tahun 2023 – Page 2 – Forum Nasional JKKI

Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah

Latar Belakang

Penyakit Diabetes Melitus (DM) memiliki peningkatan jumlah penderita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada 2021, penyakit diabetes di Indonesia menempati peringkat kelima dunia dengan total penderita yang diperkirakan mencapai 19,47 juta jiwa (International Diabetes Federation, 2021). Sementara dari hasil Riskesdas, menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa grup termasuk pada laki-laki meningkat sebanyak 4,9% sedangkan pada wanita mengalami kenaikan lebih besar sebanyak 6,4%. Di samping itu, faktor utama yaitu kegemukan, peningkatan usia, serta kebiasaan merokok menjadi penyebab terjadinya gangguan toleransi glukosa (Mihardja, et al. 2009).

Social Development memiliki peran penting dalam mengaplikasikan prinsip transformasi kesehatan secara komprehensif di daerah. Melalui pembangunan sosial yang berkelanjutan, masyarakat dapat dibantu dalam memperoleh akses yang adil dan setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pendekatan ini mencakup upaya dalam membangun infrastruktur kesehatan yang baik, meningkatkan literasi kesehatan, mendukung program-program kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam keputusan-keputusan terkait kesehatan. Dengan memperkuat dimensi sosial, seperti memperkuat sistem dukungan sosial, dan mempromosikan inklusi sosial, transformasi kesehatan yang komprehensif dapat terwujud di daerah.

Bentuk penguatan sistem kesehatan dengan menyediakan akses yang adil dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, seperti pemeriksaan rutin, pendidikan kesehatan, dan dukungan psikososial bagi penderita diabetes. Selain itu, social development juga dapat mempromosikan gaya hidup sehat melalui program pendidikan masyarakat tentang pentingnya pola makan seimbang dan aktivitas fisik secara teratur. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi kesehatan ini, dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, serta pemantauan dan pengelolaan diabetes melitus secara efektif.

Selain itu, dengan Undang-Undang Kesehatan 17 Tahun 2023 yang baru disahkan oleh pemerintah, sedikit banyaknya akan mempengaruhi dukungan dan penanganan Diabetes Melitus yang telah ditegaskan dalam Bab Penanganan Penyakit Tidak Menular dan beberapa bab di dalam Undang-Undang tersebut terkait dengan pengembangan sosial masyarakat dalam keterlibatan penanganan masalah kesehatan termasuk Diabetes Melitus.

Tujuan Kegiatan

Pemberian informasi terkait inovasi dalam pengelolaan penyakit termasuk diabetes melitus, serta perkembangan terkini dalam penanganan diabetes melitus, sehingga pengetahuan ini dapat diaplikasikan dalam praktik dan implementasi di berbagai daerah.
Menunjukkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip transformasi kesehatan secara komprehensif di tingkat daerah terkait strategi pengembangan program, manajemen sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor.
Mendorong kolaborasi antar pihak dalam penanganan diabetes melitus. Peserta akan memiliki kesempatan mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dalam pengelolaan sumber daya, serta strategi membangun jaringan yang kuat untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan diabetes melitus di tingkat daerah.
Menunjukkan peran Undang Undang Kesehatan terbaru untuk mendukung pendekatan sosial dalam penanganan penyakit termasuk diabetes melitus

Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Rabu, 27 September 2023
Pukul : 13:00 – 15:30 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu (WIB)	Kegiatan
13:00 – 13:05	Pembukaan Andreasta Meliala, Dr. dr. DPH., MKes, MAS VIDEO MATERI
Sesi Pemaparan, Pembahasan, dan Diskusi Moderator: drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
13:05 – 13:20	Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes (PKMK UGM) Integrasi pendekatan budaya dalam penanganan diabetes melitus: Pelajaran dari pengalaman kampus dan masyarakat lokal VIDEO MATERI
13:20 – 13:45	drg. Emma Rahmi Aryani, M.M – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Yogyakarta Peran pemuda dalam pembangunan sosial dan kesehatan: Aksi kolaboratif untuk edukasi di masyarakat Yogyakarta VIDEO MATERI
13.45 – 14.00	Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA – Ketua Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat FK-KMK UGM (15) “Memikirkan perubahan perilaku konsumsi gula pada komunitas kampung (indigenous)” VIDEO MATERI
14:00 – 14:30	Tanggapan: drg. Pembayun Setyaningastutie, M.Kes – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY VIDEO MATERI dr. Arida Oetami., M.Kes – Dewan Riset DIY VIDEO MATERI Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D – Dosen FEB UGM – Inisiator Gerakan SONJO VIDEO MATERI
14:30 – 15:00	Diskusi panel dan tanya jawab (30’) Bagaimana peluang penguatan komunitas pada berbagai program kesehatan di masyarakat? VIDEO
15:00 – 15:15	*Wrap up* Fornas 2023 oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD Pengembangan Kebijakan Kesehatan Indonesia Berdasarkan UU Kesehatan 2023 sebagai Knowledge Management VIDEO MATERI
15:15 – 15.25	Diskusi
15.25 – 15.30	Penutup

REPORTASE KEGIATAN

Narahubung

Kepesertaan : Widarti / 0856-4346-3035/ [email protected]

TOPIK 1

Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan

TOPIK 2

Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia

TOPIK 3

Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan

TOPIK 4

Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan

TOPIK 5

Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

TOPIK 6

Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan

TOPIK 7

Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah sebagai Amanat UU No.17/2023

TOPIK PENUTUP

Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah

Topik 7. Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah Sebagai Amanat UU Nomor 17 Tahun 2023

Latar Belakang

Kementerian Kesehatan menginisiasi komitmen untuk melakukan Transformasi Kesehatan sebagai salah satu bentuk kehadiran negara dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang adil, bermutu dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Terdapat 6 pilar dalam transformasi kesehatan, yang mencakup seluruh aspek sistem kesehatan. Pilar ke-5 dari Transformasi Kesehatan adalah transformasi SDM Kesehatan, yang meliputi peningkatan jumlah tenaga kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan.

Pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas, termasuk dokter spesialis, memiliki tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Salah satu upaya pemerataan yang dilakukan adalah melalui academic health system. Di dalam konsep AHS, terdapat 3 stream untuk pemenuhan dokter, yaitu (1) pemenuhan dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas, (2) pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit, dan (3) penguatan RS Pendidikan.

Pendidikan dokter spesialis saat ini dilaksanakan di 21 universitas penyelenggara program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Masing-masing universitas memiliki rumah sakit pendidikan utama dimana para peserta PPDS atau residen menempuh pendidikan selama 8-10 semester. Terdapat kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013, untuk mengirimkan residen senior ke fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), daerah bermasalah kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik, sebagai bagian dari Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Kebijakan untuk mengirimkan residen pada saat masa pendidikannya diharapkan dapat membantu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah yang membutuhkan, serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari residen tersebut.
Diharapkan akan ada kebijakan lain untuk mendidik residen di luar rumah sakit pendidikan utama, misalnya untuk mengoptimalkan fungsi rumah sakit pendidikan jejaring AHS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) melaksanakan Forum Nasional XIII, dengan salah satu topik seminar berjudul Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah Sebagai Amanat UU Nomor 17/2023.

Tujuan Kegiatan

Memaparkan best practice penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan oleh beberapa program studi.
Mendiskusikan manfaat dari pengalaman tersebut dalam memberikan masukan untuk pendidikan dokter spesialis sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2023.

Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Rabu, 27 September 2023
Pukul : 10:00 – 12:00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber/PIC
10:00 – 10:03	Pengenalan acara dan pembicara	Ester Febe
10:03 – 10:13	Kebijakan terkait Proses Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia: Antara Best Practices dan Konteks Regulasi Terkini VIDEO MATERI	dr. Haryo Bismantara, MPH (Peneliti Divisi Rumah Sakit, PKMK FK-KMK UGM)
10:13 – 10:15	Prolog VIDEO	Moderator: Dr. dr. Andreasta Meliala, M. Kes. Kepala Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
10:15 – 10:30	Sinergi Produksi, Distribusi dan Upaya Pembukaan Pengembangan Pelayanan Bedah Saraf di Daerah Melalui Prodi: Solusi Berbasis Akar Masalah di Daerah MATERI	dr. Rachmat Andi Hartanto, Sp.BS(K) (Divisi Bedah Saraf, Departemen Ilmu Bedah FK KMK UGM)
10:30 – 10:45	Pelaksanaan Konsorsium Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi dalam Skema AHS di Provinsi Papua VIDEO MATERI	Dr. dr. Sudadi, Sp.An., KNA, KAR (Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, FK-KMK UGM)
10:45 – 11:25	Tanggapan Dr. dr. A.A.N. Jaya Kusuma, Sp.OG (K), MARS (ARSPI) VIDEO Dr. dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS (k) (Ketua MKKI) VIDEO dr. Tommy J. Numberi, Sp.BS (RSUD Jayapura) VIDEO
11:25 – 11:55	Diskusi dan tanya jawab VIDEO	Moderator
11.55 – 12.00	Penutup oleh dr. Haryo Bismantara, MPH VIDEO MATERI

REPORTASE KEGIATAN

Narahubung

Kepesertaan : Widarti / 0856-4346-3035/ [email protected]
Konten: Srimurni Rarasati / 0812-2680-6816 / [email protected]

TOPIK 1

Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan

TOPIK 2

Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia

TOPIK 3

Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan

TOPIK 4

Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan

TOPIK 5

Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

TOPIK 6

Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan

TOPIK 7

Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah sebagai Amanat UU No.17/2023

TOPIK PENUTUP

Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah

Topik 6. Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan

Latar Belakang

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam reformasi sektor kesehatan Indonesia. Undang-undang ini secara khusus menetapkan tujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis. Transformasi kesehatan pasca undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendanaan kesehatan yang menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Meskipun telah ada komitmen untuk pemerataan pelayanan kesehatan, realitas lapangan masih menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Pelayanan kesehatan berkualitas seringkali lebih mudah diakses di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan, sementara masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. Disparitas ini tercermin dalam angka kesehatan yang tidak merata, seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi di beberapa daerah. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mengamanatkan transformasi sistem kesehatan untuk mencapai pelayanan yang lebih merata dan bermutu.

Pendanaan kesehatan memainkan peran krusial dalam mewujudkan transformasi kesehatan pasca UU Kesehatan No 17 Tahun 2023. Sumber daya keuangan yang memadai diperlukan untuk memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis, serta mengembangkan sistem informasi kesehatan yang canggih untuk pemantauan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Rendahnya rasio pajak yang yang hanya berkisar 8%-10% dari produk domestik bruto (PDB), menyebabkan dana APBN masih terlalu kecil untuk mendanai berbagai program dan kegiatan baik fisik dan bukan fisik di sektor kesehatan. Sebagai catatan dana APBN tidak hanya untuk bidang kesehatan, namun di bagi untuk program prioritas lain yang membutuhkan dana tidak sedikit. Untuk itu, UU Nomor 17 tahun 2023 pasal 401 juga telah menegaskan pemanfaatan sumber dana lain di sektor kesehatan. Untuk itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan dengan efektif dan tepat sasaran guna mencapai tujuan pemerataan pelayanan kesehatan.

Dalam skenario transformasi kesehatan pasca UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pendanaan kesehatan bukan hanya sekadar aspek teknis, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, pengelolaan pendanaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti sangat penting untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia. Untuk upaya ini, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) pada pasal 409 menjadi alat untuk memastikan kebutuhan pembangunan kesehatan dengan mengintegrasikan semua sumber daya baik pemerintah maupun bukan pemerintah (swasta, masyarakat) untuk pemerataan pelayanan kesehatan, dan agar terukur dengan efektif sumber daya keuangan ini akan dijalankan dengan berbasis kinerja.

Untuk dapat memahami lebih dalam pendanaan kesehatan dalam transformasi kesehatan dalam kerangka UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) melaksanakan Forum Nasional XIII dengan salah satu topik seminar adalah Pendanaan Kesehatan untuk Pemerataan Pelayanan Kesehatan Sebagai Implementasi Transformasi Kesehatan Pasca UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Disahkan.

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman sumber-sumber dana kesehatan baik dari Pemerintah dan Bukan Pemerintah untuk sektor Kesehatan.
Meningkatkan pemahaman pendekatan pendanaan kesehatan dalam kerangka transformasi kesehatan yang memberikan pemahaman tentang pentingnya sumber-sumber pendanaan pemerintah dan bukan pemerintah.
Menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan
Memberikan pemahaman Rencana Induk Bidang Kesehatan sebagai alat untuk pemertaan pelayanan kesehatan dalam transformasi kesehatan.

Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa, 26 September 2023
Pukul : 13:00 – 15:00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber/PIC
13.00 – 13.10	Pembukaan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD VIDEO MATERI	Moderator: dr. Luqman Hakim, MPH
13:10 – 13:25	Pendanaan Kesehatan dan RIBK: Penguatan Perencanaan di Daerah VIDEO MATERI	M Faozi Kurniawan, SE. Akt, MPH PKMK FK-KMK UGM
13.25 – 13.40	Strategi Rencana Induk Bidang Kesehatan dalam Kerangka Transformasi Kesehatan VIDEO MATERI	Indra Yoga, SKM, MKM Tim Health Account, Pusat Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
13.40 – 13.55	Penggunaan Rencana Induk Bidang Kesehatan untuk RPJMD dan Renstra di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota VIDEO MATERI	Dr. dr. Dwi Handono. M.Kes (Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM)
13.55 – 14.10	Pengalaman Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan (15’) VIDEO MATERI	Setiyo Harini, SKM., M.Kes Kepala Bidang Perencanaan Program, Dinas Kesehatan DI Yogyakarta.
14.10 – 14:40	Pembahas: Pugo Sambodo, SE. PhD – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada VIDEO MATERI Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes – Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro VIDEO MATERI
14.40 – 15.25	Diskusi dan tanyajawab VIDEO	Moderator
15:25 – 15:30	Penutup oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD VIDEO MATERI

REPORTASE KEGIATAN

Narahubung

Kepesertaan : Widarti / 0856-4346-3035/ [email protected]
Konten : M. Faozi Kurniawan / 0821-3432-3455 / [email protected]

TOPIK 1

Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan

TOPIK 2

Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia

TOPIK 3

Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan

TOPIK 4

Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan

TOPIK 5

Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

TOPIK 6

Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan

TOPIK 7

Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah sebagai Amanat UU No.17/2023

TOPIK PENUTUP

Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah

Topik 5. Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

Latar Belakang

Sebagai negara yang dikenal dengan sebutan “laboratorium bencana”, maka segenap unsur di Indonesia telah berupaya hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Upaya kesiapsiagaan terus dilakukan dengan berbagai kebijakan dan peningkatan pengetahuan. Progres penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak pasca bencana tsunami 2004 silam hingga saat ini. Meski demikian, manajemen Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan bencana masih menjadi tantangan. Rasa gotong royong yang kuat di hati masyarakat Indonesia dapat menjadi malapetaka sumber daya yang berlimpah di daerah terdampak, jika tidak ada pihak yang mampu mengelola. Di sisi lain, jika jatuh pada kondisi kurang SDM juga akan menjadi kesulitan yang serius bagi berbagai pihak di daerah terdampak. Maka, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur pemberdayaan sumber daya manusia dalam kondisi krisis agar tepat guna dan tepat sasaran.

Hampir semua situasi bencana dapat dipastikan berdampak menimbulkan krisis kesehatan di masyarakat. Di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa risiko bencana tidak hanya muncul dari alam. Tetapi juga non alam. Salah satunya, adalah pandemi COVID-19 yang melanda selama 3 tahun lalu. Belum lagi ancaman kejadian luar biasa dari agen biologi lainnya, termasuk kegagalan teknologi dan kimia, hingga ancaman konflik sosial. Ancaman-ancaman ini, khususnya seperti wabah, virus (seperti COVID-19), dan perubahan iklim, ternyata memunculkan keunikan tersendiri sehingga menjadi pembelajaran baru bagi semua masyarakat dan pemangku kebijakan. Lagi-lagi, dibutuhkan suatu sistem perencanaan penanggulangan bencana yang baik serta kesiapsiagaan untuk menghadapi kondisi krisis yang dapat muncul setiap saat dan tak terduga sumbernya.

Pada 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Salah satunya, adalah transformasi dalam sistem ketahanan kesehatan yang memuat poin-poin perbaikan dalam sistem penanggulangan bencana, yakni di dalam poin 3.b. Turunan dari konsep tersebut adalah kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dan Table Top Exercise (TTX) Kesiapsiagaan Krisis. Tenaga Cadangan Kesehatan menghadirkan suatu ekosistem pemberdayaan sumber daya manusia yang terkelola, terstruktur, terkonsep, serta terlatih. Sedangkan TTX membantu mewujudkan rencana kontingensi daerah untuk mencapai ketahanan kesehatan.

Kebijakan tersebut telah berjalan selama satu tahun. Sehingga, penting untuk menilai dan menilik Bagaimana penerimaan kebijakan, rencana atau bahkan strategi implementasi di level daerah dalam merespon kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan khususnya Sistem Ketahanan Kesehatan. Integrasi antara kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dan rencana kontingensi daerah menjadi penting dalam Menyusun strategi kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan. Oleh karenanya, forum nasional XIII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menghadirkan topik ini sebagai sarana refleksi, sinkronisasi, dan timbal balik antar berbagai komponen terkait dari masyarakat hingga pemangku kebijakan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan dan mencatat progress implementasi kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan sebagai salah satu produk transformasi sistem kesehatan baik di level pemerintah pusat dan daerah

Tujuan Khusus dari kegiatan ini adalah:

Menjelaskan tentang progress implementasi kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan di tingkat pusat dan posisinya dalam struktur sistem penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di subnasional
Memberikan contoh salah satu rencana kontingensi daerah dan Bagaimana manajemen Tenaga Cadangan Kesehatan di tingkat sub-nasional dapat terintegrasi di dalamnya
Mendiskusikan bagaimana pemanfaatan sumber daya Tenaga Cadangan Kesehatan di subnasional
Mendiskusikan tantangan dan peluang dalam implementasi strategi manajemen Tenaga Cadangan Kesehatan di level sub-nasional yang terintegrasi dengan rencana kontijensi kesehatan daerah

Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa, 26 September 2023
Pukul : 13:00 – 15:00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu (WIB)	Kegiatan
13.00 – 13.05	Pembukaan
13.05 – 13.15	Pengantar disampaikan oleh Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM Sutono, S.Kp., M.Kep., M.Sc VIDEO
13.15 – 13.30	Materi 1: Progres implementasi kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 hingga saat ini Dr. Sumarjaya, S.Sos., S.K.M., M.M., Mfp, Cfa – Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI VIDEO MATERI
13.30 – 14.00	Materi 2: Integrasi TCK pada rencana kontijensi kesehatan atau Dinkes Disaster Plan Frans Abidondifu, S.KM.,M.Epid – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (10 menit) VIDEO MATERI Kudiyana, SKM, M.Sc – Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta (10 menit) VIDEO MATERI Lalu Madahan,SKM.,MPH – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 menit) VIDEO MATERI
14.00 – 14.15	Materi 3: Penguatan kapasitas jejaring AHS UGM untuk mendukung kebijakan TCK Ketua Kelompok Kerja Bencana FK-KMK UGM – Sutono, S.Kp., M.Kep., M.Sc VIDEO MATERI
14.15 – 14.35	Pembahasan: Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid (Konsultan Divisi Bencana PKMK FK-KMK UGM) VIDEO MATERI Drs. Pangarso Suryotomo (Direktur Kesiapsiagaan BNPB) VIDEO
14.35 – 14.55	Diskusi dan Tanya Jawab Moderator: Madelina Ariani, MPH VIDEO
14.55 – 15.00	Penutup

REPORTASE KEGIATAN

Narahubung

Kepesertaan : Widarti / 0856-4346-3035/ [email protected]
Konten : Alif Indira Rarasati / 0812-1553-2898 / [email protected]

TOPIK 1

Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan

TOPIK 2

Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia

TOPIK 3

Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan

TOPIK 4

Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan

TOPIK 5

Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

TOPIK 6

Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan

TOPIK 7

Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah sebagai Amanat UU No.17/2023

TOPIK PENUTUP

Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah

Topik 4. Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan

Latar Belakang

Laporan yang dikeluarkan oleh Oliver Wayment pada 2018 lalu menyebut bahwa Indonesia sudah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, namun terhambat untuk melaju ke posisi lima besar meskipun ada potensi untuk itu, karena masih banyak kelemahan pada sistem kesehatannya. Ketidakpercayaan pasien pada sistem dan infrastruktur kesehatan dalam negeri, keterbatasan infrastruktur kesehatan secara fisik maupun keahlian medis, investasi untuk pendidikan kesehatan dan pengembangan layanan promotif masih sangat terbatas dan tidak efisien, kesenjangan antar daerah yang sangat lebar, insentif pembayar dan penyedia layanan tidak selaras sehingga output kesehatan buruk, dan regulasi yang menghambat masuknya investasi asing. Laporan ini memperkirakan opportunity cost yang hilang setiap tahunnya sekitar 303 milyar dollar. Untuk memperbaiki situasi tersebut, Indonesia disarankan untuk fokus pada perbaikan kesehatan masyarakat melalui pencegahan, bukan pelayanan kesehatan untuk menanggulangi penyakit episodic dan akut; melakukan inovasi digital untuk memperluas akses; meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam negeri; kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk membuat pengeluaran lebih terjangkau; serta membangun ekosistem layanan kesehatan yang adil, efisien, dan terkoordinasi yang berfokus pada kesehatan masyarakat.

Hasil tersebut sebenarnya sudah banyak dilaporkan juga pada berbagai hasil penelitian, baik yang dilakukan oleh akademisi, analis kebjakan, maupun pemerintah sendiri. Untuk memperkuat ekosistem kesehatan di Indonesia pada 2020 Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan transformasi kesehatan secara menyeluruh. Transformasi layanan rujukan termasuk dalam salah satu dari 6 (enam) pilar transformasi kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Pemerataan layanan rujukan dilakukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit nasional untuk pengampuan layanan
sembilan penyakit prioritas dan optimalisasi jaringan rumah sakit nasional. Targetnya adalah RS rujukan utama ada di setiap provinsi dan RS rujukan madya disetiap kabupaten/kota.

Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini akan berdampak pada terbentuknya ekosistem layanan Kesehatan rujukan pemerintah dengan menyambungkan mata rantai produksi hingga distribusi layanan kesehatan dan berbagai industri pendukungnya, misalnya pendidikan tenaga kesehatan, yang terdapat pada pilar lain transformasi SKN. McKinsey mendefinisikan ekosistem Kesehatan sebagai sekumpulan kemampuan dan layanan yang mengintegrasikan para anggota komponen system dalam rantai nilai (pengguna, supplier, hingga penyedia platform dan layanan), melalui model komersial dan data virtual backbone yang memungkinkan pengelolaan dan pertukaran data tanpa batas, untuk menciptakan pengalaman konsumen dan pemangku kepentingan yang lebih baik dan efisien, dan untuk memecahkan masalah atau inefisiensi yang signifikan.

UU Kesehatan yang baru disahkan pada 11 Juli 2023 tentunya akan berdampak pada upaya peningkatan system Kesehatan dalam menghasilkan output yang bermutu dan efisien. UU Kesehatan menyatakan bahwa berbagai UU lain, misalnya UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak berlaku lagi, namun aturan pelaksanaannya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Kesehatan tahun 2023. Lalu apakah UU Kesehatan tahun 2023 tersebut akan menjadi payung hukum yang kuat bagi tercapainya ekosistem Kesehatan untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam sistem Kesehatan Indonesia?

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah

1. Membahas bagaimana fasilitas kesehatan dapat memanfaatkan momentum pengesahan UU Kesehatan tahun 2023 untuk menguatkan sistem rujukan.
2. Memahami perspektif dari kementerian kesehatan dan pelaksana terkait dengan pembinaan layanan rujukan berbasis program pengampuan layanan khususnya kanker, serta upaya optimalisasi penyelenggaraan layanan tersebut.

Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa, 26 September 2023
Pukul : 10:00 – 12:00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu*	Kegiatan**	Narasumber/PIC
10:00 – 10:10	Pengantar oleh Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes. VIDEO MATERI	Moderator: dr. Sudi Indra Jaya, M.Biomed.
10:10 – 10:30	Gambaran Besar Transformasi Layanan Rujukan sebagai Amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (20’) VIDEO MATERI	drg. Yuli Astuti Saripawan, M.Kes (Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan)
10:30-10:50	Konsep dan Tata Kelola Pengampuan Layanan Unggulan Kanker di Indonesia: Bagaimana optimalisasinya? (20‘) VIDEO MATERI	dr. Eniarti, Sp. KJ, M.Sc., MMR (Direktur RSUP Dr. Sardjito)
10:50-11:05	Penerjemahan Transformasi Layanan Rujukan di Rumah Sakit Daerah: Studi Kasus Pengembangan Layanan Kanker (15’) VIDEO MATERI	dr. Novita Krisnaeni, M.P.H. (Direktur RSUD Sleman)
11:05-11:30	Tanggapan: dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS (PERSI) VIDEO MATERI dr. Haryo Bismantara, MPH (PKMK) VIDEO MATERI dr. Zainoel Arifin, M.Kes (ARSADA) VIDEO MATERI
11:30 – 11:55	Diskusi dan tanya jawab VIDEO	Moderator
11;55 – 12:00	Penutup oleh Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes. VIDEO MATERI

REPORTASE KEGIATAN

Narahubung

Kepesertaan : Widarti / 0856-4346-3035/ [email protected]
Konten : Husniawan Prasetyo / 0857-0111-7498 / [email protected]

TOPIK 1

Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan

TOPIK 2

Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia

TOPIK 3

Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan

TOPIK 4

Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan

TOPIK 5

Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

TOPIK 6

Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan

TOPIK 7

Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah sebagai Amanat UU No.17/2023

TOPIK PENUTUP

Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah

Topik 2: Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia

Latar Belakang

Obesitas dan penyakit tidak menular (PTM) yang berkaitan dengan diet dan aktivitas fisik kini berada pada tingkat epidemi (WHO, 2021). Berdasarkan Global Nutrition Report (2022), sebesar 9% pada anak laki-laki dan 6,5% pada anak perempuan di seluruh dunia termasuk dalam kategori obesitas. Sementara itu, pada orang dewasa diatas 18 tahun mengalami obesitas sebanyak 16,2% pada perempuan dan 12,3% pada laki-laki. Pengendalian dan pencegahan obesitas pada berbagai kelompok usia di Indonesia melibatkan berbagai strategi yang bersifat sistematis dan integratif dalam sistem transformasi kesehatan. Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan Transformasi Kesehatan secara menyeluruh untuk memperkuat Sistem Kesehatan di Indonesia. Namun demikian, salah satu tantangan yang dihadapi sistem kesehatan di Indonesia adalah bagaimana menyampaikan layanan yang sesuai dengan perubahan yang sedang terjadi (dinamika) dalam masyarakat Indonesia.

Situasi tersebut perlu ditangani secara spesifik dengan melibatkan berbagai organisasi lintas sektor baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Strategi yang digunakan juga memerlukan pembelajaran dan pengalaman dari negara lain. Pentingnya adaptasi strategi penurunan obesitas dari negara lain di Indonesia adalah untuk mempelajari pendekatan yang telah terbukti efektif di negara lain, mengoptimalkan pengetahuan dan pengalaman yang telah ada, dan memperkuat kolaborasi internasional.
Hal ini dapat memperkaya pemahaman dan wawasan para pemangku kepentingan, serta mendorong sinergi dalam penanggulangan obesitas secara global.

Mengingat pentingnya hal di atas, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) melaksanakan Forum Nasional XIII dengan salah satu topik seminar adalah Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Memberikan penjelasan terkait situasi masalah obesitas di Indonesia dan program spesifik di tingkat nasional serta tingkat daerah
Memberikan pemaparan terkait strategi pencegahan dan pengendalian obesitas sesuai dengan siklus kehidupan

Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Senin, 25 September 2023
Pukul : 13:00 – 15:00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber/PIC
13:00 – 13:12	Pembukaan (5’) Intervensi Gizi berdasarkan UU Kesehatan 2023 VIDEO	Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS Ketua Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK UGM
13:00 – 13:12	Situasi Permasalahan Obesitas di Asia Tenggara dan Perlunya Langkah Komprehensif untuk Mengendalikan dan Menangani Obesitas VIDEO	Alison Feeley Nutritionist Specialist Regional Office UNICEF
13:12 – 13:42	Situasi Masalah Obesitas di Indonesia dan Upaya Transformasi Sistem Kesehatan: Tingkat Nasional (20’) VIDEO MATERI	Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes Direktur Pencegahan dan Pengendalian penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan
13.42 – 14:02	Best Practice Penanganan Obesitas di Tingkat Daerah VIDEO MATERI	Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD Kepala Dinas Kesehatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
14:02 – 14.12	Pencegahan dan Pengendalian Obesitas: Perlunya Tindakan Komprehensif dalam Rangka Transformasi Sistem Kesehatan di Indonesia VIDEO MATERI	Digna Niken Purwaningrum, MPH., Ph.D Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi PKMK FK-KMK UGM
14:12 – 14:30	Diskusi dan tanya jawab sesi pertama (15’) Prolog sesi kedua (3’) VIDEO	Moderator: Tri Muhartini, MPA
14.12 – 14:32	Strategi Pencegahan dan Pengendalian Obesitas berdasarkan Siklus Kehidupan dan Kerangka Sosio-Ekologi: Pilihan Strategi Nasional yang Dapat Diadaptasi VIDEO MATERI	David Colozza Nutrition Section, UNICEF Indonesia
14:32 – 14:52	Pendekatan Pencegahan dan Pengendalian Obesitas: Lesson Learned dari Thailand VIDEO MATERI	Dr. Saipin Chotivichien Director of Bureau of Nutrition, Thailand Department of Health
14:52 – 15:12	Diskusi dan tanya jawab (15’) VIDEO	Moderator: Astrid Citra Padmita, S.KM, M.Sc
15:12 – 15:17	Penutup (5’)	MC

REPORTASE KEGIATAN

Narahubung

Dian Puteri Andani (0853-3100-0778 )
Email: [email protected]

TOPIK 1

Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan

TOPIK 2

Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia

TOPIK 3

Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan

TOPIK 4

Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan

TOPIK 5

Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

TOPIK 6

Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan

TOPIK 7

Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah sebagai Amanat UU No.17/2023

TOPIK PENUTUP

Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah

Topik 3. Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan

Latar Belakang

Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan Transformasi Kesehatan secara menyeluruh untuk memperkuat Sistem Kesehatan di Indonesia. Transformasi Layanan Primer termasuk dalam salah satu dari 6 (enam) pilar transformasi kesehatan, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perorangan maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan primer diakui merupakan pendekatan kepada seluruh masyarakat yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin dan pemerataannya dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan sedini mungkin sepanjang kontinum dari promosi kesehatan dan pencegahan penyakit hingga pengobatan, rehabilitasi dan perawatan paliatif, dan sedekat mungkin dengan lingkungan sehari-hari masyarakat (WHO dan UNICEF, 2021). Berdasarkan rekomendasi WHO, 3 (tiga) komponen utama dari pelayanan kesehatan primer adalah: 1) Pelayanan kesehatan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sepanjang hayatnya; 2) Mengatasi faktor penentu kesehatan yang lebih luas melalui kebijakan; dan 3) Tindakan multisectoral untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri.

Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan bagian paling penting dalam melakukan transformasi sistem kesehatan di layanan primer. ILP telah mulai diterapkan di beberapa Kabupaten di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat bekerja sama dengan organisasi pendukung lainnya. Tujuan utama dari ILP adalah untuk meningkatkan cakupan dan jangkauan intervensi layanan primer.

Mengingat pentingnya hal di atas, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) melaksanakan Forum Nasional XIII dengan salah satu topik seminar adalah transformasi layanan primer melalui ILP. Pada seminar ini juga akan memaparkan best practice pelaksanaan ILP di tingkat Kabupaten untuk memberikan gambaran terkait pengalaman daerah dalam melakukan ILP.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Memberikan penjelasan konsep ILP dan pelaksanaan program dalam transformasi layanan kesehatan primer;
Memberikan pemaparan terkait best practice pelaksanaan ILP di Kabupaten Sumbawa Barat.
Memaparkan peran konsorsium dalam perluasan ILP dan kesempatan untuk kolaborasi

Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Senin, 25 September 2023
Pukul : 13:00 – 15:00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Narasumber/PIC
13:00 – 13:10	Sambutan dan Pembukaan dari Wakil Direktur PKMK FK-KMK UGM VIDEO	Shita Listya Dewi
13:10 – 13:30	Penjelasan konsep ILP dan pelaksanaan program dalam transformasi layanan kesehatan primer VIDEO	dr. Feby Anggraini, MKK, Kasubag Adm. Umum Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI
13:25 – 13:45	Pemaparan terkait Konsorsium Pelayanan Kesehatan Primer dalam pelaksanaan ILP VIDEO MATERI	Dr. dr. Trihono, M.Sc. (Senior Technical Advisor Thinkwell Institute)
13:45 – 14:05	Best practice pelaksanaan ILP di Kabupaten Sumbawa Barat (25’) VIDEO MATERI	Sulastri, SKM Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
14:05 – 14:35	Tanggapan: Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, M.A., (Ketua Program Studi IKM, FK-KMK, UGM) Pembelajaran Penguatan Sistem Kesehatan Daerah dalam kaitannya untuk Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer VIDEO MATERI Shita Listyadewi (Konsultan PKMK FK-KMK UGM) Peran universitas dalam pilot project terkait integrasi pelayanan kesehatan primer VIDEO MATERI Aufia Espressivo (Research and Development Manager CISDI) Peran Kader Kesehatan dan transformasi layanan Primer (10’) VIDEO MATERI
14:35 – 14:55	Diskusi dan tanya jawab (25’) VIDEO	Moderator: Mentari Widyastuti, MPH
14;55 – 15:00	Penutup (5’)	MC

REPORTASE KEGIATAN

Narahubung

Kepesertaan : Widarti / 0856-4346-3035/ [email protected]
Konten : dr. Sandra Frans / 0812-7675-832 / [email protected]

TOPIK 1

Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan

TOPIK 2

Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia

TOPIK 3

Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan

TOPIK 4

Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan

TOPIK 5

Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

TOPIK 6

Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan

TOPIK 7

Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah sebagai Amanat UU No.17/2023

TOPIK PENUTUP

Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah

Topik I. Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan

Latar Belakang

Diabetes melitus menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat global besar, memberikan beban global yang berat pada kesehatan masyarakat serta pembangunan sosial-ekonomi. Individu dengan diabetes memiliki risiko 2-3 kali lipat dari semua penyebab kematian. Diabetes juga sangat berkaitan dengan peningkatan kematian akibat infeksi, penyakit kardiovaskular, stroke, penyakit ginjal kronis, penyakit hati kronis, dan kanker (Vos, T, et al. 2020). Diabetes Melitus menjadi penyebab ke-3 kematian di Indonesia (IHME, 2019). Penyakit dengan peningkatan jumlah penderita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada tahun 2021, penyakit diabetes di Indonesia menempati peringkat kelima dunia dengan total penderita yang diperkirakan mencapai 19,47 juta jiwa (International Diabetes Federation, 2021). Sementara dari hasil Riskesdas, menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa grup termasuk pada laki-laki meningkat sebanyak 4,9% sedangkan pada wanita sebanyak 6,4%. Di samping itu, faktor utama yaitu kegemukan, peningkatan usia, serta kebiasaan merokok menjadi penyebab terjadinya gangguan toleransi glukosa (Mihardja, et al. 2009).

Balikpapan sebagai kota bisnis dan menjadi penyangga ibu kota negara juga memiliki prevalensi penyakit DM yang cukup tinggi setiap tahun. Angka diabetes di Kota Balikpapan pada 2021 mencapai 17.103 jiwa. Kenaikan penderita tiap tahun diperkirakan sekitar seribu jiwa (Profil Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2022). Gaya hidup masyarakat, pengetahuan, lingkungan, hingga akses layanan menjadi penyebab meningkatnya kasus diabetes melitus di Kota Balikpapan. Selain itu, biaya tahunan yang dikeluarkan untuk pengobatan rawat inap dan rawat jalan diabetes melitus lebih dari 50 Miliar rupiah. Kelompok diabetes tipe II mendominasi dengan klaim mencapai 36 Miliar rupiah pada 2022 (BPJS Kesehatan, 2022).

Kelompok pemerintah dan kelompok non pemerintah, baik dari swasta dan kelompok masyarakat di Balikpapan telah memulai sebuah gerakan bersama untuk saling mendukung satu sama lain dalam mencegah dan menangani permasalahan DM. Kelompok yang disebut sebagai penggerak aksi sosial telah terbentuk sebagai struktur informal di Kota Balikpapan yang menunjukkan adanya tekad dan kolaborasi dalam penanganan DM.

Undang-Undang Kesehatan 17 Tahun 2023 yang baru disahkan oleh pemerintah, mengatur mengenai fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi di sektor kesehatan (Pasal 413). Bagaimana prinsip Koordinasi dan Sinkronisasi dapat dilakukan di Program DM yang melibatkan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan merupakan tantangan besar. Apakah Koordinasi dan Sinkronisasi ini dapat dikelola sebagai sebuah Gerakan Sosial?

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman tentang Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penanganan diabetes melitus, melalui kerjasama antara berbagai pihak, seperti tenaga medis, organisasi kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, serta bagaimana kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program penanganan diabetes melitus.
Memperkenalkan pendekatan transformasi kesehatan dalam pengelolaan penyakit yang memberikan pemahaman tentang pentingnya mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan sistemik dalam penanganan diabetes melitus, yang meliputi aspek preventif, pengelolaan penyakit, edukasi, dan perubahan gaya hidup. Dengan demikian, peserta akan dapat mengembangkan program dan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan diabetes melitus.
Menunjukkan kolaborasi antara dinas kesehatan dan akademisi dalam penanganan diabetes melitus. Kolaborasi memperkuat kapasitas dan sumber daya yang ada, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya penanganan diabetes melitus.
Menunjukkan peluang dan dukungan Undang-Undang Kesehatan (UU 17/2023) dalam penanganan Diabetes Melitus melalui gerakan sosial.

Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Senin, 25 September 2023
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu	Kegiatan
Pembukaan Forum Nasional XIII
09.00 – 09.05 WIB	*Pengantar dan* *Menyanyikan Lagu Indonesia Raya*
09.05 – 09.10 WIB	Sambutan Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH (Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM) VIDEO
09.10 – 09.25 WIB	Pembukaan: *Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kesehatan di level pusat, daerah dan pengelolaan masalah kesehatan. Dari Pasal 413 ke Penanganan DM di Balikapan* Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D – Staf Khusus Menteri Kesehatan VIDEO MATERI
Sesi Pemaparan: Pembelajaran Transformasi Sistem Kesehatan dan Penguatannya Berdasarkan Undang Undang Kesehatan di Kota Balikpapan Moderator: dr. Vina Yanti Susanti M.Sc., PhD, SpPD – KEMD Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUP Sardjito
09.25 – 09.45 WIB	dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes – Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Transformasi Kesehatan sebagai Pendekatan Penanganan DM di Kota Balikpapan (15’) VIDEO MATERI
09.45 – 10.00 WIB	dr. Lukman Hatta Sunaryo, Sp.PD, Sp.KL, FINASIM – Ketua PERSADIA Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Integrasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus VIDEO MATERI
10.00 – 10.15 WIB	dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D, Tim Konsultan DM Balikpapan Dukungan Teknis dalam Promosi Kesehatan berdasarkan Kelompok Target (15’) VIDEO MATERI
10.15 – 10.45 WIB	Pembahas dr. Esti Widyastuti, M.ScPH Ketua Tim Kerja DMGM Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan VIDEO MATERI dr. Ari Dwi Aryani, MKM, AAK Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat, BPJS Kesehatan VIDEO MATERI
10.45 – 11.00 WIB	Keynote Speech: Strategi Pelibatan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional Setelah Penetapan Undang Undang Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. – Wakil Menteri, Kementerian Kesehatan (10′) VIDEO MATERI
11.00 – 11:50	Sesi Diskusi VIDEO
11:50 – 11:55	Penutup oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D. (Staf khusus Menteri Kesehatan) VIDEO MATERI

REPORTASE KEGIATAN

TOPIK 1

Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan

TOPIK 2

Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia

TOPIK 3

Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan

TOPIK 4

Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan

TOPIK 5

Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

TOPIK 6

Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan

TOPIK 7

Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah sebagai Amanat UU No.17/2023

TOPIK PENUTUP

Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah

Topik Forum Nasional JKKI 2023

Kegiatan ini akan membahas berbagai topik isu prioritas kesehatan yang berkaitan dengan enam pilar transformasi sistem kesehatan untuk membantu pengambil keputusan menangani tantangan masa depan dengan melibatkan akademisi, peneliti, analis kebijakan dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Terdapat 6 topik pilar kebijakan transformasi sistem kesehatan dan 1 studi kasus Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan dengan pendekatan transformasi sistem kesehatan yang akan menjadi bahan diskusi dalam kegiatan Fornas, sebagai berikut:

Senin, 25 September 2023	Pembukaan Fornas XIII
	Topik 1. Strategi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Setelah Penetapan UU Kesehatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Multipihak dalam Penanganan Diabetes Melitus di Kota Balikpapan	LINK
	Topik 2. Transformasi Sistem Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Obesitas di Indonesia	LINK
	Topik 3. Transformasi Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang Tercermin dalam UU Kesehatan	LINK
Selasa, 26 September 2023	Topik 4. Peluang Memperbaiki Ekosistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasca Ditetapkannya UU Kesehatan	LINK
	Topik 5. Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah	LINK
	Topik 6. Pengembangan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Amanah UU Kesehatan No. 17/ 2023 Untuk Memperkuat Pendanaan Kesehatan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Kesehatan	LINK
Rabu, 27 September 2023	Topik 7. Best Practices Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Wilayah sebagai Amanat UU No.17/2023	LINK
Rabu, 27 September 2023	Penutupan Fornas XIII Studi Kasus Penanganan DM: Social Development dan Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Konteks Transformasi Kesehatan di Daerah	LINK

Ujian Untuk Sertifikat pada Forum Nasional JKKI 2023

Setelah menyelenggarakan Forum Nasional XIII pada 25-27 September 2023. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bersama Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia akan menyelenggarakan Ujian Online Per Topik.

Sertifikat ber-SKP
Ujian Online dengan biaya Rp 50.000,-/Topik
Ujian dilakukan pasca Fornas 2023, pada 6-9 November 2023

Pembayaran untuk sertifikat peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dan bukti transfer di upload pada formulir pendaftaran:

No Rekening : 9888807174100003
Nama Pemilik : UGM FK PMPK Dana Penerimaan Hasil Produk/Jasa
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisikan data berikut:

Category: tahun 2023

Latar Belakang

Tujuan Kegiatan

Waktu Kegiatan

Rundown Kegiatan

Narahubung

Latar Belakang

Tujuan Kegiatan

Waktu Kegiatan

Rundown Kegiatan

Narahubung

Latar Belakang

Tujuan Kegiatan

Waktu Kegiatan

Rundown Kegiatan

Narahubung

Latar Belakang

Tujuan Kegiatan

Waktu Kegiatan

Rundown Kegiatan

Narahubung

Latar Belakang

Tujuan Kegiatan

Waktu Kegiatan

Rundown Kegiatan

Narahubung

Latar Belakang

Tujuan Kegiatan

Waktu Kegiatan

Rundown Kegiatan

Narahubung

Latar Belakang

Tujuan Kegiatan

Waktu Kegiatan

Rundown Kegiatan

Narahubung

Latar Belakang

Tujuan Kegiatan

Waktu Kegiatan

Rundown Kegiatan

Ujian Untuk Sertifikat pada Forum Nasional JKKI 2023