PENDAHULUAN

Kondisi kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar yang membutuhkan perhatian luas dari pemangku kepentingan. Sebagai gambaran kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang implementasikan selama enam tahun belum memberikan mencapai keadilan, akuntabilitas dan jaminan pelayanan yang bermutu dalam layanan kesehatan. Selain itu, masalah prioritas kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian, kondisi pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 telah menjadi tantangan baru dan besar bagi sistem kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut tidak hanya membutuhkan pendekatan medis, diperlukan pula kebijakan progresif dari pengambil keputusan. 

Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang problem oriented. Keberadaannya disusun untuk menyelesaikan suatu masalah publik dan kebijakan (Lasswell, 1970). Penyusunan kebijakan yang layak haruslah sejalan dengan masalah yang sedang terjadi. Untuk menyusun kebijakan yang membutuhkan profesi  analis kebijakan. Fungsi dari analis tersebut adalah melakukan analisis kebijakan dengan cara: merumuskan masalah, melakukan prakiraan, dan mengidentifikasi alternatif dan/atau rekomendasi. Analisis kebijakan merupakan paduan dari ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi dan filsafat (Dunn, 2003). Dalam praktiknya analisis kebijakan dibutuhkan oleh berbagai macam bidang kehidupan, termasuk kesehatan. Sebagaimana wacana kebijakan Kementerian Kesehatan saat ini untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, peranan analis kebijakan dibutuhkan agar dapat menjembatani berbagai evidence dapat diproses dalam penyusunan kebijakan sebagai landasan mengambil keputusan. Evidence utama yang dibutuhkan dalam transformasi sistem kesehatan adalah data rutin kesehatan, data survei kesehatan dan hasil penelitian. Analis kebijakan perlu untuk melakukan translation terhadap data-data tersebut untuk dapat dipahami pengambil keputusan. 

 Untuk itu, rangkaian kegiatan Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2022 dalam pembukaannya membahas peranan analis kebijakan yang akan mengantarkan kepada topik lainnya berkaitan dengan pilar transformasi sistem kesehatan.

  TUJUAN

  1. Memahami peran profesi analis kebijakan dalam menyelesaikan masalah dan transformasi sistem kesehatan; 
  2. Memahami peran analis kebijakan kesehatan dalam struktur pemerintahan;
  3. Membahas independensi analis kebijakan;
  4. Memperkuat peran analis kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan berbasis data (Evidence Based Policy).

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Senin, 17 Oktober 2022
Waktu                         : 10.00 – 12.15 WIB

  AGENDA

WAKTU TOPIK ANALIS KEBIJAKAN
10.00 – 10.10 WIB
  • Menyanyikan Indonesia Raya
  • Berdoa bersama
10.10 – 10.20 WIB Pembukaan

  1. Perjalanan Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)
  2. Pengantar dari Ketua JKKI
10.20 – 10.25 WIB Sambutan
Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM
10.25 – 10.35 WIB Keynote Speech
dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. – Wakil Menteri, Kementerian Kesehatan
10.35 – 11. 20 WIB Peran Analis Kebijakan dalam Transformasi Sistem Kesehatan

  1. Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia, Apt, M.Pharm, MARS
    (Plt. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
  2. Yogi Suwarno, Ph.D.
    (Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara)
  3. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto
    (Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM)
  4. DR. Ing. Totok Hari Wibowo, M.Sc
    (Ketua Umum, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia) 
11.20 – 11.50 WIB Diskusi dan Tanya-Jawab 
11.50 – 12.00 WIB Penjelasan Program Fornas XI
Tri Muhartini, MPA  (Ketua Panitia Fornas XII)
12.00 – 12.10 WIB Penutupan