Author: admin

11 Oktober 2021

PKMK – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan menyelenggarakan pembukaan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) ke-11 dengan tema “Resilience Kesehatan Pada Era Pandemi Melalui Pemanfaatan DaSK, Data Rutin Kesehatan, dan Reformasi Sistem Kesehatan” pada Senin (11/10/2021). Penyelenggaraan forum ini dilakukan oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, PKMK UGM dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) bersama Universitas Trisakti, Stikes Al Insyirah, Universitas Jember, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Dehasen, Universitas Mataram, Universitas Sumatera Utara, Poltekkes Kemenkes Malang, Universitas Cenderawasih, Universitas Hassanudin, Universitas Mulawarman, Universitas Trinita, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Jambi dan Univeristas Padjajaran. Pembukaan kegiatan ini difasilitasi oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS.

Pembukaan diawali dengan pemutaran perjalanan Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang telang berlangsung sejak 2010 hingga sekarang. Kemudian diikuti dengan pengantar dari Ketua JKKI yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD yang memaparkan tentang Diseminasi Ilmu Pengetahuan Berbasis Website Berdasarkan Evidence Based. Laksono menjelaskan bahwa resiliensi dibutuhkan dalam melakukan pemulihan kondisi pandemi agar dapat menjadi lebih tangguh. Resiliensi ini harus dimiliki oleh negara dan organisasi pemerintah maupun non pemerintah dengan adanya sistem manajemen pengetahuan (knowledge management) yang terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan. Knowledge management ini juga penting untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis evidence-based. Laksono menjelaskan bentuk dari model evidence based for policy making yang terdiri atas bukti ilmiah, kepercayaan, pengalaman, bukti anekdot, opini dan nilai untuk membentuk suatu keputusan.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Sp.OG(K), PhD selaku Dekan FK – KMK UGM menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan yang berbeda untuk kesehatan di Indonesia. Pandemi COVID-19 mempengaruhi sistem kesehatan nasional dan daerah sehingga setiap sektor didorong untuk beradaptasi dan membangun ketahanan diri terhadap beragam masalah yang muncul. Beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam pandemi COVID-19 adalah diantaranya terganggunya pelayanan sistem kesehatan Ibu dan Anak dan adanya potensi peningkatan peserta PBI JKN dari 28,4 juta pekerja yang di PHK dan membutuhkan 12 Triliun sehingga menambah beban APBN. Untuk itu, dalam menghadapi respons pandemi ini, Indonesia perlu mempersiapkan penguatan sistem kesehatan nasional untuk mencapai keamanan kesehatan.

Sebelum memulai sesi pemaparan dari para narasumber, Forum Nasional JKKI ke – 11 tahun 2021 juga menyediakan sesi Dialog Kebijakan bersama Menteri Kesehatan yaitu Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU dengan tema “Kebijakan Transformasi Kesehatan” yang diwawancarai oleh dr Yodi Mahendradhata, M.Sc, PhD, FRSPH. Dari dialog kebijakan, Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa fokus dari pemerintah untuk melakukan kebijakan transformasi kesehatan terdiri dari enam kategori yaitu: 1. Transformasi layanan primer; 2. Transformasi layanan rujukan; 3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan; 4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5. Transformasi SDM kesehatan; dan 6. Transformasi teknologi kesehatan. Kebijakan transformasi kesehatan ini merupakan suatu pembelajaran dari krisis yang pernah dilalui Indonesia pada 1998 dan 2008. Selain itu, transformasi juga merupakan salah satu amanat dari Presiden untuk Menteri Kesehatan, amanat lainnya adalah vaksinasi dan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk mendukung Menteri Kesehatan menjalankan amanat dan transformasi tersebut, diharapkan peneliti dan akademisi yang berkumpul dalam Forum Nasional ke – 11 dapat membangun diskusi kebijakan dengan berlandaskan evidence-based.

Sesi 1. Knowledge Management Sebagai Modal Untuk Transformasi Kesehatan

Setelah dialog kebijakan, moderator mempersilakan untuk narasumber pada sesi “Knowledge Management Sebagai Modal Untuk Transformasi Kesehatan” melakukan pemaparan. Narasumber pertama adalah Jana Hertz selaku Team Leader, Knowledge Sector Initiative (KSI). Knowledge Management (KM) yang dilakukan KSI dimulai dengan penentuan standar dan target untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai. Setelah itu melakukan produksi pengetahuan secara kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya untuk menjawab permasalahan masalah kebijakan. Ketiga dari kegiatan KM adalah pengumpulan dan pengecekan untuk pengecekan sistem publikasi, katalog dan standarisasi. Dari pengecekan tersebut, akan dihasilkan suatu platform, kanal informasi, dan kegiatan untuk meorganisasi dan dapat diakses oleh setiap pengguna. Akhiri dari pemaparan, Jana menyampaikan bahwa KM penting untuk tiga hal yaitu: membangun learning culture dan kapabilitas intellectual capital, mengajak partisipasi publik dan pentingnya keterlibatan multi-actor dalam proses pengambilan kebijakan, dan mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Narasumber kedua adalah Dr. Mego Pinandito, M.Eng., Plt Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi dari BRIN. Mego menjelaskan KM merupakan modal untuk transformasi kesehatan. Menajemen pengetahuan yang dijelaskan oleh Mego bahwa BRIN memiliki skema ekosistem riset dan inovasi. Mego menekankan bahwa hasil penelitian yang sudah ada dalam laboratorium tidak dapat langsung dimanfaatkan jika belum dilakukan suatu uji coba. BRIN sendiri juga disampaikan memiliki sistem Knowledge Management untuk mendokumentasikan pengetahuan yang dimiliki oleh para pegawai BPPT. Selain itu, terdapat pula INTIP DAQU yang bersifat open source dari hasil penelitian LIPI yang mendapat perlindungan KI. Sementara KM BRIN yang berkaitan dengan klinis yaitu Multi-Center Clinical Trial untuk mendukung manajemen, pengelolaan data, monitoring dan audit uji klinis.

Narasumber terakhir dari sesi ini adalah Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas. Pungkas menjelaskan konsep KM yang anut oleh Bappenas dimulai dengan gather, enrich, asses, share dan use. KM ini pada dasarnya digunakan untuk perancangan RPJMN sehingga menghasilkan arah kebijakan. Namun, ditengah pandemi COVID-19, KM juga digunakan untuk melakukan studi pembelajaran COVID-19 di Indonesia dan melakukan perbandingan dengan negara lain. Dari KM pembelajaran tersebut menghasilkan bahwa sistem kesehatan nasional membutuhkan reformasi untuk memperkuat kapasitas ketahanan kesehatan, pelayanan kesehatam promotive-preventif dan manajemen respons.

Sesi 2 Penggunaan Data Rutin Sebagai Evidence Untuk Kebijakan Kesehatan

Selanjutnya, Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS mempersilakan untuk diskusi sesi kedua dengan tema Penggunaan Data Rutin Sebagai Evidence Untuk Kebijakan Kesehatan. Empat pembicara menyampaikan pemaparan materi yaitu dr. Lutfan Lazuardi, PhD selaku Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, Karen Grepin selaku Associate Professor at the School of Public Health at the University of Hong Kong, Sukantoro mewakili Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, dan Pretty Multihartina, PhD mewakili Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lutfan Lazuardi mengawali pemaparan materinya dengan menyampaikan definisi dari Sistem Informasi Kesehatan Rutin (RHIS) yaitu sistem yang mengumpulkan data tentang layanan yang diberikan di fasilitas dan institusi kesehatan publik, swasta, dan tingkat komunitas. Data rutin memiliki beberapa kelebihan diantaranya tersedia saat dibutuhkan, low cost karena telah direncanakan sebelumnya, dapat digunakan sebagai baseline data dan initial assessment, namun data ini juga memiliki kekurangan seperti tidak lengkap dimana variabel yang terkait dan menarik mungkin tidak dikumpulkan dalam data rutin. Isu terkait rendahnya kualitas data rutin dapat diperbaiki apabila sering digunakan sehingga menemukan kelemahan dan solusi untuk meningkatkan kualitas data tersebut. Tantangan utama dalam data rutin adalah Pemerintah Daerah masih melihat kepentingan pengumpulan data rutin  sebagai tugas pelaporan kepada pemerintah pusat dan belum banyak menggunakan data tersebut dalam proses pengambilan keputusan.

Karen memaparkan materi terkait pembelajaran dari Indonesia dan Singapura terkait penggunaan data rutin sebagai salah satu kritikal komponen sistem informasi kesehatan pada sistem kesehatan. Pengumpulan data rutin dilakukan pada interval waktu tertentu dapat menginformasikan para pembuatan kebijakan di berbagai tingkat dari masyarakat hingga pusat, termasuk alokasi sumber daya, layanan kesehatan dan pengambilan keputusan lainnya. Pengambilan keputusan didorong untuk menggunakan data dengan kualitas baik, dan komprehensif dan hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatannya namun masih menyisahkan masalah terkait disagregasi dan validasi data tersebut. Pandemi COVID-19 membuka pintu memikir kembali dan menguatkan RHIS karena memaksa pembuat kebijakan untuk menggunakan data sekunder untuk mengontrol dampak kesehatan yang tidak diinginkan.

Sesi 3 Peran Analis Kebijakan untuk Evidence Based Policy

Sukantoro menambahkan poin penting bahwa pandemi COVID-19 membutuhkan tranformasi sistem kesehatan ke depan dan membutuhkan sinergitas antara akademisi peneliti, pengambilan keputusan dan analisis kebijakan. Analis kebijakan harus mampu berperan dalam mewujudkan evidence based policy menuju kesehatan yang tangguh dengan terlibat dalam transformasi sistem kebijakan, memformulasikan hasil riset dalam kajian dan analisis kebijakan menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti , mengkaji dan menganalisis berbagai masalah dan isu, bersinergi dengan profesi lain dan pengambil keputusan dan mampu memanfaatkan jalur teknokratis dan politis. Dokumen keajian dan analis kebijakan harus menjadi kesatuan arsip dengan dokumen kebijakan sebagai bukti telusur.

Pretty Multihartina menutup sesi ini dengan menyampaikan setiap pemimpin atau yang memiliki otoritas pasti akan membuat keputusan atau kebijakan baik formal atau nonformal dan jumlah kebijakan yang dihasilkan perlu dinilai sejauh mana pengaruh atau efektivitas kebijakan tersebut. Peran analis kebijakan dapat menyampaikan analyse of policy, dimana fungsinya untuk menilai, mengukur kebijakan seperti apa permasalahan selama dilaksanakan hingga dampaknya dan analyse for policy untuk merancang atau merumuskan kebijakan seperti apa kedepannya. Berdasarkan kepentingan tersebut, Jabatan Fungsi Analis Kebijakan (JFAK) harus mampu melakukan koordinasi dengan jabatan fungsi lainnya seperti jabatan fungsi statistik, peneliti, perencana dan lain – lain. Sumber – sumber bukti kebijakan yang dapat dimanfaatkan adalah pengetahuan, hasil penelitian, data sekunder, best practices negara lain dan tacit knowledge (tradisi atau kebiasaan).

Reporter: Relmbuss Fanda dan Tri Muhartini

  Agenda Terkait:

• Pembukaan Forum Nasional JKKI XI
• Topik 1. Health Security
• Topik 2. Ketahanan Sistem Kesehatan: Penguatan sistem kesehatan menggunakan pembelajaran dari pandemi COVID-19
• Topik 3. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman
• Topik 4A. Ketahanan Layanan KIA
• Topik 4B. Optimalisasi upaya penurunan stunting 
• Topik 4C. Ketahanan Layanan Kanker
• Topik 4D. Ketahanan Layanan Jantung
• Topik 5. Kebijakan JKN Untuk Keadilan Sosial

  PENDAHULUAN

Sistem kesehatan yang kuat (Resilience) adalah yang mampu melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, beradaptasi, melakukan respons, serta mampu kembali bangkit/pulih dalam menghadapi berbagai macam ancaman baik bencana alam, non alam seperti pandemi, krisis dan kedaruratan kesehatan masyarakat serta ancaman global lainnya (WHO, 2021). Namun, sistem kesehatan Indonesia yang dalam situasi normal saja cukup kewalahan dalam menghadapi tantangan layanan kesehatan masyarakat yang merata, harus menerima fakta digoncang hebat oleh bencana pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 hingga saat ini. Dibeberapa daerah Indonesia lainnya bahkan harus berjuang untuk merespons bencana alam ditengah bencana non alam, COVID-19. Ketahanan sistem kesehatan nasional dan daerah (SKN dan SKD) benar – benar diuji oleh penanganan COVID-19. 

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Sistem kesehatan yang kuat sangat dibutuhkan untuk mewujud dalam keamanan kesehatan (health Security) baik kontribusi di tingkat global, regional, nasional dan sub nasional. Sulawesi Selatan salah satu provinsi di Indonesia yang mewakili daerah dengan kerentanan bencana alam, ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat dampak aktivitas transportasi, dan daerah yang terpilih untuk pengembangan kapasitas Public Health Emergency Operation Center/ PHEOC di daerah oleh PKMK FK – KMK UGM dan CDC sehingga menarik untuk melihat perkembangan upaya ketahanan kesehatan di sub nasional.

Melalui Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XI (Fornas JKKI 2021), integrasi konsep ketahanan (resilience) dan keamanan (security) kesehatan akan dibahas selama dua hari. Dimulai sejak 12 Oktober 2021 yang membahas mengenai Health Security dan 14 Oktober 2021 membahas tentang ketahanan sistem kesehatan dan pengembangannya untuk rekomendasi sistem kesehatan nasional kedepannya yang kuat dan tahan untuk menghadapi semua ancaman (all hazard). Harapannya seminar ini akan menghasilkan satu pembelajaran dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan kesehatan ke depannya. 

  TUJUAN

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan integrasi keamanan dan ketahanan sistem kesehatan ke depannya.

  PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam dua jam kegiatan, dimana narasumber akan menyampaikan paparan konsep, kemudian pembahas memberikan tanggapan, dan dilanjutkan dengan tanggapan umum dari seluruh peserta. Terakhir, steering person akan menyimpulkan poin penting untuk rekomendasi selanjutnya.

  PESERTA

Seminar ini terbuka untuk umum. Diharapkan stakeholder pusat dan daerah, pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, global health security, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pasca sarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

  OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami integrasi konsep ketahanan (resilience) dan keamanan (security) kesehatan untuk sistem kesehatan nasional yang tahan dan kuat dalam menghadapi berbagai ancaman di segala situasi kedepannya. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran  dan praktik rekomendasi yang mendukung peningkatan kebijakan ketahanan kesehatan ke depannya.

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Kamis, 14 Oktober 2021
Waktu                         : 08.30 – 12.00 WIB

  AGENDA

REPORTASE KEGIATAN

  PENDAHULUAN

Perjalanan panjang Indonesia dalam berpartisipasi dan mewujudkan keamanan kesehatan sudah sejak 2005. Komitmen, keikutsertaan dalam penilaian, menerbitkan regulasi hingga sosialisasi terus dilakukan. Namun, hingga saat ini ketahanan kesehatan belum sepopuler ketahanan pangan, khususnya di daerah. Upaya deteksi, kesiapsiagan dan respon seolah menjadi pekerjaan bagian tertentu saja dibidang kesehatan untuk mewujudkan ini. 

Terbukti dengan goncangan pandemi COVID-19 pada awal 2020, kesiapsiagaan keamanan kesehatan seperti diuji. Kapan harus siap dan mendeteksi masih terasa lemah. Apakah ini menjadi pekerjaan bidang surveilans, krisis kesehatan, atau lainnya. Kemudian akhirnya saling menunggu dan berkoordinasi, ditambah lagi penyakit ini adalah jenis baru yang proses penanganan dan penelitiannya dilakukan bersamaan, sehingga update dan perubahan terus terjadi hingga saat ini. 

Hampir semua program kesehatan terganggu capaian dan layanan kesehatannya akibat pandemi COVID-19. Di beberapa daerah bahkan ikut diuji dengan terjadinya tanggap darurat bencana alam juga. Ancaman ganda seperti ini harus dapat diantisipasi penanganannya oleh sektor kesehatan, tidak saja untuk respon cepat, tetapi juga kesiapsiagaan. Perencanaan ketahanan kesehatan tidak lagi menjadi tanggungjawab satu bagian, melainkan harus dapat terintegrasi mulai dari analisis masalah perencanaan program – program dan indikator kesehatan oleh semua bidang di sektor kesehatan untuk mencapai keamanan kesehatan (gambar di samping).

Melalui Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XI (Fornas JKKI 2021), integrasi konsep ketahanan (resilience) dan keamanan (security) kesehatan akan dibahas selama dua hari. Dimulai pada 12 Oktober 2021 yang membahas mengenai Health Security dan 13 Oktober 2021 membahas tentang ketahanan sistem kesehatan dan pengembangannya untuk rekomendasi sistem kesehatan nasional ke depannya yang kuat dan tahan untuk menghadapi semua ancaman (all hazard). Harapannya seminar ini akan menghasilkan satu pembelajaran dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan kesehatan ke depannya.

  TUJUAN

Tujuan seminar topik 1 ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai konsep dan praktek program keamanan kesehatan untuk menghadapi berbagai ancaman ketahanan kesehatan.

  PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam dua jam kegiatan, dimana narasumber akan menyampaikan paparan konsep, kemudian pembahas memberikan tanggapan, dan dilanjutkan dengan tanggapan umum dari seluruh peserta. Terakhir, steering person akan menyimpulkan poin penting untuk dibahas kembali di topik 3.

  PESERTA

Seminar ini terbuka untuk umum. Diharapkan stakeholder pusat dan daerah, pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, global health security, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

  OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami keamanan (security) kesehatan untuk sistem kesehatan nasional yang tahan dan kuat dalam menghadapi berbagai ancaman di segala situasi kedepannya. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran  dan praktik rekomendasi yang mendukung peningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Selasa, 12 Oktober 2021
Waktu                         : 08.30 – 12.00 WIB

REPORTASE

  AGENDA

REPORTASE

  PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan pada berbagai sektor yang secara tidak langsung turut memengaruhi status gizi dan kesehatan seseorang. Populasi paling berisiko terhadap dampak ini adalah ibu dan bayi/balita. Apabila hal ini tidak segera diatasi, dapat meningkatkan prevalensi masalah gizi kurang, gizi buruk, stunting, anemia dan masalah gizi lainnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan keterbatasan pelayanan kesehatan di puskesmas. Banyak sumber daya dialihkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Hal ini menyebabkan layanan kesehatan untuk ibu dan anak, termasuk manajemen terpadu balita sakit (MTBS) menjadi tidak maksimal. Situasi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi dan kematian ibu dan anak akibat penanganan yang tidak optimal. Pandemi COVID-19 telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan program-program gizi untuk penurunan angka stunting. Apabila mitigasi bencana dan analisis risiko tidak dilakukan, akan terjadi masalah gizi dan kesehatan yang lebih buruk di masa mendatang.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Optimalisasi upaya penurunan stunting di masa pandemi COVID-19”

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada angka kejadian Stunting
2. Mengoptimalkan upaya penurunan angka stunting di masa pandemi COVID-19
3. Merencanakan strategi pemulihan upaya penurunan stunting.
4. Mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait pemulihan upaya penurunan stunting.

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, tanggal       : Selasa, 19 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.45 WIB

  AGENDA

REPORTASE KEGIATAN

  NARAHUBUNG

  PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap semua sistem kehidupan, terutama kesehatan. Baik dampak secara langsung seperti tingginya angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, maupun dampak tidak langsung seperti guncangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan. Dampak pandemi dalam sistem kesehatan memiliki lingkup yang luas dan bervariasi seperti telihat dalam gambar 1. Pandemi berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi penyakit di masyarakat.

Gambar 1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sistem Kesehatan

Dalam menghadapi bencana pandemi ini, sangat diperlukan adanya ketahanan sistem kesehatan (health system resilience). Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola (menyerap, beradaptasi dan mengubah), serta belajar dari guncangan. Guncangan di sini adalah perubahan mendadak dan ekstrim yang berdampak pada sistem kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dari tekanan sistem kesehatan yang dapat diprediksi dan terjadi terus menerus, seperti penyakit akibat penuaan pada populasi lansia.

Terkait pelayanan penyakit kanker, dalam situasi normal saja, layanan kanker memiliki tantangan yang besar. Di antaranya terkait pelayanan yang belum merata dan juga andil penyakit kanker sebagai salah satu penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini, sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut semakin meningkatkan tantangan pada pemberian layanan kanker. Salah satu contohnya adalah tertundanya diagnosis awal dan pengobatan. Sehingga tidak menutup kemungkinan setelah pandemi ini berakhir akan terjadi peningkatan kasus kanker dan perburukan kondisi pada penderita kanker yang pengobatannya terhambat karena pandemi. Selain itu, serangan COVID-19 pada penderita kanker juga dapat memperparah keadaan kesehatan penderita.

Keadaan tersebut meningkatkan urgensi untuk dilakukan upaya pembangunan kapasitas-kapasitas tertentu untuk mencapai sistem kesehatan yang kuat (resilient). Misalnya, surge capacity dan rencana pemulihan pasca pandemi di level fasilitas kesehatan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dalam merespon pandemi di level pemerintah. Meskipun saat ini pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan masuk ke fase pemulihan, namun ketahanan kesehatan perlu terus dipersiapkan dan ditingkatkan melalui penguatan pilar-pilar sistem kesehatan nasional (health system strengthening) agar tercapai ketahanan (resilient) dalam sistem kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan di atas, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) tahun 2021 mengangkat tema tentang health resilience dengan salah satu sub temanya yaitu “Ketahanan Layanan Kanker: Tantangan dan Peluang Pelayanan Kanker Selama Pandemi dan Rencana Pemulihan Pasca Pandemi COVID-19”.

  TUJUAN

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan Kanker
2. Mengoptimalkan upaya menciptakan ketahanan pelayanan kanker di masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19.
3. Merencanakan strategi pemulihan pelayanan Kanker
4. Mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait pemulihan pelayanan kanker.

  PESERTA

1. Pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
4. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.
5. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu

  PELAKSANAAN

Hari, tanggal       : Kamis, 21 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.30 WIB

  AGENDA

REPORTAS EKEGIATAN

  NARAHUBUNG

  PENDAHULUAN

Ketahanan sistem kesehatan terutama diuji selama terjadinya guncangan eksternal pada sistem kesehatan. Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, tekanan dari beban kasus yang tinggi, dan masuknya pasien yang ekstrem, telah mengungkap tantangan utama dalam sistem kesehatan kita. Dampak COVID-19 pada beberapa intervensi dan program kesehatan utama juga menunjukkan bahwa sistem kesehatan Indonesia belum dianggap tangguh, terutama selama pandemi global dan bencana lainnya, alam atau buatan manusia. Untuk memperkuat sistem kesehatan dan untuk bersiap menghadapi guncangan sistem kesehatan di masa depan, ada kebutuhan untuk mendokumentasikan dan mengadaptasi pembelajaran dari pengelolaan pandemi COVID-19.

Topik kedua Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ke-11 menyoroti pengalaman nasional dan internasional dalam menangani COVID-19. Forum ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi akademisi, praktisi kesehatan masyarakat, serta pembuat kebijakan untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam penguatan aspek sistem kesehatan. Forum ini akan mencakup pidato utama tentang pelajaran yang dipetik dari tingkat global tentang penanganan COVID-19 serta presentasi tentang bagaimana Indonesia mengelola tantangannya sendiri. Selanjutnya, beberapa pembuat kebijakan utama dan mitra pembangunan juga akan berperan sebagai pembahas untuk mempromosikan proses penerjemahan penelitian ke dalam kebijakan dan program kesehatan di Indonesia.

  TUJUAN

Seri seminar ini bertujuan untuk membahas pembelajaran yang dapat diambil dari respon – respon terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia dan tingkat global, untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan di Indonesia.

  PESERTA

Seminar ini terbuka untuk umum.  Akademisi, pembuat kebijakan, dan mitra pembangunan diharapkan dapat bergabung dan berkontribusi dalam diskusi.

  WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Rabu, 13 Oktober 2021
Waktu                         : 10.00 – 15. 40 WIB

  AGENDA

REPORTASE KEGIATAN