital) Kuntjoro A. Purjanto, M.Kes (Ketua PERSI) Pembahas : Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM. MKes Moderator : dr. Lutfan Lazuardi, PhD
Minggu 2 (8 September 2021)	Pretest Pemaparan Materi: Pengembangan Perpustakaan Digital Untuk Mendukung Knowledge Management dan Diseminasi Informasi di Institusi Kesehatan Pemaparan Materi : Information Retrieval dari Berbagai Sumber Diskusi Penugasan	Sukirno, SIP, MA Dra. Ngesti Gandini, MHum
Minggu 3 (15 September 2021)	Pemaparan materi “Pathfinders : Peta Sumber Daya Informasi Perpustakaan” Pemaparan materi “Analisis Bibliometrik Kesehatan” Diskusi Penugasan	Haxa Soeprijanto, Ikom Anis Fuad, DEA
Minggu 4 (22 September 2021)	Quiz Pemaparan materi “Visualisasi Literature Review Pemaparan Materi : Menyusun PoA untuk kegiatan Knowledge Management dengan motor penggerak perpustakaan Diskusi Penugasan melalui platform e-learning	Niluh Putu Eka Andayani, MKes Aditya Lia Romadona, S.Si, M.Si
Minggu 5 (29 September 2021)	Presentasi tugas per tim Post test melalui platform e-learning	Fasilitator: Lutfan Lazuardi, PhD Niluh Putu Eka Andayani, MKes dr. Guardian Yoki Sanjaya, Mhltinfo

 

Narasumber

1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
2. Sukirno, SIP, MA
3. Dra. Ngesti Gandini, MHum
4. Anis Fuad, DEA
5. Haxa Soeprijanto, S.Ikom
6. dr. Lutfan Lazuardi, PhD
7. Niluh Putu Eka Andayani, SKM. MKes
8. dr. Guardian Yoki Sanjaya, Mhltinfo
9. Adj. Prof Hans Wijaya
10. Aditya Lia Romadona, S.Si, M.Si
11. dr. Kuntjoro A. Purjanto, M.Kes

 

Narahubung:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 0811-2639-839
Email: [email protected]

Putri Ramel (informasi konten)
HP: 0812-1938-2006
Email: [email protected]

 

 

 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada

PENGANTAR

Bencana pandemi Covid-19 sudah memasuki fase pertengahan, mayoritas negara termasuk Indonesia sudah mengalami puncak gelombang ke-dua yang jauh lebih tinggi dibandingkan puncak-puncak sebelumnya, stretegi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengatasi pandemi ini menunjukkan kelemahan sistem kesehatan yang sudah terbangun. Walaupun sudah banyak juga upaya dan sumber daya yang dikerahkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjaga ketahanan kesehatan karena pandemi ini. Berbagai kebijakan terkait protokol kesehatan sudah dikeluarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Ketahanan kesehatan ini akan terwujud jika setiap komunitas peduli dan konsisten menerapkan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4/2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Jslah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra-bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan logistik medis dalam menopang ketahanan kesehatan.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, dampak ketidaksiapan terhadap pemenuhan dan pengelolaan logistik medis tidak hanya pada panic buying yang berakibat kelangkaan di satu sisi dan overloaded di sisi yang lain, namun juga hilangnya nyawa masyarakat bahkan tenaga kesehatan. Kondisi ini menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi Covid-19. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan Covid-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya. Harapannya seminar ini akan menghasilkan pembelajaran dari sekian banyak pengalaman pahit di penanganan gelombang ke-dua yang telah lalu dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahan kesehatan untuk menghadapi gelombang selanjutnya.

 

TUJUAN

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan kebijakan kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi Covid-19.

 

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam satu hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi Covid-19. Selanjutnya kan dibahas oleh beberapa ahli kebijakan baik dari sektor pemerintahan dan sektor swasta. Kegiatan seminar juga diwadahi melalui virtual.

 

PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum.

Diharapkan pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

 

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami bagaimana kondisi kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi Covid-19. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran  dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

 

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal  : Jum’at, 24 September dan 1 Oktober 2021
Pukul              : 08.00 – 11.00 WIB

 

Rundown Kegiatan

 

Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber/Fasilitator
HARI PERTAMA
Moderator : apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid.
08.00 – 08.10	Pengantar
08.10 – 08.50 08.50 – 09.30	Memahami Kebutuhan Logistik Medis Saat Bencana Pandemi Memahami Kekurangan Pasokan Logistik Medis di RS Vertikal Saat Bencana Pandemi	PKK Kemenkes. dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
09.30 – 10.15 10.15 – 11.00	Review perencanaan dan permintaan dukungan logistik medis COVID-19 di rumah sakit Pemaparan singkat hasil review dari perwakilan peserta	Fasilitator : Tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
HARI KEDUA
Moderator : Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep
08.00 – 08.10	Pengantar
08.10 – 08.50 08.50 – 09.30	Mobilisasi Logistik Medis Berbasis Masyarakat Logistik dalam ICS Faskes/Dinkes	SONJO apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid.
09.30 – 10.15 10.15 – 11.00	Review perencanaan dan permintaan dukungan logistik medis COVID-19 di masyarakat Pemaparan singkat hasil review dari perwakilan peserta	Fasilitator : Tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Blended Learning Berbasis Website  dalam Rangka
Forum Nasional IX Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2019

Pelatihan Advokasi KIA dan Gizi
Kasus : isu – Isu Penting Kesehatan Masyarakat

Banda Aceh, 11 Oktober 2019

diselenggarakan oleh PKMK FK – KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Latar Belakang

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Dalam melakukan advokasi kebijakan ada metode menarik dari Grimshaw dan Lavis et al, yang memiliki lima pertanyaan utama:

• Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
• Kepada pengambil keputusan mana pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
• Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambail keputusan?
• Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
• Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Dalam konteks ini, maka pertanyaan ke – 4 merupakan inti dari advokasi kebijakan. Namun kata advokasi mempunyai aspek politik yang kental. Meriam Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.

Dalam konteks kebijakan publik advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (public interest). Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada.

Dalam sektor kesehatan, advokasi memainkan peran yang penting, karena kesehatan merupakan isu yang merupakan kepentingan masyarakat (public interest) namun faktanya sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan kebijakan yang bersifat programatik dan kurang melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, peneliti kebijakan memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui bukti – bukti yang mereka miliki. Hasil – hasil penelitian perlu disampaikan kepada para pengambil kebijakan sebagai masukan di dalam proses kebijakan.

Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Membahas berbagai isu kebijakan kesehatan masyarakat berdasarkan Seminar Nasional 2 hari di Banda Aceh pada 9 dan 10 Oktober 2019;
2. Membahas tantangan transfer pengetahuan dari peneliti ke pengambil kebijakan;
3. Meningkatkan kapasitas peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk advokasi;
4. Merencanakan berbagai kegiatan pengembangan untuk meningkatkan ketrampilan melakukan advokasi kebijakan.

  Narasumber

• Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
• Shita Dewi

  Peserta

Pelatihan advokasi kebijakan ini menargetkan peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Peserta merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan memiliki rencana untuk melakukan advokasi. Advokasi tersebut harus berbasis bukti, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi kebijakan.

  Output Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman para peneliti mengenai prinsip – prinsip advokasi kebijakan

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal       : Jum’at, 11 Oktober 2019
Waktu                  : 08.30 – 17.00 WIB
Tempat                : Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darusalam

  Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB)	Materi	Deskripsi
08.30 – 09.00	Registrasi peserta
09.00 – 09.30	Pengantar Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D	Narasumber memaparkan agenda acara dan tujuan. Perkenalan peserta dan rencana advokasi yg dimiliki
09.30 – 10.30	Rangkuman hasil dari Seminar 2 hari Kebijakan Kesehatan Masyarakat di Banda Aceh dan kebutuhan akan advokasi kebijakan; Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D; Digna Purwaningrum, MPH	Narasumber memberi arahan penyusunan rencana advokasi: analisis masalah alternatif pemecahan masalah Latihan
10.30 – 11.00	Rehat
11.00 – 12.00	Berbagai strategi advokasi Narasumber: Shita Listyadewi dan Tri Muhartini	Narasumber memberi paparan strategi advokasi
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 14.30	Latihan penyusunan strategi advokasi Narasumber: Shita Listyadewi dan Tri Muhartinimateri	Latihan identifikasi stakeholder Sasaran Latihan strategi untuk mempengaruhi
14.30 – 15.00	Rehat
15.00 – 15.45	Pemaparan Hasil Latihan Strategi Advokasi Narasumber: Shita Listyadewi dan Tri Muhartini	Peserta menyampaikan hasil latihan
15.45 – 16.00	Rencana Tindak Lanjut Advokasi Kebijakan Kesehatan Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D	Narasumber menjelaskan rencana tindak lanjut untuk melakukan advokasi kebijakan kesehatan

reportase

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Pengelolaan Proyek Konsultasi Kesehatan Ibu dan Anak
Studi Kasus: Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Kendal

Yogyakarta, 10 Oktober 2019

  Latar Belakang

Angka kematian ibu di Indonesia 305 dari 100.000 kelahiran hidup. Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 3 tahun terdapat 122 per 100.000 kelahiran hidup pada2016, 163 per 100.000 pada tahun 2017 dan 116 per 100.000 (2018). Dalam kurun waktu tersebut, penyebab kematian t adalah 32,25 % diakibatkan penyakit jantung, 19,35 % eklampsia atau preklampsia, 22,58% akibat perdarahan, 6,45% karena infeksi dan 19,35% disebabkan karena penyakit lain serta 83 % kematian terjadi di RS. Gambaran data kasar apabila disandingkan dengan angka capaian indikator terkait pada capaian K1, K4, persalinan tenaga kesehatan. Penanganan komplikasi maka asumsi awal telah terjadi permasalahan pada manajemen pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kendal.

Jumlah kematian yang tinggi dan hasil capaian indikator kinerja yang terkait yang tidak sinkron ini merupakan alasan untuk melakukan proyek penurunan kematian ibu dan bayi ini. Permasalahan terhadap lambatnya upaya penurunan angka kematian Ibu berdasarkan analisa data awal yang tersedia diasumsikan karena data pencatatan pelaporan yang tidak valid dan permasalahan pada quality health service.

Dengan melihat permasalahan tersebut, pengelolaan manajemen proyek dapat menjadi solusi yang berkesinambungan pada upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Kendal.

  Tujuan

Secara umum, untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kendal pada kurun waktu 2020 – 2025 dengan target penurunan dari 116 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 65 per 100.000 kelahiran hidup melalui pengelolaan proyek konsultasi percepatan penurunan AKI AKB.
Secara khusus, diskusi ini bertujuan:

1. Membahas perlunya pendekatan manajemen proyek dalam usaha penurunan Angka Kematian Ibu.
2. Merancang pengelolaan kegiatan sebagai upaya menurunkan AKI – AKB.

  Narasumber

• Nur Chasanah, S. Si. T (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal)
• dr. Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP (BPBD Kota Cimahi)

Pembahas : Dr. dr Hanevi Djasri, MARS FISQua
Fasilitator : M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH dan Andriani Yulianti, SE, MP

  Sasaran

Peserta yang diharapkan mengikuti kegiatan ini adalah:

1. Kepala Daerah/ Bupati
2. Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga)
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten
4. Direktur Rumah Sakit
5. Kepala Puskesmas
6. Organisasi Profesi (POGI, IDAI,IDI, PPNI, IBI)
7. Lembaga Donor
8. Konsultan bidang KIA
9. Mahasiswa
10. Pemerhati Kesehatan ibu dan anak

  Agenda Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan pada:
Hari : Kamis, 10 Oktober 2019
Lokasi : Ruang Auditorium Gedung Tahir, Lantai 1
Pukul : 12.30 – 16.30 Wib

Waktu	Kegiatan	Narasumber
12.30-13.00	Registrasi	Panitia
13.00-13.15	Pembukaan	dr. Mei Neni Sitaresmi, PhD, SpA(K)
13.15-14.00	Pengantar: Mengapa dibutuhkan proyek konsultasi sebagai upaya menurunkan AKI – AKB di Kab Kendal materi	dr. Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP Pembahas: Dr. dr Hanevi Djasri, MARS, FISQua
14.00-15.15	Studi kasus: Merancang pengelolaan kegiatan sebagai upaya menurunkan AKI – AKB materi	Nur Chasanah,  S.Si. T Pembahas: Dr. dr Hanevi Djasri, MARS, FISQua
15.15-15.30	Rehat Sore	Panitia
15.30-16.30	Studi Kasus: Bentuk kegiatan manajemen proyek KIA yang diusulkan kepada pemerintah daerah Kendal	Nur Chasanah,  S.Si. T & dr Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP Pembahas: Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
16.30-17.00	Ringkasan	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Via webinar)
17.00-17.45	Mengikuti Closing Ceremony dari Banda Aceh	Panitia

 

reportase

 

 

 

The 3^rd Syiah Kuala International conference on Medicine and Health Sciences

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Blended Learning Berbasis Website dalam Rangka
Forum Nasional IX Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2019

Workshop Memahami Advokasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti
(Kasus: JKN dan Pemerataan Pelayanan Kuratif)

Common Room, Gedung Litbang FK-KMK UGM Yogyakarta, 8 Oktober 2019

  Latar Belakang

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Dalam melakukan advokasi kebijakan ada metode menarik dari Grimshaw dan Lavis et al, yang memiliki lima pertanyaan utama:

1. Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
2. Kepada siapa (pengambil keputusan yang mana) pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
3. Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambil keputusan?
4. Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
5. Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Dalam konteks ini, maka pertanyaan ke – 4 merupakan inti dari advokasi kebijakan. Namun kata advokasi mempunyai aspek politik yang kental. Meriam Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.

Dalam konteks kebijakan public, advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (public interest). Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada.

Dalam sektor kesehatan, advokasi memainkan peran yang penting, karena kesehatan merupakan isu yang merupakan kepentingan masyarakat (public interest) namun faktanya sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan kebijakan yang bersifat programatik dan kurang melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, peneliti kebijakan memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui bukti – bukti yang mereka miliki. Hasil – hasil penelitian perlu disampaikan kepada para pengambil kebijakan sebagai masukan di dalam proses kebijakan.

Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Membahas berbagai isu kebijakan dalam JKN dan pelayanan kuratif;
2. Membahas tantangan transfer pengetahuan dari peneliti ke pengambil kebijakan;
3. Meningkatkan kapasitas peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk advokasi;
4. Merencanakan berbagai kegiatan pengembangan untuk meningkatkan ketrampilan melakukan advokasi kebijakan.

  Narasumber

• Dr. Gabriel Lele, SIP.,M.Si – (Teori dan Strategi Advokasi Suatu Kebijakan)
• Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D – (Pelatihan Advokasi Kebijakan JKN berbasis Bukti; Prinsip, stakeholders, dan Dokumentasi)

  Target Peserta

Pelatihan advokasi kebijakan ini menargetkan peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Peserta merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan memiliki rencana untuk melakukan advokasi. Advokasi tersebut harus berbasis bukti, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi kebijakan.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal     : Selasa, 8 Oktober 2019
Waktu                : 08.30 – 17.00 WIB
Tempat              : Common Room, Gedung Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Jalan Medika Yogyakarta

  Output Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman para peneliti mengenai prinsip – prinsip advokasi kebijakan

  Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB)	Materi	Narasumber
08.30 – 09.00	Registrasi peserta
09.00 – 10.00	Pengantar Advokasi Kebijakan dan Evidence Based Policy MATERI	Prof. Laksono Trisnantoro Insan Adirekso Wibowo Materi: Dashboard
10.00 – 10.30	Rangkuman hasil dari berbagai penelitian tentang JKN Penguatan peran pemerintah daerah dalam Mengatasi Krisis Likuiditas JKN Tujuan keadilan sosial dalam JKN belum tercapai JKN belum tercapai	M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH Materi: Hasil Penelitian RE JKN dan Terkait
10.30 – 12.00	Pemahaman Berbagai Strategi Advokasi MATERI	Dr. Gabriel Lele, SIP.,M.Si Materi: Konsep dan Strategi Advokasi Kebijakan reportase
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.00	Latihan Penyusunan Strategi Advokasi Sasaran Pilihan Strategi Stakeholders Mempengaruhi / dipengaruhi materi lembar pelatihan	Fasilitator: M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH Tri Muhartini
15.00 – 15.30	Coffee Break
15.30 – 16.30	Pemaparan Hasil Latihan Strategi Advokasi reportase	Fasilitator: Relmbuss Biljers Fanda Tri Aktariyani
16.30 – 17.15	Rencana Pengembangan Ketrampilan	M. Faozi Kurniawan, S.E.,Akt.,MPH Dokumen Tindak Lanjut

 

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Perumusan Policy Brief
Sektor Kebijakan Kesehatan

Yogyakarta, 19 September 2019

Sebagai persiapan untuk presentasi di Seminar Nasional di Banda Aceh, 9 dan 10 Oktober 2019

  Latar Belakang

Sektor pengembangan pengetahuan di Indonesia memiliki beberapa aspek tantangan, yakni: (1). Belum efisien dan rendahnya pendanaan program riset; (2). Rendahnya ketersediaan dalam akses data; (3). Rendahnya kualitas riset dan proses analisisnya; (4). Belum optimalnya pemanfaatan evidence; (5). Kualitas dari peraturan dan regulasi yang masih belum maksimal; (6). Ketimpangan antara supply dan demand pada aspek riset. Kesenjangan – kesenjangan ini memiliki pengaruh secara langsung dalam pengembangan sektor kebijakan kesehatan di Indonesia.

Anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sebenarnya telah menghasilkan penelitian berkualitas tinggi untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah mereka masing – masing. Walaupun penelitian bernilai bagi masyarakat dan peneliti, namun sering tidak sampai ke pengambilan kebijakan karena terbatas ditulis dalam laporan atau jurnal penelitian. Hal ini terkait dengan point ke 4 yaitu belum optimalnya pemanfaatan evidence.

Akhir – akhir ini nilai penelitian semakin memiliki arti penting mengingat peran politisnya terhadap berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, media, organisasi non pemerintah (LSM) dan mitra pemerintah dalam pembangunan (developing partners). Untuk itu diperlukan ketrampilan menyusun Policy Brief yang merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk menyampaikan secara ringkas laporan penelitiannya kepada berbagai jenis khalayak. Policy brief ditujukan untuk menyajikan temuan penelitian ke sasaran pemirsa tertentu, disesuaikan untuk pembaca yang memiliki pemahaman teknis atau tidak, menguraikan lesson learned dari penelitian tersebut, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam analisis atau rekomendasi kebijakan.

Kegiatan ini dirancang khususnya sebagai salah satu strategi untuk mengatasi tantangan keempat yaitu belum optimalnya pemanfaatan evidence dalam proses pengambilan kebijakan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membantu para peneliti memahami apa yang dimaksud dengan policy brief efektif itu, bagaimana cara menyaring intisari dari saran hasil penelitian, dan apa yang pembaca anggap sebagai policy brief yang baik. Kegiatan ini dapat menjadi media knowledge sharing dalam mengembangkan policy brief yang lebih spesifik dan berkualitas dalam mempengaruhi secara positif pada area kebijakan.

Secara khusus, PKMK FK – KMK UGM berencana untuk mengadakan pelatihan perumusan policy brief efektif. Policy brief tersebut merupakan salah satu output potensial pada produk keluaran penelitian yang dapat menjadi instrumen perbaikan kebijakan kesehatan melalui penyediaan evidence dan penyajian argumen yang meyakinkan. Kegiatan ini diadakan oleh PKMK FK – KMK UGM di Yogyakarta dengan narasumber ahli kebijakan. Program pelatihan ini akan diadakan dalam format lokakarya dan disiarkan secara live streaming. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat seluruh institusi jejaring untuk berperan aktif dalam kegiatan pelatihan ini tanpa harus meninggalkan tempat bekerja.

  Tujuan

Keg Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas penulisan policy brief.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dalam menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief.
3. Menyiapkan policy brief untuk kegiatan Seminar Nasional di Banda Aceh pada 9 dan 10 Oktober 2019

  Narasumber

Kegiatan ini menghadirkan narasumber kredibel yang merupakah anggota dari Aliansi Analis Kebijakan yang memiliki pengalaman dalam merumuskan produk riset kebijakan berupa policy brief.

1. Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si
2. Shita Listya Dewi, SIP, MMP

  Target Peserta

Pelatihan penyusunan policy brief ini menargetkan peneliti khususnya anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Peserta merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan memiliki ringkasan proyek penelitian yang dilaksanakan. Ringkasan tersebut harus merupakan dokumen yang berdiri sendiri, mampu dibaca secara mandiri, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi dan saran kebijakan.

  Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 19 September 2019
Waktu : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Common Room Lt. 2, Gedung Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan  Keperawatan, Universitas Gadjah Mada

  Output Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah:

1. Peningkatan pemahaman para peneliti mengenai prinsip – prinsip menyusun policy.
2. Peningkatan ketrampilan dalam menyusun policy brief.
3. Ada dokumen policy brief untuk suatu topik.

  Jadwal Kegiatan

Pertemuan di Yogyakarta

Waktu (WIB)	Materi	Deskripsi
09.00 – 09.30	Pengantar dan Pembukaan	Narasumber memaparkan arti penting policy brief bagi peneliti
09.30 – 10.30	Workshop Kerangka Penulisan Policy Brief Bevaola Kusumasari, M.Si., Ph.D materi    template	Narasumber memberi arahan Cara penulisan bagian – bagian penting dari policy brief: Pendahuluan Diskusi Rekomendasi
10.30 – 11.00	Rehat
11.00 – 12.00	Latihan Mengisi Template Penulisan Policy Brief
12.00 – 13.00	ISHOMA
3.00 – 14.30	Latihan Mengembangkan Rekomendasi Kebijakan dalam Policy Brief Shita Listyadewi MATERI    Template
14.30 – 15.00	Rehat
15.00 – 16.00	Review dan penutupan	Fasilitator mengarahkan review terhadap draft policy brief peserta

Kegiatan follow up

Kegiatan akan diteruskan dengan pemantauan untuk menjadikan draft policy brief yang akan disajikan di Seminar Nasional di Banda Aceh pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2019.

  Biaya

Peserta Umum:                 Rp. 1.000.000,-
Grup (maks 3 orang)         Rp. 2.000.000,-
Mahasiswa S2 & S3          Rp.    500.000,-

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: [email protected]

 

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan
Pelatihan Blended Learning berbasis Web dalam rangka Forum Nasional IX
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Tahun 2019

Melakukan Analisis Kebijakan:
Kasus Kebijakan JKN, KIA Stunting, dan Berbagai Kasus Prioritas

1 Agustus – 7 September 2019 (Webinar)

Diselenggarakan oleh PKMK FK – KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Link Blended Learning

  Latar Belakang

Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan yang dibentuk tersebut tak jarang menuai banyak kritik, atau tidak operasional, atau tidak efektif. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, bersifat dinamis, dan tidak lepas dari risiko kegagalan.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik untuk menyusun kebijakan publik. Aktivitas ini tidak dimaksudkan menggantikan proses politik dalam menyusun kebijakan. Analisis kebijakan merupakan kolaborasi para teknokrat dari berbagai disiplin ilmu dengan pelaku kebijakan. Tujuannya, memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, atau preskriptif pada suatu masalah publik.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan publiknya. Jika kebijakan publiknya buruk bisa dipastikan keadaan negara tersebut juga tidak jauh dari kualitas kebijakan publiknya. Oleh karena itu, penguasaan materi penyusunan analisis kebijakan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan kelompok kekuasaan politik tertentu.

Untuk hal tersebut, PKMK FK-KMK UGM berinisiatif menyelenggarakan Kursus Melakukan Analisis Kebijakan dengan pendekatan Blended Learning. Dalam program ini ada beberapa topik prioritas yang diharapkan dapat dibahas yaitu:

1. Jaminan Kesehatan Nasional;
   Kebijakan JKN tetap menjadi topik prioritas untuk dibahas. Tahun ini menjadi sangat penting karena berada dalam awal periode kerja kabinet baru.
2. Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Stunting dan Gizi Manusia.
   Kebijakan KIA dan Gizi merupakan topik sangat penting dalam RPJMN yang akan datang. Bagaimana kebijakan nasional dan daerah untuk menurunkan AKI dan AKB, wasting serta stunting dengan intervensi komprhensif promotif, preventif dan kuratif, termasuk intervensi perubahan perilaku dan kesehatan lingkungan menjadi prioritas penting.

Untuk menetapkan kebijakan kesehatan yang baik di berbagai topik tersebut, maka penting untuk para pelaksana kebijakan, konsultan, dan akademisi membekali diri dalam pelatihan analisis kebijakan. Hal ini semakin relevan dengan adanya jabatan fungsinal Analis Kebijakan di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk sektor kesehatan. Para Analis Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan positif pada penyusunan ataupun evaluasi kebijakan public di sektor kesehatan.

  Tujuan

Kegiatan ini didesain agar peserta mampu memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik kesehatan di Indonesia melalui konsep analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi saran kebijakan (policy brief/policy memo).

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta akan mampu menguasai proses analisis kebijakan publik, yang dinilai dari kemampuan:

• Menjelaskan konsepsi dan manfaat analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan
• Menjelaskan berbagai Teknik dalam analisis kebijakan
• Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan
• Mampu merumuskan solution analysis secara sederhana namun subtantif ke dalam dokumentasi kebijakan, berupa policy brief.
• Memahami teknik komunikasi dan advokasi kebijakan.

Hal yang dihasilkan
Program ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen Analisis Kebijakan dan Policy Brief di berbagai topik prioritas untuk disampaikan ke stakeholder terkait serta disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.

Kegiatan dilakukan dengan Blended Learning dan berasarkan modul dari LAN. Peserta dapat mengikuti dengan menggunakan teknologi jarak-jauh.

  Partisipasi

a. Narasumber

1. Prof.dr.Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D – Pengamat Kebijakan Kesehatan
2. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara RI (dalam konfirmasi)
3. Shita Listya Dewi
4. Prof. Erwan Agus Purwanto, Ph.D / Meita Ahadiyati Kartikaningsih, S.SI, MPP
5. Prof.Dr.Wahyudi Kumorotomo, MPP

b. Peserta

1. Konsultan kebijakan
2. Analis Kebijakan yang berada di Kementerian Kesehatan
3. Analis Kebijakan yang berada di pemerintahan daerah
4. Akademisi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, STIKES, dan fakultas kesehatan lainnya.
5. Mahasiswa pascasarjana kesehatan masyarakat.

  Kegiatan

Tempat: Ruang Common Room – Gedung Litbang FK – KMK UGM

 

Catatan:
Hasil berupa Policy Brief akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan Oktober dan November 2019.

  Informasi dan pendaftaran

Biaya Registrasi Peserta *)

Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan: 1 Agustus – 7 September 2019	Jarak-jauh	Onsite
Perorangan	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-
Group (Max 3 orang)	Rp 2.500.000,-	Rp 3.500.000,-

 

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening    : 9888807171130003
Nama Pemilik   : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank      : BNI
Alamat             : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Fax ke 0274-549425
• Email ke [email protected]
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077 / 082116161620

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui website Kebijakan Kesehatan Indonesia:

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: [email protected]

Tari (informasi konten)
HP: 0897 6060 427
Email: [email protected]